RENCANA TATA RUANG

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
1. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
1. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
1. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa
benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya,
Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di
air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau
kebudayaan melalui proses penetapan.
1. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki
dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan
dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
1. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di
air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya,
dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau
bukti kejadian pada masa lalu.
1. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya yang selanjutnya disebut
Kawasan Borobudur adalah Kawasan Strategis Nasional yang

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 3

mempunyai pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada
dalam radius paling sedikit 5 (lima) kilometer dari pusat Candi
Borobudur dan Koridor Palbapang yang berada di luar radius 5 (lima)
kilometer dari pusat Candi Borobudur, yang terdiri atas Subkawasan
Pelestarian 1 dan Subkawasan Pelestarian 2 serta telah ditetapkan
sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar Warisan Dunia
Nomor C-592.
1. Subkawasan Pelestarian 1 yang selanjutnya disebut SP-1 adalah
Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia yang
merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang
mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangunnya
dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon,
dan Candi Mendut beserta lingkungannya.
1. Subkawasan Pelestarian 2 yang selanjutnya disebut SP-2 adalah
kawasan penyangga Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan
budaya dunia yang merupakan kawasan pengamanan sebaran situs
yang belum tergali yang diarahkan untuk mengendalikan
pertumbuhan kawasan terbangun dalam rangka menjaga keberadaan
potensi sebaran cagar budaya yang belum tergali dan kelayakan
pandang.
1. Jaringan Jalan Arteri Primer adalah jaringan jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antarPusat Kegiatan Nasional
atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah.
1. Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 adalah jaringan jalan yang
menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional
dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarPusat Kegiatan Wilayah, atau
antara Pusat Kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal, yang
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
1. Jaringan Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan
secara berdaya guna Pusat Kegiatan Nasional dengan pusat kegiatan
lingkungan, Pusat Kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan
lingkungan, antarPusat Kegiatan Lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal
dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan
lingkungan.
1. Jaringan Jalan Strategis Nasional adalah jalan yang melayani
kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai
peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani
daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas
internasional, melayani kegiatan perbatasan antarnegara, serta dalam
rangka pertahanan dan keamanan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 4

1. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.
1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan
satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan
pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan
yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
1. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air
dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau
kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu
kilo meter persegi).
1. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu
wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan
air tanah berlangsung.
1. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan
disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya
dalam rencana rinci tata ruang.
1. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah
angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas
seluruhlantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
1. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah
angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan
gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.
1. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
1. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah
garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis
sempadan jalan.
1. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disebut GSS adalah garis
batas luar pengamanan sungai.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 5

1. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta.
1. Bupati adalah Bupati Magelang dan Bupati Kulon Progo.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:
- peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan
Borobudur;
- tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan Borobudur;
- rencana struktur ruang Kawasan Borobudur;
- rencana pola ruang Kawasan Borobudur;
- arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur;
- arahan pengendalian pemanfatan ruang Kawasan Borobudur;
- pengelolaan Kawasan Borobudur; dan
- peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berperan sebagai alat
operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan alat koordinasi
pelaksanaan pembangunan Kawasan Borobudur untuk menjamin
kelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional
dan warisan budaya dunia.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 6

Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur berfungsi sebagai pedoman
untuk:
- penyusunan rencana pembangunan di Kawasan Borobudur;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan
Borobudur;
- perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antarsektor
di Kawasan Borobudur;
- penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten di Kawasan
Borobudur;
- pengelolaan Kawasan Borobudur; dan
- perwujudan keterpaduan pembangunan dan pelestarian kawasan
serta menjamin terwujudnya tata ruang Kawasan Borobudur yang
berkualitas.

Bagian Keempat
Cakupan Kawasan Borobudur

(1) Cakupan Kawasan Borobudur ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- perlindungan situs Candi Borobudur, Candi Pawon, dan Candi
Mendut;
- sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali; dan
- pengendalian bentang pandang dari Candi Borobudur.

(2) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

SP-1 dan SP-2.

(3) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

termasuk dalam SP-1 merupakan bagian wilayah Kabupaten
Magelang, Provinsi Jawa Tengah, meliputi:
- Desa Bojong, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Ngrajek, dan
Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid; dan
- Desa Wanurejo dan Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur.

