PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa

Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan

Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau

surat keterangan kependudukan.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -3-

1. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting

yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan
Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang

Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

1. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat
WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

Undang-Undang sebagai WNI.

1. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.

1. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya

disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
1. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang

nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta
identitas anggota keluarga.

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya

disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang
dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi

Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA

adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak

yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan

belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

1. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu
negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -4-

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan

antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah

paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan

laksana paspor Republik Indonesia.

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi

yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi

Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara

dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu

kesatuan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam negeri.
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil

Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah
Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang

membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya

disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit

pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di
tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama

lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil

Kabupaten/Kota.

1. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik

Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -5-

Bagian Kesatu

Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

• pencatatan biodata Penduduk;

• penerbitan KK;
• penerbitan KTP-el;

• penerbitan KIA;
• penerbitan surat keterangan kependudukan; dan

• pendataan Penduduk rentan Administrasi

Kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Biodata Penduduk

(1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

• WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

• WNI yang datang dari luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan

• Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas

dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

(2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan
terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -6-

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk

WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi

persyaratan:

• surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga

atau yang disebut dengan nama lain;
- dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting; dan

• bukti pendidikan terakhir.

(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan

biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah
setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan

memenuhi persyaratan:

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
• surat keterangan pindah dari Perwakilan

Republik Indonesia.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan

biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin

tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin

tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan

dengan memenuhi persyaratan:

• Dokumen Perjalanan; dan
• kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap.

(2) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan

biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin

tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin

tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan
dengan memenuhi persyaratan:

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -7-

• Dokumen Perjalanan;

• surat keterangan tempat tinggal; dan
• kartu izin tinggal tetap.

(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan

biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia setelah WNI melakukan pelaporan dengan
memenuhi persyaratan:

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

• surat keterangan yang menunjuk domisili;

• dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan

dan Peristiwa Penting; dan

• bukti pendidikan terakhir.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Perubahan biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi

persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

(1) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Disdukcapil
Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota menerbitkan biodata Penduduk.

(2) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, Perwakilan Republik Indonesia

menerbitkan biodata WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -8-

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

(1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk

Orang Asing terdiri atas:

• penerbitan KK baru;

• penerbitan KK karena perubahan data; dan
• penerbitan KK karena hilang atau rusak.

(2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan:

• Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal

tetap;

- Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia; dan

- Penduduk Orang Asing yang memiliki anak
berkewarganegaraan ganda yang telah memilih

kewarganegaraan Republik Indonesia.

(1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus

memenuhi persyaratan:
- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau

kutipan akta perceraian;

- surat keterangan pindah/surat keterangan
pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• surat keterangan pindah luar negeri yang

diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota

bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
- surat keterangan pengganti tanda identitas bagi

Penduduk rentan Administrasi Kependudukan;
dan

• Petikan Keputusan Presiden tentang

pewarganegaraan dan berita acara pengucapan
sumpah atau pernyataan janji setia bagi

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -9-

Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan

asing atau petikan Keputusan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum tentang perubahan status

kewarganegaraan.

(2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing

harus memenuhi persyaratan:

• izin tinggal tetap;
• buku nikah/kutipan akta perkawinan atau

kutipan akta perceraian atau yang disebut

dengan nama lain; dan

• surat keterangan pindah bagi Penduduk yang

pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi

persyaratan:

• KK lama; dan
• surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting.

(1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi

Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
- surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK

yang rusak; dan

• KTP-el.

(2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi

Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:

- surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK
yang rusak;

• kartu izin tinggal tetap; dan
• KTP-el.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -10-

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk

Orang Asing terdiri atas:

• penerbitan KTP-el baru;

• penerbitan KTP-el karena pindah datang;
• penerbitan KTP-el karena perubahan data;

• penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi

Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal

tetap;

• penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan

• penerbitan KTP-el di luar domisili.

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus

memenuhi persyaratan:

- telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin,
atau pernah kawin; dan

• KK.

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang

memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
- telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin,

atau pernah kawin;

• KK;

• Dokumen Perjalanan; dan

• kartu izin tinggal tetap.

(1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi

Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -11-

• surat keterangan pindah dari Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota daerah asal; dan

• KK.

(2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI

yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- Surat keterangan pindah dari Perwakilan
Republik Indonesia; dan

• KK.

