Langsung ke konten

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERPRES No. 54 Tahun 2019 berlaku

Ditetapkan: 2019-01-01

Pasal 1

Objek dan Ruang Lingkup Persetujuan

Pejabat yang berwenang dari Para Pihak harus memberikan bantuan melalui
pertukaran informasi yang dianggap relevan dengan administrasi dan
penegakan hukum domestik dari Para Pihak mengenai pajak-pajak yang
dicakup oleh Persetujuan ini. lnformasi tersebut harus mencakup informasi
yang relevan dengan penentuan, penilaian, penegakan hukum, penagihan atau
pengembalian pajak tersebut, atas orang/badan sehubungan dengan
pengenaan pajak, pemeriksaan pajak, atau penuntutan pidana perpajakan
dalam kaitannya dengan orang/badan tersebut. lnformasi akan dipertukarkan
sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini dan dijaga kerahasiaannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Hak-hak dan jaminan perlindungan
terhadap orang/badan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan
administrasi Pihak yang diminta informasi tetap berlaku selama hal tersebut
tidak terlalu menghalangi atau menunda pertukaran informasi yang efektif.

Pasal2
Yurisdiksi

Pihak yang dimintakan informasi tidak berkewajiban untuk memberikan
informasi yang tidak dipegang oleh otoritasnya, ataupun tidak dimiliki atau
dikuasai atau didapat oleh orang/badan yang berada dalam yurisdiksi
teritorialnya.

2

---

Pasal3
Pajak-Pajak Yang Tercakup dalam Persetujuan lni

1. Pajak-pajak yang tercakup dalam Persetujuan ini adalah:

- di Republik San Marino:
(i) Pajak Penghasilan Pajak secara umum yang dikenakan terhadap
aa) perseorangan;
bb) badan hukum dan kepemilikan;
(ii) Pajak Imper (lmposta Monofase sulle importazioni).

- di Indonesia:
(i) Pajak Penghasilan;
(ii) Pajak Pertambahan Nilai.

1. Persetujuan ini berlaku pula untuk semua pajak yang serupa atau pada
hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan
Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari
pajak-pajak sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan
persetujuan sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti pajak-
pajak yang sekarang berlaku, jika Pejabat yang berwenang dari Para Pihak
menyetujui. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak akan
memberitahukan satu sama lain setiap perubahan penting dalam ketentuan
perundang-undangan perpajakan dan tatacara mendapatkan informasi yang
terkait sebagaimana dicakup oleh Persetujuan ini.

3

---

Pasal4
Pengertian Umum

1. Dalam Persetujuan ini, yang dimaksud dengan istilah:

- "Republik San Marino", bila diartikan secara geografis, berarti wilayah
Republik San Marino, termasuk daerah di dalamnya dimana Republik
San Marino, berdasarkan hukum internasional, menjalankan hak-hak
kedaulatan dan yurisdiksinya;

- "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana
dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangannya dan bagian-
bagian landas kontinen, zona ekonomi ekslusif, dan lautan sekitarnya
yang berbatasan di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-
hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan di dalam
Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun
1982;

  • "pejabat yang berwenang" berarti:

(i) dalam hal Pemerintah Republik San Marino, Menteri Keuangan
atau wakilnya yang sah;

(ii) dalam hal Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau
wakilnya yang sah;

- "orang/badan" mencakup orang pribadi, badan hukum atau kumpulan
dari keduanya;

- "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk
tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;

- "perseroan masuk bursa" berarti perseroan dimana bagian utama dari
kelompok sahamnya terdaftar di bursa efek yang diakui dan saham-
4

---

saham yang terdaftar tersebut dapat dengan mudah dibeli atau dijual
oleh publik. Saham-saham dapat dibeli atau dijual "oleh publik" jika
pembelian atau penjualan saham tidak dibatasi baik secara implisit
maupun eksplisit kepada sekelompok investor tertentu;

- "bagian utama kelompok saham" berarti bagian atau beberapa bagian
dari saham yang mewakili mayoritas hak suara dan nilai perusahaan;

- "bursa efek yang diakui" berarti suatu bursa efek yang disepakati oleh
Pejabat yang berwenang dari Para Pihak;

- "dana atau skema investasi kolektif' berarti setiap instrumen
pengumpulan investasi, tanpa memperhatikan bentuk hukumnya. lstilah
"Dana atau skema investasi kolektif publik" berarti setiap dana investasi
kolektif atau skema yang menyediakan unit, saham, atau kepentingan
lain di dalam dana atau skema tersebut dapat dengan mudah dibeli,
dijual atau ditebus oleh publik/masyarakat umum. Unit, saham, atau
kepentingan lainnya dalam dana atau skema dapat dengan mudah
dibeli, dijual atau ditebus oleh publik/masyarakat umum jika pembelian,
penjualan atau penebusan tidak secara implisit maupun eksplisit terbatas
hanya pada kelompok investor tertentu;

  • "pajak" berarti setiap jenis pajak yang dicakup oleh Persetujuan ini;
  • "Pihak peminta" berarti Pihak yang meminta informasi;

I) "Pihak yang diminta" berarti Pihak yang diminta untuk memberikan
informasi;

- "tata cara mengumpulkan informasi" berarti hukum dan administrasi atau
prosedur hukum yang memungkinkan suatu Pihak mendapatkan dan
memberikan informasi yang diminta;

5

---

- "informasi" berarti setiap fakta, pernyataan, dokumen atau catatan dalam
bentuk apapun;

- "pidana perpajakan" berarti masalah perpajakan yang melibatkan
tindakan yang disengaja, baik sebelum maupun sesudah berlakunya
Persetujuan ini, yang dapat dituntut berdasarkan hukum pidana dari
Pihak Peminta;

- "Hukum pidana" berarti semua peraturan hukum pidana yang ditunjuk di
bawah hukum domestik, baik yang terkandung dalam undang-undang
pajak, kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang lainnya.

