TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota adalah
Pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat
yang ditetapkan oleh Menteri untuk Bupati dan Walikota untuk
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Gubernur, Bupati,
dan Walikota dalam kurun waktu tertentu.
1. Pelantikan adalah acara resmi pengucapan sumpah/ janji Gubernur,
Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.
1. Hari adalah hari kerja.

TATA CARA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pelantikan

Gubernur, Bupati, dan Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik
dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang
melantik.

(1) Pejabat yang melantik Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2

adalah Presiden.

(2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan

oleh Wakil Presiden.

(3) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan

Gubernur dilaksanakan oleh Menteri.

(1) Pejabat yang melantik Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud

### Pasal 2 adalah Gubernur.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota

dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.316 3

(3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan

pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh
Menteri.

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di

Ibukota Negara untuk Gubernur dan di Ibukota Provinsi untuk Bupati
dan Walikota.

(2) Pelantikan Gubernur dilaksanakan dengan mengundang pimpinan

DPRD Provinsi dan pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan
dengan mengundang pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal

2 sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
- bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
- bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan
diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
- bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
- bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya
berjanji”.

(2) Sumpah/janji jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana

dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut;
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban
saya sebagai Gubernur/Bupati/ Walikota dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan
peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat,
nusa dan bangsa”.

Susunan acara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 adalah sebagai berikut:
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau
pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau
Walikota;
- Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang
melantik;

www.peraturan.go.id

---

2014, No.316 4

- Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/ janji jabatan;
- Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan
penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau
Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan
penyerahan Keputusan Menteri untuk pelantikan Bupati atau
Walikota oleh Pejabat yang melantik ;
- Kata-kata pelantikan oleh Pejabat yang melantik ;
- Penandatangan Pakta Integritas;
- Sambutan pejabat yang melantik;
- Pembacaan do’a; dan
- Penutupan.

Tata acara pelantikan Gubernur mendasarkan pada protokol
kepresidenan.

Susunan acara untuk pelantikan Bupati dan Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditambahkan dengan pembacaan Ayat Suci
Al-Qur’an atau seremoni agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang
dianut dan atau diyakini oleh Bupati atau Walikota yang dilantik.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

(1) Serah terima jabatan Gubernur dilakukan di Ibukota Provinsi.

(2) Serah terima jabatan Bupati dan Walikota dilakukan di Ibukota

Kabupaten/Kota.

(3) Serah terima jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan

dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang digantikan kepada Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang menggantikan, disaksikan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.

(4) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota yang digantikan

berhalangan hadir dalam serah terima jabatan, memori serah terima
jabatan disampaikan oleh Sekretaris Daerah.

(5) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah menderita

sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara
normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang atau tidak diketahui keberadaannya dan/atau meninggal
dunia.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.316 5

(1) Tata tempat pelantikan adalah tata tempat berdiri.

(2) Tata tempat berdiri pada saat pengucapan sumpah/ janji jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Pejabat yang melantik berdiri menghadap Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang akan dilantik;
- Rohaniwan berdiri di belakang atau sebelah kanan atau sebelah kiri
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang akan dilantik.

(3) Tata tempat berdiri pada saat serah terima jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 adalah menempatkan Gubernur, Bupati,
dan Walikota yang digantikan berdiri disebelah kanan Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang menggantikan.

(4) Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik adalah

petahana maka tidak dilakukan serah terima jabatan.

Perlengkapan acara pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sekurang-
kurangnya terdiri dari :
- Lambang Negara;
- Bendera Merah Putih; dan
- Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Pejabat yang melantik Penjabat Gubernur adalah Menteri atas nama

Presiden.

(2) Pelaksanaan pelantikan Penjabat Gubernur dilaksanakan di Ibukota

Negara.

(3) Pejabat yang melantik Penjabat Bupati, dan Walikota adalah

Gubernur atas nama Presiden.

(4) Pelaksanaan pelantikan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota

dilaksanakan di Ibukota Provinsi.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.316 6

(5) Pejabat yang melantik Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan

Penjabat Walikota di daerah otonom baru dan/atau daerah persiapan
untuk pertama kali adalah Menteri atas nama Presiden.

(1) Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sebelum

memangku jabatannya dilantik oleh Pejabat yang melantik dengan
mengucapkan sumpah/ janji.

(2) Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) sesuai agama yang dianut diawali dengan kata-kata sebagai

berikut:
- bagi penganut agama Islam “Demi Allah, saya bersumpah”;
- bagi penganut agama Kristen/Katholik “Saya berjanji” dan
diakhiri “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
- bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa”;
- bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya
berjanji”.

(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban
saya sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan
segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”

(1) Susunan acara pelantikan Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota

sebagai berikut:
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- Pembacaan Keputusan Presiden untuk pelantikan Penjabat
Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri untuk pelantikan
Penjabat Bupati/Penjabat Walikota;
- Pengucapan sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang
melantik;
- Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji
Jabatan;
- Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan
dan penyerahan Keputusan Presiden untuk pelantikan Penjabat
Gubernur atau pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan

www.peraturan.go.id

---

2014, No.316 7

tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri untuk
pelantikan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota oleh Pejabat yang
melantik;
- Kata-kata Pelantikan oleh Pejabat yang melantik;
- Penandatanganan Pakta Integritas;
- Sambutan Pejabat yang melantik;
- Pembacaan Do’a; dan
- Penutupan.

Susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat
ditambahkan dengan Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an atau seremoni
agama tertentu atau nilai kearifan lokal yang dianut dan atau diyakini oleh
Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilantik.

PENUTUP

Ketentuan dalam Peraturan Presiden ini berlaku juga bagi pelaksanaan
pelantikan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat,
sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan
mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.316 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

,

www.peraturan.go.id