PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA WRY

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian
Bandar Udara \NIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
menugaskan:

• Menteri. . .

SK No 180658A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INDONES]A

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional:
1. melakukan fasilitasi penerbitan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang penataan ruang; dan
1. mendukung penyiapan dan pelaksanaan
pengadaan tanah untuk pembangunan dan
pengoperasian Bandar Udara \A/IP termasuk jalan
akses menuju Bandar Udara WIP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum dan menggunakan tanah yang
telah disediakan oleh Badan Bank Tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan
penzinan lingkungan yang diperlukan dalam
pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara WIP;
- Menteri Pertahanan memberikan jalur penerbangan
yang dibutuhkan bagi pelayanan penerbanga.n untuk
kepentingan pengoperasian penerbangan WIP;
- Menteri Keuangan memberikan dukungan dalam
penganggaran untuk program dan kegiatan
pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara \A/IP;
- Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan
dukungan dalam rangka pembangunan dan
pengoperasian Bandar Udara WIP melalui Badan
Usaha Milik Negara;
- Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
membangun dan menyediakan fasilitas dan peralatan
taman meteo sesuai dengan rencana induk bandar
udara; dan
g.Gubernur...

SK No 180659 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK TNDONESIA

- Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Penajam Paser
Utara sesuai dengan kewenanga.nnya masing-masing:
1. melakukan penyesuaian rencana tata ruang
wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penataan ruang;
1. memberikan kemudahan dan percepatan terhadap
proses perizinan, penetapan lokasi, pengadaan
tanah, dan dukungan lainnya yang diperlukan
dalam pembangunan dan pengoperasian Bandar
Udara WIP; dan
1. melakukan relokasi jalan kabupaten yang
terdampak pembangunan Bandar Udara WIP.
Pasal I I

(1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

menyerahkan bangunan berupa fasilitas sisi udara yang
telah selesai dibangun kepada Menteri Perhubungan.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bandar Udara Very Very Important Person yang selanjutnya
disebut Bandar Udara WIP merupakan bandar udara
khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan
kegiatan pemerintahan di lbu Kota Nusantara.

(1) Pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara WIP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlokasi
di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
(21 Kebutuhan lahan, kebutuhan fasilitas dan tata letak
fasilitas, serta Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan Bandar Udara WIP ditetapkan oleh
Menteri Perhubungan.
Pasal4...

SK No 180655A

---

t-lrl-*TFTill
INDONESIA

(1) Presiden menugaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan
untuk membangun Bandar Udara \NIP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1.
sebagaimana l2l Pelaksanaan penugasan pembangunan
dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan teknis,
pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi,
pengoperasian, pemeliharaan, dan pendanaan.

(3) Penugasan pembangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21terdiri atas:
- fasilitas keselamatan dan keamanan;
- fasilitas sisi udara meliputi landas pacu, runuaA
strip, Rtnutay End Safetg Area (RESA), stoputay,
clearutag, landasan hubung (taxiutag), dan landasan
parkir;
- fasilitas sisi darat, termasuk jalan di dalam kawasan;
dan
- jalan akses menuju Bandar Udara WIP.

Dalam rangka pelaksanaan penugasan pembangunan
Bandar Udara WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Ralryat:
1. men5rusun perencanaan desain teknis/rencana
teknis rinci pembangunan fasilitas sisi udara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
hur-uf b dan jalan akses menuju Bandar Udara
\nnP sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (3)
huruf d;
1. melaksanakan konstruksi berupa pembangunan
fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 ayat (3) huruf b; dan

1. melaksanakan konstruksi berupa pembangunan
jalan akses menuju Bandar Udara WIP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf d;
b.Menteri...

SK No 180656A

---

PRESIDEN

- Menteri Perhubungan:
1. men5rusun perencanaan teknis bertrpa studi
kelayakan dengan fokus kepada kelayakan teknis
pembangunan kebandarudaraan dan kelayakan
operasi penerbangan, masterplan, rencana teknis
terinci, kajian kebutuhan fasilitas dan operasi
bandar udara, dan studi lingkungan;
1. menJrusun rencana desain teknis/rencana teknis
rinci pembangunan fasilitas keselamatan dan
keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) humf a dan fasilitas sisi darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, termasuk
taman meteo;
1. menetapkan rencana desain teknis/rencana teknis
rinci fasilitas keselamatan dan keamanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
hurrf a, fasilitas sisi udara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dan fasilitas sisi
darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf c;
1. melaksanakanpembangunan fasilitas keselamatan
dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 ayat (3) huruf a dan fasilitas sisi darat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf c, termasuk taman meteo;
1. melakukan verifikasi terhadap hasil pembangunan
Bandar Udara WIP sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4;

1. mengoperasikan dan memelihara Bandar Udara
WIP; dan
1. mendukung pelaksanaan tugas Kementerian
Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat.

(1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara

WIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21
berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank
Tanah.

(2) Pengadaan...

SK No 180657A

---

PRESIDEN

(21 Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses
menuju Bandar Udara WIP dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah.

Pendanaan untuk penugasan pembangunan dan
pengoperasian Bandar Udara \NIP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan penyedia jasa konsultan perencana teknis
dan/atau perencana desain teknis dilakukan melalui
penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-
undangan.

Dalam rangka pelayanan navigasi penerbangan Bandar
Udara WIP, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan
di Bandar Udara WIP.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Menteri Perhubungan melaporkan pelaksanaan
pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara \NIP
kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar...

SK No 180660A

---

PRESIDEN

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
lndonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juni 2023

INDONESIA,

trd.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juni 2023

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 1805754