1. Sehubungan dengan diterapkannya Persetujuan ini sewaktu-waktu oleh
salah satu pihak, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan
ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan
mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut,
dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang-undang
perpajakan negara tersebut berlaku di atas arti yang didasarkan pada
perundang-undangan lainnya dari negara tersebut

Pasal5
Pertukaran lnformasi Berdasarkan Permintaan

1. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta harus memberikan, atas
permintaan dari Pihak Peminta, informasi untuk tujuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1. lnformasi tersebut akan dipertukarkan tanpa
memperhatikan apakah Pihak yang diminta membutuhkan informasi tersebut
untuk tujuan perpajakannya sendiri atau perbuatan yang diperiksa akan
merupakan tindak pidana menurut hukum Pihak yang diminta jika perbuatan
tersebut terjadi di wilayah Pihak yang diminta. Pejabat yang berwenang dari
Pihak Peminta hanya akan membuat permintaan untuk informasi
berdasarkan Pasal ini jika tidak bisa memperoleh informasi yang diminta

6

---

dengan cara lain, kecuali apabila untuk menempuh cara lain tersebut akan
menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan.

1. Jika informasi yang dimiliki Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta
tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan informasi, Pihak yang diminta,
berdasarkan kebijakannya, akan menggunakan semua tatacara yang relevan
untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna memberikan informasi
tersebut kepada Pihak Peminta, meskipun Pihak yang diminta tidak
membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan pajaknya sendiri.

1. Jika secara khusus diminta oleh Pejabat yang berwenang dari Pihak
Peminta, Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta wajib memberikan
informasi berdasarkan Pasal ini, sepanjang diperbolehkan berdasarkan
hukum domestik, dalam bentuk pernyataan saksi dan salinan otentik dari
catatan asli.

1. Setiap Pihak harus menjamin bahwa Pihak yang berwenang untuk tujuan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan sesuai dengan Pasal 2
Persetujuan ini, atas permintaan yang diterima, memiliki kewenangan untuk
mendapatkan dan memberikan:

- informasi yang dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, dan
setiap orang/badan termasuk nominee dan wali, yang bertindak
sebagai perantara atau berkapasitas sebagai lembaga penjamin
(fidusia);

- (i) informasi mengenai status hukum dan pemilik manfaat
sebenarnya atas perusahaan, kemitraan, dan orang/badan
lainnya, termasuk informasi kepemilikan atas semua
orang/badan dalam sebuah rantai kepemilikan;

(ii) dalam hal perwalian, informasi terkait pengelola, wali, dan
pemilik kepentingan;

7

---

  • -

(iii) dalam hal yayasan, informasi tentang pendiri, anggota komite
organisasi, dan pemilik kepentingan;

(iv) dalam hal skema investasi kolektif, informasi tentang saham,
unit dan kepentingan lainnya;

sepanjang Persetujuan ini tidak menimbulkan kewajiban bagi Para Pihak
untuk mendapatkan atau memberikan informasi berkenaan dengan
perseroan masuk bursa atau dana atau skema investasi kolektif publik
kecuali informasi tersebut dapat diperoleh tanpa menimbulkan kesulitan
yang tidak sepadan.

1. Setiap permintaan informasi harus dibuat sedetail mungkin dan harus
menyampaikan secara tertulis:

  • identitas orang/badan yang diperiksa atau disidik;
  • periode informasi yang diminta;

- sifat informasi yang diminta dan bentuk yang diinginkan oleh Pihak
Peminta dalam menerima informasi tersebut;

  • tujuan perpajakan atas dibutuhkannya informasi tersebut;

- alasan untuk meyakini bahwa informasi yang diminta adalah relevan
dengan administrasi dan penegakan hukum bagi Pihak Peminta terkait
dengan orang/badan yang diidentifikasi dalam sub ayat (a) ayat ini;

- dasar untuk meyakini bahwa informasi yang diminta dipegang oleh
Pihak yang diminta atau dalam kepemilikan atau dalam kekuasaan atau
dapat diperoleh dari orang/badan di dalam wilayah yurisdiksi Pihak yang
diminta;

8

---

- sepanjang diketahui, nama dan alamat setiap orang/badan yang diyakini
memiliki atau menguasai atau dapat memperoleh informasi yang diminta;

- pernyataan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan hukum dan
praktek administrasi Pihak Peminta, bahwa jika informasi yang diminta
berada dalam yurisdiksi Pihak Peminta, maka pejabat yang berwenang
dari Pihak Peminta akan mampu memperoleh informasi tersebut
berdasarkan hukum Pihak Peminta atau sesuai dengan kebiasaan dalam
praktik administrasi dan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan
Persetujuan ini;

- pernyataan bahwa Pihak Peminta telah melakukan semua cara yang
tersedia di wilayahnya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut,
kecuall untuk hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan yang tidak
sepadan.

1. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta akan memberitahukan
telah diterimanya permohonan permintaan informasi kepada pejabat yang
berwenang dari Pihak Peminta dan akan mengupayakan dengan sebaik-
baiknya untuk menyampaikan informasi yang diminta kepada Pihak Peminta
dengan penundaan seminimal mungkin.

Pasal6
Pemeriksaan Pajak di Luar Negeri

1. Dengan pemberitahuan yang cukup sebelumnya, Pihak Peminta dapat
meminta kepada Pihak yang diminta untuk mengizinkan perwakilan dari
Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta untuk memasuki wilayah Pihak
yang diminta, sebatas yang diizinkan menurut hukumnya, untuk
mewawancarai individu dan memeriksa catatan dengan persetujuan tertulis
sebelumnya dari individu atau orang/badan lainnya yang terkait. Pejabat
yang berwenang dari Pihak Peminta harus memberitahukan pejabat yang

9

---

berwenang dari Pihak yang diminta mengenai waktu dan tempat pertemuan
dimaksud dengan individu yang bersangkutan.

1. Atas permintaan Pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak, Pejabat
yang berwenang dari Pihak lainnya dapat mengizinkan perwakilan dari
Pejabat yang berwenang dari pihak yang disebutkan pertama tadi, untuk
hadir pada saat yang diperuntukan dalam pemeriksaan pajak oleh Pihak
yang disebutkan kedua.

1. Jika permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disetujui, Pejabat yang
berwenang dari Pihak yang melakukan pemeriksaan harus secepat mungkin
memberitahukan Pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya tentang waktu
dan tempat pemeriksaan, orang yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk
untuk melaksanakan pemeriksaan dan prosedur serta kondisi yang
dibutuhkan oleh Pihak yang disebutkan pertama untuk melakukan
pemeriksaan. Semua keputusan sehubungan dengan pelaksanaan
pemeriksaan pajak harus dibuat oleh Pihak yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempath.nnya dalam Lembaran Negara RePublik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2O19

,

rtd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan
g-undangan,

vanna Djaman

SK No 002465 A

---

DAN

Bahwa Pemerintah Republik San Marino dan Pemerintah Republik
Indonesia (Para Pihak) berkeinginan untuk meningkatkan dan memfasilitasi tata
cara pertukaran informasi yang berkenaan dengan semua keperluan
perpajakan;

Untuk itu, Para Pihak telah menyetujui untuk mengadakan persetujuan
berikut ini yang berisi kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua belah Pihak.

---

Pasal 7

Kondisi Penolakan Permintaan

1. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta mungkin menolak untuk
membantu:

  • jika permintaan dibuat tidak sesuai dengan Persetujuan ini;

- jika Pihak Peminta belum menggunakan semua cara yang tersedia di
wilayahnya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut, kecuali cara
tersebut dapat menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan bagi Pihak
Peminta; atau

- jika pengungkapan informasi yang d~m i nta akan bertentangan dengan
kebijakan publik dari Pihak yang diminta.
10

---

1. Persetujuan ini tidak dapat memaksakan kewajiban bagi salah satu Pihak
untuk menyediakan informasi yang merupakan hak istimewa sesuai dengan
hukum domestik Pihak yang bersangkutan, atau rahasia dagang, bisnis,
industri, perniagaan atau keahlian atau proses dagang, sepanjang informasi
yang disebutkan dalam Pasal 5 (4) tidak boleh dianggap sebagai rahasia
atau proses perdagangan semata-mata berdasarkan alasan tersebut.

1. Permintaan informasi tidak dapat ditolak atas dasar bahwa tagihan pajak
yang menjadi dasar permintaan informasi sedang dipersengketakan.

1. Pihak yang diminta tidak berkewajiban untuk memperoleh dan
menyampaikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan
perundang-undangan dari negara tersebut untuk tujuan administrasi atau
penegakan hukum pajak Negara tersebut atau guna menanggapi
permintaan yang sah dalam keadaan yang serupa dari Pihak yang diminta
berdasarkan Persetujuan ini.

1. Pihak yang diminta dapat menolak suatu permintaan informasi jika informasi
tersebut dibutuhkan oleh Pihak Peminta untuk mengatur atau memaksakan
suatu ketentuan hukum pajak pada Pihak Peminta, atau suatu tuntutan yang
berhubungan, yang mendiskriminasikan warganegara dari Pihak yang
diminta apabila dibandingkan dengan warganegara dari Pihak Peminta
dalam keadaan yang sama.

Pasal8
Kerahasiaan

1. Semua informasi yang diberikan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang
dari Para Pihak harus dijaga kerahasiaannya.

1. lnformasi yang diberikan kepada Pejabat yang berwenang dari Pihak
Peminta tidak boleh digunakan untuk tujuan selain tujuan yang dinyatakan

11

---

dalam Pasal 1 tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang
diminta.

1. lnformasi yang diberikan hanya dapat diungkapkan kepada orang/badan
atau Pihak yang berwenang (termasuk kekuasaan kehakiman dan
administrasi) sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pasal
1 dan digunakan oleh orang/badan atau otoritas tersebut hanya untuk
tujuan dimaksud termasuk penentuan banding apapun. Untuk tujuan ini,
informasi dapat diungkapkan dalam pengadilan umum atau dalam
pembuatan keputusan pengadilan.

1. lnformasi yang diberikan kepada Pihak Peminta yang diatur oleh
Persetujuan ini tidak boleh diungkapkan ke yurisdiksi/pihak lain.

