INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS BAGIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerin tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai
perangkat kecamatan.
1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan
keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan PPPK yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:
- dukungan penggajian PPPK Daerah;
- dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- dukungan bidang pendidikan;
- dukungan bidang kesehatan; dan
- dukungan bidang pekerjaan umum.

(1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

dukungan penggajian PPPK Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan:
- jumlah formasi PPPK yang diangkat pada tahun
berjalan;
- gaji pokok dan tunjangan melekat; dan
- jumlah bulan pembayaran gaji PPPK.

(2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditentukan berdasarkan
jumlah Kelurahan setiap Pemerintah Daerah.

(3) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk

dukungan bi dang pendidikan se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c, dukungan bidang kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan
dukungan bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf e pada Daerah provinsi dan
kabupaten/kota, dihitung berdasarkan capaian kinerja
Daerah dalam memenuhi target SPM pada tiap urusan tiap
pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berdasarkan data indeks capaian SPM masing-masing

bidang dari kementerian/lembaga terkait.

(5) Dalam hal data indeks capaian SPM masing-masing bidangj

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum lengkap,
bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan
bidang pekerjaan umum pada Daerah provinsi dan
kabupaten/kota, dihitung berdasarkan indikator yang
mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada setiap urusan
Pemerintahan Daerah.

(6) Indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah pada

setiap urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan indeks komposit dari
beberapa indikator kinerja setiap bidang.

(7) Indeks komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dihitung berdasarkan indikator-indikator bidang
pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan

jdih.kemenkeu.go.id

---

umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan penggajian PPPK

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai manajemen PPPK, gaji, dan tunjangan
PPPK.

(2) Penggunaan bagian DAU dukungan pembangunan sarana

dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Rincian pagu bagian DAU dukungan pengajian PPPK Daerah
per Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

(1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan
kepada Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi
kewajiban pendanaan bagi Kelurahan.

(2) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan
untuk kegiatan fisik dan/ atau nonfisik.

(3) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak mengurangi
komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada
Kelurahan melalui APBD sesua1 dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah mengalokasikan bagian DAU pembangunan

sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar
alokasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai
APBN, dengan memperhatikan jumlah Kelurahan pada
setiap Pemerintah Daerah.

(5) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berdasarkan data jumlah Kelurahan yang ditetapkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri yang digunakan dalam
perhitungan alokasi DAU.

(6) Rincian pagu bagian DAU dukungan pembangunan sarana

dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
per Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Bagian DAU dukungan pembangunan sarana dan

prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk
setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
- dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata;
atau
- dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan
alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan
dan/ atau kinerja Kelurahan.

(2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dihitung paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari pagu bagian DAU dukungan pendanaan Kelurahan.

(3) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

(4) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU
dukungan pendanaan Kelurahan dengan memperhatikan:
- jumlah penduduk;
- angka kemiskinan;
- luas wilayah;
- ketersediaan pelayanan dasar;
- kondisi infrastruktur;
- transportasi/ aksesibilitas setiap Kelurahan; dan/ atau
- indikator lain sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.

(5) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan

dan/ a tau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan
untuk mendanai kegiatan fisik dan/ a tau nonfisik dalam
rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang
pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan
prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung
sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Penentuan besaran pendanaan kegiatan fisik dan/ atau

nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan
prioritas nasional.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

belanja yang terkait dengan:
- kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah
dalam memenuhi target SPM bidang pendidikan; dan
- belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah.

(4) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN guru dan

tenaga kependidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima

jdih.kemenkeu.go.id

---

persen) dari jumlah alokasi bagian DAU dukungan bidang
pendidikan.

(5) Bagian DAU dukungan bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga
kependidikan Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
- belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

(1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang kesehatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan
untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam
rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang
kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan
prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung
sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja yang terkait
dengan:
- kegiatan yang mendukung capaian kinerja Daerah
dalam memenuhi target SPM bidang kesehatan;
- belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat
yang dibayarkan kepada ASN di bidang kesehatan; dan
- belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional, yang
terdiri atas:
1. pengelolaan jaminan kesehatan nasional
masyarakat beserta dengan tunggakannya; dan
1. pengelolaan jaminan kesehatan nasional ASN
Daerah, yaitu pembayaran iuran wajib peserta
pekerja penerima upah ASN Daerah bagian
Pemerintah Daerah beserta dengan tunggakannya.

