PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE.
1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
1. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh
I (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat.
1. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah
daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.
1. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi Layanan SPBE.
1. Aplikasi SPBE Prioritas adalah Aplikasi SPBE yang
berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari
Layanan SPBE yang berkualitas dan tepercaya.
1. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang
utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
1. Tim Koordinasi SPBE Nasional adalah penyelenggara SPBE
yang mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan SPBE pada instansi pusat dan
pemerintah daerah.
1. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan
koordinasi instansi pusat dan/ atau instansi daerah untuk
penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

1. Perusahaan . . .
SK No 132282 A

---

PRESIDEN

1. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
yang selanjutnya disebut Perum Peruri adalah badan
usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara
berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak
terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha
pencetakan uang, pembuatan dokumen sekuriti untuk
negara dan dokumen sekuriti lainnya, jasa digital sekuriti,
serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya
maksud dan tujuan perusahaan.

(1) Dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital

nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi
digital melalui penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas
dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
(21 Aplikasi SPBE Prioritas dapat berupa:
- Aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan
dibangun; dan
- Aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan
dikembangkan,
yang memiliki minimal 200.000 (dua ratus ribu) Pengguna
SPBE atau target Pengguna SPBE.

(3) Aplikasi SPBE Prioritas diselenggarakan untuk

mendukung:
- layanan pendidikan terintegrasi, dengan penanggung
jawab menteri yang urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;
- layanan kesehatan terintegrasi, dengan penElnggung
jawab menteri yang urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
- layanan bantuan sosial terintegrasi, dengan
penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial;
- layanan administrasi kependudukan yang
terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan
digitat, dengan penanggung jawab menteri yang
urusan pemerintahan dalam
negeru
- layanan . . .

SK No 132283 A

---

PRESIDEN

-4
- layanan transaksi keuangan negara sebagai layanan
pembayaran terpadu yang terintegrasi dengan
seluruh penyedia layanan jasa keuangan, dengan
penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- layanan administrasi pemerintahan di bidang
aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan
dasar kepegawaian, dengan penanggung jawab
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara;
- layanan portal pelayanan publik, layanan singLe sign
on nasional, layanan identitas digital terpadu, dan
Iayanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk
pusat data nasional, jaringan intra pemerintah,
sistem penghubung layanan pemerintah, dan
komputasi awan, dengan penanggung jawab menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika;
- layanan Satu Data Indonesia, dengan penanggung
jawab menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional; dan
- layanan kepolisian yang terintegrasi meliputi
penerbitan surat izin mengemudi dan izin keramaian,
dengan penanggung jawab Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

(4) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a telah diintegrasikan dan diluncurkan
secara terpadu untuk pertama kalinya paling lambat pada
triwulan III tahun 2024.

(5) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b telah diintegrasikan dan diluncurkan
secara terpadu sebagai versi lebih lanjut paling lambat
pada triwulan lll tahun 2024.

(6) Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada

dikembangkan secara ayat l4l dan ayat (5) tetap
berkesinambungan setelah peluncuran.

BABIII ...

SK No 132284A

---

PRESIDEN

5-

(1) Direksi Perum Peruri menyampaikan laporan pelaksanaan

penugasan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara selaku
ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, secara berkaLa
setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaltu-waktu apabila
diperlukan.

(2) Laporan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)juga disampaikan kepada:
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
dan
- kepala lembaga yang urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara dan pembangunan nasional.

(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan
Aplikasi SPBE Prioritas.
(21 Dalam melaksanalan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perum Peruri wajib melakukan:
- identifrkasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas;
- pendalaman kebutuhan Pengguna SPBE; dan
- perancangan solusi tepat guna.

(3) Dengan memperhatikan peruulcangan solusi tepat guna

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penugas€rn
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas;
- pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi
SPBE Prioritas;
- pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas;
- pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas;
- keamanan Aplikasi SPBE Prioritas;
- distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE
Prioritas;
- pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau
- pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung
Aplikasi SPBE Prioritas.

