KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: yang 1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

**(1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab** kepada Presiden. (21 Kementerian dipimpin oleh Menteri.

**(1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu** oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. (21 Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. **(3) Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab** kepada Menteri. **(4) Wakil menteri mempunyai tugas membantu Menteri** dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. **(5) Ruang lingkup bidang tugas wakil menteri** sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: - membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan b.membantu... SK No 242721 A --- PRESIDEN - membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi: - perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; pendidik b. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; dan c. pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; - pen)rusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; dan e. penetapan standar nasional pendidikan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; - pelaksanaan . SK No 242722 A --- PRESIDEN - pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; - pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan; - pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; - koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; - pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian; - pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; L pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: - Sekretariat Jenderal; - Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru; - Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; - Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus; - Inspektorat Jenderal; - Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; - Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga; - Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta; dan - Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan. Bagian . . . SK No 242723 A --- PRESIDEN Bagian Kedua Sekretariat Jenderal

**(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung** jawab kepada Menteri. (21 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - koordinasikegiatanKementerian; - koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; peraturan e. koordinasi dan pen)rusunan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; - koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barangljasa; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Ketiga Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru ### Pasal 1 1 **(1) Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan** Pendidikan Guru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal12... SK No 242724 A --- PRESIDEN

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru mempunyai tugas menyelenggarakan perllmusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 12, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menyelenggarakan fungsi: - perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; - pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi nonvokasional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; - pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru; - pelaksanaan pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika; - pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan perencanaan kebutuhan guru, dan penjaminan mutu pada pendidikan profesi guru; - pelaksanaan fasilitasi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; - pen5rusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; - pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; - pelaksanaan pemantanan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru; - pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian SK No 242725 A --- PRESIDEN Bagian Keempat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

**(1) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,** Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perllmusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 15, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi : - perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelaj arar-I, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan; - pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan; - pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan; - penyusunan . SK No 242726 A --- PRESIDEN bidang d. pen5rusunan norma, prosedur, dan kriteria di peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan ; bidang e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan ; - perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; - pelaksanaan pemantaltan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan; dan h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; Menteri. i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bagian Kelima Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus

**(1) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan** Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, tugas dan Pendidikan Layanan Khusus mempunyai menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus. Pasal19... SK No 242727 A --- PRESIDEN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Vokasi, Pasal 18, Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi: pendidikan kejuruan, a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; dan b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; bidang c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan di peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; unggulan d. pelaksanaan pengembangan sekolah berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika; - penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; bidang f. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; - pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi pada lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; bidang h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di peserta didik, pembelajararl, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; - pemberian. . . SK No 242728 A --- PRESTDEN bidang i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; - pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri; satuan k. perumusan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kejurrlan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan l. pelaksanaan pemantatlan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang pendidikan kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus; dan m. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; Menteri' n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bagian Keenam Inspektorat Jenderal

**(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung** jawab kepada Menteri. **(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal-** ### Pasal 2 1 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Pasal22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 2 1, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: - pen)rusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian; lingkungan b. pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; atas c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu penugasan Menteri; - penyusunan . SK No 242729 A --- PTTESIDEN - penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian; - pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian Ketujuh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

**(1) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (21 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan penJrusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 24, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan menyelenggarakan fungsi: pendidikan; a. pen5rusunan kebijakan di bidang standar - pen5rusunan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan; - pelaksanaan pen5rusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan; - pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sistem perbukuan; - pelaksanaan pemantatlan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pen5rusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan serta pengelolaan sistem perbukuan; - pelaksanaan administrasi Badan; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Bagian SK No 242730 A --- PRESIDEN -t2- Bagian Kedelapan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

**(1) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berada** di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri' **(2) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ### Pasal 27, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsi: bidang a. penyusunan kebijakan teknis di pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; dan b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra; dan c. pelaksanaan pemantatlan, analisis, evaluasi, pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; - pelaksanaan administrasi Badan; dan Menteri. e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bagian Kesembilan Staf Ahli

