Ditetapkan: 2025-01-01
(f ) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.
(2) Deputi...
SK No255198A
---
PRESIOEN
(2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Kepala.
(3) Tenaga Profesional diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala.
1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Susunan organisasi Badan Pengendalian Pembangu.nan
dan Investigasi Khusus terdiri atas:
- Kepala;
- Wakil Kepala;
- Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- Deputi Bidang Pemantauan dan Investigasi.
1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pengendalian Pembangunan
dan Investigasi Khusus.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala.
1. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan
1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Bagian Kedua A
Wakil Kepala
1. Di ar:tara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan I (satu) pasal,
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala.
(2) Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala
dalam memimpin pelaksanaan tugas Badan
Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas Wakil
(21 Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat
ditetapkan oleh Kepala.
1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala paling lama
sama dengan masa bakti Presiden.
(2) Masa jabatan Deputi dan Tenaga Profesional
paling lama sama dengan masa jabatan Kepala.
1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Kepala, Walil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional
dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau non-Pegawai
Negeri Sipil.
1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,
Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional
diberhentikan dari jabatan organiknya selama
menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan sebagai Kepala, Wakil Kepala,
Deputi, dan Tenaga Profesional dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir
masa jabatannya sebagai Kepala, Wakil Kepala,
Deputi, dan Tenaga Profesional, dapat diangkat
kembali dalam jabatan organik sesuai formasi yarrg
tersedia berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pegawai...
SK No255199A
---
PRESIDEN
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala,
Wakil Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional yang
telah mencapai batas usia pensiun atau mencapai
batas usia jabatan diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal26
(l) Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya
setingkat menteri.
(2) Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas
lainnya setingkat wakil menteri.
(3) Deputi diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya
setingkat jabatan pimpinan tinggi madya atau
jabatan struktural eselon I.a.
(4) Tenaga Ahli Utama diberikan hak keuangan dan
fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan
tinggi madya atau pejabat eselon I.b.
(5) Tenaga Ahli Madya diberikan hak keuangan dan
fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan pimpinan
tinggi pratama atau pejabat eselon II.a.
(6) Tenaga Ahli Muda dan Tenaga Terampil diberikan hak
keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya
setingkat dengan jabatan administrator atau pejabat
eselon III.a.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan
fasilitas lainnya bagi Kepala, Wakil Kepala, Deputi,
dan Tenaga Profesional diatur dalam Peraturan
Presiden.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No255200A
---
ljTEFIT;I5N
K INDONES
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2O25
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025
MENTERI SEKRETAzuS NEGARA
,
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,
Djaman
SK No 255332 A