(4) Kementerian/lembaga pen€mggung jawab Aplikasi SPBE

Prioritas menentukan paling sedikit 1 (satu) cakupan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan
memperhatikan:
- kebutuhan kementerian/lembaga penanggung jawab
Aplikasi SPBE Prioritas;
- ketersediaanpendanaan;
- kapabilitas Perum Peruri; dan
- potensi ketercapaian target peluncuran Aplikasi
SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) dan ayat (5).

(5) Dalam . . .

SK No 132285 A

---

PRESIDEN

(5) Dalam hal kementerian/lembaga penanggung jawab

Aplikasi SPBE Prioritas sed€rng dalam proses melakukan
pembangunan Aplikasi SPBE Prioritas, selain penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum Peruri
melakukan:
- pelaksanaan kendali mutu penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas;
- pendampingan teknis penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas; dan/ atau
- fasilitasi pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas.

(6) Cakupan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(21, ayat (3), dan ayat (5) tidak mengambil alih peran
kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas untuk mengendalikan data dan informasi,
Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE
untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

(1) Dalam pelaksanaan penugasan penyelenggaraan Aplikasi

SPBE Prioritas oleh Perum Peruri sebageimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Tim Koordinasi SPBE Nasional
melakukan koordinasi, penyelarasan, pengawalan, dan
pengarahan untuk memastikan pencapaian tujuan dari
penugasan Perum Peruri.
(21 Dalam melaksanakan koordinasi, penyelarasan,
pengawalan, dan pengarahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Koordinasi SPBE Nasional melibatkan:
jawab Aplikasi a. menteri/kepala lemb"ga penanggung
SPBE Prioritas;
- menteri yang urusan
pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
dan
- kepala lembaga yang urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan
negara dan pembangunan nasional.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebasaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Perum Peruri dapat:

• bekerja sama . . .

SK No 132286 A

---

PRESIDEN

- bekerja sama dengan badan usaha milik negara, anak
perusahaan badan usaha milik negara, dan badan
usaha lainnya sesuai dengan kaidah bisnis dan tata
kelola perusahaan yang baik; dan
- jasa dan/atau sumber daya
manusia sektor teknologi yang mumpuni dan sumber
daya manusia sektor lainnya sebagai pendukung,
sesuai dengan referensi harga yang ditetapkan oleh
kementerian yang urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan tqiuan meningkatkan
kemanfaatan dan efisiensi penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas.

(3) Referensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ditetapkan dengan keputusan menteri yang
urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak Peraturan Presiden ini berlaku.

(1) Kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE

Prioritas dapat melakukan pengakhiran Aplikasi SPBE
yang telah beroperasi sebelum Peraturan Presiden ini
diundangkan.
(21 Pengakhiran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
dan/ atau efisiensi penyelenggaraan SPBE.

(3) Pengakhiran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- rancangan solusi tepat guna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat(2) hurufc; dan
- rekomendasi dari lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara dan pembangunan nasional.

Pasa77

(1) Pendanaan untuk penugasan Perum Peruri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari:

. a. anggaran . .

SK No 132287A

---

PRESIDEN

- anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/ atau
- sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara kementerian/lembaga penzrnggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas yang diprioritaskan untuk digunakan
secara khusus sebagai pembayaran pelaksanaan
penugasan Perum Peruri.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan secara tahun jamak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam hal terdapat potensi penerimaan negara yang perlu

dalam penyelenggaraan Aplikasi SPBE
Prioritas maka Perum Peruri dapat ditunjuk sebagai mitra
instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak.
(21 Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan.

(1) Pelaksanaan penugasan Perum Peruri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayal (21, ayat (3), dan/atau ayat

(5) dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan penugasan

antara kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas dengan Perum Peruri.

(3) Perjanjian pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- ruang lingkup perjanjian;
- bentuk dukungan kementerian / lembaga terkait;
- hak dan kewajiban para pihak;
penugasan; d. jumlah pendanaan pelaksanaan
penugasan; e. mekanisme pembayaran pelaksanaan
- sifat kerahasiaan pelaksanaan perjanjian;
- pengakhiranperjanjian;
- penyelesaian sengketa; dan
- keadaan kahar.