(4) Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

termasuk dalam SP-2:
- berada dalam lingkaran dengan batas koordinat terluar:
1. A1 412.163,24 Meridian Timur, 9.164.071,51 Meridian Utara;

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 7

1. A2 408.670,73 Meridian Timur, 9.162.509,39 Meridian Utara;

1. A3 407.083,23 Meridian Timur, 9.158.977,19 Meridian Utara;

1. A4 408.631,05 Meridian Timur, 9.155.445,00 Meridian Utara;

1. A5 412.163,24 Meridian Timur, 9.153.936,87 Meridian Utara;

1. A6 415.854,19 Meridian Timur, 9.155.405,31 Meridian Utara;

1. A7 417.203,56 Meridian Timur, 9.158.897,82 Meridian Utara;
dan

1. A8 415.695,44 Meridian Timur, 9.162.509,39 Meridian Utara;

- merupakan bagian wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah, meliputi:

1. Desa Wringin Putih, Desa Bumiharjo, sebagian Desa
Tegalarum, sebagian Desa Kebonsari, Desa Kembanglimus,
Desa Karangrejo, sebagian Desa Ngadiharjo, Desa
Karanganyar, sebagian Desa Giripurno, Desa Giritengah,
Desa Tanjungsari, Desa Tuksongo, Desa Majaksingi, Desa
Ngargogondo, Desa Candirejo, sebagian Desa Sambeng, dan
sebagian Desa Kenalan di Kecamatan Borobudur;

1. Kelurahan Sawitan, Desa Progowati, dan sebagian Desa
Rambeanak di Kecamatan Mungkid;

1. Desa Deyangan, sebagian Desa Pasuruhan, sebagian Desa
Donorojo, dan sebagian Desa Kalinegoro di Kecamatan
Mertoyudan;

1. sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum
di Kecamatan Tempuran; dan

1. sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian
Desa Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan
Muntilan;

- merupakan bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah
Istimewa Yogyakarta, meliputi:

1. sebagian Desa Sidoharjo dan sebagian Desa Gerbosari di
Kecamatan Samigaluh; dan

1. sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.

(5) Cakupan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan
delineasi berbentuk lingkaran dalam radius paling sedikit 5 (lima)

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 8

kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang
berada di luar radius 5 (lima) kilometer dari pusat Candi Borobudur,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(6) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat indikatif yang akan

dirinci dalam rencana detail tata ruang.

Penataan ruang Kawasan Borobudur bertujuan mewujudkan tata ruang
Kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka menjamin terciptanya
pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional
dan warisan budaya dunia.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Borobudur

Kebijakan penataan ruang Kawasan Borobudur meliputi:

- perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak pemanfaatan
ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan kualitas ruang
Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan
warisan budaya dunia; dan

- peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antarpemangku
kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Kawasan Borobudur

(1) Strategi perlindungan karakter kawasan perdesaan dari dampak

pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dapat menurunkan
kualitas ruang Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 9

nasional dan warisan budaya dunia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:

- mempertahankan Kawasan Cagar Budaya dari kerusakan
permanen akibat pemanfaatan ruang yang dilaksanakan tanpa
memperhatikan kepentingan bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- mencegah terjadinya alih fungsi lahan kawasan pertanian dan
kawasan hutan;
- membatasi perkembangan kawasan terbangun perkotaan; dan
- membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang mengancam
kerusakan Situs Cagar Budaya yang belum tergali, struktur
geologi, dan bentang pandang.

(2) Strategi untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

antarpemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara
mengembangkan kelembagaan lintas wilayah dan lintas sektor serta
peran Masyarakat dalam rangka pelestarian dan pengembangan
Kawasan Borobudur.

(1) Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam

rangka mendukung upaya pelestarian dan pengembangan Kawasan
Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan
budaya dunia.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:
- rencana sistem pusat permukiman; dan
- rencana sistem jaringan prasarana.

Rencana struktur ruang Kawasan Borobudur digambarkan dalam peta
dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 10

Bagian Kedua
Rencana Sistem Pusat Permukiman

(1) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2) huruf a diarahkan pada terbentuknya hierarki dan

fungsi kawasan permukiman perdesaan yang terintegrasi dalam
pengembangan wilayah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon
Progo.

