PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 202O

(1) Untuk melaksanaan kebijakan dan langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi
Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau
menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2O2O.

(2) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian
besaran:
- Anggaran Pendapatan Negara;
- Anggaran Belanja Negara;
- Surplus/Defisit Anggaran; dan
- Pembiayaan Anggaran.

(3) Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan
sebesar Rp 1.699.948.459.678.000,00 (satu
kuadriliun enam ratus sembilan puluh sembilan
triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar
empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus
tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diperoleh
dari sumber:
- penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar
Rp1.404.507.505.772.OOO,OO (satu kuadriliun
empat ratus empat triliun lima ratus tujuh
miliar lima ratus lima juta tujuh ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah);

• Penerimaan

SK No 040599 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

- Penerimaan Negara Bukan Pajak diperkirakan
sebesar Rp294.140.953.906.000,00 (dua ratus
sembilan puluh empat triliun seratus empat
puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta
sembilan ratus enam ribu rupiah); dan
- penerimaan Hibah diperkirakan sebesar
Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus
miliar rupiah).
(41 Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf b diperkirakan sebesar
Rp2.739.165.851.403.000,00 (dua kuadriliun tujuh
ratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam
puluh lima miliar delapan ratus lima puluh satu
juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
- Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
diperkirakan sebesar
Rp1.975.24O.206.353.00O,00 (satu kuadriliun
sembilan ratus tujuh puluh lima triliun dua
ratus empat puluh miliar dua ratus enam juta
tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), termasuk
tambahan belanja untuk penanganan pandemi
Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) sebesar
Rp358.880.235.830.000,OO (tiga ratus lima
puluh delapan triliun delapan ratus delapan
puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta
delapan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
- Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa
diperkirakan sebesar Rp763.925.645.050.000,O0
(tu:uh ratus enam puluh tiga triliun sembilan
ratus dua puluh lima miliar enam ratus empat
puluh lima juta lima puluh ribu rupiah),
termasuk tambahan belanja untuk penanganan
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebesar RpS.000.000.000.000,0O (lima triliun
rupiah).

(5) Pembiayaan

SK No 040600 A

---

trRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf d diperkirakan sebesar
Rp1.039.217.391.725.000,00 (satu kuadriliun tiga
puluh sembilan triliun dua ratus tujuh belas miliar
tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua
puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- pembiayaan utang;
- pembiayaaninvestasi;
- pemberian pinjaman;
- kewajiban penjaminan; dan
- pembiayaan lainnya.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Rincian Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri atas:
- Rincian penerimaan Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

• Rincian . .

SK No 040601 A

---

PRES IDEN

REPUELIK INDONESIA

- Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
huruf b tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

(3) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf
a terdiri atas:
- Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pada Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
- Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
(41 Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4)
huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

(5) Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(6) Dalam

SK No 040602 A

---

PRES tDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat

menetapkan perubahan atas rincian Perubahan
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2O2O sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), ayat (41, dan ayat (5) setelah
berkonsultasi dengan Presiden.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Rincian lebih lanjut atas:
- Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menurut
daerah yang belum ditetapkan dalam Peraturan
Presiden ini; dan
- Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam
Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (5),
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) Pasal 8
dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pergeseran rincian Pembiayaan Anggaran dan

penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2) Dihapus.

1. Di antara

SK No 040603 A

---

FRES IDEN

REPUELIK |NDONESIA

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembiayaan Anggaran pengadaan tanah untuk Proyek
Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga
Manajemen Aset Negara, realisasi anggaran pengadaan
tanah dimaksud dicatat sebagai belanja modal pada
kementerian negaraf lembaga terkait, yang akan
menambah belanja kementerian negaraf lembaga terkait.

1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 1 1A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 202O tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202O Nomor 94), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 040604 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2O2O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2O2O

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202O NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

K INDONESIA

Bidang Hukum dan
undangan,

ilvanna Djaman

SK No 040659 A