PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2006

(1) Dihapus.

(2) Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat dijabat oleh Pegawai

Negeri atau bukan Pegawai Negeri.

1. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama adalah jabatan

struktural eselon I.a.

(2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah
jabatan struktural eselon II.a.

(3) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah jabatan struktural
eselon III.a.

(4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah

jabatan struktural eselon IV.a.

1. Ketentuan Pasal 50 dihapus.

1. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Badan Pertanahan

Nasional diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi
Kepala Badan Pertanahan Nasional tanpa kehilangan statusnya
sebagai Pegawai Negeri.

www.djpp.depkumham.go.id

---

3 2012, No.209

(2) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya

sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, diaktifkan kembali
sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Badan Pertanahan

Nasional diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga ketentuan Pasal 51 berbunyi:

Hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain bagi Kepala Badan
Pertanahan Nasional diberikan setingkat Menteri.

Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id