PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

---

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya
disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam
yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya,
dan/ atau ekonomi yang berada di dasar laut.
1. BMN yang Berasal Dari BMKT yang selanjutnya disebut
BMN BMKT adalah semua BMKT yang merupakan bagian
Pemerintah Pusat yang ditetapkan sebagai BMN
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-
undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMKT.
1. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur,
dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai
cagar budaya.
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Pengelola Barang BMN BMKT adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan
dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN BMKT.
1. Pengguna Barang BMN BMKT adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BMN BMKT.
1. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi yang selanjutnya disebut Kemendikbudristek
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi.
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
yang selanjutnya disebut Mendikbudristek adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan
teknologi.
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
1. Menteri Kelautan dan Perikanan adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan
lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

---

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan
lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
1. Direktur adalah pejabat eselon II padEt kantor pusat
Direktorat Jenderal yang memiliki kewenangan, tugas,
dan fungsi di bidang pengelolaan BMN BMKT.
1 7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang
selanjutnya disebut Kantor Pelayanan adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal.
1. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
1. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah/Desa atau
dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa
memperoleh penggantian.
1. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada
Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk
uang.
1. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ a tau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk
mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan
pengumuman Lelang.
1. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang belum
atau tidak digunakan secara optimal dengan tidak
mengubah status kepemilikan.
1. Sewa adalah Pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu
dengan membayar imbalan dalam bentuk uang kepada
negara.
1. Pinjam Pakai adalah Pemanfaatan oleh Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa membayar
imbalan.
1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan
BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang
bersangkutan.
1. Penggunaan Sementara adalah Penggunaan oleh
Kementerian/Lembaga selain Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Kemendikbudristek yang dilakukan dalam
jangka waktu tertentu.
1. Penetapan Status Penggunaan adalah keputusan
pengelola barang atas BMN kepada Pengguna Barang
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/ Lembaga.
1. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari
daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola
barang dan pengguna barang dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

---

1. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pencatatan dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat
tertentu.
1. Penilai Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk
atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
1. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penilai publik.
1. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari
penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal penilaian.
1. Nilai Limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang
dan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
1. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan pada
bidang tertentu.
1. Pihak Lain adalah pihak selain Pemerintah
Pusat/Daerah/Desa, Pelaku Usaha, dan pihak yang
terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pada
bidang pengelolaan BMKT.

Peraturan Menteri ini mengatur pengelolaan BMN BMKT yang
meliputi:
- BMN BMKT berupa ODCB; dan
- BMN BMKT berupa bukan ODCB,
yang merupakan bagian Pemerintah Pusat berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan BMKT.

(1) Kewenangan Mendikbudristek dan Menteri Kelautan dan

Perikanan dalam pengelolaan BMKT yang merupakan
bagian pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMKT.

(2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):
- Mendikbudristek menetapkan BMKT berupa ODCB
yang merupakan bagian Pemerintah Pusat sebagai
BMNBMKT.
- Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan BMKT
berupa bukan ODCB yang merupakan bagian
Pemerintah Pusat sebagai BMN BMKT.

---

KEWENANGAN

Menteri selaku pengelola barang melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.

( 1) Mendikbudristek selaku Pengguna Barang BMN BMKT
memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- melakukan Penatausahaan atas BMN BMKT berupa
ODCB;
- melakukan pengamanan administrasi, pengamanan
fisik, dan pengamanan hukum terhadap BMN BMKT
berupa ODCB yang berada dalam penguasaannya;
- mengajukan permohonan persetujuan Hibah dan
Penghapusan atas BMN BMKT berupa ODCB kepada
Menteri;
- mengajukan usulan Pemanfaatan, Penggunaan
Sementara, dan Penetapan Status Penggunaan BMN
BMKT berupa ODCB kepada Menteri; dan
- menandatangani perjanjian Sewa, perjanjian Pinjam
Pakai, dan Penggunaan Sementara BMN BMKT
berupa ODCB.

(2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat
struktural sesuai dengan mekanisme pendelegasian
kewenangan di lingkungan Kemendikbudristek.