Pasal9
Biaya

Kecuali jika Pejabat yang berwenang dari Para Pihak menyepakati lain, biaya-
biaya dalam batasan tertentu yang dikeluarkan pada saat memberikan bantuan
harus ditanggung oleh Pihak yang diminta, dan biaya diluar batasan tertentu
dalam memberikan bantuan (termasuk biaya untuk melibatkan penasihat
eksternal sehubungan dengan litigasi atau keadaan lainnya) harus ditanggung
oleh Pihak Peminta. Masing-masing Pejabat yang berwenang harus
berkonsultasi jika diperlukan sehubungan dengan ketentuan Pasal ini, dan
khususnya Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta harus terlebih
dahulu berkonsultasi dengan Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta jika
biaya untuk memberikan informasi sehubungan dengan permintaan khusus
diperkirakan akan signifikan.

12

---

Pasal 10

Tata Cara Persetujuan Bersama

1. Apabila timbul kesulitan atau keraguan di antara Para Pihak mengenai
implementasi atau penafsiran Persetujuan ini, para Pejabat yang
berwenang harus berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui
kesepakatan bersama.

1. Sebagai tambahan dari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,
Pejabat yang berwenang dari Para Pihak dapat saling menyetujui prosedur
yang digunakan dalam Pasal 5, 6 dan 9.

1. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak dapat berkomunikasi satu
sama lain secara langsung guna mencapai kesepakatan berdasarkan Pasal
ini.

1. Para Pihak juga dapat menyepakati bentuk-bentuk lain penyelesaian
sengketa apabila diperlukan.

Pasal11
Saat Mulai Berlaku

1. Masing-masing Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang
penyelesaian prosedur yang diperlukan menurut hukum nasionalnya untuk
berlakunya Persetujuan ini.

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya
pemberitahuan tersebut dan kemudian akan berlaku efektif:

  • pada tanggal tersebut untuk masalah pidana perpajakan; dan

- pada tanggal tersebut untuk hal-hal lain yang tercakup dalam Pasal 1,
tetapi hanya sehubungan dengan tahun-tahun pajak yang dimulai
13

---

pada atau setelah tanggal tersebut, atau dalam hal tidak ada tahun
pajak, untuk semua pajak yang dikenakan pada atau setelah tanggal
terse but.

Pasal12
Berakhirnya Persetujuan

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan
pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran Persetujuan melalui saluran
terkait dari pihak lain yang dipersyaratkan oleh hukum negara tersebut.

1. Pengakhiran Persetujuan tersebut akan berlaku efektif pada hari pertama
bulan setelah berakhirnya jangka waktu enam bulan sejak tanggal
diterimanya pemberitahuan pengakhiran oleh Pihak lainnya.

1. Jika Persetujuan sudah diakhiri, Para Pihak akan tetap terikat oleh
ketentuan-ketentuan Pasal 8 sehubungan dengan informasi yang diperoleh
berdasarkan Persetujuan ini.

14

---

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh dari
pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di New York pada tanggal 25 September 2013 dalam tiga rangkap asli
berbahasa bahasa Indonesia, ltali, dan lnggris, semua naskah memiliki
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka
naskah bahasa lnggris yang berlaku.

### REPUBLIK SAN MARINO ~ REPUBLIK INDONESIA

Signed Signed

Y.M. Pasquale Valentini Y.M. 'Dr. R~ . Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri Me eri Luar Negeri j

15

---

.,? -1...
-~

ACCORDO
FRA

E

II Governo della Repubblica di Indonesia e ii Govemo della Repubblica di San
Marino (le Parti), desiderosi di rafforzare e facilitare i termini e le condizioni che
regolano lo scambio di informazioni relative a tutta la materia fiscale,
hanno pattuito di concludere l'accordo seguente, ii quale prevede obblighi
solamente per le Parti.

Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione dell' Accordo

Le autorita competenti delle Parti fomiscono assistenza attraverso lo scambio di
informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed
attuazione delle leggi inteme delle Parti concementi le imposte contemplate nel
presente Accordo. Tali informazioni includono informazioni che sono
verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento, all'attuazione,
alla riscossione o al recupero di tali imposte, in relazione alle persone passibili
di tali imposte, ovvero alle indagini in materia fiscale o ai procedimenti in
materia fiscale penale relativamente a tali persone. Lo scambio di informazioni
ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accardo e secondo le
modalita di riservatezza di cui all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia
garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativ.a della Parte

---

richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono ne ritardano
indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Articolo 2
Giurisdizione

Una Parte richiesta non e tenuta a fornire informazioni che non siano ne
detenute dalle proprie autorita ne in possesso o sotto ii controllo di o reperibili
da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3
lmposte contemplate
1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

- in Indonesia:
(i) l'imposta sui redditi;
(ii) l'imposta sul valore aggiunto.

- nella Repubblica di San Marino:
(i) l'lmposta Generale sui Redditi che e prelevata:
aa) sulle persone fisiche;
bb) sulle persone giuridiche e sulle imprese individuali;
(ii) l'lmposta Monofase sulle lmportazioni.

1. II presente Accordo si applica anche alle imposte identiche o
sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma
dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti qualora le autorita
competenti delle Parti lo convengano. Le autorita competenti di ogni Parte si
notificano reciprocamente ogni cambiamento sostanziale apportato alla
tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste
dall'Accordo.