(2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan Pusat Kegiatan Lokal berupa Permukiman Borobudur
dengan kegiatan utama pemerintahan kecamatan serta pusat
perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan.

(3) Selain kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

dilakukan kegiatan lainnya dalam skala pelayanan kecamatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b meliputi:
- sistem jaringan transportasi; dan
- sistem jaringan sumber daya air.

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan sosial
Masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya
pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya
nasional dan warisan budaya dunia.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
- sistem jaringan transportasi darat; dan
- sistem jaringan transportasi udara.

(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a berupa sistem jaringan jalan yang terdiri atas:

• jaringan jalan; dan
• lalu lintas dan angkutan jalan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 11

(4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b berupa ruang udara untuk penerbangan.

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a

terdiri atas:
- Jaringan Jalan Arteri Primer;
- Jaringan Jalan Kolektor Primer 2;
- Jaringan Jalan Lokal Primer; dan
- Jaringan Jalan Strategis Nasional.

(2) Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berupa jalan nasional Semarang-Yogyakarta.

(3) Jaringan Jalan Kolektor Primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

• jalan Kembanglimus-Bumiharjo-Sawitan;
• jalan Sawitan-Deyangan-Pasuruhan;
• jalan Deyangan-Rambeanak-Paremono;
• jalan Sawitan-Mendut-Progowati-Adikarto-Tanjung; dan
• jalan Kembanglimus-Tegalarum.

(4) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:
- jalan Ngaran Satu-Ngaran Dua;
- jalan Tuksongo-Tanjungsari-Karanganyar-Ngadiharjo;
- jalan Tuksongo-Ngargogondo-Candirejo;
- jalan Wanurejo-Candirejo;
- jalan Karangjati-Samberan-Kiringan;
- jalan Ngroto-Pasuruhan-Donorojo; dan
- jalan Janan-Kaliabon.

(5) Jaringan Jalan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d meliputi:

• jalan Bojong-Ngrajek-Mendut;
• jalan pengalihan ruas lingkar Mendut;
• jalan Brojonalan-Kaliabon-Bogowanti Kidul-Kujon; dan
• jalan Wanurejo-Borobudur-Wringinputih-Kembanglimus.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 12

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (3) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan
lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan
terpadu dengan moda angkutan lain untuk kegiatan sosial
Masyarakat dan ekonomi wilayah yang selaras dengan upaya
pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya
nasional dan warisan budaya dunia.

(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
- lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
- terminal;
- sentral parkir khusus; dan
- fasilitas pendukung lalu lintas angkutan jalan.

(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka
mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
dalam mendukung kebutuhan angkutan massal di Kawasan
Borobudur.

(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b

ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang
dan/atau barang serta keterpaduan intermoda dan antarmoda di
Kawasan Borobudur.

(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal

penumpang tipe C yang berada di Dusun Janan, Desa Borobudur,
Kecamatan Borobudur.

(1) Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf c ditetapkan dalam rangka menyediakan fasilitas parkir
terpusat untuk kendaraan pengunjung ke kawasan situs candi
sebagai tempat pergantian moda angkutan ke moda angkutan khusus
situs candi di Kawasan Borobudur.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 13

(2) Sentral parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:

- Dusun Janan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur; dan
- Dusun Ngrajek Satu dan Dusun Ngrajek Tiga, Desa Ngrajek,
Kecamatan Mungkid.

Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (4) ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi
penerbangan dengan tetap menjamin tidak terganggunya Situs Cagar
Budaya akibat suara supersonik di Kawasan Borobudur.

(2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 huruf b ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air
yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber
daya air, dan pengendalian daya rusak air di Kawasan Borobudur.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air.

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air

permukaan pada sungai dan air tanah pada CAT.

(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai Lintas Provinsi
Progo-Opak-Serang yang meliputi Daerah Aliran Sungai Progo dan
Sub Daerah Aliran Sungai Tangsi; dan
- air tanah pada CAT di CAT Magelang-Temanggung.

(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir.

(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi

jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi
tersier yang melayani Daerah Irigasi Tangsi di Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang, serta daerah irigasi lainnya sebagai penunjang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 14

(7) Jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi

tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai
terutama pada:

• Sungai Progo; dan

• Sungai Elo.