( 1) Menteri Kelau tan dan Perikanan selaku Pengguna Barang
BMN BMKT memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- melakukan Penatausahaan BMN BMKT berupa
bukan ODCB;
- melakukan pengamanan administrasi, pengamanan
fisik, dan pengamanan hukum terhadap BMN BMKT
berupa bukan ODCB yang berada dalam
penguasaannya;
- mengajukan permohonan persetujuan
Pemindahtanganan dan Penghapusan atas BMN
BMKT berupa bukan ODCB;
- mengajukan usulan Pemanfaatan, Penggunaan
Sementara, dan Penetapan Status Penggunaan BMN
BMKT berupa bukan ODCB kepada Menteri; dan
- menandatangani perjanjian Sewa, perjanjian Pinjam
Pakai, dan Penggunaan Sementara BMN BMKT.

(2) Dalam hal BMN BMKT dilakukan penjualan melalui

Lelang, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku penjual
Lelang:
- mengajukan permohonan Penilaian atas BMN BMKT
berupa bukan ODCB;
- menetapkan Nilai Limit Penjualan secara Lelang atas
BMN BMKT berupa bukan ODCB; dan

---

- mengajukan permohonan Penjualan secara lelang
atas BMN BMKT berupa bukan ODCB.

(3) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat
struktural sesuai dengan mekanisme pendelegasian
kewenangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Bagian Kesatu
Umum

( 1) Pengelolaan BMN BMKT meliputi:
- Pemindahtanganan;
- Pemanfaatan;
- Penggunaan Sementara;
- Penetapan Status Penggunaan;
- Penghapusan; dan
- Penatausahaan.

(2) Pengelolaan BMN BMKT sepanjang tidak diatur dalam

Peraturan Menteri ini, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
BMN.

Bagian Kedua
Pemindahtanganan

(1) BMN BMKT dilakukan Pemindahtanganan melalui:

• Penjualan; atau
• Hibah.

(2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a hanya meliputi BMN BMKT berupa bukan ODCB.

(3) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Paragraf 1
Penjualan

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a dilakukan secara Lelang melalui Kantor
Pelayanan tempat BMN BMKT berada atas permohonan
Menteri Kelautan dan Perikanan.

(2) Terhadap BMN BMKT yang menjadi objek Penjualan

harus dilakukan Penilaian.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk
mendapatkan Nilai Wajar.

---

(4) Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi

dasar bagi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam
menetapkan Nilai Limit.

(5) Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan setelah mempertimbangkan bea Lelang
pembeli sebagai pengurang dari Nilai Wajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Penilaian.

(1) Dalam hal Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) dilakukan oleh Penilai Pemerintah, Menteri
Kelautan dan Perikanan mengajukan permohonan
Penilaian kepada Kantor Pelayanan tempat BMN BMKT
berada.

(2) Permohonan Penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), melampirkan dokumen berupa daftar BMN BMKT
yang dimohonkan Penilaian.

(1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Menteri Kelautan dan Perikanan mengajukan
permohonan persetujuan Penjualan melalui Lelang
kepada Menteri;
- permohonan persetujuan Penjualan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, melampirkan dokumen
berupa:
1. daftar BMN BMKT yang dimohonkan Penjualan;
dan
1. laporan Penilaian;
- Menteri melakukan penelitian administratif atas
permohonan persetujuan Penjualan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;
- berdasarkan penelitian administratif sebagaimana
dimaksud pada huruf c:
1. dalam hal permohonan disetujui, Menteri
menerbitkan surat persetujuan; atau
1. dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri
menerbitkan surat penolakan; dan
- surat persetujuan atau penolakan Menteri
diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak permohonan dari Menteri Kelautan dan
Perikanan diterima secara lengkap.

(2) Surat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh
Direktur atas nama Menteri.

(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d angka 1 berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal persetujuan diterbitkan.

---

(1) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1, Menteri Kelautan
dan Perikanan mengajukan permohonan Penjualan
melalui Lelang kepada Kantor Pelayanan dengan
melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Lelang.

