HONORARIUM DAN FASILITAS BAGI KOMISI PARIPURNA DAN BADAN

Komisi Paripurna dan Badan Pekerja diberikan honorarium
dan fasilitas.

(1) Honorarium bagl Komisi Paripurna dan Badan Pekerja

diberikan setiap bulan.

(2) Besaran honorarium yang diberikan kepada Komisi

Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
- ketua, sebesar Rp35.00O.0O0,0O (tiga puluh lima
juta rupiah);
- wakil ketua, sebesar Rp33.00O.00O,0O (tiga puluh
tiga juta rupiah); dan
- anggota, sebesar Rp31.0O0.OOO,0O (tiga puluh
satu juta rupiah).

(3) Besaran . . .

SK No 161828A

---

a!:l:FILEiN

(3) Besaran honorarium yang diberikan kepada Badan

Peke{a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
- sekretaris jenderal, sebesar Rp29.45O.000,00 (dua
puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah);
- koordinator bidang, sebesar Rp13.200.000,00 (tiga
belas juta dua ratus ribu rupiah);
- koordinator subkomisi, sebesar Rp13.200.000,00
(tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- asisten koordinator bidang, sebesar Rp9.246.00O,O0
(sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu
rupiah);
- asisten koordinator subkomisi, sebesar
Rp9.246.00O,0O (sembilan juta dua ratus empat
puluh enam ribu rupiah);
- staf divisi, sebesar Rp6.298.00O,00 (enam juta dua
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- staf pendukung, sebesar Rp5.226.000,00 (lima juta
dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
- staf pembantu umum, sebesar Rp4.50O.000,0O
(empat juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Honorarium bagl Komisi Paripurna dan Badan Pekerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas yang diberikan kepada Komisi Paripurna dan
Badan Pekerja terdiri atas:
- biaya perjalanan dinas;
- jaminan sosial; dan
- kendaraan dinas/ operasional.

### Pasal 5...

SK No 161829A

---

(1) Biaya perjalanan dinas untuk Komisi Paripurna yaitu

biaya perjalanan dinas setingkat dengan biaya
perjalanan dinas bagi jabatan pimpinan tinggi madya di
lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional HaI<
Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Biaya perjalanan dinas untuk Badan Pekerja sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan sosial yang terdiri atas jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Kendaraan dinas/operasional diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan atau ketentuan yang merupakan pelaksanaan
dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 20l7 tentang
Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 132 Tahun 2017 tentang Honorarium Bagi
Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

### Pasal 1 0

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .

SK No 161784A

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2023

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tan[gal 14 September 2023

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan
Hukum,

Djaman

SK No 16l8l7A