(1) Rencana pola ruang Kawasan Borobudur ditetapkan dalam rangka

mendukung upaya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan
Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

(2) Rencana pola ruang Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan rencana peruntukan Kawasan Lindung
berupa Kawasan Cagar Budaya pada SP-1 dan SP-2.

Rencana pola ruang Kawasan Borobudur digambarkan dalam peta dengan
skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Kawasan Cagar Budaya pada SP-1 dan SP-2 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:

• kawasan situs candi termasuk taman candi;

• kawasan taman wisata alam;

• kawasan resapan air;

• kawasan sempadan sungai;

• kawasan sekitar mata air;

• kawasan hutan rakyat;

- kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau
purba; dan/atau

• kawasan peruntukan permukiman.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 15

(2) Dalam Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditetapkan zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan
zona penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Cagar Budaya.

(1) Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi situs Candi Borobudur, situs
Candi Pawon, dan situs Candi Mendut.

(2) Kawasan situs candi termasuk taman candi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berada di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah yang meliputi:
- situs Candi Borobudur yang berada di Desa Borobudur,
Kecamatan Borobudur;
- situs Candi Pawon yang berada di Desa Wanurejo, Kecamatan
Borobudur; dan
- situs Candi Mendut yang berada di Kelurahan Mendut,
Kecamatan Mungkid.

Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf b berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa

Yogyakarta yang meliputi:
- sebagian Desa Gerbosari dan sebagian Desa Sidoharjo di Kecamatan
Samigaluh; dan
- sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang.

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf c berada di sebagian Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang,
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf d meliputi:

• sempadan Sungai Elo;
• sempadan Sungai Progo;
• sempadan Sungai Sileng;
• sempadan Sungai Merawu;

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 16

• sempadan Sungai Tangsi;
• sempadan Sungai Setro;
• sempadan Sungai Pacet;
• sempadan Sungai Seprasung;
• sempadan Sungai Kujang;
• sempadan Sungai Kuning;
• sempadan Sungai Sunan;
• sempadan Sungai Kudal;
• sempadan Sungai Keong;
• sempadan Sungai Pabelan; dan
• sempadan Sungai Pundung.

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf e berada di sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Paremono, dan
sebagian Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
Provinsi Jawa Tengah.

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
huruf f berada di sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah,
sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa
Ngadiharjo, dan sebagian Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g berada di wilayah
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:
- sebagian Desa Sumberarum dan sebagian Desa Ringinanom di
Kecamatan Tempuran;
- sebagian Desa Deyangan, sebagian Desa Kalinegoro, sebagian Desa
Pasuruhan, dan sebagian Desa Donorojo di Kecamatan Mertoyudan;
- sebagian Desa Bojong, sebagian Kelurahan Mendut, sebagian Desa
Ngrajek, sebagian Desa Pabelan, sebagian Desa Paremono, sebagian
Desa Rambeanak, sebagian Desa Progowati, dan sebagian Kelurahan
Sawitan di Kecamatan Mungkid;

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 17

- sebagian Desa Borobudur, sebagian Desa Bumiharjo, sebagian Desa
Candirejo, sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa Giritengah,
sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa Karangrejo, sebagian Desa
Kebonsari, sebagian Desa Kembanglimus, sebagian Desa Kenalan,
sebagian Desa Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, sebagian Desa
Ngargogondo, sebagian Desa Sambeng, sebagian Desa Wringinputih,
sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa
Tuksongo, dan sebagian Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur; dan

- sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa
Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan.

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (1) huruf h berupa kawasan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berada di wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang

meliputi:

- sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di
Kecamatan Tempuran;

- sebagian Desa Donorojo, sebagian Desa Kalinegoro, sebagian
Desa Pasuruhan, dan sebagian Desa Deyangan di Kecamatan
Mertoyudan;

- sebagian Desa Bojong, sebagian Desa Paremono, sebagian Desa
Pabelan, sebagian Desa Rambeanak, sebagian Desa Ngrajek,
sebagian Kelurahan Mendut, sebagian Desa Progowati, dan
sebagian Kelurahan Sawitan di Kecamatan Mungkid;

- sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa
Tanjung, dan sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan;
dan