(3) Belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN di bidang

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
alokasi bagian DAU dukungan bidang kesehatan.

(4) Belanja pemenuhan jaminan kesehatan nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling
banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah alokasi
bagian DAU dukungan bidang kesehatan.

(5) Bagian DAU dukungan bidang kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk:
- belanja pegawai selain gaji dan tunjangan melekat yang
dibayarkan kepada ASN bidang kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

jdih.kemenkeu.go.id

---

( 1) Penggunaan bagian DAU dukungan bidang pekerjaan
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
dilakukan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau
nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan
dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan kegiatan
dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan
pendukung sebagaimana tercantum dalam huruf C
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian
kinerja Daerah dalam memenuhi target SPM bidang
pekerjaan umum.

(3) Bagian DAU dukungan bidang pekerjaan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
digunakan untuk:
- belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- belanja honorarium yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung
peningkatan kualitas pelayanan dasar.

(1) Selain digunakan untuk mendanai kegiatan fisik

dan/ atau nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1), bagian
DAU dukungan bidang pendidikan, bidang kesehatan,
dan bidang pekerjaan umum dapat digunakan untuk
pembayaran cicilan pokok dan bunga atas pinjaman
Daerah.

(2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pmJaman yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur yang bersifat strategis
sesuai prioritas Daerah di bidang pendidikan, bidang
kesehatan dan bidang pekerjaan umum, dan jenis
kegiatannya sesuai dengan rincian dalam huruf A,
huruf B, dan huruf C Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pinjaman Daerah yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pinjaman Daerah.

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja untuk

bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk
dukungan penggajian PPPK, dukungan pembangunan
sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di
Kelurahan, dukungan bidang pendidikan, dukungan
bidang kesehatan, dan dukungan bidang pekerjaan
umum dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (5):
- lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran bagian
DAU dukungan pembangunan sarana dan
prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
dalam APBD dilakukan sebesar rasio jumlah
Kelurahan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah
dibagi dengan jumlah Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikali dengan
alokasi yang ditetapkan dalam APBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4); atau
- lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, besaran penganggaran DAU
dukungan pembangunan sarana dan prasarana,
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam
APBD dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU
dukungan pendanaan Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

(3) Dalam hal Daerah belum menganggarkan belanja untuk

bagian DAU yang ditentukan penggunaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD,
kepala Daerah dapat melakukan perubahan peraturan
kepala Daerah tentang penjabaran APBD mendahului
perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Belanja yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan
penggunaannya, dilaksanakan dengan prinsip tidak
tumpang tindih dengan pendanaan dari sumber pendanaan
lainnya.

( 1) Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang didanai
dari bagian DAU yang ditentukan penggunaannya
diawasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Kepala Daerah bertanggung jawab secara formal dan

material atas penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
yang didanai dari bagian DAU yang ditentukan
penggunaannya.

(1) Daerah dengan pencapaian SPM atau indikator kinerja

Daerah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan
bidang pekerjaan umum yang belum optimal dapat
menyampaikan usulan rencana perbaikan kinerja
kepada Kementerian Keuangan untuk dikoordinasikan
dengan kementerian teknis terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan

kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 807

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM

NIP 19850116 201012 2 002

DISTRIBUSI II

jdih.kemenkeu.go.id

---

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH DAN PETUNJUK TEKNIS

BAGIAN DANA ALOKASI UMUM YANG DITENTUKAN

PENGGUNAANNYA

A. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN

SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG

PENDIDIKAN

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas yang Didanai dari DAU Bidang
Pendidikan untuk Provinsi
No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Kelas Baru
Pembangunan Ruang Guru/Kepala 3 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Laboratorium 4 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Biologi
Pembangunan Ruang Laboratorium 5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Fisika
Pembangunan Ruang Laboratorium 6 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kimia
Pembangunan Ruang Laboratorium 7 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Komputer
Pembangunan Ruang Laboratorium 8 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bahasa
9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Laboratorium IPA
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 10 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah
11 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Perpustakaan Sekolah
12 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
13 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Asrama Sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan 14 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Utilitas Sekolah
15 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembangunan Fasilitas Parkir
Pembangunan Rumah Dinas Kepala 16 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah, Guru Peniaga Sekolah
17 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Penataan Ruang/Sudut Baca
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 18 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 19 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Guru/Keoala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 20 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Biologi
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 21 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Fisika
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 22 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Kimia
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 23 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Komputer
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 24 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium Bahasa
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 25 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Laboratorium IPA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit 26 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan 27 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah

jdih.kemenkeu.go.id 7

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba28 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Guna/Aula
29 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Asrama Sekolah
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan30 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Utilitas Sekolah
31 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca
32 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Mebel Sekolah
33 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah
34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Sekolah
35 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
36 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga37 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Peserta Didik
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung38 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Ruang Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana39 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik40 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga41 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan42 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi43 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Satuan Pendidikan Menengah Atas
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas44 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
45 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Atas
Pengembangan Karir Pendidik dan
46 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Tenaga Kependidikan Pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Pembinaan Kelembagaan dan47 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Manaiemen Sekolah Menengah Atas
Pengelolaan Dana BOS Sekolah48 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Menengah Atas
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
49 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas lnformasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk50 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang51 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan52 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bidang Pendidikan
Bimbingan Teknis Peningkatan54 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Kapasitas Bidang Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah55 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah56 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Guru/Kepala 57 Keiuruan Sekolah/TU
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 58 Pembangunan Ruang Praktik Siswa Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 59 Pembangunan Ruang Laboratorium Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 60 Keiuruan Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 61 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Keiuruan

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah62 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah63 Pembangunan Asrama Sekolah Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Sarana, Prasarana dan64 Keiuruan Utilitas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah65 Pembangunan Fasilitas Parkir Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembangunan Rumah Dinas Kepala66 Keiuruan Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah67 Penataan Ruang/Sudut Baca Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah68 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala69 Keiuruan Sekolah/TU
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah70 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah71 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan72 Kejuruan Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah73 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah74 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/ Aula Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah75 Rehabilitasi Asrama Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan76 Kejuruan Utilitas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah77 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah78 Pengadaan Mebel Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah79 Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah80 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah81 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah82 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga83 Keiuruan Peserta Didik
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung84 Keiuruan dan Ruang Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana85 Keiuruan dan Utilitas Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik86 Kejuruan Sekolah Menengah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga87 Keiuruan Siswa
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyelenggaraan Proses Belajar dan88 Kejuruan Uiian bagi Peserta Didik
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi89 Kejuruan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas90 Keiuruan Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah91 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kejuruan Sekolah Menengah Keiuruan
Pengembangan Karir Pendidik dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah92 Tenaga Kependidikan pada Satuan Kejuruan Pendidikan Sekolah Menengah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah93 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi Keiuruan

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pembinaan Kelembagaan dan94 Kejuruan Manaiemen Sekolah Menengah Keiuruan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengelolaan Dana BOS Sekolah95 Kejuruan Menengah Keiuruan
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah96 Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Kejuruan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengembangan konten digital untuk97 Keiuruan oendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang98 Keiuruan Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan99 Kejuruan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan100 Keiuruan Bidang Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Bimbingan Teknis Peningkatan101 Keiuruan Kaoasitas Bidang Pendidikan
102 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
103 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
Pembangunan Ruang Guru/Kepala104 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah/TU
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan105 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah
106 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Perpustakaan Sekolah
107 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula
108 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Asrama Sekolah
Pembangunan Sarana, Prasarana dan109 Pengelolaan Pendidikan Khusus Utilitas Sekolah
110 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Fasilitas Parkir
Pembangunan Rumah Dinas Kepala111 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
112 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pembangunan Ruang Laboratorium
Pembangunan Ruang Orientasi dan113 Pengelolaan Pendidikan Khusus Mobilitas
Pembangunan Ruang Bina Persepsi114 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bunyi dan lrama untuk Tunarungu (Bl
Pembangunan Ruang Bina Diri untuk115 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tunagrahita (Cl
Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina116 Pengelolaan Pendidikan Khusus Gerak untuk Tunadaksa (D)
Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan117 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosial untuk Tunalaras (El
118 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala119 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah/TU
Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan120 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sekolah
121 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
122 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Serba Guna/ Aula
123 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Asrama Sekolah
Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan124 Pengelolaan Pendidikan Khusus Utilitas Sekolah
125 Pengelolaan Pendidikan Khusus Rehabilitasi Ruang Laboratorium
Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak126 Pengelolaan Pendidikan Khusus Berkebutuhan Khusus
Rehabilitasi Ruang Orientasi dan127 Pengelolaan Pendidikan Khusus Mobilitas
Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi128 Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Irama untuk Tunarungu (Bl
Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk129 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tunagrahita (Cl

