Ditetapkan: 2013-01-01
(1) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut BPN RI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
3 2013, No.155
(2) BPN RI dipimpin oleh seorang Kepala.
BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI
menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan
kerja sama di bidang pertanahan;
- pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran,
dan pemetaan;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak
tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan,
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak
tanah instansi;
- perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan
penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di
bidang pertanahan;
- pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan
- penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 4
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPN RI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikoordinasikan oleh menteri koordinator yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan
keamanan.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
BPN RI terdiri atas:
- Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan
Masyarakat;
Bagian Kedua
Kepala
Kepala mempunyai tugas memimpin BPN RI dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya.
Bagian Ketiga
Sekretariat Utama
(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
5 2013, No.155
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
- koordinasi kegiatan di lingkungan BPN RI;
- koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan
BPN RI;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip,
dan dokumentasi di lingkungan BPN RI;
- pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja
sama dengan lembaga lain, dan hubungan masyarakat;
- penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
- pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan,
data dan informasi, hubungan masyarakat, dan protokol di
lingkungan BPN RI;
- koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
(1) Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.
(4) Khusus bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri
atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
Bagian Keempat
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan
(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah unsur
pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang survei,
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 6
pengukuran, dan pemetaan, yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan dipimpin oleh
Deputi.
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran,
dan pemetaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan menyelenggarakan
fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang survei, pengukuran, dan
pemetaan;
- pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;
- pelaksanaan pengukuran dasar nasional;
- pelaksanaan pemetaan dasar pertanahan;
- pembinaan teknis surveyor berlisensi;
- pelaksanaan penetapan batas, pengukuran, dan perpetaan bidang
tanah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
(1) Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan terdiri paling
banyak 4 (empat) Direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah,
dan Pemberdayaan Masyarakat
(1) Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan
Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN
RI di bidang hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
7 2013, No.155
masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala.
(2) Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan
Masyarakat dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan
Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan
di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan
Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang hak tanah, pendaftaran tanah,
pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah, program
strategis, dan pemberdayaan masyarakat;
- pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak atas tanah;
- pelaksanaan pengaturan dan penetapan hak guna ruang dan
pembinaan teknis Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan
tanah (landreform);
- pengelolaan program strategis dan pemberdayaan masyarakat di
bidang pertanahan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
(1) Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah, dan Pemberdayaan
Masyarakat terdiri paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.
Bagian Keenam
Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan
(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 8
pengaturan dan pengendalian pertanahan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan dipimpin
oleh Deputi.
Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan,
penataan, dan pengendalian pertanahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,
Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan
menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang pengaturan, penataan, serta
pemanfaatan dan penggunaan tanah, pengendalian kebijakan
pertanahan, pengelolaan tanah terlantar, pengelolaan tanah negara
dan tanah kritis, serta pengelolaan dan pendataan informasi tanah
pertanian pangan berkelanjutan;
- penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan, dan penggunaan
tanah;
- penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan,
dan wilayah tertentu lainnya;
- pengelolaan dan pendataan informasi tanah pertanian pangan
berkelanjutan;
(1) Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan terdiri paling
banyak 4 (empat) Direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
9 2013, No.155
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
(1) Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dipimpin
oleh Deputi.
Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak
tanah instansi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penilaian
tanah, konsolidasi tanah, pengaturan, dan penetapan tanah instansi;
- pelaksanaan pengelolaan penilaian tanah dan konsolidasi tanah;
- pembinaan teknis Penilai Tanah;
- pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum;
- pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum;
- pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi untuk
kepentingan umum dan hak atas tanah instansi; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
(1) Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum terdiri
paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 10
Bagian Kedelapan
Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan
(1) Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPN RI di bidang
pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan
dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan mempunyai
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan
menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan
sengketa dan perkara pertanahan;
- pelaksanaan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai
masalah, sengketa, dan perkara pertanahan;
- penanganan masalah, sengketa, dan perkara pertanahan secara
hukum dan non hukum;
- penyelenggaraan dan pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah,
sengketa, dan perkara pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi,
dan lainnya;
- penyelenggaraan dan pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang
berkaitan dengan pertanahan;
- pelaksanaan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara
orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- pelaksanaan pengelolaan informasi strategis sengketa perkara
pertanahan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
11 2013, No.155
(1) Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan terdiri
paling banyak 4 (empat) Direktorat.
(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok
jabatan fungsional dan/atau paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Seksi.
Bagian Kesembilan
Inspektorat Utama
(1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan internal BPN RI yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.
Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan BPN RI.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan pengawasan kinerja dan keuangan, dan pengawasan
untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat
Utama;
(1) Inspektorat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Inspektorat dan
1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan.
(2) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 12
(3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok jabatan fungsional auditor.
Bagian Kesepuluh
Unsur Pendukung
(1) Di lingkungan BPN RI dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Pusat
sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI.
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
(3) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.
(1) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian
Tata Usaha.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak
3 (tiga) Subbidang.
(3) Di lingkungan Pusat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN RI di daerah,
dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan
Kantor Pertanahan di kabupaten/ kota.
(2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap
kabupaten/kota.
(3) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ditetapkan oleh
Kepala setelah mendapat persetujuan dari menteri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi.
Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional
Di lingkungan BPN RI dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai
dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
13 2013, No.155
(1) Di lingkungan BPN RI dapat diangkat paling banyak 3 (tiga) orang Staf
Khusus.
(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala sesuai dengan
penugasan dari Kepala.
(1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
(2) Masa bakti Staf Khusus paling lama sama dengan masa jabatan
Kepala yang bersangkutan.
(3) Staf Khusus apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak
diberikan pensiun atau uang pesangon.
(1) Staf Khusus dapat dijabat oleh Pegawai Negeri atau bukan Pegawai
Negeri.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan dari
jabatan organiknya selama menjadi Staf Khusus tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Staf Khusus diberhentikan
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas
usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya
sebagai Staf Khusus diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya
apabila belum mencapai usia batas usia pensiun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Staf Khusus
diberikan setingkat jabatan struktural eselon I.b.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Staf Khusus difasilitasi oleh Sekretariat
Utama.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 14
TATA KERJA
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan
masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPN RI
maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun
daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan masing-masing, dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk,
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada
bawahan.
Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(1) Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
15 2013, No.155
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala diberhentikan dari
jabatan organiknya selama menjadi Kepala tanpa kehilangan
statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia
pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya
sebagai Kepala, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya
apabila belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Kepala diberikan
setingkat Menteri.
(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan
struktural eselon I.a.
(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional merupakan jabatan struktural
eselon II.a.
(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala
Kantor Pertanahan merupakan jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan
jabatan struktural eselon IV.a.
(5) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural
eselon V.a.
(1) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(2) Pejabat eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
(3) Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan
sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain
di lingkungan BPN RI untuk mengangkat dan memberhentikan
pejabat eselon III ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya
setingkat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
2013, No.155 16
PENDANAAN
Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
BPN RI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan
tata kerja BPN RI ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan
dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPN RI, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan
Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tetap berlaku beserta pejabatnya tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan
baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2012, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah
dan/atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru
berdasarkan Peraturan Presiden ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah
www.djpp.kemenkumham.go.id
---
17 2013, No.155
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2013
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2013
,
www.djpp.kemenkumham.go.id