- sebagian Desa Borobudur, sebagian Desa Bumiharjo, sebagian
Desa Candirejo, sebagian Desa Giripurno, sebagian Desa
Giritengah, sebagian Desa Karanganyar, sebagian Desa
Karangrejo, sebagian Desa Kebonsari, sebagian Desa
Kembanglimus, sebagian Desa Kenalan, sebagian Desa
Majaksingi, sebagian Desa Ngadiharjo, sebagian Desa
Ngargogondo, sebagian Desa Sambeng, sebagian Desa
Wringinputih, sebagian Desa Tanjungsari, sebagian Desa
Tegalarum, sebagian Desa Tuksongo, dan sebagian Desa
Wanurejo di Kecamatan Borobudur.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 18

(1) Arahan pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur merupakan acuan

dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

(2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
- indikasi program utama;
- indikasi sumber pendanaan;
- indikasi instansi pelaksana; dan
- indikasi waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri

atas:
- program utama perwujudan struktur ruang; dan
- program utama perwujudan pola ruang.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,
dan/atau Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana kegiatan,
baik pusat maupun daerah dalam menetapkan prioritas
pembangunan pada Kawasan Borobudur, yang meliputi:
- tahap pertama pada periode tahun 2014;
- tahap kedua pada periode tahun 2015-2019;
- tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024;
- tahap keempat pada periode tahun 2025-2029; dan
- tahap kelima pada periode tahun 2030-2034.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 19

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi

instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

(1) Arahan pengendalian pemanfaaatan ruang Kawasan Borobudur

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian
pemanfaatan ruang Kawasan Borobudur.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:
- arahan Peraturan Zonasi;
- arahan perizinan;
- arahan insentif dan disinsentif; dan
- arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Arahan Peraturan Zonasi

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1; dan
- arahan Peraturan Zonasi untuk SP-2.

(1) Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah

kabupaten di Kawasan Borobudur dalam menetapkan rencana detail
tata ruang kabupaten di Kawasan Borobudur.

(2) Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan tingkat pelestarian
Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan
warisan budaya dunia.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 20

(3) Tingkat pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun dengan memperhatikan karakter dan sifat kegiatan
pelestarian Kawasan Borobudur.

(4) Tingkat pelestarian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas:
- pelestarian tingkat 1, dilakukan tanpa perubahan dan dengan
mempertahankan obyek semula;
- pelestarian tingkat 2, dilakukan dengan perubahan sangat
terbatas pada kegiatan pembangunan atau pengembangan yang
tidak mengganggu fisik Situs Cagar Budaya dan ekosistem di
sekitarnya; dan
- pelestarian tingkat 3, dilakukan dengan perubahan terbatas pada
kegiatan pembangunan atau pengembangan yang tidak
mengganggu fisik Situs Cagar Budaya dan ekosistem di
sekitarnya.

(1) Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf a memuat:

- arahan tema Peraturan Zonasi untuk setiap dusun;
- arahan ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang meliputi
jenis kegiatan yang diperbolehkan, jenis kegiatan yang
diperbolehkan dengan syarat, dan jenis kegiatan yang tidak
diperbolehkan; dan
- arahan ketentuan pembangunan yang meliputi:
1. arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang terdiri
atas KDB, KLB, dan KDH;
1. arahan ketentuan tata massa bangunan yang terdiri atas
GSB, GSS, tinggi bangunan, dan tampilan bangunan;
1. arahan ketentuan sarana dan prasarana minimal yang terdiri
atas prasarana lain dan parkir; dan
1. arahan ketentuan tambahan untuk pemanfaatan ruang yang
bersyarat dan pemanfaatan ruang yang terbatas.

(2) Jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan yang
diperbolehkan bersyarat dan terbatas.

(3) Jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan yang tidak termasuk dalam

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 21

jenis kegiatan yang diperbolehkan dan jenis kegiatan yang
diperbolehkan dengan syarat.

(4) Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-1 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan secara rinci dalam peta dengan skala 1 : 5000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Arahan Peraturan Zonasi untuk SP-2 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 huruf b digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah

kabupaten di Kawasan Borobudur dalam menyusun ketentuan umum
Peraturan Zonasi dan Peraturan Zonasi.

(2) Ketentuan umum Peraturan Zonasi dan Peraturan Zonasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- pengendalian bentang pandang;
- perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum
tergali;
- pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- penataan bangunan dan lingkungan; dan
- pengendalian kawasan sempadan sungai dan anak-anak
sungainya.