Staf ahti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

**(1) Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar** Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang regulasi pendidikan dan hubungan antarlembaga. **(2) Staf ...** SK No 242731 A --- PRESIDEN (21 Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang manajemen talenta. **(3) Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan mempunyai** tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi pendidikan. Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional danf atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian, dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

dalam Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ### Pasal 32 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. TATA KERJA

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

**(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas** dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi proses di lingkungan Kementerian didasarkan pada bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian. **(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan** Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian men5rusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

**(1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam** melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, serta dengan lembaga lain yang terkait. (21 Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan **(1) kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat** didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab** memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. **(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud** pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ### Pasal 4 1 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

**(1) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan** yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi guru, penyelenggaraan pendidikan vokasi, dan penyelenggaraan sekolah unggulan berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. **(2) Dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan** yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. SK No 242734 A --- PRESIDEN

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**(1) Penataan organisasi Kementerian ditetapkan dengan:** yang a. Peraturan Presiden atas usul menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I; dan persetujuan b. Peraturan Menteri setelah mendapat tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, untuk jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II ke bawah. pada (2) Penataan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada sistem akuntabilitas kinerja pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian. Pasa146... SK No 242735 A --- PRESIDEN -t7-

**(1) Besaran organisasi Kementerian ditentukan** berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta beban kerja. (21 Besaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan mandat konstitusi, visi dan misi Presiden, tantangan utama bangsa, keterkaitan dengan agenda prioritas nasional, asas desentralisasi, dan peran pemerintah.

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 202I tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: pendidikan a. pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tinggi, pendidikan tinggi vokasi, riset, dan teknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 202l tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan kebudayaan b. pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 202l tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan. ### Pasal 49 ... SK No 242736 A --- PRESIDEN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, dan tugas dan sebagaimana fungsi kementerian yang diintegrasikan dimaksud pada Pasal 48, tetap menggunakan sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 202l tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l yang Nomor 156) sesuai dengan tugas dan fungsi bersesuaian, sampai dengan selesainya proses pengalihan sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen.

menduduki (1) Seluruh sumber daya manusia yang jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan tinggi, pendidikan tinggi vokasi, riset, dan teknologi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 62 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Pendidikan, Tahun 202l tentang Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), dialihkan Kementerian menjadi sumber daya manusia Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. dengan (2) Aset, anggaran, dan dokumen yang berkaitan koordinasi tugas dan fungsi sinkronisasi dan dalam pelaksanaan urusan kementerian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, pendidikan tinggi vokasi, riset, dan teknologi 62 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Pendidikan, Tahun 202l tentang Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. anggaran, dan (3) Pengalihan sumber daya manusia, aset, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal51... SK No 242737 A --- PRESIDEN

**(1) Seluruh sumber daya manusia yang menduduki** jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 62 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Tahun 202l tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202L Nomor 156), dialihkan Kementerian menjadi sumber daya manusia Kebudayaan. (2t Aset, anggaran, dan dokumen yang berkaitan dengan koordinasi tugas dan fungsi sinkronisasi dan pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kebudayaan 62 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor Pendidikan, Tahun 202l tentang Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Kementerian Kebudayaan. **(3) Pengalihan sumber daya manusia, aset, anggaran, dan** dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Sekretaris Jenderal pada Kementerian Pendidikan,** Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diangkat dan dilantik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Pendidikan, Tahun 202l tentang Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara 156), Republik Indonesia Tahun 202l Nomor diatihkan, ditetapkan, dan/atau diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian berdasarkan Peraturan Presiden ini. **(2) Dalam...** SK No 242738 A --- PRESIDEN (21 Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas dan Pendidikan, fungsi di lingkungan Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretaris Jenderal **(1) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat** juga melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan sampai dengan ditetapkan dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua merupakan peraturan perundang-undangan yang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 202l tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 156), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 202l tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran 156), Negara Republik Indonesia Tahun 202l Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 242739 A --- PRESIDEN -2L- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024 INDONESIA, ttd. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024 , ttd. Salinan sesuai dengan aslinya ti Bidang Perundang-undangan Administrasi Hukum, Djaman SK No 242677 A