Ditetapkan: 2021-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana, yang selanjutnya disebut Tunjangan Penyuluh
Keluarga Berencana adalah tunjangan jabatan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga
Berencana, diberikan Tunjangan Penyuluh Keluarga
Berencana setiap bulan.
Besaran Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana bagi:
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
www.peraturan.go.id
---
2021, No.250 -4-
Pemberian Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana
dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan
struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain
yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Penyuluh Keluarga Berencana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2021, No.250 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
---
2021, No.250 -6-
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
KELUARGA BERENCANA
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA
BESARAN
NO JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian
1. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama Rp1.500.000,00
1. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya Rp1.260.000,00
1. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda Rp960.000,00
1. Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama Rp540.000,00
Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan
1. Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia Rp780.000,00
1. Penyuluh Keluarga Berencana Mahir Rp450.000,00
1. Penyuluh Keluarga Berencana Terampil Rp360.000,00
1. Penyuluh Keluarga Berencana Pemula Rp300.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
www.peraturan.go.id