jdih.kemenkeu.go.id 7

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina130 Pengelolaan Pendidikan Khusus Gerak untuk Tunadaksa (D}
Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan131 Pengelolaan Pendidikan Khusus Sosial untuk Tunalaras (E}
132 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Mebel Sekolah
133 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
134 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Sekolah
135 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
136 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga137 Pengelolaan Pendidikan Khusus Peserta Didik
Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung138 Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Ruang Sekolah
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana139 Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik140 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga141 Pengelolaan Pendidikan Khusus Siswa
Penyelenggaraan Proses Belajar dan142 Pengelolaan Pendidikan Khusus Ujian bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi143 Pengelolaan Pendidikan Khusus Satuan Pendidikan Khusus
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas144 Pengelolaan Pendidikan Khusus Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
145 Pengelolaan Pendidikan Khusus Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
Khusus
Pengembangan Karir Pendidik dan
146 Pengelolaan Pendidikan Khusus Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Khusus
Pembinaan Kelembagaan dan147 Pengelolaan Pendidikan Khusus Manaiemen Sekolah Pendidikan Khusus
Pengelolaan Dana BOS Sekolah148 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus
Pembinaan Penggunaan Teknologi,
149 Pengelolaan Pendidikan Khusus Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendidikan
Pengembangan konten digital untuk150 Pengelolaan Pendidikan Khusus pendidikan
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang151 Pengelolaan Pendidikan Khusus Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan152 Pengelolaan Pendidikan Khusus Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan153 Pengelolaan Pendidikan Khusus Bidang Pendidikan
Bimbingan Teknis Peningkatan154 Pengelolaan Pendidikan Khusus Kapasitas Bidang Pendidikan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan155 Menengah Lokal Pendidikan Menengah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Silabus Muatan Lokal156 Menengah Pendidikan Menengah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyediaan Buku Teks Pelajaran157 Menengah Muatan Lokal Pendidikan Menengah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pelatihan Penyusunan Kurikulum158 Menengah Muatan Lokal Pendidikan Menengah
Pelaksanaan penilaian/ penelaahan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan159 buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah Menengah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan model-model pembelajaran160 Menengah inovatif Pendidikan Menengah
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan161 Khusus Lokal Pendidikan Khusus
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan Silabus Muatan Lokal162 Khusus Pendidikan Khusus

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyediaan Buku Teks Pelajaran163 Khusus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pelatihan Penyusunan Kurikulum164 Khusus Muatan Lokal Pendidikan Khusus
Pelaksanaan penilaian / penelaahan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan165 buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus Khusus
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Penyusunan model-model pembelajaran166 Khusus inovatif Pendidikan Khusus
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Satuan167 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus
Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan Satuan168 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi Pendidikan Menengah dan Pendidikan
Khusus
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan dari Orang Asli Papua169 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah
Dasar di Papua
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kependidikan dari Orang Asli Papua170 Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi bagi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah di Papua
Penilaian Kelayakan U sul Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang171 Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang172 Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan U sul Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang173 Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang174 Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Pembinaan Pendidikan Khusus yang175 Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa176 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Daerah Provinsi
Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas177 Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah178 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kewenangan Provinsi
Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Penyediaan dan Pendistribusian Buku Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas179 Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kewenangan Provinsi Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas180 Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Provinsi
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan
Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Penyusunan Modul dan Bahan Ajar181 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
Provinsi
Pembangunan Sarana dan Prasarana182 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana183 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga184 Pengelolaan Pendidikan Dayah Keoendidikan Dayah
185 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
186 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pembinaan Manajemen Dayah
187 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penelitian dan Pengembangan Dayah
Peningkatan Kualitas dan188 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pengembangan Kelembagaan Dayah
Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan189 Pengelolaan Pendidikan Dayah Davah
Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat190 Pengelolaan Pendidikan Dayah lbadah Davah
Koordinasi dan Sinkronisasi191 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pelaksanaan Kependidikan Davah
Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan192 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah/Pesantren
Fasilitasi Pendirian Sekolah193 Pengelolaan Pendidikan Dayah Tinggi/Ma 'had 'Alv
Fasilitasi Akreditasi Sekolah194 Pengelolaan Pendidikan Dayah Tinggi/Ma'had 'Aly
Fasilitasi dan Pengawasan
195 Pengelolaan Pendidikan Dayah Penyelenggaraan Pendidikan
Davah/Pesantren dan Balai Pengaiian
Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk
196 Pengelolaan Pendidikan Dayah Dayah Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang- Undangan
Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah197 Pengelolaan Pendidikan Dayah Salafiah
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan
Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta198 Pengelolaan Pendidikan Dayah Didik pada Dayah yang Berskala
Provinsi
Supervisi dan Fasilitasi Satuan
199 Pengelolaan Pendidikan Dayah Pendidikan Dayah/Pesantren untuk
Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh
200 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Penetapan Standar Pendidikan Aceh
Penyelenggaraan Sistem Informasi201 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Manaiemen Pendidikan Aceh
Fasilitasi Pendirian Universitas, lnstitut,
Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan202 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh dan/atau Program Studi yang
Dibutuhkan Aceh
Pengawasan, Pengendalian, dan
Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi
Swasta dan Asing yang Beroperasi di203 Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh Aceh Bersama dengan Majelis
Pendidikan Daerah Sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan
Pengelolaan TDBH Migas untuk
204 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Membiayai Program dan Kegiatan
Pembangunan Pendidikan Aceh
Pengelolaan Dana Otsus untuk
Membiayai Program dan Kegiatan205 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pembangunan Pendidikan Alokasi
Pemerintah Aceh
Pembiayaan Pendidikan Formal, dan
Pendidikan Nonformal bagi Satuan206 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Pendidikan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Aceh
Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk
Madrasah dan Satuan Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan207 Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyusunan Kurikulum Aceh yang Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran208 Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan Aceh dan Pendidikan Menengah
Pengawasan Kurikulum Pendidikan Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran209 Agama pada Sekolah Umum dan Pendidikan Aceh Madrasah
Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Implementasi Kurikulum Aceh yang210 Pendidikan Aceh Islami
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga211 Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Kependidikan Pendidikan Aceh Dinivah
Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan
Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Penghargaan dan Perlindungan kepada212 Kependidikan Pendidikan Aceh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Setiap Satuan Pendidikan
Penyediaan Biaya Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta213 Mutu Pendidikan Aceh Didik pada Sekolah/Madrasah yang
Berskala Provinsi
Supervisi dan Fasilitasi Satuan
Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Dasar dan Pendidikan214 Mutu Pendidikan Aceh Menengah untuk Pengendalian Mutu
Pendidikan Aceh
Evaluasi Pencapaian Standar Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian215 Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Mutu Pendidikan Aceh Pendidikan di Aceh
Penilaian Pencapaian Standar
Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan216 Mutu Pendidikan Aceh Minimal pada Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus

1. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU
Bidang Pendidikan untuk Provinsi
No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Olahraga Daerah Provinsi
Iden tifikasi, Pen eta pan, Penyelenggaraan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang 2 Gedung untuk Kepentingan Strategis Dilestarikan untuk kepentingan strategis Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat,
Pengelolaan Satuan Palisi Pamong Praja dan Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya 3 Wilayatul Hisbah Aceh Masyarakat di Bidang Pembinaan dan
Pengawasan Qanun Syariat Islam
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Terhadao Bencana
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual 5 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti dan Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 6 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti Hari
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual 7 dalam Panti dan Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 8 dalam Panti Hari
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 9 Terlantar di dalam Panti Hari
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 10 Pengemis di dalam Pan ti Hari

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan 11 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Pengemis di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari- 12 Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di Hari
dalam Panti
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 13 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA di
dalam Panti
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan 14 Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Klaster Kompetensi
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan 15 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Klaster Kompetensi
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk16 Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Lembaga pendidikan formal/ lembaga
Provinsi masvarakat/ komunitas / kelompok masyarakat
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye17 Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Provinsi
Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan18 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW,19 Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas HukumAdat Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah KeMasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW,
20 Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat
Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas HukumAdat
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat21 Pembangunan Sanggar PKK di Kampung Kampung
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi22 Kampung Masyarakat dan Ibu PKK di kampung
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok23 Lokal Kampung Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner24 Lokal Kampung bagi Orang Asli Papua (OAP}
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli25 Lokal Kampung Papua
Peningkatan Ke berdayaan Masyarakat Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan26 Lokal Kampung Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung
Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan27 Pengembangan Ekonomi Kampung Kampung Wisata
Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi
28 Pengembangan Ekonomi Kampung Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di
kampung
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah29 Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Informal Kuantitas Penduduk
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah30 Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian sesuai Kearifan Lokal Kuantitas Penduduk

