Ditetapkan: 2022-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang
---
2022, No.74 -3-
selanjutnya disebut Tunjangan Penata Kehakiman adalah
tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
diberikan Tunjangan Penata Kehakiman setiap bulan.
Besaran Tunjangan Penata Kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Penata Kehakiman bagi Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemberian Tunjangan Penata Kehakiman dihentikan
apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural, jabatan
fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian Tunjangan Penata Kehakiman dihentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Penata Kehakiman dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
---
2022, No.74 -4-
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2022
,
ttd.
---
2022, No.74 -5-
