PERPRES No. 86 Tahun 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya

disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang

berisikan arah kebijakan pembinaan dan

pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan

secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis,

akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga

pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan

industri olahraga.

1. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan

dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,

pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,

dan pengawasan.

1. Keolahragaan Nasional adalah Keolahragaan yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar

pada nilai-nilai Keolahragaan, kebudayaan nasional

Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan

perkembangan olahraga.

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk

mendorong, membina, serta mengembangkan potensi

jasmani, rohani, dan sosial.

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

2021, No.212 -3-

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

1. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan

Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses

pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk

memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan,

kesehatan, dan kebugaran jasmani.

1. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan

oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi

dan nilai budaya Masyarakat setempat untuk

kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

1. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan

mengembangkan olahragawan secara terencana,

berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk

mencapai prestasi dengan dukungan ilmu

pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

1. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang

Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

1. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang

menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi

untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi

olahraga yang membina, mengembangkan, dan

mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau

gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis

olahraga yang merupakan anggota federasi cabang

olahraga internasional yang bersangkutan.

1. Komite Paralimpik Nasional Indonesia (National

Paralimpic Committee of Indonesia) yang selanjutnya

disingkat NPC adalah induk organisasi olahraga bagi

penyandang disabilitas di Indonesia.

---

2021, No.212 -4-

1. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan

peranan dalam bidang Keolahragaan.

1. Perseorangan adalah orang perorangan atau

sekelompok orang yang bukan merupakan suatu

organisasi.

1. Tim Koordinasi Pusat adalah tim yang dibentuk untuk

memimpin, memantau, dan mengevaluasi

penyelenggaraan DBON.

1. Tim Koordinasi Provinsi adalah tim yang dibentuk

untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan DBON

di tingkat daerah provinsi.

1. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota adalah tim yang

dibentuk untuk mendukung kelancaran

penyelenggaraan DBON di tingkat daerah

kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) DBON bertujuan:

meningkatkan budaya Olahraga di Masyarakat;

meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan

produktivitas Olahraga Prestasi nasional; dan

memajukan perekonomian nasional berbasis

Olahraga.

(2) DBON berfungsi untuk memberikan pedoman bagi

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Organisasi

Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia

usaha dan industri, akademisi, media, dan

Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan

Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan

Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul,

terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1) DBON memuat:

visi dan misi;

---

2021, No.212 -5-

prinsip;

tujuan dan sasaran;

kebijakan dan strategi; dan

peta jalan DBON.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

memuat gambaran umum mengenai penyelenggaraan

DBON yang efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel,

sistematis, dan berkelanjutan.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

memuat upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi.

(4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c memuat indikator pencapaian visi dan misi.

(5) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e disusun dalam 5 (lima) tahapan periode Tahun 2021-

2045 berdasarkan periode DBON.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan

Peraturan Menteri.

(7) DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) DBON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

Olahraga Rekreasi;

Olahraga Pendidikan:

Olahraga Prestasi; dan

Industri Olahraga.

(2) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d termasuk wisata Olahraga.

---

2021, No.212 -6-

(3) DBON sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahap

untuk periode Tahun 2021 – 2045 dengan rincian

sebagai berikut:

tahap pertama Tahun 2021 – 2024;

tahap kedua Tahun 2025 – 2029;

tahap ketiga Tahun 2030 – 2034;

tahap keempat Tahun 2035 – 2039; dan

tahap kelima Tahun 2040 – 2045.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan DBON dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota secara sinergis dengan:

Organisasi Olahraga;

dunia usaha dan industri;

Masyarakat;

Perseorangan;

akademisi; dan

media.

(2) Penyelenggaraan DBON sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi perencanaan, supervisi, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah

kabupaten/kota wajib mengelola paling sedikit 1 (satu)

cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON.

---

2021, No.212 -7-

Bagian Ketiga

Koordinasi Tingkat Pusat

Paragraf 1

Tim Koordinasi Pusat

Pasal 7

(1) Dalam rangka menyelenggarakan DBON di tingkat

pusat dibentuk Tim Koordinasi Pusat.

(2) Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertugas:

melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi

penyelenggaraan DBON;

mengoordinasikan perencanaan, supervisi,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan DBON; dan

mengoordinasikan peningkatan kapasitas

kelembagaan Pemerintah Daerah provinsi dan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan DBON.

Pasal 8

Tim Koordinasi Pusat terdiri atas:

ketua : Wakil Presiden;

wakil ketua : menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian

dalam penyelenggaraan pemerintahan

di bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan;

ketua pelaksana merangkap anggota : Menteri;

anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam

negeri;