PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018

(1) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu

sebesar Rp42.0OO,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
per orang per bulan.
(21 Besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2O19.

(3) Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibayar oleh Pemerintah Pusat.

(4) Untuk

SK No 025289 A

---

FRESIDEN

(4) Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan

keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah
berkontribusi dalam membayar luran bagi Peserta
PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai kapasitas fiskal daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontribusi

pembayaran Iuran bagi Peserta PBI Jaminan
Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
3 Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Iuran bagi Peserta PPU yaitu sebesar 5o/o (lima

persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan
ketentuan sebagai berikut:
- 4o/o (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja;
dan
- 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
Peserta PPU sebagaimana dimaksud pada l2l Iuran bagi
ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi
Kerja kepada BPJS Kesehatan.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja merupakan penyelenggara

negara, luran bagi Peserta PPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung
oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui
kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat
desa.

4 Pasal 31 dihapus
5 Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 32 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang

digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran
bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah).

(2) Batas. . .

SK No 025290 A

---

PRESIDEN

(21 Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang
digunakan sebagai dasar perhitungan .besaran Iuran
bagi Peserta PPU sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar upah minimum

kabupaten/kota.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan

upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi
dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum
provinsi.

(4) Ketentuan batas paling rendah sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) tidak berlaku
bagi Pemberi Keda selain penyelenggara negara yang
mendapatkan penangguhan dari kewajiban
membayarkan Gaji atau Upah sesuai upah minimum
provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah setempat.

6 Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Resaran Iuran bagi Pescrta PBPU dan Peserta BP

dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas
III yaitu sarna dengan besaran Iuran bagi Peserta PBI
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 29 ayat (1 ) dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk tahun 202O:
1. sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu
lima ratus rupiah) per orang per bulan
dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP
1. sebesar Rp16.50t),00 (enam belas ribu lima
ratus rupiatr) per orang per bulan dibayar
oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan
Iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP;
dan

1. Iuran

SK No 037319 A

---

PRESIDEN

1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP
atau pihak lain atas nama Peserta sebesar
Rp25.50O,00 (dua puluh lima ribu lima
ratus rupiah) per orang per bulan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang
sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah
Daerah sebagai bagian dari penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,
berdasarkan Peraturan Presiden ini
dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- untuk tahun 202l dan tahun berikutnya:
1. sebesar Rp35.000,0O (tiga puluh lima ribu
rupiah) per orang per bulan dibayar oleh
Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak
lain atas nama Peserta;
1. sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per
orang per bulan dibayar oleh Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai
bantuan Iuran kepada Peserta PBPU dan
Peserta BP; dan
1. Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP
atau pihak lain atas nama Peserta sebesar
Rp35.0OO,OO (tiga puluh lima ribu rupiah)
per orang per bulan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, dapat dibayarkan oleh
Pemerintah Daerah sebagian atau
seluruhnya.
(21 Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu
sebesar Rp100.O00,00 (seratus ribu rupiah) per
orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan
Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.

(3) Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan

Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta
PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama
Peserta.

(4) Bantuan [uran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP

dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas
III sebagaimana dimaksud pada ayat (t) diberikan
kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status
kepesertaan aktif.

(5) Ketentuan

SK No 025330 A

---

PRESIDEN

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Iuran

kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan
Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2O2O.
(71 Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan
Maret 2O2O,luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP
yaitu sebesar:
- Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per
orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas III;
- Rp11O.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per
orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas II; atau
- Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)
per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan
di ruang perawatan Kelas I.

(8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2O2O,

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu
sebesar:
- Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus
rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- Rp51.000,O0 (lima puluh satu ribu rupiah) per
orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas II; atau
- Rp80.00O,0O (delapan puluh ribu rupiah) per
orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas I.

(9) Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta

PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8),
BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan
pembayaran Iuran dengan pembayaran luran bulan
berikutnya.
7 Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan I (satu) pasal,
yaitu Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 34A. .

SK No 025331 A

---

PRESIDEN

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak
berlaku bagi:
- penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d; dan
janda, b. Veteran dan Perintis Kemerdekaan, termasuk
duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari Veteran
atau Perintis Kemerdekaan.

8 Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk tahun 202O, Iuran bagi penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) huruf a.
bagi l2l Untuk tahun 202l dan tahun berikutnya, Iuran
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- penduduk yang semula didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir
miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian
dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iuran-
nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta
PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29; atau
- penduduk yang semula didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi
kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak
mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepesertaannya menjadi Peserta
PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan
di ruang perawatan Kelas III dan Iuran-nya
sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta
PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan
di ruang perawatan Kelas III sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.