(2) Hasil bersih Penjualan melalui Lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

(3) Hasil bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan hasil Penjualan setelah dikurangi dengan bea
lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Lelang.

( 1) Dalam hal BMN BMKT laku terjual dalam Penjualan
melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1), Menteri Kelautan dan Perikanan melaksanakan serah

terima BMN BMKT kepada pembeli Lelang, yang
dituangkan dalam suatu berita acara serah terima.

(2) Menteri Kelautan dan Perikanan melaporkan pelaksanaan

Penjualan melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Menteri dengan melampirkan Salinan
Risalah Lelang, bukti setor ke Kas Negara, dan beri ta
acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak .berita acara
serah terima ditandatangani.

(1) Dalam hal BMN BMKT tidak laku terjual dalam Penjualan

melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
( 1), Menteri Kelau tan dan Perikanan dapat mengajukan
permohonan Lelang ulang kepada Kantor Pelayanan
tempat BMN BMKT berada.

(2) Proses Penjualan melalui Lelang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penjualan melalui Lelang
ulang se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Paragraf 2
Hibah

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf b dilakukan dengan pertimbangan untuk
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan,
pendidikan yang bersifat non komersial, dan/ atau
penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(3) Hibah atas BMN BMKT berupa ODCB diberikan kepada

Pemerintah Daerah.

---

(4) Hibah atas BMN BMKT berupa bukan ODCB diberikan

kepada:
- lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga
keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga
pendidikan yang bersifat non komersial; atau
- Pemerintah Daerah/Desa.

(5) Untuk dapat diberikan Hibah, Lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf a harus menyertakan bukti
dokumen berupa akta pendirian, anggaran dasar/rumah
tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang
kompeten· bahwa lembaga yang bersangkutan merupakan
lembaga termaksud dalam permohonan Hibah.

(6) BMN BMKT yang telah dihibahkan digunakan sesuai

peruntukan Hibah dan tidak diperbolehkan untuk
dimanfaatkan oleh dan/ atau dipindahtangankan kepada
Pihak Lain.

( 1) Permohonan Hibah BMN BMKT diajukan oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek kepada
Menteri.

(2) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

minimal memuat data/keterangan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai hibah BMN.

(3) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

melampirkan dokumen berupa:
- berita acara pemeriksaan administrasi dan/ atau
fisik; dan
- dokumen pembuktian suatu lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

(4) Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek

mengusulkan Hibah dengan nilai yang didasarkan pada
nilai perolehan BMN BMKT.

(5) Menteri melakukan penelitian administratif atas

permohonan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- permohonan Hibah disetujui, Menteri menerbitkan
surat persetujuan; atau
- permohonan Hibah tidak disetujui, Menteri
menerbitkan surat penolakan.

(7) Surat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak permohonan dari Menteri Kelautan
dan Perikanan atau Mendikbudristek diterima secara
lengkap.

(1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (6) huruf a ditandatangani oleh Direktur atas
nama Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) minimal memuat data/keterangan sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai hi bah BMN.

---

(3) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Mendikbudristek melaksanakan Hibah paling lama
1 (satu) bulan sejak persetujuan diterbitkan.

(4) Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam naskah Hibah dan suatu berita acara
serah terima.

(5) Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek

menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah kepada
Menteri dengan melampirkan salinan naskah Hibah dan
berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berita
acara serah terima ditandatangani.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

( 1) BMN BMKT dapat dilakukan Pemanfaatan.

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengubah status objek Pemanfaatan sebagai BMN BMKT.

(3) BMN BMKT yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang

untuk:
- dipindahtangankan; dan/ a tau
- digadaikan atau dijadikan objekjaminan,
oleh Pihak Lain yang melakukan Pemanfaatan.

( 1) BMN BMKT dilakukan Pemanfaatan dalam bentuk:
- Sewa; atau
- Pinjam Pakai.

(2) Pemanfaatan BMN BMKT dilaksanakan setelah

mendapatkan persetujuan Menteri.

