PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR

(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b,
huruf c, dan huruf d, wajib membuat:
- Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
- laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

(2) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dengan
aplikasi e-Faktur dengan cara:
- memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"; atau
- memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN

DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK

NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi
Faktur Pajak.

(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan
·f/ jdih.kemenkeu.go.id

---

huruf d, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

(4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang:
- tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan/ atau
- tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh Pengusaha
Kena Pajak dalam SPI' Masa PPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b dibuat
setiap Masa Pajak.

(6) Contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif PPN

ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat .

(4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat

sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni

Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasa13A

(1) Dalam hal terdapat penyerahan sebagaimana dimaksud

da1am Pasal 2 ayat (5) hurufb, huruf c, dan huruf d yang te1ah
diterbitkan Faktur Pajak, namun atas Faktur Pajak tersebut:
- belum memenuhi ketentuan sebagahnana dimaksud
da1am Pasal 3 ayat (2); dan/atau
- salah da1am pengi.sian atau penulisan nilai PPN,
Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pembetulan atau
penggantian Faktur Pajak tersebut dengan cara membuat
Faktur Pajak pengganti.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(2) Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Faktur Pajak

pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat
untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2021 wajib
dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

(4) Penerbitan Faktur Pajak pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) atas Faktur Pajak yang dibuat
untuk penyerahan yang terjadi selama tahun 2022 wajib
dilaporkan dalam SPf Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
paling lambat tanggal 31 Januari 2023.

(5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan

Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), atas penyerahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan
insentif PPN ditanggung pemerintah dan dikenai PPN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal diperoleh data dan/ atau informasi yang
menunjukkan bahwa atas penyerahan yang memanfaatkan
fasilitas dalam Peraturan Menteri ini tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang.

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 {satu) pasal, yakni

Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka

jdih.kemenkeu.go.id

---

penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) dan vaksin dan/atau obat untuk
penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5) huruf d yang atas penyerahannya telah memanfaatkan
pembebasan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN
ditanggung pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambahkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2020 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19), berupa pengenaan tarif PPh sebesar 0% (nol persen)
dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang
diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan,
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022.

(2) Jangka waktu pemberian fasilitas PPh sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022.

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menambahkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemberian insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), pembebasan dari pemungutan PPh Pasal

22 impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
huruf a, dan/ atau pembebasan dari pemungutan PPh

Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

huruf b, ayat (7), ayat (8), dan ayat (10), berlaku sejak
Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Juni
2022.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(2) Jangka waktu pemberian insentif PPN, pembebasan dari

pemungutan PPh Pasal 22 impor, dan/atau pembebasan
dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak
Desember 2022.

1. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambahkan 2 (dua)
ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) kepada
Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi
Produksi Vaksin dan/atau Obat berlaku sejak tanggal
surat keterangan bebas diterbitkan sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022.

(2) Jangka waktu pemberian pembebasan dari pemungutan

PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

(3) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat

keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia
di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), harus menyampaikan
kembali permohonan surat keterangan be bas
berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat
memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b,
ayat (7), ayat (8), dan ayat (10).

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Ketentuan Pasal 12 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (9) berlaku sampai
dengan tanggal 30 Juni 2022.

(2) Jangka waktu pemberian surat rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2022.

(3) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat

rekomendasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 226 /PMK.03 /2021 tentang Pemberian Insentif Pajak
terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan
bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), harus
menyampaikan kembali permohonan surat rekomendasi
berdasarkan Peraturan Menteri ini untuk dapat
mem.anfaatkan fasilitas da1am Peraturan Menteri ini.

1. Ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap
Barang yang Diperlukan da1am Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang
Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka
Penanganan Corona Vuus Disease 2019 (COVID-19) diubah dan
ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf H sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Pasal II
1. Dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang
dilakukan setelah berakhirnya fasilitas berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di
Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri Keuangan ini, pemberian fasilitas terhadap
penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

226/PMK.03/2021.

1. Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2022

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 663

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u .b.
Kepala Bagiai:;t\.'1 trasi Kementerian

~ \ I .) ~'~

MAS SO ~ . 1

NIP 1969092 ; , 1 ~

r:-

jdih.kemenkeu.go.id

---

LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK. 03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR

226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK

TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA

PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN

DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK

PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIR.US DISEASE 2019

(COVID-19)

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS

KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS!, DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA

Tetap.

