RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
I Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang
selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk
perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi
khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang
selanjutnya disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran
RIPPP yang memuat sinergi programfkegiatan, sumber
pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan
dengan kerangka waktu sesuai dengan periode rencana
pembangunan jangka menengah nasional.
3 Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di
wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pemerintah. . .

SK No 145532A

---

---

PRESIDEN

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KlLl adalah
dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk
periode 5 (lima) tahun.
1. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Renja KlLl adalah dokumen
perencanaan kementerian/lembaga untuk periode
1 (satu) tahun.
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum
antarpelaku dalam rangka men5rusun rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan
daerah.
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi
Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus
adalah forr.rm antarpelaku dalam rangka men5rusun
rencana pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus yang
dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Musrenbang
jangka menengah dan Musrenbang tahunan daerah.
1. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi
Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah
Papua adalah badan khusus yang melaksanakan
sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi
percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi
khusus di wilayah Papua.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Ralryat.

1. Anggaran. . .

SK No 145534A

---

PRESIDEN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.
1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD
adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan
bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan
disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah
dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
1. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai
pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
1. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut DTI
adalah dana tambahan dalam rangka pelaksanaan
otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara
Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat
dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun
anggaran yang ditujukan untuk pendanaan
pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik,
air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
1. Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut
Program K/L adalah instrrrmen kebijakan yang berisi
1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
kementerian/lembaga .untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian/
lembaga.

26.Kegiatan. . .

SK No 145535 A

---

PRESIDEN

1. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personel atau
sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
1. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah
orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri
atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau or€rng
yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh
masyarakat adat Papua.
1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya
disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan daerah
Provinsi Papua yang berkedudukan sebagai salah satu
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi
Papua.
1. Dewan Perwakilan Ralryat Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan
daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah
satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota di Provinsi Papua.
1. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP
adalah representasi kultural OAP, yang memiliki
wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak
OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap
adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan
pemantapan kerukunan hidup beragama.
1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,
unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian,
inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota.

(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RIPPP

Tahun 2022-2041 untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun.
(21 RIPPP diselaraskan dan disinkronkan dengan RPJP.

(3) RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- pendahuluan;
- isu dan tantangan utama pembangunan;
- visi, misi, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pembangunan;
- prioritas dan fokus pembangunan;
- sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan di
Papua;
- pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi,
pengendalian, dan pengawasan; dan
- penutup.
(41 RIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) RIPPP dalam rangka otonomi khusus wajib menjadi:

- acuan bagi RPJM, RenstraKf L, RKP, dan RenjaKlL;
- acuan bagi RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan
memperhatikan kekhususan Provinsi Papua sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 RIPPP menjadi pedoman bagi:
- Badan Pengarah Papua dalam rangka sinkronisasi,
harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan
pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus
wilayah Papua;

• Menteri/kepala. . .

SK No 145537 A

---

PRESIDEN

- Menteri/kepala lembaga untuk melaksanakan
kebijakan percepatan pembangunan dan
pelaksanaan otonomi khusus wilayah Papua;
- Pemerintah Pusat dalam melakukan asistensi dan
evaluasi pelaksanaan otonomi khusus; dan
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MRP, DPRP,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia
usaha dan masyarakat dalam menentukan Program
dan Kegiatan prioritas sesuai dengan arah
percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi
Papua.

(3) Selain menjadi pedoman sebagaimana dimaksud pada

ayat (21, RIPPP digunakan sebagai panduan pelaksanaan
percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua oleh
kementerian/lembaga.

RIPPP dilaksanakan dengan strategi operasionalisasi:
- percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya,
wilayah adat, zotta ekologis dalam rangka pembangunan
berkelanjutan, dan mengutamakan OAP;
- percepatan pembangunan Papua berbasis distrik dan
kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah
pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka,
dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan
informasi;
- pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara
pemerintahan daerah;
- pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP
dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan
publik;

• pemberdayaan. . .

SK No 145538 A

---

PRESIDEN

- pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan
pengusaha OAP;
- pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur
sipil negara di wilayah Papua;
- penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia
usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial,
filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam
menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, d"
damai;
- peningkatan koordina kementerian/lembaga dan
Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah
Papua; dan
- pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang
terpadu dan terintegrasi.