### Pasal 1O. . .

SK No 132288 A

---

PRESIDEN

(1) Kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE

Prioritas merupakan pemegang hak kekayaan intelektual
atas Aplikasi SPBE Prioritas yang dibangun dan
dikembangkan dalam rangka pelaksanaan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(21 Aplikasi SPBE Prioritas merupakan barang milik negara
pada kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi
SPBE Prioritas dan dikelola berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Hak kekayaan intelektual yang timbul dalam masa

penugasan dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian
pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 ayat (1) antara kementerian/ lembaga penanggung

jawab Aplikasi SPBE Prioritas dan Perum Peruri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal l1
Kementerian/lembaga penanggung jawab Aplikasi SPBE
Prioritas:
- menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan penugas€rn sebagaimana yang tertuang
dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- melaksanakan manajemen perubahan dalam
penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas;
- menunjuk pejabat untuk fungsi
koordinasi;
- menetapkan standar kinerja penyelenggaraan Aplikasi
SPBE Prioritas;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyusunan dan pelaksanaan perjanjian yang sedang
berlangsung dalam Aplikasi SPBE
Prioritas; dan
- anggaran yang diperlukan,
dalam penugasan Perum Peruri sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden ini.

. Pasal 12..
SK No 132289 A

---

PRESIDEN

_10_

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang badan usaha milik negara:
- melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi
terhadap pelaksanaan penugasan oleh Perum Peruri; dan
- mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya
untuk mendukung pelaksanaan penugasan oleh Perum
Peruri.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara selaku ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional melakukan:
- optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis
digital sejalan dengan tematik layanan digital; dan
- pembinaan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan
Peraturan Presiden ini.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika selaku anggota
Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan koordinasi
penerapan serta pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 3 ayat (1) terkait dengan:

- integrasi antar Aplikasi SPBE Prioritas;
- interoperabilitas data dan informasi dalam Aplikasi SPBE
Prioritas;
- integrasi antar infrastruktur pendukung Aplikasi SPBE
Prioritas;
- integrasi Aplikasi SPBE Prioritas dengan pemanfaatan
identitas digital; dan
- pemanfaatan Infrastruktur SPBE dalam rangka
mendukung Aplikasi SPBE Prioritas.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional selaku ketua
dewan pengarah penyelenggara Satu Data Indonesia dan
selaku anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional:
- memanfaatkan Forum Satu Data Indonesia untuk
mendukung penyelenggaraan pertukaran data dan tata
kelola data pada Aplikasi SPBE Prioritas; dan

- melakukan . . .
SK No 132290A

---

PRESIDEN

- melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan
pertukaran data sejalan dengan
kebijakan Satu Data Indonesia.

Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan
nasional melakukan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas
keuangan dan pembangunan terhadap pelaksanaan
penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan negara selaku anggota Tim Koordinasi SPBE
Nasional memberikan fasilitasi dan dukungan teknis
penganggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan
keuangan negara.

Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang
perekonomian, bidang pembangunan manusia dan
kebudayaan, dan bidang kemaritiman dan investasi:
- memantau penerapan percepatan transformasi digital dan
pencapaian inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional;
dan
- penyediaan data dan informasi untuk
penyiapan integrasi l,ayanan SPBE lintas sektor,
pada kementerian/lembaga yang dikoordinasikan.

Pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan penerapan
percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi
SPBE Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
ini.
BABV. . .

SK No 132291 A

---

PRESIDEN

-t2-

PELAPORAN

Menteri yang menyelenggarakan urusErn pemerintahan di
bidang aparatur negara selaku ketua Tim Koordinasi SPBE
Nasional, melaporkan kemajuan penerapan percepatan
transformasi digital dan pencapaian inisiatif strategis arsitektur
penugasan SPBE nasional, termasuk pelaksanaan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kepada
Fresiden secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/ atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan, melalui menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal22
tanegal Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada
diundangkan.

Agar

SK No 132292A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2O23

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

g Perundang-undangan dan
asi Hukum,

/r tlio anna Djaman

SK No 132293 A