TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

1. Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah
PNS, Anggota TNI/POLRI, dan Pegawai lainnya yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang
diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan
bekerja secara penuh di lingkungan Direktorat Jenderal
Pajak.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

### Pasal 2 . . .

---

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak diberikan tunjangan kinerja
setiap bulan.

(2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

(3) Dalam hal terdapat nama jabatan baru atau perubahan

nama jabatan maka besaran tunjangan kinerja
disesuaikan dengan peringkat jabatan dalam Lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan kepada pegawai di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak dengan ketentuan:

- tunjangan kinerja dibayarkan 100% (seratus persen)
pada tahun berikutnya selama satu tahun dalam hal
realisasi penerimaan pajak sebesar 95% (sembilan
puluh lima persen) atau lebih dari target
penerimaan pajak;

- tunjangan kinerja dibayarkan 90% (sembilan puluh
persen) pada tahun berikutnya selama satu tahun
dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 90%
(sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari
95% (sembilan puluh lima persen) dari target
penerimaan pajak;

- tunjangan kinerja dibayarkan 80% (delapan puluh
persen) pada tahun berikutnya selama satu tahun
dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari
90% (sembilan puluh persen) dari target penerimaan
pajak;

- tunjangan kinerja dibayarkan 70% (tujuh puluh
persen) pada tahun berikutnya selama satu tahun
dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 70%
(tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari
80% (delapan puluh persen) dari target penerimaan
pajak; atau

• tunjangan . . .

---

- tunjangan kinerja dibayarkan 50% (lima puluh
persen) pada tahun berikutnya selama satu tahun
dalam hal realisasi penerimaan pajak kurang dari
70% (tujuh puluh persen) dari target penerimaan
pajak.

(5) Hasil capaian realisasi penerimaan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan capaian
penerimaan pajak dalam laporan kinerja keuangan
pemerintah.

Dalam tahun anggaran 2015, besaran tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibayarkan
100% (seratus persen) terhitung sejak bulan Januari 2015.

Bagi pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang tunjangan
kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden
Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan lebih kecil dari tunjangan
kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden ini, akan
diberikan selisih tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (1), tidak diberikan kepada:

- Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

- Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

• Pegawai . . .

---

- Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan
diberikan uang tunggu (belum diberhentikan
sebagai PNS);

- Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/
instansi lain di luar Kementerian Keuangan;

- Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau
dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun; dan

- Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan
Layanan Umum yang telah mendapatkan
remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan

Direktorat Jenderal Pajak yang tidak diberikan
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal realisasi penerimaan pajak melampaui target

yang ditetapkan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
diberikan Tunjangan Kinerja Lainnya.

(2) Tunjangan Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan kelebihan
target penerimaan pajak yang dilampaui.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Tunjangan

Kinerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri.

### Pasal 7 . . .

---

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran
bersangkutan.

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur
lebih lanjut oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi, baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama menurut bidang tugasnya masing-
masing.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan
mengenai besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Keuangan, tidak berlaku bagi pegawai Direktorat Jenderal
Pajak.

Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang Tunjangan
Kinerjanya ditetapkan lebih besar daripada Tunjangan Kinerja
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 156
Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tunjangan
Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan
Negara pada peringkat jabatan yang selama ini telah
diberikan maka dibayarkan selisihnya terhitung mulai bulan
Januari 2015.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2015

,

ttd.

---