Ditetapkan: 2022-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan, yang selanjutnya disebut Tunjangan
Pengendali Dampak Lingkungan adalah tunjangan jabatan
yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan diberikan Tunjangan Pengendali Dampak
Lingkungan setiap bulan.
Besaran Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan bagi:
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 140 -4-
Pemberian Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan
dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dalam jabatan struktural,
jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang
mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Pengendali Dampak Lingkungan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 140 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 140 -6-
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2022
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
BESARAN
NO. JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian
1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama Rp2.025.000,00
1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya Rp1.380.000,00
1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Rp1.100.000,00
1. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Rp540.000,00
Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan
1. Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia Rp903.000,00
1. Pengendali Dampak Lingkungan Mahir Rp521.000,00
1. Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Rp360.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
www.peraturan.go.id