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah31 Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian
Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Kuantitas Penduduk Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang Pemerintah Pusat dengan Pemerintah32 SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kependudukan/SSK dan Pojok Kuantitas Penduduk Kependudukan/PJK
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
33 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kewenangan Provinsi Pelopor Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan
34 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi
Kewenangan Provinsi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan
35 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda
Kewenangan Provinsi Kader Provinsi
Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan36 pasukan pengibar bendera Pengibar Bendera
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan,
37 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan
Kewenangan Provinsi Sarana Kepemudaan Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang
38 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan
Kewenangan Provinsi potensi pemuda
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Kepemudaan melalui pembentukan tim
39 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan koordinasi provinsi Penyelenggaraan
Kewenangan Provinsi Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan
implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD
Tingkat Provinsi
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan40 Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kesukarelawanan Pemuda Kewenangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui41 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kemitraan berbasis peneguhan kemandirian Provinsi ekonomi pemuda
Pemberdayaan dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan42 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pembentukan dan Pengembangan Pusat
43 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat dan Dunia Usaha
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan44 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pendidikan Menengah dan Khusus
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga prasarana olahraga melalui perencanaan,
45 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat
provinsi
Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan46 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi
Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik47 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam48 Penyelertggaraan Kejuaraan Olahraga Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga49 Seleksi Atlet Daerah Prestasi Tingkat Nasional
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga50 dngan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Prestasi Tingkat Nasional Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan51 Prestasi Tingkat Nasional Berprestasi Provinsi
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga52 berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Prestasi Tingkat Nasional Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyediaan data Keolahragaan terpadu di53 Prestasi Tingkat Nasional provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan54 Olahraga Organisasi Keolahragaan di provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi55 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Peningkatan Kerja Sama Organisasi56 Olahraga Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data Pembinaan dan Pengembangan Organisasi57 dan Informasi Kepramukaan Berbasis Kepramukaan Elektronik
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Peningkatan Kapasitas Organisasi58 Kepramukaan Kepramukaan Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan59 Kepramukaan Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan60 Kepramukaan Kepramukaan di Daerah Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan61 Kepramukaan Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana62 Kepramukaan Kepramukaan Provinsi
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi63 Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Kepramukaan Sarana Kepramukaan Provinsi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan64 Kepramukaan Kepramukaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan65 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Objek Pemajuan Kebudayaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,66 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Pranata Kebudayaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan67 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Prasarana Taman Budaya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan68 Masyarakat Pelakunya Lintas Objek Pemajuan Tradisi Budaya Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,69 Masyarakat Pelakunya Lintas dan Pranata Tradisional Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Pelestarian Kesenian Tradisional yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa70 Masyarakat Pelakunya Lintas Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi dalam Pemaiuan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang
Penganutnya Lintas Daerah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 71 Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Objek Pemajuan Lembaga Adat
Provinsi
Pembinaan Lembaga Adat yang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga,72 Penganutnya Lintas Daerah dan Pranata Adat