(3) Jangka waktu Pemanfaatan BMN BMKT paling lama 3

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pihak Lain yang melakukan Pemanfaatan BMN BMKT

wajib menyerahkan kembali BMN BMKT pada saat
berakhirnya Pemanfaatan dalam kondisi baik.

Paragraf 1
Sewa

(1) Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf a dilakukan oleh Pihak Lain.

(2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan permohonan Sewa secara tertulis kepada
Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,
dengan tembusan kepada Menteri, disertai dengan alasan
yang mendasarinya.

(3) Permohonan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

minimal memuat data/keterangan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai sewa BMN.

---

(4) Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,

melakukan penelitian administratif terhadap permohonan
Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya
dituangkan dalam suatu berita acara.

(5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dalam hal:
- Permohonan ditindaklanjuti, Menteri Kelautan dan
Perikanan atau Mendikbudristek, menyampaikan
usulan persetujuan Sewa kepada Menteri; atau
- permohonan tidak ditindaklanjuti, Menteri Kelautan
dan Perikanan atau Mendikbudristek menolak
permohonan Sewa.

(6) Usulan persetujuan kepada Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat:
- ringkasan permohonan yang memuat identitas
pemohon Sewa, rincian objek Sewa, peruntukan
Sewa, jangka waktu Sewa, dan usulan besaran Sewa;
dan
- pertimbangan usulan persetujuan.

(7) Menteri melakukan penelitian administratif atas usulan

persetujuan Sewa dari Menteri Kelautan dan Perikanan
atau Mendikbudristek.

(8) Berdasarkan penelitian administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), dalam hal:
- Usulan ditindaklanjuti, Menteri menindaklanjuti
dengan mengajukan permohonan Penilaian dalam
rangka Sewa; atau
- usulan tidak ditindaklanjuti, Menteri menolak
usulan Sewa.

(9) Permohonan Penilaian dalam rangka Sewa sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) huruf a, melampirkan dokumen
berupa:
- daftar BMN BMKT yang dimohonkan Penilaian; dan
- surat permohonan Sewa dari Pihak Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
( 10) Pelaksanaan Penilaian dalam rangka Sewa berdasarkan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Penilaian.

(11) Surat persetujuan atau penolakan Menteri diterbitkan

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan
dari Menteri Kelau tan dan Perikanan a tau
Mendikbudristek diterima secara lengkap.

( 1) Sewa oleh Pihak Lain se bagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan

Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Direktur atas nama Menteri dan
minimal memuat data/keterangan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai sewa BMN, di tam bah dengan:
- keterangan mengenai cara pembayaran Sewa;

---

- kewajiban penyewa untuk membayar besaran uang
Sewa dan melakukan pengamanan dan
pemeliharaan objek Sewa; dan
- kewajiban Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Mendikbudristek untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan Sewa.

(3) Besaran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c merupakan hasil perkalian dari:
- tarif pokok Sewa; dan
- faktor penyesuai Sewa.

(4) Penentuan tarif pokok Sewa dan faktor penyesuai Sewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemanfaatan BMN.

(5) Pembayaran uang Sewa dilakukan dengan penyetoran ke

Kas Negara.

(6) Pembayaran uang Sewa dibayarkan secara sekaligus

sebelum penandatanganan perjanjian Sewa.

(7) Dalam hal Pihak Lain tidak melakukan pembayaran

sampai dengan batas waktu pelunasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), persetujuan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
berlaku.

(8) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan bukti setor ke Kas Negara untuk
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
- Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat
struktural yang berwenang di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau
- Mendikbudristek atau pejabat struktural yang
berwenang di lingkungan Kemendikbudristek,
dan Pihak Lain selaku penyewa menandatangani
perjanjian Sewa.

(9) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

minimal memuat data/keterangan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai sewa BMN.

Pihak Lain yang menyewa BMN BMKT wajib:
- membayar uang Sewa, yang ditetapkan oleh Menteri;
- melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN
BMKT yang menjadi objek Sewa; dan
- mengembalikan objek Sewa dalam kondisi baik pada saat
berakhirnya perjanjian Sewa.