B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH

PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Tetap.

jdih.kemenkeu.go.id

---

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nomor : ........................................ (1)
Lampiran : ........................................ (2)
Perihal Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
....................................................................... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ........................................ (4)

NPWP : ........................................ (5)

Jabatan : ........................................ (6)
bertindak selak.u: D Wajib Pajak
D Pengurus dari Wajib Pajak
Nama : ............................ (7)

NPWP : ............................ (8)

Alamat : ............................ (9)
mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ... , dengan alasan:
□ melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam
rangka penanganan pandeini COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ...
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlak.uan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber
Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

melak.ukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud □
dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian
Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlak.uan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
melak.ukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/ atau badan usaha □
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor

jdih.kemenkeu.go.id

---

... Tahun ... ten tang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:
Nama (10)

NPWP (11)

Surat Penunjukan atau Kontrak (12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan .

.............. , .................. 20 .... (13)
Pemohon,

(14)

........................................... (15)

jdih.kemenkeu.go.id

---

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

(1) Diisi dengan nomor surat permohonan.

(2) Diisi dengan jumlah lampiran .

. (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak diadministrasikan.

(4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

(5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

(6) Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

(7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.

(8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

(9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

(10) Diisi dengan nama lawan transaksi.

(11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.

(12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.

(13) Diisi dengan tanggal permohonan.

(14) Diisi dengan tanda tangan pemohon.

(15) Diisi dengan nama pemohon.

jdih.kemenkeu.go.id

---

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

........................................... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

NOMOR: ........................ (2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......................................................... (!)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak : ...................................................................... (3)

NPWP : ...................................................................... (4)

Alamat : ...................................................................... (5)
dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ... , pada saat*):
□ melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam
rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ...
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber
Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/ atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud □
dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian
Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
□ melakukanCOVID-19 kepadapenjualanInstansivaksinPemerintahdan/ atau obatdan/ atauuntukbadanpenangananusaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor
... Tahun ... ten tang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak

jdih.kemenkeu.go.id

---

Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:
Nama ........................... (6)

NPWP ........................... (7)

Surat Penunjukan atau Kontrak ........................... (8)

Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampru
dengan tanggal 31 Desember 2022 .

............... , ....................... 20 .... (9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
................................................ (10)

( 11)
................................................ (12)

jdih.kemenkeu.go.id I;

---

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

(1) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan

bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.

(4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

(5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

(6) Diisi dengan nama lawan transaksi.

(7) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.

(8) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.

(9) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22

diterbitkan.

(10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan

bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan

surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat

keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

jdih.kemenkeu.go.id

---

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT

' KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

jdih.kemenkeu.go.id

---

H.CONTOHFAKTURPAJAK

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap "PPN

DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"

FakturPajak
Kod,tdan Nrlmor'•Sel!FallVPajalc:(170.001~

~ ....... Nma;P'TSINCHAN
MallW :JL PMII.AWM 81!:RfOPENG 8lOK MATAHIIAI N0.11, KlOTO RT: 1 AW: 14 JAl(.ARTA
WWP :-.-.ttU-tff.00!>
~~KilN.PajdclF>ellMmaJaaKeaP4jak
Nama:Prms
.Allunat:J.alaT..-1.hn!JrNo.t,Gi:>1__,.~Jalala PnNl:11JHI)
~ :ff.345c4'1!Ml-1ft.Q(O
Harp~ Nama~Kala .... JJua.Kma.,._ Muqff... r-7 1 I ~covm-1, tl!UIOC.UlOO,l)Q
U,uigMlilal~ '5.400.ilOO,l)Q
~ ~Marga
Dllwlangj Ulq Mika

PPH"" ·ffllo:11·o.a,~ P4Jak 10~.- -~,0,00 TWIIPPn&M(~alc~•~Maw~
~ ~ ~ ~.............. ........ ,. ............. -..-"""~"-l!!I........... _...__._..... .............. ..

jdih.kemenkeu.go.id ft

---

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya
dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR
226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak

