PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

1. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP

adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta

yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu

standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat

ketelitian peta skala 1:50.000.

1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam

dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun

di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada

suatu bidang datar dengan skala tertentu.

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek

keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi

suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,

atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam

sistem koordinat tertentu.

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah

data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,

dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan

manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas

permukaan bumi.

1. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG

adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan

sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan

yang berhubungan dengan ruang kebumian.

1. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat

IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan

fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu

yang relatif lama.

1. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat

IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema

tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

1. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum

penguasaan lahan.

1. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek

perencanaan pemanfaatan ruang.

1. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai

Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi

Kawasan.

1. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada

kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi

atau kewenangan menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam penyelenggaraan IGT.

1. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang

dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar

pemangku kepentingan.

1. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya

disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem

penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib,

terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta

berdayaguna.

(1) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta

skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta

yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu

standar, satu basis data, dan satu geoportal guna

percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

(2) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta

skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berfungsi sebagai:

• acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor;

dan

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -4-

• acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas

yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata

Ruang.

(1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui

penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP

tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi

Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan

ketersediaan pembiayaan pada masing-masing

kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk

penyiapan IGD dan/atau IGT.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan

alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya

penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

(1) Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat

ketelitian peta skala 1:50.000.

(2) Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat

dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi

Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019.

(3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat)

kegiatan, yang terdiri atas:

• kompilasi data IGT yang dimiliki oleh

kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT,

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah

Indonesia;

• integrasi data IGT melalui proses koreksi dan

verifikasi IGT terhadap IGD;

• sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang

terintegrasi; dan

• penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian

permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi

anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan

tersebut.

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah

membentuk Tim Percepatan KSP.

(2) Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan

untuk percepatan pelaksanaan KSP;

• membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka

penyelesaian permasalahan dan hambatan

percepatan pelaksanaan KSP;

• melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan

rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada

khususnya; dan

• memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar

sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP

yang telah ditetapkan.

(3) Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT

yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan

Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang

disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.

(4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• Ketua : Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian;

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -6-

• Anggota : 1. Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala

Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

1. Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional;

1. Sekretaris Kabinet.

(5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim

Pelaksana dan Sekretariat.

(1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (5) mempunyai tugas:

• melakukan koordinasi teknis percepatan

pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi

dan hasil kerja dari Kelompok Kerja Nasional IGT

dan Walidata IGT;

• menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam

rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan

teknis percepatan pelaksanaan KSP;

• menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas

bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;

• melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan

• menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui

Jaringan IGN.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

• Ketua : Kepala Badan Informasi

Geospasial;

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

• Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pengembangan

Regional dan Otonomi Daerah,

Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan

Nasional;

• Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina

Pembangunan Daerah,

Kementerian Dalam Negeri;

• Anggota : 1. Direktur Jenderal Anggaran,

Kementerian Keuangan;

1. Deputi Bidang

Perekonomian, Sekretariat

Kabinet.

(3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara administratif berkedudukan di Badan Informasi

Geospasial.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)

mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan

teknis operasional dan administratif kepada Tim

Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.

(2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas:

• Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah,

Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian;

• Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Kajian dan

Pengelolaan Program Prioritas,

Kantor Staf Presiden;

• Wakil sekretaris II : Deputi Bidang Informasi

Geospasial Tematik, Badan

Informasi Geospasial;

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -8-

• Satuan Tugas 1;

• Satuan Tugas 2.

(3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif

berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian.

(4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d mempunyai tugas:

• melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data

IGT Nasional yang bersumber dari

kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT,

dan pemerintah daerah;

• melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok

data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, dan IGT

Potensi;

• melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada

IGD; dan

• mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait

perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan

KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja

Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama

dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT.

(5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e, mempunyai tugas:

• melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok

data IGT Status;

• melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok

data IGT Perencanaan Ruang;

• melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok

data IGT Potensi;

• melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT;

• memberikan rekomendasi penyelesaian masalah

terkait sinkronisasi data IGT;

• membuat rumusan penyelesaian konflik antar data

IGT; dan

• mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait

perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan

KSP dengan kementerian/lembaga, Kelompok Kerja

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama

dalam kegiatan sinkronisasi data IGT.

(6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan

Tugas 2 ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi

Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Sekretaris.

(7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli

perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

(1) Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu penetapan Walidata

IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala Badan

Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana.

(2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyai tugas:

• menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di

bidang IGT; dan

• mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT

melalui Jaringan IGN.

(3) Kelompok Kerja Nasional IGT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), mempunyai tugas:

• menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) data IGT sesuai dengan tema;

• memberikan dan melaporkan data IGT kepada

Satuan Tugas 1;

• bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan

sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan

• mendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan

sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang

lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT.

Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkan,

bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -10-

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku

kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.

Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan

perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden

secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

diperlukan.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:

• Tim Percepatan KSP dan Sekretariat dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

• Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara pada Badan Informasi Geospasial;

• Walidata IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara pada masing-masing

kementerian/lembaga.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Februari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -12-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -14-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -16-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -18-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -20-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -22-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -24-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -26-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -28-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -30-

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28

www.peraturan.go.id

---

2016, No.28 -32-

www.peraturan.go.id