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk

Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus
memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk

WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal
tetap harus memenuhi persyaratan:

• KK;

• KTP-el lama;
• kartu izin tinggal tetap; dan

• surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk

Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus

memenuhi persyaratan:

• KK;
• KTP-el lama;

• Dokumen Perjalanan; dan
• kartu izin tinggal tetap.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -12-

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk
WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

harus memenuhi persyaratan:

• surat keterangan hilang dari kepolisian;

• KTP-el yang rusak;

• KK;

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau
Dokumen Perjalanan; dan

• kartu izin tinggal tetap.

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota di luar domisili dapat dilakukan dengan
memenuhi persyaratan:

• tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
• KK.

Paragraf 5
Penerbitan Kartu Identitas Anak

(1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan

Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan
belum kawin.

(2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur

dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -13-

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

• pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;

• pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

dan

• pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan

Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah
datang antarnegara.

(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah

yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan

Penduduk.

(2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut
dengan nama lain;

• antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan

nama lain dalam satu kecamatan;

• antarkecamatan atau yang disebut dengan nama

lain dalam satu kabupaten/kota;

• antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
• antarprovinsi.

(3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan
KK.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -14-

(4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK
bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.

(5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA,

atau KTP-el dengan alamat baru.

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi

berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 25 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

• KK;

• kartu seleksi calon transmigran; dan

• surat pemberitahuan pemberangkatan.

(1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

wajib dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota
berdasarkan klasifikasi perpindahan Penduduk:

• dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut

dengan nama lain;
- antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan

nama lain dalam satu kecamatan;

- antarkecamatan atau yang disebut dengan nama
lain dalam satu kabupaten/kota;

• antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan

• antarprovinsi.

(2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing

yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi

persyaratan:
- KK;

• KTP-el;
• Dokumen Perjalanan; dan

• kartu izin tinggal tetap.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -15-

(3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing

yang memiliki izin tinggal terbatas harus memenuhi
persyaratan:

• surat keterangan tempat tinggal;

• Dokumen Perjalanan; dan

• kartu izin tinggal terbatas.

(1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan

Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah

datang antarnegara wajib dilaporkan ke Disdukcapil

Kabupaten/Kota.

(2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI yang pindah ke luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
menetap harus memenuhi persyaratan:

• KK; dan
• KTP-el.

(3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI yang pindah

ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan

pindah luar negeri.

(4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap

di Indonesia harus memenuhi persyaratan:

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
• surat keterangan pindah luar negeri dari

Disdukcapil kabupaten/kota atau surat

keterangan pindah dari Perwakilan Republik

Indonesia.

(5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
izin tinggal terbatas harus memenuhi persyaratan:

• Dokumen Perjalanan; dan
• kartu izin tinggal terbatas.

(6) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan izin tinggal

terbatas dan izin tinggal tetap yang akan pindah ke

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -16-

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

harus memenuhi persyaratan:
- KK; dan

• KTP-el; atau

• surat keterangan tempat tinggal.

(7) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah

ke negara lainnya harus memenuhi persyaratan:
- surat keterangan pindah dari Perwakilan

Republik Indonesia di negara asal; dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

(1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pendataan

Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang

meliputi:
- Penduduk korban bencana alam;

• Penduduk korban bencana sosial;

• orang terlantar; dan
• komunitas terpencil.

(2) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi

Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan
surat keterangan kependudukan untuk Penduduk

rentan Administrasi Kependudukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan

Pendaftaran Penduduk diatur dalam Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -17-

Bagian Kedua

Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Umum

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
- kelahiran;

• lahir mati;

• perkawinan;

• pembatalan perkawinan;

• perceraian;

• pembatalan perceraian;
• kematian;

• pengangkatan anak;
• pengakuan anak;

• pengesahan anak;

• perubahan nama;
• perubahan status kewarganegaraan;

• Peristiwa Penting lainnya;

• pembetulan akta; dan
• pembatalan akta.

(1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:

• WNI; dan

• Orang Asing.

(2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• pemegang izin kunjungan;
• pemegang izin tinggal terbatas; dan

• pemegang izin tinggal tetap.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -18-

Paragraf 2

Kelahiran

(1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi

persyaratan:

• surat keterangan kelahiran;

- buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti
lain yang sah;

• KK; dan

• KTP-el.