1. Di antara . . .
SK No 025291 A

---

PRESIDEN

9 Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau
pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling
lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Peserta warga negara Indonesia yang tinggal di luar

negeri sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan
berturut-turut dapat menghentikan kepesertaannya
sementara.
Peserta menghentikan kepesertaannya l2l Dalam hal
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Peserta yang bersangkutan tidak mendapatkan
Manfaat.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Peserta PPU yang masih
mendapatkan Gaji atau Upah di Indonesia,

(4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

kembali ke Indonesia wajib melapor ke BPJS
Kesehatan dan membayar Iuran paling lambat 1
(satu) bulan setelah kembali serta berhak mendapat
Manfaat.

1 1. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Besaran luran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun

sekali, dengan menggunakan standar praktik
aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku
umum dan sekurang-kurangnya memperhatikan
inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan
kemampuan membayar Iuran.

(2) Besaran .

SK No 025333 A

---

PRESIDEN

(21 Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial
Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Ketentuan mengenai besaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam
Peraturan Presiden.
1. Ketentuan ayat (5), ayat (6), ayat (71, ayat (8), dan ayat (9)

### Pasal 42 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal

42 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b)
serta di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 42 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (6a) sehingga Pasal 42 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Dalam hal Peserta dan/atau Pemberi Kerja tidak

membayar luran sampai dengan akhir bulan berjalan
maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara
sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
(21 Dalam hal pemberi kerja belum melunasi tunggakan
Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
BPJS Kesehatan, Pemberi Kerja wajib bertanggung
jawab pada saat Pekerjanya membutuhkan
pelayanan kesehatan sesuai dengan Manfaat yang
diberikan.

(3) Pemberhentian sementara penjaminan Peserta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan
status kepesertaan aktif kembali, apabila Peserta:
- telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling
banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat)
bulan; dan
- membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin
mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
(3a) Untuk tahun 202O, pemberhentian sementara
penjaminan Peserta sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berakhir dan status kepesertaan aktif
kembali, apabila Peserta:
- telah membayar Iuran bulan tertunggak, paling
banyak untuk waktu 6 (enam) bulan;
- membayar Iuran pada bulan saat Peserta ingin
mengakhiri pemberhentian sementara jaminan;
dan
- dengan. . .
SK No 025284 A

---

PRESIDEN

- dengan sisa Iuran bulan yang masih tertunggak
setelah pembayaran tunggakan Iuran
sebagaimana dimaksud pada huruf a masih
menjadi kewajiban Peserta.
(3b) Untuk mempertahankan status kepesertaan aktif,
Peserta wajib melunasi sisa Iuran bulan yang masih
tertunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)
huruf c selurrrhnya paling lambat pada tahun 2021.
(41 Pembayaran Iuran tertunggak dapat dibayar oleh
Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

(5) Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status

kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk
setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat
lanjutan yang diperolehnya.

(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu

sebesar 5olo (lima persen) dari perkiraan biaya paket
Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa
dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak
dengan ketentuan:
- jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua
belas) bulan; dan
- besar denda paling tinggi Rp3O.0O0.000,O0 (tiga
puluh juta rupiah).
(6a) Untuk tahun 202O, denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5o/o (dua koma lima
persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case
Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur
awal untuk setiap bulan tertunggak dengan
ketentuan:
- jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua
belas) bulan; dan
- besar denda paling tinggi Rp30.O00.000,OO (tiga
puluh juta rupiah).

(7) Bagi Peserta PPU, pembayaran Iuran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat

(4)', serta denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), ayat (6), dan ayat (6a) ditanggung oleh Pemberi

Kerja.

(8) Ketentuan

SK No 025335 A

---

PRESIDEN

(8) Ketentuan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (4), serta
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6),
dan ayat (6a) dikecualikan untuk:
- Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
- Peserta PBPU dan Peserta BP yang luran-nya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf a angka 3 dan huruf b angka 3
seluruhnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Iuran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat
(3b), ayat (4), ayat (7lr, dan ayat (8), serta denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat
(6a), ayat l7l, dan ayat (8) diatur dengan Peraturan
BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan
kementerian / lembaga terkait.

1. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 54A dan Pasal 54B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan,
Menteri bersama kementerian/ lembaga terkait, organisasi
profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan
peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai
kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar
paling lambat bulan Desember 2O2O.

Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A
diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat
tahun 2022 dan pelaksanaannya dilakukan secara
berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola
Jaminan Kesehatan.

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar
SK No 025336 A

---

PRES IDEN
REPUBLIK-t2-INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2O2O

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2O2O

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan
-undangan,

a Djaman

SK No 037316 A