2

---

Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente Accardo con ii termine:

- "Indonesia" si intende ii territorio della Repubblica di Indonesia come
definite dalle sue leggi, e parti della piattaforma continentale, zona
economica esclusiva e mari adiacenti sui quali la Repubblica di Indonesia
ha sovranita, diritti sovrani o giurisdizione ai sensi della Convenzione delle
Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982;

b} "Repubblica di San Marino", allorquando utilizzato in sense geografico,
si intende ii territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso
qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti
sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

- "autorita competente" si intende:
(i) nel caso della Repubblica di Indonesia, ii Ministro delle Finanze o ii
suo rappresentante autorizzato;
(ii) nel caso della Repubblica di San Marino, ii Ministro delle Finanze
o ii suo rappresentante autorizzato;

- "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica o ogni
altro organismo di persone;

- "societa" si intende qualsiasi ente giuridico o entita trattata come ente
giuridico a fini fiscali;

- "societa commercializzata pubblicamente" si intende qualsiasi societa la
cui principale classe di azioni e quotata in una borsa valori riconosciuta, a
patto che le azioni quotate in borsa possano essere prontamente
acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o
vendute "dal pubblico" se la compravendita di azioni non e implicitamente
o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

3

---

- "principale classe di azioni" si intende la classe o le classi di azioni che
rappresentano la maggioranza del potere di vote e del valore della societa;

- "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori concordata
dalle autorita competenti delle Parti;

- "fondo o schema di investimento comune" si intende qualsiasi veicolo
comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con
l'espressione "fondo o schema pubblico di investimento comune" si
intende qualsiasi fondo o schema di investimento comune, a patto che le
quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello
schema possano essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili
dal pubblico. Le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni
nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili,
vendibili o riscattabili "dal pubblico" se l'acquisto, vendita o riscatto non
sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di
i nvestitori;

- "imposta" si intende ogni imposta alla quale si applica ii presente
Accordo;,
- "Parte richiedente" si intende la Parte che richiede le informazioni;

I) "Parte richiesta" si intende la Parte e a cui e stato richiesto di fomire
informazioni;

- "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e ·1e
procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una P:arte di
ottenere e fornire le informazioni richieste;

- "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o
registrazione in qualsiasi forma;

- "materia fiscale penale" si intende la materia fiscale che implica una
condotta dolosa, precedente o successiva all'entrata in vigore del presente

4

---

Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della
Parte richiedente;

- "leggi penali" si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai
sensi del diritto intemo, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle
leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti.

1. Per quanta conceme l'applicazione del presente Accordo in ogni
memento ad opera di una Parte, ogni termine non definite nell'Accordo stesso,
a meno che ii contesto non richieda diversamente, ha ii significato che ha in
quel memento secondo le leggi di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle
leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel
termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 5
Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorita competente della Parte richiesta fornira, su richiesta della Parte
richiedente, le informazioni di cui all'Articolo 1. Tali informazioni saranno
scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte richiesta ne abbia necessita
per i propri fini fiscali o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai
sensi della legislazione della Parte richiesta, nel caso in cui tale condotta sia
stata posta in essere sul territorio di quest'ultima Parte. L'autorita competente
della Parte richiedente avanzera la richiesta di informazioni ai sensi del
presente articolo solo qualora non sia in grado di ottenere dette informazioni
mediante altri mezzi, salvo ii case in cui ii ricorso a tali altri mezzi comporti
difficolta sproporzionate.

1. Se le informazioni in possesso dell'autorita competente della Parte richiesta
non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di
informazioni, quella Parte ricorre a sua discrezione a tutte le perfinenti misure
per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le
informazioni richieste, anche nel caso in cui la Parte richiesta non necessiti di
tali informazioni per i propri fini fiscali.

5

---

1. Qualora specificatamente interpellata dall'autorita competente di una Parte
richiedente, l'autorita competente della Parte richiesta fomira le informazioni ai
sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi inteme,
sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

1. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita competenti, per i fini
specificati nell'Articolo 1 e conformemente all'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano
l'autorita di ottenere e fornire su richiesta:

- informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e da ogni
soggetto, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari, che agisca
in qualita di agenzia o fiduciaria;
- (i) informazioni relative alla titolarita giuridica ed effettiva di societa di
capitali, societa di persone e altri soggetti, comprese le
informazioni sulla proprieta di tutti i soggetti in una catena
partecipativa;
(ii) nel caso dei trust, informazioni su disponenti, amministratori
(trustee), guardiani e
beneficiari;
(iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del
consiglio della fondazione e i beneficiari; e
(iv) nel caso di schemi comuni di investimento, informazioni sulle quote
societarie, quote fondiarie e altre partecipazioni;

a condizione che ii presente Accardo non crei per le Parti un obbligo di ottenere
o fornire informazioni sulla proprieta di societa quotate in borsa o di fondi e
schemi pubblici di investimento comune, purche tali informazioni possano
essere ottenute senza dar luogo a difficolta sproporzionate.

1. Qualsiasi richiesta di informazioni sara formulata nella maniera piu dettagliata
possibile e specifichera, per iscritto:

  • l'identita della persona oggetto di esame o indagine;

6

---

  • ii periodo per ii quale le informazioni vengono richieste;

- la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente
desidera riceverle;

  • ii fine fiscale per ii quale si richiedono le informazioni;

- le ragioni che inducono a ritenere che le informazioni richieste siano
verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e applicazione fiscale della
Parte richiedente, per quanto concerne le persone identificate al punto
(a) del presente paragrafo;

- i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste siano detenute
dalla Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto ii controllo di o
reperibili da una persona che rientra nella giurisdizione territoriale della
Parte richiesta;

- se conosciuti, ii nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in
possesso o in controllo delle informazioni richieste o di poterle reperire;

- una dichiarazione attestante che la richiesta e effettuata in conformita
alla legislazione e alle pratiche amministrative della Parte richiedente;
che, se le informazioni richieste fossero disponibili nell'ambito della
giurisdizione della Parte richiedente, l'autorita competente di detta Parte
sarebbe in grade di ottenerle ai sensi della sua legislazione o nel
normale corso delle pratiche amministrative; che la richiesta e effettuata
in conformita al presente Accordo;

- una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esperito tutti i
mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad
eccezione di quelli che comporterebbero difficolta sproporzionate.