(2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir

atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya

atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi
persyaratan berita acara dari kepolisian.

(3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak

diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya

selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi

persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak
kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

(4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di

luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi

persyaratan:

• surat keterangan kelahiran;
• buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti

nikah/perkawinan lainnya; dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau

• surat keterangan pindah luar negeri.

(5) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memenuhi

persyaratan:
- surat keterangan kelahiran;

• Dokumen Perjalanan; dan

- KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu
izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -19-

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung
jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2

(dua) orang saksi dalam hal:

• tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau

• tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan

atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan

dalam KK menunjukan sebagai suami istri.

(1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada

Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan

pada instansi yang berwenang di negara setempat
dengan memenuhi persyaratan:

- kutipan akta kelahiran anak dari negara
setempat; dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang

tua.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan

kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik
Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

• keterangan kelahiran dari instansi yang

berwenang di negara setempat;
- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang

tua; dan

• buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti

lain yang sah.

Paragraf 3
Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus

memenuhi persyaratan:
- surat keterangan lahir mati; atau

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -20-

• pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi

yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4

Pencatatan Perkawinan

(1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi

persyaratan:

• surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari

pemuka agama atau penghayat kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

• pas foto berwarna suami dan istri;
• KK;

• KTP-el; dan
• bagi janda atau duda karena cerai mati

melampirkan akta kematian pasangannya; atau

- bagi janda atau duda karena cerai hidup
melampirkan akta perceraian.

(2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi
persyaratan:

• surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari

pemuka agama atau penghayat kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

• pas foto berwarna suami dan isteri;

• Dokumen Perjalanan;

• surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang

izin tinggal terbatas;

• KK;
• KTP-el; dan

• izin dari negara atau perwakilan negaranya.

(1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -21-

Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan

pada instansi yang berwenang di negara setempat
dengan memenuhi persyaratan:

• kutipan akta perkawinan dari negara setempat;

dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami

dan istri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan

perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan

memenuhi persyaratan:

• surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari

pemuka agama atau pemuka penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

dan
- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami

dan istri.

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib
dilaporkan ke Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk

berdomisili dengan memenuhi persyaratan:
- bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik

Indonesia; dan

• kutipan akta perkawinan.

(1) Perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan

pada instansi yang berwenang di negara setempat
wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik

Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- kutipan akta perkawinan/bukti pencatatan
perkawinan dari negara setempat;

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -22-

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan

Dokumen Perjalanan; dan
- surat keterangan yang menunjukkan domisili

atau surat keterangan pindah luar negeri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan

perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

• surat keterangan terjadinya perkawinan di negara

setempat;

• pas foto berwarna suami dan isteri;

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan

Dokumen Perjalanan; dan
- surat keterangan yang menunjukkan domisili

atau surat keterangan pindah luar negeri.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk harus
memenuhi persyaratan:

• salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;
- kutipan akta perkawinan;

• KK; dan

• KTP-el.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

(1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- salinan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -23-

• kutipan akta perkawinan;

• KK; dan
• KTP-el.

(2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan

akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang

menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki

dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang

berwenang di negara setempat wajib dilaporkan
kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan

memenuhi persyaratan:
- kutipan akta perceraian/bukti pencatatan

perceraian dari negara setempat;

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
• surat keterangan yang menunjukkan domisili

atau surat keterangan pindah luar negeri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan

perceraian WNI dilakukan pada Perwakilan Republik

Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian

di negara setempat;

• kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan

perkawinan; dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau

surat keterangan pindah luar negeri suami dan
istri yang telah bercerai.

(3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan

akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan,

pemohon membuat surat pernyataan yang

menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -24-

dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan pembatalan perceraian harus memenuhi
persyaratan:

• salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;

• kutipan akta perceraian;

• KK; dan

• KTP-el.

Paragraf 8
Pencatatan Kematian

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

• surat kematian; dan
• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi

WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan

bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, yaitu:

• surat kematian dari dokter atau kepala

desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

• surat keterangan kepolisian bagi kematian

seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- salinan penetapan pengadilan bagi seseorang

yang tidak jelas keberadaannya karena hilang
atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

• surat pernyataan kematian dari maskapai

penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas
keberadaannya karena hilang atau mati tetapi

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -25-

tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- surat keterangan kematian dari Perwakilan

Republik Indonesia bagi Penduduk yang

kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

(1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada

instansi yang berwenang di negara setempat wajib

dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia

dengan memenuhi persyaratan:

- kutipan akta kematian/bukti pencatatan
kematian dari negara setempat;

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
• surat keterangan yang menunjukkan domisili

atau surat keterangan pindah luar negeri.