(1) Jangka waktu Sewa atas BMN BMKT dapat diperpanjang

dengan ketentuan setiap perpanjangan dilakukan untuk
paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa diajukan

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka
waktu Sewa.

---

(3) Ketentuan mengenai permohonan, usulan, penelitian,

persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan Sewa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan

### Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Paragraf 2
Pinjam Pakai

(1) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengajukan permohonan Pinjam Pakai secara tertulis
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Mendikbudristek, dengan tembusan kepada Menteri,
disertai dengan alasan yang mendasarinya.

(3) Permohonan Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) minimal memuat:
- identitas Pemerintah Daerah selaku pemohon;
- deskripsi BMN BMKT yang menjadi objek
permohonan Pinjam Pakai;
- peruntukan Pinjam Pakai; dan
- jangka waktu Pinjam Pakai.

(4) Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,

melakukan penelitian terhadap permohonan Pinjam Pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang hasilnya
dituangkan dalam suatu berita acara.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan penelitian administratif, yang dapat disertai
pula dengan pemeriksaan fisik jika diperlukan dan
hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Berdasarkan pada berita acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) atau ayat (5), dalam hal:
- permohonan dapat ditindaklanjuti, Menteri Kelautan
dan Perikanan a tau Mendikbudristek,
menyampaikan usulan persetujuan Pinjam Pakai
kepada Menteri; atau
- permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Menteri
Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,
menolak permohonan Pinjam Pakai kepada
Pemerintah Daerah.

(7) Usulan persetujuan kepada Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf a minimal memuat:
- ringkasan permohonan yang memuat identitas
Pemerintah Daerah, rincian objek Pinjam Pakai,
peruntukan Pinjam Pakai, dan jangka waktu Pinjam
Pakai; dan
- pertimbangan usulan persetujuan.

(8) Menteri melakukan penelitian administratif atas usulan

persetujuan Pinjam Pakai dari Menteri Kelautan dan
Perikanan atau Mendikbudristek.

---

(9) Berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), dalam hal:
- permohonan Pinjam Pakai disetujui, Menteri
menerbitkan surat persetujuan; atau
- permohonan Pinjam Pakai tidak disetujui, Menteri
menerbitkan surat penolakan dan
menyampaikannya kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan atau Mendikbudristek, dengan tembusan
Pemerintah Daerah selaku pemohon.

(10) Surat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) diterbitkan paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak permohonan dari Menteri Kelautan
dan Perikanan atau Mendikbudristek diterima secara
lengkap.

(1) Pinjam Pakai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Direktur atas nama Menteri dan
minimal memuat:
- identitas BMN BMKT yang menjadi objek Pinjam
Pakai;
- identitas Pemerintah Daerah yang menjadi peminjam
pakai;
- jangka waktu Pinjam Pakai;
- kewajiban pemmJam pakai untuk melakukan
pengamanan dan pemeliharaan BMN BMKT yang
menjadi objek Pinjam Pakai selama jangka waktu
Pinjam Pakai;
- larangan kepada peminjam pakai untuk:
1. mengalihkan Pinjam Pakai; dan
1. menggunakan BMN BMKT yang menjadi objek
Pinjam Pakai selain dari yang telah ditentukan
dalam persetujuan Menteri;
- pernyataan bahwa Pinjam Pakai tidak mengubah
status kepemilikan BMN BMKT yang menjadi objek
Pinjam Pakai; dan
- kewajiban Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Mendikbudristek untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan Pinjam Pakai.

(3) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):
- Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat
struktural yang berwenang di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan; atau
- Mendikbudristek atau pejabat struktural yang
berwenang di lingkungan Kemendikbudristek,
dan Pemerintah Daerah selaku peminjam pakai membuat
dan menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai paling lama
1 (satu) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri
diterbitkan.

---

Pemerintah Daerah selaku peminjam pakai:
- melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN
BMKT yang menjadi objek Pinjam Pakai; dan
- mengembalikan objek Pinjam Pakai dalam kondisi baik
pada saat berakhirnya perjanjian Pinjam Pakai.

