Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2008 tentang PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan :
1. Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
2. Penghasilan Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA adalah pendapatan

yang diberikan dalam bentuk uang kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA diberikan penghasilan setiap bulan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Tunjangan Jabatan;
b. Tunjangan Kesehatan;
c. Tunjangan Perumahan;
d. Tunjangan Transportasi; dan
e. Tunjangan Hari Tua.

(1) Besarnya penghasilan Ketua Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Duapuluh Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
a. Gaji Pokok : Rp. 2.500.000,00
b. Tunjangan Jabatan : Rp. 5.500.000,00
c. Tunjangan Kesehatan : Rp. 3.000.000,00
d. Tunjangan Perumahan : Rp. 5.500.000,00
e. Tunjangan Transportasi : Rp. 5.000.000,00
f. Tunjangan Hari Tua : Rp. 3.500.000,00
(2) Besarny penghasi1an Anggota Dewan Pengawas Te1evisi Republik INDONESIA ada1ah sebesar Rp. 22.000.000,00 (Duapuluh Dua Juta Rupiah) dengan perincian penghasi1an sebagai berikut :
a. Gaji Pokok : Rp. 2.500.000,00
b. Tunjangan Jabatan : Rp. 4.500.000,00
c. Tunjangan Kesehatan : Rp. 2.500.000,00
d. Tunjangan Perumahan : Rp. 5.000.000,00
e. Tunjangan Transportasi : Rp. 5.000.000,00
f. Tunjangan Hari Tua : Rp. 2.500.000,00
(3) Penghasi1an Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Te1evisi REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA tidak berhak mempero1eh penghasi1an tetap 1ainnya selain yang bersumber dan Anggaran

Pendapatan dan Be1anja Negara.

Penghasi1an sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 2 dan Pasa1 3, diberikan sejak yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Te1evisi REPUBLIK INDONESIA.

Besaran panjar penghasilan yang telah diterima oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA yang bersumber dari Jasa Siaran/Non Siaran diperhitungkan dengan besaran penghasilan berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini.

Pajak Penghasilan atas pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA ditanggung oleh Pemerintah.

Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA yang berhenti atau berakhir masa jabatannya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini, maka Peraturan PRESIDEN Nomor 98 Tahun 2007 tentang Penghasilan Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Televisi Republik INDONESIA, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO