TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 1. Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah PNS dan Pegawai Lainnyayang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**(1) Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja** Migran Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan. (21 Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal3... SK No 209757 A --- PRESIDEN

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam** ### Pasal 2 tidak diberikan kepada: - Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tidak mempunyai jabatan tertentu; - Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; - Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan - Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan** Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

**(1) Kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Badan** Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. **(2) Perubahan kelas jabatan pada setiap jabatan di** lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seteiah: - mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, jika tidak mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja; atau - mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, jika mengakibatkan perubahan alokasi anggaran tunjangan kinerja.

**(1) Dalam hal Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan** Pekerja Migran Indonesia diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (21 Jika tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan yaitu tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menerima tunjangan kinerja wajib mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ### Pasal 10. . . SK No 209759 A --- PR.ESIDEN

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. ### Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 20l5 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 395) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2015 tentangTunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 395), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No 209760 A --- PRESIDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari2024 INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2024 , ttd PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya Perundang-undangan strasi Hgkum, Djaman SK No 209871 A --- PRESIDEN I.,AMPIRAN TENTANG INDONESIA TUNJANGAN KINERJA No KELAS JABATAN PER KELAS JABATAN 1 I7 Rp33.24O.000,00 2 t6 Rp27.577.5OO,00 3 15 Rp19.280.000,00 4 t4 Rp17.064.000,00 5 13 Rp10.936.000,00 6 t2 Rp9.896.0O0,00 7 11 Rp8.757.600,O0 8 10 RpS.979.2O0,00 9 9 RpS.079.200,00 1. 8 Rp4.595.150,00 1. 7 Rp3.915.950,O0 l2 6 Rp3.510.400,00 1. 5 Rp3.134.250,00 1. 4 Rp2.985.000,00 1. 3 Rp2.898.000,00 t6. 2 Rp2.708.250,00 1. 1 Rp2.531.250,00 INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya idang Perundang-undangan i Hukum anna Djaman SK No 209873 A