(3) Pengendalian bentang pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dilakukan untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang
dapat mengganggu arah pandang dari kawasan situs candi termasuk
taman candi ke arah Gunung Sindoro, Gunung Telomoyo, Gunung
Andong, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Perbukitan Menoreh,
Gunung Ayamayam, Gunung Tidar, dan Gunung Sumbing, serta arah
pandang di sepanjang Jalan Strategis Nasional.

(4) Perlindungan sebaran situs sejarah dan purbakala yang belum tergali

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk
mencegah perusakan benda arkeologis yang belum tergali pada
kawasan taman wisata alam, kawasan hutan rakyat, kawasan
peruntukan pertanian termasuk sawah bekas danau purba, dan
kawasan peruntukan permukiman.

(5) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan
pertanian pada kawasan peruntukan pertanian terutama sawah bekas
danau purba.

(6) Penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d dilakukan untuk mewujudkan keserasian antara

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 22

pengembangan kawasan peruntukan permukiman dan pelestarian
kawasan.

(7) Pengendalian kawasan sempadan sungai dan anak-anak sungainya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

(1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

(2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin pemanfaatan

ruang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah
kabupaten sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci dan peraturan
zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Kawasan
Borobudur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

(3) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan

ketentuan masing-masing sektor atau bidang yang mengatur jenis
kegiatan pemanfaatan ruang yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sektor atau bidang terkait.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

(1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah
Daerah sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka
mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

(2) Ketentuan mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

(1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan/atau

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 23

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang Penataan Ruang.

(2) Pengenaan sanksi diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata
ruang wilayah kabupaten beserta rencana rinci tata ruang dan
peraturan zonasinya yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang
Kawasan Borobudur.

(1) Dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur

dilakukan pengelolaan Kawasan Borobudur.

(2) Pengelolaan Kawasan Borobudur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan, menteri/pimpinan lembaga
terkait, Gubernur, Bupati, dan badan/lembaga sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Borobudur

dilakukan untuk menjamin pelestarian Kawasan Borobudur sebagai
Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia.

(2) Peran Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Sistem jaringan jalur kereta api, sistem jaringan transmisi pipa

minyak dan gas bumi, dan pembangkit tenaga listrik hanya dapat
dikembangkan di luar Kawasan Borobudur dalam rangka menjamin
pelestarian Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya
nasional dan warisan budaya dunia.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 24

(2) Sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan transmisi tenaga

listrik, sistem penyediaan air minum, sistem persampahan, sistem
pengelolaan air limbah, dan sistem drainase dapat dikembangkan di
Kawasan Borobudur dengan tetap menjamin pelestarian Kawasan
Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya nasional dan warisan
budaya dunia.

(3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Menteri.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, peraturan daerah tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah tentang rencana
tata ruang wilayah kabupaten, dan peraturan daerah tentang rencana
rinci tata ruang beserta Peraturan Zonasi yang bertentangan dengan
Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi peraturan
daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, peraturan daerah tentang
rencana rinci tata ruang beserta Peraturan Zonasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- izin pemanfaatan ruang pada masing-masing daerah yang telah
dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
terkait disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana
rinci tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini;

1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 25

rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam
rencana rinci tata ruang dan Peraturan Zonasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan
Presiden ini; dan

1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai
dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan
Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang
timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat
diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai
dengan Peraturan Presiden ini dilakukan penyesuaian dengan
fungsi kawasan dalam rencana rinci tata ruang dan Peraturan
Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Presiden ini;

- pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur yang diselenggarakan
tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,
pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan
disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci tata
ruang dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

1. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini,
dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

- Masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat
dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang Kawasan
Borobudur ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka
penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sepanjang rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata

ruang berikut Peraturan Zonasi provinsi dan kabupaten di Kawasan
Borobudur belum disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini,
digunakan rencana tata ruang Kawasan Borobudur sebagai acuan
pemberian izin pemanfaatan ruang.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 26

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur selama 20

(dua puluh) tahun.

(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur

dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dapat

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal:

- terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;

- terdapat kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan batas wilayah daerah yang termasuk dalam Kawasan
Borobudur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan; atau

- apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur.

Ketentuan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
provinsi, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang
beserta Peraturan Zonasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Presiden ini.

Semua peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang
Kawasan Borobudur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

---

2014, No.137 27

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id