Ditetapkan: 2012-01-01
(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah
Konstitusi dibentuk sebuah Kepanitera-an dan Sekretariat Jenderal.
(2) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah aparatur negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi.
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Wewenang
(1) Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas
teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi.
(2) Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
- koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah
Konstitusi;
- pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah
Konstitusi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Fungsi Kepaniteraan menyelenggarakan tugas teknis administratif
peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepaniteraan mempunyai wewenang:
- menyatakan permohonan telah memenuhi keleng-kapan atau
belum memenuhi kelengkapan;
- menerbitkan akta yang menyatakan bahwa per-mohonan tidak
diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
www.djpp.depkumham.go.id
---
3 2012, No.111
- menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permo-honan dan
memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian
berkas per-mohonan;
- menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang;
- menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan
perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan
persidangan;
- memberikan pertimbangan pengangkatan, pemin-dahan,
penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera
pengganti.
Bagian Kedua
Organisasi
(1) Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera.
(2) Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda, 4 (empat) orang
Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 (dua belas) orang Panitera
Pengganti Tingkat II.
(3) Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera
Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan fungsi-onal kepaniteraan non angka kredit.
Bagian Ketiga
Kepangkatan, Kenaikan Pangkat,
Pengangkatan, dan Pemberhentian
Jenjang pangkat untuk Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti
Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
(1) Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I dan Panitera
Pengganti Tingkat II yang telah memenuhi persyaratan dapat
diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila:
- sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat
terakhir; dan
- setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir
sekurang-kurangnya bernilai baik.
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.111 4
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sesuai dengan batas jenjang pangkat dalam jabatan yang diduduki.
(1) Panitera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Konstitusi.
(2) Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, Panitera Pengganti
Tingkat II, dan pejabat fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Jenderal atas pertimbangan Panitera.
(1) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera, calon Panitera harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- paling rendah memiliki pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c; dan
- memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda, calon Panitera Muda
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- paling rendah memiliki pangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/b; dan
- memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Tingkat I, calon
Panitera Pengganti Tingkat I harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
www.djpp.depkumham.go.id
---
5 2012, No.111
- paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a;
dan
- memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
(4) Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Tingkat II, calon
Panitera Pengganti Tingkat II harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
- memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan.
Di lingkungan Kepaniteraan dapat diangkat jabatan fungsional lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Batas Usia Pensiun
(1) Batas usia pensiun jabatan fungsional Kepaniteraan adalah 56 (lima
puluh enam) tahun.
(2) Batas usia pensiun Panitera dan Panitera Muda dapat diperpanjang
sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan
mempertimbangkan aspek prestasi kerja, kompetensi, kaderisasi, dan
kese-hatan.
(3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang kembali untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.
(1) Perpanjangan batas usia pensiun Panitera sebagai-mana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Konstitusi.
(2) Perpanjangan batas usia pensiun Panitera Muda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
atas pertimbang-an Panitera Mahkamah Konstitusi.
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.111 6
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi, dan Wewenang
(1) Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif
Mahkamah Konstitusi.
(2) Tugas teknis administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :
- koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan;
- penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar
lembaga;
- pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah
Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat Jenderal menyelenggara-kan fungsi:
- perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi
umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan
tata laksana;
- pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;
- pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta
barang milik negara;
- pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha
pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;
- penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan,
serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Sekretariat Jenderal mempunyai wewenang:
- menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran
Mahkamah Konstitusi;
- menetapkan tata cara pengelolaan organisasi dan tata kerja,
sumber daya manusia, keuangan, serta barang milik negara;
www.djpp.depkumham.go.id
---
7 2012, No.111
Bagian Kedua
Organisasi
(1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
(3) Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(4) Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(1) Di lingkungan Sekretariat Jenderal dibentuk 2 (dua) Pusat.
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksa-nakan fungsi
penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan teknologi informasi
dan komunikasi, serta pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
(3) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola-an Teknologi
Informasi Komunikasi terdiri atas paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1
(satu) Subbagian.
(4) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas paling banyak
2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Bagian.
(5) Masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang.
(6) Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagian.
Bagian Ketiga
Kepangkatan, Pengangkatan,
dan Pemberhentian
(1) Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a.
(2) Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon
III.a.
(4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural
eselon IV.a.
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.111 8
(1) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Ketua Mahkamah Konstitusi.
(2) Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional lainnya
di lingkungan Sekretariat Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh
Sekretaris Jenderal.
Di lingkungan Sekretariat Jenderal dapat diangkat jabatan fungsional
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal adalah
Pegawai Negeri Sipil.
Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
PENDANAAN
Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal setelah terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Hal-hal yang terkait dengan kepegawaian yang belum diatur dalam
Peraturan Presiden ini, pengaturannya berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan.
www.djpp.depkumham.go.id
---
9 2012, No.111
Pegawai Negeri Sipil yang telah menjabat sebagai Panitera Pengganti pada
saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat diangkat sebagai pejabat
fungsional kepaniteraan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan
dari Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Presiden ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden
Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2012
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2012
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.111 10