(1) RIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan

ke dalam RAPPP.

(2) RAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Presiden.

(3) Pen5rusunan RAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (21

selaras dengan RPJM.

(4) RPJM dan RAPPP digunakan sebagai pedoman dalam

pen5rusunan RPJMD.

(5) RPJM dan RPJMD dijabarkan dalam RKP dan RKPD.

(1) RAPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dikoordinasikan penyusunannya oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi
Papua, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota di
Provinsi Papua.

(2) Hasil

SK No 145539 A

---

PRESIDEN

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikonsultasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urulsan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional kepada Badan Pengarah Papua.

(1) Dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan

yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dilaksanakan
Musrenbang Otsus.
(21 Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satu rangkaian pelaksanaan Musrenbang
jangka menengah dan Musrenbang tahunan dalam
lingkup sistem perencanaan pembangunan nasional.

(3) Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan melibatkan kementerian/lembaga
terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
(41 Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat melibatkan MRP, DPRP, dan pemangku
kepentingan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musrenbang Otsus

diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
umsan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional.

(1) Sinergi sumber pendanaan dalam RIPPP, meliputi:

- penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam
rangka otonomi khusus Provinsi Papua; dan
- sumber pendanaan di luar penerimaan provinsi dan
kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus
Provinsi Papua.
(21 Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka
otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

• Tambahan

SK No 145540 A

---

PRESIDEN

- Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam
pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar
selisih antara 7Oo/o (tujuh puluh persen) dengan
persentase DBH sumber daya alam pertambangan
minyak bumi dan gas alam bagian daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintahan daerah;
- Dana Otonomi Khusus sebesar 2,25o/o (dua koma dua
puluh lima persen) dari plafon alokasi dana alokasi
umum nasional; dan
- DTI yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan
infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih,
telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.

(3) Sumber pendanaan di luar penerimaan provinsi dan

kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi
Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
- belanja kementerian/lembaga;
- pendapatan asli daerah;
- TKD;
- pembiayaan utang daerah;
- lain-lain penerimaan yang sah meliputi penerimaan
yang berasal dari sektor perpajakan, Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah;
- pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat berasal dari
kerja sama pemerintah dan badan usaha, badan
usaha, tanggung jawab sosial dan lingkungan
(corporate social responsibilitgl, filantropi, dan/atau
masyarakat.
(41 Ketentuan lebih rinci mengenai sumber pendanaan RIPPP
dijabarkan dalam sumber pendanaan RAPPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (21.

(1) Penyelenggaraan RIPPP dalam rangka pelaksanaan

otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi
Papua didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan
dapat dipertanggungj awabkan.
(21 Dalam rangka sinkronisasi data yang akurat, mutakhir,
dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan
pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri melaksanakan:
- berbagi pakai data perencanaan dan penganggaran
serta realisasi belanja; dan
- penyelenggaraan sistem informasi yang mendukung
penyelenggaraan RIPPP dan RAPPP yang terintegrasi.

(3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (21huruf b bertujuan untuk mendukung:
- perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusati
- perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- penyelarasan perencanaan pembangunan di tingkat
pusat dan daerah;
- reviu Pemerintah Pusat terhadap perencanaan
daerah;
- pen5rusunan pagu indikatif; dan
- pemantauan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan.
(41 Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional dengan
melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah
Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota
di Provinsi Papua.

### Pasal 10. . .

SK No 145542 A

---

PRESTDEN

(1) Pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan

atas pelaksanaan RIPPP dilaksanakan oleh kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah
Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Pemantalran, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan
atas pelaksanaan RIPPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Pengarah Papua
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

### Pasal 1 1

(1) RIPPP dapat dilakukan perrrbahan berdasarkan:

- hasil pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan
pengawasan atas pelaksanaan RAPPP dan RIPPP;
- kebijakan strategis nasional; dan/atau
jangka menengah dan jangka c. dokumen perencanaan
panjang nasional.
(21 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam RAPPP sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 5 ayat (2).

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perrrndang-undangan yang terkait dengan
percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi
khusus Provinsi Papua dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 145543 A

---

PRESIDEN

,

-t4-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

-undangan
Hukum,

Djaman

SK No 145663 A