1. L'autorita competente della Parte richiesta confermera all'autorita
competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e fara ii possibile

7

---

per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel pill breve tempo
possibile.

Articolo 6
Accertamenti fiscali all'estero

1. Con un ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo richiedere alla Parte
richiesta di permettere ai rappresentanti della sua autorita competente di
entrare nel territorio della Parte richiesta, nella misura consentita dalla proprie
leggi, per interrogare individui ed esaminare documenti con ii preventivo
consenso scritto degli individui stessi o di altre persone interessate. L'autorita
competente della Parte richiedente notifichera all'autorita competente della
Parte richiesta la data e ii luogo della verifica prevista con gli individui
interessati.

1. Su richiesta dell'autorita competente di una Parte, l'autorita competente
dell'altra Parte puo consentire ai rappresentanti dell'autorita competente della
prima Parte menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un
accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata;

1. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita competente della
Parte che effettua l'indagine notifichera quanto prima all'autorita competente
dell'altra Parte: la data ed ii luogo dell'indagine, l'autorita o ii funzionario
autorizzato alla conduzione dell'accertamento nonche le procedure e le
condizioni richieste dalla prima Parte menzionata per la conduzione
dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione
dell'accertamento fiscale sono di competenza dalla Parte che conduce tale
accertamento.

8

---

Articolo 7
Possibilita di rifiutare una richiesta

1. L'autorita competente della Parte richiesta puo rifiutare di prestare
assistenza:

- qualora la richiesta non sia effettuata in conformita al presente
Accordo;

- qualora la Parte richiedente non abbia esperito tutti i mezzi a sua
disposizione per l'ottenimento delle informazioni, tranne ii caso in
cui ii ricorso a tali mezzi comportasse difficolta sproporzionate; o

- qualora la comunicazione delle informazioni fosse contraria
all'ordine pubblico della Parte richiesta.

1. Le disposizioni del presente Accardo non obbligano una Parte a fornire
informazioni oggetto di un privilegio legale come previsto dalle leggi interne
della relativa Parte o che potrebbero rivelare un segreto commerciale,
industriale o professionale o un processo commerciale, purche le informazioni
di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come segreto o
processo commerciale semplicemente per questa ragione.
1. Una richiesta di informazioni non puo essere respinta adducendo i1 motivo----
che ii credito fiscale che ha dato luogo alla richiesta e oggetto di contenzioso.

1. La Parte richiesta non sara tenuta ad ottenere e fornire informazioni che la
Parte richiedente non potrebbe ottenere ai sensi delle proprie leggi ai fini
dell'amministrazione o applicazione delle proprie leggi fiscali o in risposta ad
una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte richiesta ai
sensi del presente Accordo.

1. La Parte richiesta puo rifiutare una richiesta di informazioni se le
informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o

9

---

attuazione di una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente,
o altro adempimento connesso, che discrimina un cittadino della Parte richiesta
rispetto a un cittadino della Parte richiedente nelle medesime circostanze.

Articolo 8
Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorita competenti delle Parti
saranno riservate.

1. Le informazioni fornite alla competente autorita della Parte richiedente non
potranno essere utilizzate per nessuno scope diverse da quelli di cui all'Articolo
1 senza I' espresso consenso scritto della Parte richiesta.

1. Le informazioni fornite saranno comunicate soltanto alle persone o autorita
(ivi comprese le autorita giudiziarie e amministrative) incaricate di perseguire gli
scopi di cui all'Articolo 1 e dette persone o autorita utilizzeranno tali informazioni
soltanto per tali fini, comprese le decisioni su eventuali ricorsi. Per tali scopi, le
informazioni potranno essere comunicate nel corso di udienze pubbliche o nei
giudizi.

1. Le informazioni fornite alla Parte richiedente ai sensi del presente Accardo
non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

10

---

Articolo 9
Cos ti

A meno che le autorita competenti delle Parti non concordino diversamente, i
costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte
richiesta, rnentre i costi straordinari sostenuti per fornire l'assistenza (cornpresi i
costi ragionevoli per consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro) sono a
carico della Parte richiedente. Le rispettive autorita competenti si consultano
allorquando necessario relativamente al presente Articolo. In particolare,
l'autorita competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con
l'autorita competente della Parte richiedente nel case in cui si preveda che i
costi per la fornitura di informazioni relativamente ad una specifica richiesta
siano cospicui.

Articolo 10
Procedura amichevole

1. Laddove insorgano, tra le Parti, difficolta o dubbi in merito all'applicazione o
interpretazione dell'Accordo, le autorita competenti dovranno cercare di
risolvere la questione mediante procedura amichevole.

1. In aggiunta alla composizione amichevole di cui al paragrafo 1, le autorita
competenti delle Parti possono determinare, di comune accordo, le procedure
da utilizzare conformemente agli Articoli 5, 6 e 9.

1. Le autorita competenti delle Parti possono comunicare tra loro direttamente
al fine di raggiungere un accordo ai sensi del presente articolo.

1. Le Parti possono anche accordarsi su altre forme di composizione delle
controversie qualora fosse necessario.

11

I

---

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Ciascuna Parte notifichera all'altra per iscritto l'awenuto completamento
delle procedure previste dalla sua legislazione per l'entrata in vigore del
presente Accordo.