(2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan

kematian WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik

Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- surat keterangan kematian dari instansi yang

berwenang di negara setempat;

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
• surat keterangan yang menunjukkan domisili

atau surat keterangan pindah luar negeri.

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan

Pengesahan Anak

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

• salinan penetapan pengadilan;
• kutipan akta kelahiran anak;

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -26-

• KK orang tua angkat; dan

• KTP-el; atau
• Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang

Asing.

(1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing

oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dilakukan pada instansi yang berwenang di

negara setempat.

(2) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing

oleh WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia

dengan memenuhi persyaratan:
- bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara

setempat;
- kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak

warga negara asing; dan

- Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang
tua angkat.

(3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

pencatatan pengangkatan anak warga negara asing
oleh WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan

Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan atau surat
keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan

dari negara setempat;

• kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak

warga negara asing; dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang

tua angkat.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak warga

negara asing oleh WNI harus memenuhi persyaratan:

• memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah

Republik Indonesia; dan

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -27-

• memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah

negara asal anak.

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi

persyaratan:

- surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis
yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan

pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu

kandung Orang Asing;

• surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari

pemuka agama atau pemuka penghayat kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- kutipan akta kelahiran anak;

• KK ayah atau ibu;
• KTP-el; atau

• Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

(1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
memenuhi persyaratan:

• kutipan akta kelahiran;

- kutipan akta perkawinan yang menerangkan
terjadinya peristiwa perkawinan agama atau

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

terjadi sebelum kelahiran anak;

• KK orang tua; dan

• KTP-el.

(2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang

Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

harus memenuhi persyaratan:
- kutipan akta kelahiran;

• kutipan akta perkawinan yang menerangkan

terjadinya peristiwa perkawinan agama atau

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -28-

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

terjadi sebelum kelahiran anak;
- KK orang tua; dan

• Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang

Asing.

(1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan

diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama

atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan membuat catatan pinggir pada register akta

kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran
dan/atau mencatat pada register akta pengakuan

anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan
sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah

menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan
penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat

catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun

pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada

register akta pengesahan anak dan menerbitkan
kutipan akta pengesahan anak.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -29-

Paragraf 10

Pencatatan Perubahan Nama

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi

persyaratan:

• salinan penetapan pengadilan negeri;

• kutipan akta Pencatatan Sipil;
• KK;

• KTP-el; dan

• Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga

negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan

dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan

janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;

• kutipan akta Pencatatan Sipil;
• KK;

• KTP-el; dan

• Dokumen Perjalanan.

(1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari

perkawinan campuran dicatatkan pada register akta

kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.

(2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran

anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi

atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan
pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -30-

negara asing oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau

Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih

menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia

untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran

berstatus WNI.

(4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih

menjadi warga negara asing wajib melapor ke

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan

Republik Indonesia dengan menyerahkan surat bukti

penyerahan dokumen kewarganegaraan dan

keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada

akta kelahiran berstatus warga negara asing.

(5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak

memilih salah satu kewarganegaraan, anak
berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan

menyerahkan izin tinggal tetap ke Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan dibuatkan catatan pinggir pada
akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
- Keputusan Menteri yang menyelenggarakan

pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan

status kewarganegaraan;

• kutipan akta Pencatatan Sipil;

• KK bagi Penduduk WNI; dan

• KTP-el bagi Penduduk WNI.

Perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga

negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia wajib dilaporkan dan dicatatkan ke Perwakilan
Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -31-

• petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang hukum tentang
perubahan status kewarganegaraan;

• kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

• Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.

Paragraf 12

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk

harus memenuhi persyaratan:

• salinan penetapan pengadilan negeri tentang

Peristiwa Penting lainnya;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;

• KK; dan
• KTP-el.

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan membuat catatan pinggir pada register akta

kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 13

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia

sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari

subjek akta.

(2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
subjek akta harus memenuhi persyaratan:

• dokumen autentik yang menjadi persyaratan

pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -32-

• kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat

kesalahan tulis redaksional.

