Ditetapkan: 2020-01-01
(1) Dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9), Pemerintah
melakukan percepatan pengadaan Vaksin COVID-19 dan
pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
(2) Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan
pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 meliputi:
- pengadaan Vaksin COVID-19;
- pelaksanaanVaksinasi COVID-19;
- pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan
pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
- dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah.
(1) Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian
Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan
dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID- 19.
(21 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis
yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia
dan waktu pelaksanaan kontrak.
(3) Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19
(21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik,
akuntabei, dan tidak ada konflik kepentingan.
### Pasal 1 1
SK No 039405 A
---
PRESIDEN
### Pasal 1 1
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (fore majeure)
sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama,
pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam penyediaan
Vaksin COVID-19 dapat dihentikan.
(21 Keadaan kahar lforce majeure) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama
menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses
pengadaan vaksin sampai dengan pemberian persetujuan
penggunaan pada masa darurat (emergencg use
auttwrizationl atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE)
Vaksin COVID- 19.
(3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para
pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau
kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.
(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar (force
majeure)diatur dalam kontrak atau kerjasama.
(1) Pemerintah menetapkan jenis dan jumlah Vaksin
COVID-19 yang diperlukan untuk pelaksanaan Vaksinasi
COVID- 19.
(2) Pelaksanaan .
SK No 039401 A
---
PRESIDEN
(21 Pelaksanaan penetapan jenis dan jumlah Vaksin
COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan
pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
(3) Dalam rangka penetapan jenis Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan
penggunaan pada masa darurat (emergency use
authorizationl atau lzin Edar .
(4) Pengadaan untuk Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan
Vaksinasi COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk Tahun 202O, Tahun 2021, dan Tahun
2022.
(5) Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
1. dan Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan usulan
Menteri Kesehatan dapat memperpanjang waktu
pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi
COVID-l9 sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah dapat diproduksi dan tersedia di dalam
negeri, Pemerintah mengutamakan pengadaan Vaksin
COVID-19 dari dalam negeri.
Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dapat menyediakan pendanaan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung
pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 pada daerah masing-masing.
(1) Pengadaan Vaksin COVID- 19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan
pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
- distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(2) Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a mencakup paling sedikit sgringe, kapas
alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarLlng
tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber
daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan
berbahaya dan beracun (safetg box), dan cairan antiseptik
berbahan dasar alkohol.
(1) Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:
- penugasan kepada badan usaha milik negara;
- penunjukan langsung badan usaha penyedia;
dan/atau
- kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
(2) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya
terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak
termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi
COVID- 19.
(1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh
Menteri Kesehatan.
(2) Jenis dan jumlah untuk pengadaan Vaksin COVID-l9
melalui penugasarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(3) Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat
melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu
PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.
(4) PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- bekerjasama dengan badan usaha dan/atau lembaga
baik dalam negeri maupun luar negeri untuk
pengadaan Vaksin COVID-19; dan
- menetapkan ketentuan kerjasama pelaksanaan
pengadaan Vaksin COVID-19 dengan tetap
memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika
pengadaan.
(5) Kerjasama PT Bio Farma (Persero) dengan pihak lain yang
telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini
diundangkan tetap berlaku dan dilanjutkan.
(1) Penunjukan langsung badan usaha penyedia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh
Menteri Kesehatan.
(2) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-l9 melalui
penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi badan usaha nasional atau badan usaha asing
yang memenuhi persyaratan.
(4) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) mencakup sertifikat mengenai cara pembuatan
obat atau sertifikat cara distribusi obat yang baik sesuai
bidang usaha badan usaha.
(5) Persyaratan badan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(6) Pelaksanaan penunjukan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali diatur
lain daiam Peraturan Presiden ini.
(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasionai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c
dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang
melakukan penawaran atau kerjasama penelitian,
produksi , dan f atau penyediaan Vaksin COVID- 19.
(2) Lembaga/badan internasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
Epidemic Preparedness Innouations a. The Coalition for
(cEPI);
Vaccines and Immunizations b. The Global Alliance for
(GAVI); danf atau
- lembaga/badan internasional lainnya.
(3) Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-l9 melalui
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan
memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona
Vints Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional.
### Pasal 8 .
SK No 039404 A
---
PRESIDEN
(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a
dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
(21 Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kementerian Luar Negeri dapat membayarkan
sejumlah dana yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh
lembaga/badan internasional tersebut setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
(1) Kerjasama dengan lembaga/badan internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan
huruf c dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
(21 Dalam rangka kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kementerian Kesehatan dapat membayarkan
sejumlah dana yang diperlukan atau dipersyaratkan oleh
lembaga/ badan internasional tersebut.
(3) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik
negara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:
- fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor
vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan
dalam produksi Vaksin COVID-l9, serta peralatan untuk
pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19; dan
- fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan
dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan
pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19,
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(1) Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh
Kementerian Ke sehatan.
(2) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi
COVID- 19 menetapkan:
- kriteria dan prioritas penerima vaksin;
- prioritas wilayah penerima vaksin;
- jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
- standar pelayanan vaksinasi.