1. II presente Accordo entrera in vigore alla data della seconda notifica e avra
effetto:

  • con riferimento alla materia fiscale penale, a partire da tale data; e

- con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, a partire da
tale data, ma solo in relazione ai periodi d'imposta che iniziano o sono
successivi a tale data o, laddove non vi sia alcun periodo d'imposta, per
tutte le imposte che insorgono a partire da tale data.

Articolo 12
Denuncia

1. Ognuna delle Parti puo denunciare l'Accordo dandone notifica scritta
attraverso i pertinenti canali dell'altra Parte come richiesto dalla rispettiva legge.

1. Tale denuncia avra effetto ii prime giorno del mese successive allo scadere
di un periodo di sei mesi dalla data in cui l'altra Parte ha ricevuto la notifica di
denuncia.

1. In caso di denuncia dell'Accordo, le Parti restano vincolate dalle disposizioni
dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente al
presents Accordo.

12

---

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato
ii presente Accordo.

FATTO a New York , ii 25 Settembre 2013, in duplice esemplare nelle lingue
indonesiana, inglese e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In case di
divergenza di interpretazione, prevarra ii testo inglese.

REPiLJ~L{CA DI INDONESIA R~BBLICA DI SAN MljRINO

Signed Signed

S.E. Or.\R.M. M~rty M. Natalegawa s.f:. Pasquale Valentini
Ministro per ~I i Affari Esteri Segretario di State per gli Affari Esteri

13

---

_, -..'. . -'-
'"(~

AND

Whereas the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of Republic of San Marino (the Parties) wish to enhance and
facilitate the terms and conditions governing the exchange of information
relating to all tax matters;

Now, therefore, the Parties have agreed to conclude the following
agreement which contains obligations on the part of the Parties only.

---

Article 1
Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Parties shall provide assistance through
exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and
enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by
this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably
relevant to the determination, assessment, enforcement, collection or recovery
of such taxes, with respect to persons subject to such taxes, or to the
investigation of tax matters or the prosecution of criminal tax matters in relation
to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the
provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner
provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws
or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent
that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

2

---

Article 2
Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held
by its authorities nor in the possession of or in the control of or obtainable by
persons who are within its territorial jurisdiction.

3

---

Article 3
Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

  • in Indonesia:

(i) the income tax;
(ii) the value added tax;

  • in the Republic of San Marino:

(i) the General Income Tax which is levied (IGR)
aa) on individuals;
bb) on bodies corporate and proprietorship;
(ii) the Import Tax (lmposta Monofase sulle importazioni).

1. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the
date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing
taxes, or any substantially similar taxes imposed after the date of signature of
the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent
authorities of the Parties so agree. The competent authorities of each Party
shall notify the other of .any substantial changes to the taxation and related
information gathering measures covered by the Agreement.

4

---

Article 4
Definitions

1. For the purposes of this Agreement the term:

- "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined
in its laws, and parts of the continental shelf, exclusive economic zone and
adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty,
sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982;

- "Republic of San Marino", when used in a geographical sense, means
the territory of the Republic of San Marino, including any other area
within which the Republic of San Marino, in accordance with international
law, exercises sovereign rights or jurisdiction;

  • "competent authority" means

- in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or
his/her authorized representative;

ii) in the case of Republic of San Marino, the Minister of Finance or
his/her authorized representative;

- "person" includes a natural person, a legal person or any body or group
of persons;

- "company" means any body corporate or any entity that is treated as a
body corporate for tax purposes;

5

---

- "publicly traded company" means any company whose principal class of
shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed
shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be
purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

- "principal class of shares" means the class or classes of shares
representing a majority of the voting power and value of the company;

- "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by
the competent authorities of the Parties;

- "collective investment fund or scheme" means any pooled investment
vehicle, irrespective of legal form . The term "public collective investment
fund or scheme" means any collective investment fund or scheme
provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other
interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or
redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not
implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

  • "tax" means any tax to which the Agreement applies;
  • "requesting Party" means the Party requesting information;

I) "requested Party" means the Party requested to provide information;

- "information gathering measures" means laws and administrative or
judicial procedures that enable a Party to obtain and provide the
requested information;

6

---

- "information" means any fact, statement, document or record in any form
whatever;

- "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct
whether before or after the entry into force of this Agreement which is
liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;

- "criminal laws" means all criminal laws designated as such under
domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the
criminal code or other statutes.

1. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any
term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the
meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under
the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term
under other laws of that Party.

.

7

---

Article 5
Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by
the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard to whether the requested Party
needs such information for its own tax purposes or the conduct being
investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if
such conduct occurred in the territory of the requested Party. The competent
authority of the requesting Party shall only make a request for information
pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by
other means, except where recourse to such means would give rise to
disproportionate difficulty.

1. If the information in the possession of the competent authority of the
requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for
information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant
information gathering measures necessary to provide the requesting Party with
the information requested, notwithstanding that the requested Party may not
need such information for its own tax purposes.

1. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party,
the competent authority of the requested Party shall provide information under
this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

1. Each Party shall ensure that its competent authorities for the purposes
specified in Article 1 and in accordance with Article 2 of the Agreement, have
the authority to obtain and provide upon request:

8

---

- information held by banks, other financial institutions, and any person
including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary
capacity;

- (i) information regarding the legal and beneficial ownership of
companies, partnerships, and other persons, including ownership
information on all such persons in an ownership chain;

(ii) in the case of trusts, information on settlers, trustees, protectors and
beneficiaries;

(iii) in the case of foundations, information on founders, members of the
foundation council and beneficiaries; and

(iv) in the case of collective investment schemes, information on shares,
units and other interests;

provided that this Agreement does not create an obligation on either Party
to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded
companies or public collective investment funds or schemes unless such
information can be obtained without giving rise to disproportionate
difficulties.

1. Any request for information shall be formulated with as much as detail as
possible and shall specify in writing:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) the period for which the information is requested;

(c) the nature of the information requested and the form in which the
requesting Party would prefer to receive it;

9

---

(d) the tax purpose for which the information is sought;

(e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably
relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party,
with respect to the person identified in subparagraph (a) of this
paragraph;

(f) grounds for believing that the information requested is held by the
requested Party or is in the possession of or in the control of or
obtainable by a person within the territorial jurisdiction of the requested
Party;

(g) to the extent known, the name and address of any person believed to be
in the possession of or in the control of or able to obtain the requested
information;

- a statement that the request is in conformity with the laws and
administrative practices of the requesting Party, that if the requested
information was within the jurisdiction of the requesting Party, then the
competent authority of the requesting Party would be able to obtain the
information under the laws of the requesting Party or in the normal
course of administrative practice and that it is in conformity with this
Agreement;

(i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in
its own territory to obtain the information, except those that would give
rise to disproportionate difficulties.

1. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of
the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its
best endeavours to forward the requested information to the requesting Party
with the least reasonable delay.

10

---

Article 6
Tax Examinations Abroad

(1) By reasonable notice given in advance, the requesting Parties may

request that the requested Party allow representatives of the competent
authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to
the extent permitted under its laws, to interview individuals and examine records
with the prior written consent of the individuals or other persons concerned.
The competent authority of the requesting Party shall notify the competent
authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting
with the individuals concerned.

(2) At the request of the competent authority of one Party, the competent

authority of the other Party may allow representatives of the competent
authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a
tax examination in the second-mentioned Party;

(3) If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent

authority of the Party conducting the examination shall, as soon as possible,
notify the competent authority of the other Party about the time and place of the
examination, the authority or official designated to carry out the examination
and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the
conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax
examination shall be made by the Party conducting the examination.

11

---

Article 7
Possibility of Declining a Request

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:

(a) where the request is not made in conformity with this Agreement;

(b) where the requesting Party has not pursued all means available in
its own territory to obtain the information, except where recourse
to such means would give rise to disproportionate difficulty; or

(c) where the disclosure of the information requested would be
contrary to the public policy of the requested Party.

1. This Agreement shall not impose upon a Party any obligation to provide items
subject to legal privilege as provided for under the domestic law of the relevant
Party, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, provided that information described in Article 5 paragraph (4)
shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade
process.

1. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim
giving rise to the request is disputed.

1. The requested Party shall not be required to obtain and provide information
which the requesting Party would be unable to obtain under its own laws for the
purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response
to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under
this Agreement.

1. The requested Party may decline a request for information if the information
is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the

12

---

tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which
discriminates against a national of the requested Party as compared with a
national of the requesting Party in the same circumstances.

13

---

Article 8
Confidentiality

1. All information provided and received by the competent authorities of the
Parties shall be kept confidential.

1. Information provided to the competent authority of the requesting Party may
not be used for any purpose other than the purposes stated in Article 1 without
the prior express written consent of the requested Party.

1. Information provided shall be disclosed only to persons or authorities
(including judicial and administrative authorities) concerned with the purposes
specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such
purposes including the determination of any appeal. For these purposes,
information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

1. The information provided to a requesting Party under this Agreement may not
be disclosed to any other jurisdiction.

14

---

Article 9
Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs
incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and
extraordinary costs in providing assistance (including reasonable costs of
engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be
borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall
consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent
authority of the requested Party shall consult with the competent authority of
the requesting Party in advance if the costs of providing information with
respect to a specific request are expected to be significant.

15

---

Article 10
Mutual Agreement Procedure

1 . Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the
implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities
shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

1. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent
authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used
under Articles 5, 6 and 9.

1. The competent authorities of the Parties may communicate with each other
directly for the purposes of reaching agreement under this Article.

1. The Parties may also agree on other forms of dispute resolution should this
become necessary.

16

---

Article 11
Entry into Force

1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of the
procedure required by its law for the entry into force of this Agreement.
1. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these
notifications and shall thereupon have effect:
(a) for criminal tax matters on that date; and
(b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in
respect of taxable periods beginning on or after that date or, where
there is no taxable period , all charges to tax arising on or after that
date.

17

---

Article 12
Tennination

1. Either Party may terminate the Agreement by serving a written notice of
termination through the relevant channels of the other Party required by its
respective law.

1. Such termination shall become effective on the first day of the month
following the expiration of a period of six months after the date of receipt of
notice of termination by the other Party.

1. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the
provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this
Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto have signed
the Agreement.

DONE at New York on the 25th day of September 2013 in 2 (two) identical
originals each in the Indonesian, Italian and English languages, all texts being
equally authoritative. In case of divergence, the English text shall prevail.

OF lH~REP'uBLIC OF 1NDONESIA 0£ REPUBLIC OF: SAN MARINO

Signed Signed

_,
H.E. t>r. R.M,arty M. Natalegawa H.E. Pasquale Valentini
Minister r Foreign Affairs Minister for Foreign and Political Affairs
r

18

---