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber 73 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daya Manusia Kesenian Tradisional
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat 74 Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kebutuhan dan Tuntutan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga 75 Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Kesenian Tradisional
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan 76 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data77 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi dan Informasi Seiarah
78 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
79 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Penetapan Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat80 Pelindungan Cagar Budaya Provinsi
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat81 Pengembangan Cagar Budaya Provinsi
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat82 Pemanfaatan Cagar Budaya Provinsi
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga83 Provinsi Pelestari Cagar Budava
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan84 Pengelolaan Museum Provinsi Koleksi Secara Terpadu
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan85 Pengelolaan Museum Provinsi Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat86 Pengelolaan Museum Provinsi terhadap Museum
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan87 Pengelolaan Museum Provinsi Prasarana Museum
88 Pengelolaan Museum Provinsi Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja,89 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Meunasib dan Tarian Tradisional
90 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Pemasyarakatan Adat Do Da ldi
91 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Sosialisasi Adat Istiadat
Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat92 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Perkawinan
93 Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh
Publikasi Adat dan Adat lstiadat Melalui Media94 Pelestarian dan Pembinaan Adat lstiadat Luar Ruang
Pembinaan dan Pengembangan Hukum95 Pelatihan Peradilan Adat Adat
Rapat Koordinasi/ Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Hukum96 Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat Adat (Polmas)
Pembinaan dan Pengembangan Hukum97 Pembinaan Mediasi Adat Adat
Pembinaan dan Pengembangan Hukum98 Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat Adat
Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan99 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Perwakilan
100 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
101 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Rapat Kerja MAA
Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan102 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Adat lstiadat
103 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pembinaan Pemuda Pelopor Adat
104 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat
105 Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
106 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan
107 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra
108 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip109 dan Kadipaten Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan110 dan Kadioaten dan Kadipaten
Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi111 dan Kadipaten Budaya
112 Penguatan Museum Sonobudoyo Pengelolaan Museum Sonobudoyo
113 Penguatan Museum Sonobudoyo Pengembangan Museum Sonobudoyo
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan114 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Budava
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan115 Budaya Budaya
Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan116 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia Budaya
Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya117 Pengelolaan Taman Budaya Yogyakarta
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan118 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Kebudavaan
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis119 Kebudavaan Digital
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda120 Kebudavaan Keistimewaan
Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga121 Kebudayaan Budaya
Perencanaan dan Pengendalian Urusan Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan122 Kebudavaan Kebudayaan
Perencanaan dan Pengendalian Urusan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan123 Kebudayaan Urusan Kebudayaan
Perencanaan dan Pengendalian Urusan Membangun Kemitraan dengan Lembaga124 Kebudayaan Pelestari Budava
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi125 Pengembangan Lumbung Mataraman Budaya
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi126 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya Budaya
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi127 Pengembangan Industri Kreatif Budava
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi128 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Budava
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi129 Pengembangan Budaya Bahari Budava
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi130 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram Budaya
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi131 Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional Budava
132 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya
133 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri134 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya dalam rangka Diplomasi Budaya
135 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penghargaan Seniman dan Budavawan
136 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Festival Kebudayaan Yogyakarta
137 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Yogyakarta
138 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Publikasi Seni dan Budaya Daerah
Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan139 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Tradisi
Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai140 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Luhur dalam Masyarakat
141 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Selendang Sutera

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
142 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penyelenggaraan Event Penggiat Seni
143 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Seni Budaya Daerah
Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya144 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Tradisional Yogyakarta
145 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya
146 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi
147 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembinaan Jagawarga
148 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Kewirausahaan Desa
149 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya
150 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pengembangan Ekonomi Perempuan
Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan151 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Desa
152 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya
Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk153 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Pemberdayaan Ekonomi Desa
Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan,154 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
155 Pendidikan Berbasis Budaya Pembinaan Muatan Lokal
Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan156 Pendidikan Berbasis Budaya Keistimewaan
157 Pendidikan Berbasis Budaya Kependidikan Kepramukaan
Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan158 Pendidikan Berbasis Budaya Budava Yo2Vakarta
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan159 Provinsi Peroustakaan Elektronik
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah160 Provinsi Provinsi
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan161 Provinsi Daerah Tingkat Provinsi
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus162 Provinsi di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan
Standar Nasional Perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat163 Provinsi Provinsi
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan164 Provinsi dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan165 Provinsi Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah166 Pengembangan Perpustakaan Deposit Provinsi
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah167 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Provinsi
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah168 Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Provinsi Daerah Provinsi
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat169 Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Daerah Provinsi Pendidikan Khusus serta Masvarakat
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat170 Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Daerah Provinsi Meniadi Kewenangan Daerah Provinsi
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya171 Daerah Provinsi Gemar Membaca
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat172 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Daerah Provinsi
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda173 Daerah Provinsi Literasi Tingkat Daerah Provinsi
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan174 Koleksi Daerah di Daerah Provinsi Karya Cetak dan Karya Rekam

