Ditetapkan: 2021-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan
Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut Tunjangan
Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah
tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan
Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, diberikan Tunjangan Penguji
Keselamatan dan Kesehatan Kerja setiap bulan.
Besaran Tunjangan Penguji Keselamatan dan Kesehatan
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Penguji Keselamatan dan Kesehatan
Kerja bagi:
Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara; dan
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Pemberian Tunjangan Penguji Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan
---
2021, No.74 -4-
struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain
yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
---
2021, No.74 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2021
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2021
,
ttd.
---
2021, No.74 -6-