(1) Jangka waktu Pinjam Pakai atas BMN BMKT dapat

diperpanjang dengan ketentuan setiap perpanjangan
dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu Pinjam Pakai.

(3) Ketentuan mengenai permohonan, usulan, penelitian,

persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan Pinjam Pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan

### Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

Bagian Keempat
Penggunaan Sementara

( 1) BMN BMKT dapat dilakukan Penggunaan Sementara.

(2) Penggunaan Sementara dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga selain Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Kemendikbudristek setelah mendapat
persetujuan Menteri.

(3) Penggunaan Sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak mengubah status objek Penggunaan
Sementara sebagai BMN BMKT.

(4) Pemeliharaan atas BMN BMKT yang menjadi objek

Penggunaan Sementara dibebankan pada anggaran pihak
yang melakukan Penggunaan Sementara.

(5) Penggunaan Sementara dilakukan untuk jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(6) Pihak yang melakukan Penggunaan Sementara wajib

menyerahkan kembali BMN BMKT pada saat berakhirnya
Penggunaan Sementara dalam kondisi baik.

(1) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 28 ayat (2) mengajukan permohonan Penggunaan

Sementara secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan atau Mendikbudristek, dengan tembusan
kepada Menteri, disertai dengan alasan yang
mendasarinya.

(2) Permohonan Penggunaan Sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data/keterangan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penggunaan sementara
BMN.

---

(3) Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,

melakukan penelitian terhadap permohonan Penggunaan
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan penelitian administratif, yang dapat disertai
pula dengan pemeriksaan fisik jika diperlukan dan
hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan pada berita acara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) atau ayat (4), dalam hal:
- permohonan dapat ditindaklanjuti, Menteri Kelautan
dan Perikanan a tau Mendikbudristek,
menyampaikan usulan persetujuan Penggunaan
Sementara kepada Menteri; atau
- permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Menteri
Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,
menolak permohonan Penggunaan Sementara
kepada Kementerian/Lembaga selaku pemohon.

(6) Usulan persetujuan kepada Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat:
- ringkasan permohonan yang memuat identitas
Kernen terian / Lembaga, rincian o bjek Penggunaan
Sementara, peruntukan Penggunaan Sementara, dan
jangka waktu Penggunaan Sementara; dan
- pertimbangan usulan persetujuan.

(7) Menteri melakukan penelitian administratif atas usulan

persetujuan Penggunaan Sementara dari Menteri
Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek.

(8) Berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), dalam hal:
- permohonan Penggunaan Sementara disetujui,
Menteri menerbitkan surat persetujuan; atau
- permohonan Penggunaan Sementara tidak disetujui,
Menteri menerbitkan surat penolakan dan
menyampaikannya kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan atau Mendikbudristek, dengan tembusan
Kementerian/ Lembaga selaku pemohon.

(9) Surat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) diterbitkan paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak permohonan dari Menteri Kelautan
dan Perikanan atau Mendikbudristek diterima secara
lengkap.

(1) Penggunaan Sementara oleh Kementerian/Lembaga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan
setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Direktur atas nama Menteri dan
minimal memuat data/keterangan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengguanaan sementara BMN, ditambah
dengan:

---

- larangan kepada pengguna sementara untuk:
1. mengalihkan Penggunaan Sementara; dan
1. menggunakan BMN BMKT yang menjadi objek
Penggunaan Sementara selain dari yang telah
ditentukan dalam persetujuan Menteri;
- pernyataan bahwa Penggunaan Sementara tidak
mengubah status kepemilikan BMN BMKT yang
menjadi objek Penggunaan Sementara; dan
- kewajiban Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Mendikbudristek untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan Penggunaan Sementara.

(3) Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):
- Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat
struktural yang berwenang di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau
- Mendikbudristek atau pejabat struktural yang
berwenang di lingkungan Kemendikbudristek,
dan Kementerian/Lembaga selaku pengguna sementara
membuat dan menandatangani perjanjian Penggunaan
Sementara paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal
persetujuan Menteri diterbitkan.