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan175 Penerbitan Katalog Induk Daerah Bibliografi Daerah
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan176 Penerbitan Bibliografi Daerah Bibliografi Daerah
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuna Milik Daerah177 Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Provinsi
Pendaftaran Naskah Kuna
Pengembangan, Pengolahan dan
Pelestarian Naskah Kuna Milik Daerah Pengalihmediaan Naskah Kuna yang dimiliki178 Provinsi oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya179 Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Etnis Nusantara Daerah Provinsi
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir180 Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan181 Pulau-Pulau Kecil Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan182 Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi,183 Pulau-Pulau Kecil Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan184 Provinsi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan185 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Destinasi Pariwisata Provinsi
186 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Pendidikan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan187 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam188 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang
189 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide)
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Tingkat Lanjutan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga190 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Kerja Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber191 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Daya Manusia Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Tingkat Laniutan
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan192 Kreatif Pendampingan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan193 Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Veteriner, dan Medik Veteriner Kewenangan Provinsi
Pengembangan Pen era pan Penyuluhan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan194 Pertanian Petani
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah195 Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Lapang Kelompok Tani
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan196 Provinsi Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan
197 Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem
Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Penting Kewenangan Daerah Provinsi
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
198 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang
Bidang Kehutanan Kehutanan

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan199 Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelompok Tani Hutan Bidang Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan200 Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Pengelolaan DAS
Provinsi
Penataan Persebaran Penduduk yang
201 Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyuluhan Transmigrasi
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Penataan Persebaran Penduduk yang
202 Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota Pelatihan Transmigrasi
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengembangan Satuan Permukiman pada Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan203 Tahap Pemantapan Satuan Pemukiman
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Pengembangan Satuan Permukiman pada204 Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Tahap Pemantapan Satuan Pemukiman
205 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
206 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan207 Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Rakyat Non Pelayanan Dasar Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang208 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Diploma dan Strata
Penyediaan Beasiswa Status Dasen Jenjang209 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Strata Dua dan Tiga
210 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Penyediaan Bantuan Akhir Studi
Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma211 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi dan Strata
Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai212 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Kebutuhan Daerah
Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi213 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi (ADIK)
Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan214 Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Lainnva
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
215 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan
Pengkaiian Peraturan Otonomi Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
216 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
Pengkaiian Peraturan Umum
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
217 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan
Pengkaiian Peraturan Ketatalaksanaan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
218 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Aparatur dan
Pengkajian Peraturan Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
219 Penyelenggaraan Pemerintahan dan dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
Pengkaiian Peraturan Daerah, Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
220 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
Pengkaiian Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Perumusan Rekomendasi atas Rencana
221 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
Pengkaiian Peraturan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-222 dan Kependudukan Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan223 dan Kependudukan Kebudayaan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial224 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Kependudukan

jdih.kemenkeu.go.id

---

No. Uraian Kegiatan Uraian Subkegiatan ,
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial225 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Keoendudukan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial226 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja dan Keoendudukan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Penelitian dan Pengembangan Partisipasi227 dan Keoendudukan Masvarakat
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha228 Ekonomi dan Pembangunan Kecil dan Menengah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perindustrian229 Ekonomi dan Pembangunan dan Perdagangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian,230 Ekonomi dan Pembangunan Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan231 Ekonomi dan Pembangunan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Lingkungan232 Ekonomi dan Pembangunan Hidup
Penelitian dan Pengembangan Bidang233 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Bidang234 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan235 Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Permukiman
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan236 Ekonomi dan Pembangunan lnformatika
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di237 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Bidang Teknologi dan Inovasi
238 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Pelatihan Mawaris
TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru
239 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah
Atas
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh240 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam
241 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
242 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Seminar Problematika Syariat Islam
Pembinaan Mental Spritual Siswa/ Siswi243 Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam Sekolah Menengah Atas Sederajat
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan244 Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran Pengamalan Al-auran
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/ Juri245 Pengamalan Al-auran Tilawatil Ouran
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan246 Pembinaan Imam Hafid pada Masjid Pengamalan Al-quran
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan247 Pelaksanaan MTQ Pengamalan Al-quran
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ248 Pengamalan Al-auran Tingkat Nasional
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti249 Pengamalan Al-quran MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional
Peningkatan Kehidupan Beragama dan Working Group Penyelesaian Permasalahan250 Toleransi Umat Beragama Svariat Islam
Peningkatan Kualitas Dakwah dan251 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Penvemarakan Svariat Islam
Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah252 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Terpencil
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan253 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Koordinator Lapangan
Pembinaan Warga Binaan Lembaga254 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pemasyarakatan
255 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh
256 Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam
257 Pembinaan Dakwah dan Syar