Ditetapkan: 2022-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan
Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Tunjangan
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah
tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam
Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Kependudukan
dan Keluarga Berencana diberikan Tunjangan Penata
Kependudukan dan Keluarga Berencana setiap bulan.
Besaran Tunjangan Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana bagi:
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
Pemberian Tunjangan Penata Kependudukan dan Keluarga
Berencana dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam
---
2022, No. 109 -4-
jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal
lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2022
,
ttd
---
2022, No. 109 -5-