Kementerian/ Lembaga selaku pengguna sementara:
- melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMN
BMKTyang menjadi objek Penggunaan Sementara; dan
- mengembalikan objek Penggunaan Sementara dalam
kondisi baik pada saat berakhirnya perjanjian
Penggunaan Sementara.

(1) Jangka waktu Penggunaan Sementara BMN BMKT dapat

diperpanjang dengan ketentuan setiap perpanjangan
dilakukan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu Penggunaan

Sementara diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya jangka waktu Penggunaan Sementara.

(3) Ketentuan mengenai permohonan, usulan, penelitian,

persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan Penggunaan
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal
30, dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap perpanjangan jangka waktu Penggunaan
Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Penetapan Status Penggunaan

( 1) Penetapan Status Penggunaan BMN BMKT dilakukan oleh
Menteri.

(2) BMN BMKT yang menjadi objek Penetapan Status

Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi BMKT berupa ODCB dan BMKT berupa bukan
ODCB.

---

(3) Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan terhadap BMN BMKT yang
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN.

(1) Permohonan Penetapan Status Penggunaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 diajukan secara tertulis oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pemohon kepada
Menteri melalui Menteri Kelautan dan Perikanan atau
Mendikbudristek, disertai dengan dasar pertimbangan
dan rencana peruntukan.

(2) Menteri Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,

melakukan penelitian terhadap permohonan Penetapan
Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang hasilnya dituangkan dalam suatu berita acara.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan penelitian administratif, yang dapat disertai
pula dengan pemeriksaan fisik jika diperlukan dan
hasilnya dituangkan dalam berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) atau ayat (3), dalam hal:
- permohonan dapat ditindaklanjuti, Menteri Kelautan
dan Perikanan a tau Mendikbudristek,
menyampaikan usulan Penetapan Status
Penggunaan kepada Menteri; atau
- permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Menteri
Kelautan dan Perikanan atau Mendikbudristek,
menolak permohonan Penetapan Status Penggunaan
dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku pemohon dengan tembusan Menteri.

(5) Menteri melakukan penelitian administratif atas usulan

Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a.

(6) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (5):
- permohonan disetujui, Menteri menerbitkan surat
keputusan Penetapan Status Penggunaan; atau
- permohonan ditolak, Menteri menerbitkan surat
penolakan dan menyampaikannya kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pemohon.

(7) Surat keputusan atau penolakan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak permohonan dari Menteri Kelautan
dan Perikanan atau Mendikbudristek diterima secara
lengkap.

(8) Surat keputusan atau penolakan Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Direktur atas
nama Menteri.

---

(1) Berdasarkan surat keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a dilakukan serah
terima BMN BMKT dari Menteri Kelautan dan Perikanan
atau Mendikbudristek, kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga paling lama 1 (satu) bulan sejak surat keputusan
Menteri ditetapkan, yang dituangkan dalam suatu berita
acara serah terima.

(2) Berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga
melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.

Bagian Keenam
Penghapusan

(1) Menteri Kelautan dan Perikanan dan Mendikbudristek

dapat mengajukan permohonan Penghapusan BMN
BMKT.

(2) Tata cara Penghapusan BMN BMKT sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN.

Bagian Ketujuh
Penatausahaan

(1) Penatausahaan BMN BMKT meliputi pencatatan dan

pelaporan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:
- manual; dan/ atau
- elektronik melalui sistem aplikasi pendukung.

(1) Menteri Kelautan dan Perikanan serta Mendikbudristek

melakukan pencatatan BMN BMKT dalam daftar BMN
BMKT.

(2) Pencatatan BMN BMKT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan secara semesteran dan tahunan
kepada Menteri.

(3) Informasi perubahan daftar BMN BMKT, dicantumkan

dalam laporan semesteran dan tahunan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan

dalam pelaksanaan pengelolaan termasuk untuk
pengawasan dan pengendalian BMN BMKT.

BABV

Pasal39
( 1) Direktur melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap pengelolaan atas BMN BMKT.

---

(2) Direktur melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian

kepada Direktur J enderal.

(3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan atas

BMN BMKT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Nomor 184/PMK.06/2009 tentang Tata Cara
Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga
Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 440), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik