KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Kedudukan keuangan Ketua dan Anggota DKPP terdiri atas: - uErng kehormatan; dan - fasilitas.

Uang kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada: - Ketua sebesar Rp37.81O.000,00 (tiga puluh tqiuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah); dan - Anggota sebesar Rp35.070.000,00 (tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah).

Uang kehormatan Ketua dan Anggota DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan' . Pasal 5. . SK No202908A --- Ehl-FITil=N

Pajak penghasilan atas uang kehormatan Ketua dan Anggota DKPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(l) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diberikan berupa: - biaya perjalanan dinas; - rumah dinas; - kendaraan dinas; dan - jaminan kesehatan. **(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan setingkat dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat eselon I. **(3) Rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang-undangan.

**(1) Anggota DKPP yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan** Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan uang kehormatan sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum. **(2) Anggota DKPP yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan** Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sebagai Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum atau Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kedudukan keuangan bagi Ketua dan Anggota DKPP dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2019 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . SK No202909A --- PRESIDEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Jan:uari 2024 INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Janluari 2024 , ttd PRATIKNO Salinan sesuai dengan aslinya rundang-undan gan si Huku4r, vanna Djaman SK No2029864