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi

Penduduk harus memenuhi persyaratan:

• salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap;
- kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

• KK; dan

• KTP-el.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan persyaratan
Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
diselenggarakan dengan prinsip:

• memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;

- memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk
memastikan kebenaran dan keabsahan data

Penduduk;

• integrasi dan keterhubungan data antarinstansi

dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap

menghormati kerahasiaan data pribadi;

- pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

- dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi
informasi; dan

• efisien dan efektif.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -33-

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia

dilaksanakan melalui tahapan:

• pelaporan;

• verifikasi dan validasi;

• perekaman data; dan
• pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

(1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya

kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Disdukcapil Kabupaten/Kota.

(2) WNI yang berada di luar wilayah Republik Indonesia

wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi

pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau
kepada Perwakilan Republik Indonesia.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dapat dilaksanakan secara:
- manual; dan/atau

• daring (online).

(4) Pelaksanaan pelayanan pelaporan secara daring

(online) pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT

Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi setiap daerah diatur

dalam Peraturan Menteri.

(1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

dilaksanakan melalui SIAK.

(2) SIAK harus memiliki aplikasi pelaporan daring (online).

(1) Dalam hal Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu melakukan

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -34-

pelaporan sendiri dalam pelayanan Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dibantu oleh
Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia

atau meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Kondisi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi pertimbangan umur, sakit keras,

cacat fisik, atau cacat mental.

(3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa kemudahan pelayanan dan perlakuan

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Menteri menetapkan kebijakan kemudahan dalam

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

(2) Kebijakan kemudahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:
- pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi

terkait;

- pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu)
permohonan;

• penerbitan kembali register dan/atau kutipan

akta Pencatatan Sipil sesuai domisili; dan
- kebijakan lainnya yang ditetapkan Menteri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Menteri bertanggung jawab mengoordinasikan

kementerian/lembaga terkait dalam penyelenggaraan

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.

(2) Kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -35-

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial;
- kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan

informasi;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan;

- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan;

- kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan;

• kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang transmigrasi;
- kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

• kementerian atau lembaga lainnya.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk pelaksanaan penggunaan SIAK terkait

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam koordinasi pelaksanaan penggunaan SIAK

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

kementerian/lembaga yang terkait dengan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
melakukan integrasi dengan layanan SIAK.

Untuk mendukung kebijakan kemudahan dalam pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -36-

• Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota antardaerah saling berkoordinasi
dalam memberikan pelayanan; dan

• Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait

di tingkat daerah dalam pelayanan.

Untuk efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran dan

kematian, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan rumah

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
menyediakan pelayanan daring (online).

Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia

melaksanakan penyimpanan secara digital data dan

Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam

SIAK.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan

Menteri.

(1) Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pengenaan denda administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah

diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -37-

mempertimbangkan kemampuan Penduduk yang

bersangkutan.

(1) Denda administratif dikenakan terhadap Penduduk

WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap

yang bepergian tidak membawa KTP-el sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi
Kependudukan.

(2) Denda administratif dikenakan terhadap Orang Asing

yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian

tidak membawa surat keterangan tempat tinggal

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang

Administrasi Kependudukan.

Pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota yang melakukan

tindakan memperlambat pengurusan Dokumen

Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan
dikenakan sanksi berupa denda administratif sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi

Kependudukan dan sanksi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

73, Pasal 74, dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Daerah

yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh

Orang Asing yang tidak memiliki dokumen
keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -38-

Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh

Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya
Peristiwa Penting.

(2) Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Menteri.

(1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada

saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan

dan pencabutannya dapat dicatatkan pada

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia

dengan melampirkan akta perjanjian perkawinan.

(2) Akta perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama
lainnya.

(1) Penerbitan KK karena perubahan data untuk

perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan

Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK
menunjukan sebagai suami isteri dilaksanakan

dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab

mutlak kebenaran data perkawinan yang

ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui

oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Penerbitan KK karena perubahan data untuk

perceraian yang belum dicatatkan sebelum Peraturan

Presiden ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK
menunjukan sebagai suami isteri dilaksanakan

dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab

mutlak kebenaran data perceraian yang

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -39-

ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui

oleh 2 (dua) orang saksi.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25

Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

Peraturan Presiden ini diundangkan.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2018, No.184 -40-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

,

ttd

www.peraturan.go.id