(3) Kementerian Kesehatan dalam penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memperhatikan pertimbangan
Komite Penanganan Corona Vints Disease 2019
(COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
(1) Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupatenfkota, badan usaha milik negara atau badan
usaha swasta, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan
pihak lainnya yang dipandang perlu.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
- tempat vaksinasi;
- logistik/transportasi;
- gudang dan alat penyimpanan vaksin termasuk buffer
persediaan I sto ck piling;
- keamanan; dan/atau
- sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
(3) Gudang dan alat penyimpanan vaksin sebagaimana
dimaksud pada ayat (21huruf d, harus memiliki sertifikat
cara distribusi obat yang baik atau instalasi farmasi
Pemerintah.
(1) Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan
Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca
Vaksinasi COVID-19.
(21 Pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca
Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Komite Nasional, Komite Daerah, dan
Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi, yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
### Pasal 16. . .
SK No 039407 A
---
PRESIDEN
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14,
dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
(1) Pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
Untuk mendukung pelaksanaan penugasan PT Bio Farma
(Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah
dapat memberikan Penyertaan Modal Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Dalam rangka penyediaan Vaksin COVID-19, dapat
dilakukan pembayaran di muka (aduance pagmentl atau
dapat diberikan uang muka kepada penyedia lebih tinggi
dari l5o/o (lima belas persen) dari nilai kontrak tahun
j amak, yang dituangkan dalam perjanjian / kontrak.
(21 Pembayaran penyediaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan
tahapan yang disepakati dalam perj anjian / kontrak.
SK No 039408 A
---
PRESIDEN
_10_
(1) Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran
pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan Vaksinasi
COVID-19, kementerian/lembaga, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(21 Menteri Kesehatan memberikan dukungan sebagai
berikut:
- penganggaran untuk penugasan, penunjukan
dengan langsung, dan latau kerjasama lembagalbadan internasional untuk penyediaan
Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan Vaksinasi
COVID- 19;
- percepatan perizinan atas penyediaan peralatan
pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19;
- percepatan pemberian persetujuan impor atas
penyediaan peralatan pendukung untuk pelaksanaan
Vaksinasi COVID- 19;
- pen)'usunan standar pelayanan Vaksinasi COVID-19;
dan
- dukungan lainnya yang diperlukan.
(3) Menteri Keuangan memberikan dukungan sebagai
berikut:
- alokasi anggaran untuk pengadaan Vaksin COVID-19
dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-l9; dan
- dukungan lainnya yang diperlukan.
(4) Menteri Luar Negeri memberikan dukungan sebagai
berikut:
- fasilitasi diplomasi internasional dalam rangka
mendapatkan akses Vaksin COVID- 19 dan dukungan
penganggaran untuk kerjasama multilateral; dan
- dukungan lainnya yang diperlukan.
(5) Menteri
SK No 039409 A
---
PRESIDEN
(5) Menteri Badan Usaha Milik Negara memberikan dukungan
sebagai berikut:
- melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi
terhadap penyelenggaraan penugasan kepada badan
usaha milik negara; dan
- mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya
untuk mendukung penugasan dimaksud.
(6) Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dengan
mengoordinasikan pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan
Vaksinasi COVID- 19.
(7) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan
dukungan sebagai berikut:
- pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik Vaksin
COVID- 19;
- pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan
baku atau produk yang diperlukan untuk
pengembangan dan penggunaan Vaksin COVID-19;
- pemberian persetujuan impor atas bahan baku atau
produk Vaksin COVID- 19;
- penerbitan sertifikat cara pembuatan obat yang baik
bagi sarana produksi vaksin dan sertifikat cara
distribusi obat yang baik bagi sarana distribusi vaksin;
- pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat
(emergenq use authorizatiort) atau penerbitan Nomor
Izin Edar (NIE) Vaksin COVID- 19;
- persetujuan pelulusan uji tiap bets (lot releasel;
- pengawalan mutu dan keamanan produk serta
integritas sepanjang rantai suplai Vaksin COVID-l9
hingga penggunaan di masyarakat; dan
- dukungan lainnya yang diperlukan.
(8) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah memberikan dukungan sebagai berikut:
- melakukan pembinaan dan pendampingan dalam
pelaksanaan penunjukan langsung penyediaan
Vaksin COVID-19; dan
- dukungan lainnya yang diperlukan.
(9) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
memberikan dukungan sebagai berikut:
SK No 039410 A
---
trRESIDEN
_t2_
- melakukan pembinaan, pendampingan dan
pengawasan dalam pelaksanaan penunjukan
langsung penyediaan Vaksin COVID-19; dan
- menyiapkan pedoman pengawasan bagi Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan
Pengawasan Keuangan Pembangunan dalam
pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan
pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
(1O) Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan dukungan
untuk pendampingan hukum.
(11) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan
dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19
termasuk dukungan keamanan.
(12) Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan
dukungan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19.
(13) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan dukungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- dukungan pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19
termasuk dukungan anggaran; dan
- dukungan lainnya yang diperlukan.
Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin
COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan
bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian
dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 202O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202O tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-I9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
SK No 039411 A
---
PRESIDEN
_13_
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2O2O
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2O2O
,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Hukum dan
-undangan,
Djaman
SK No 043031 A
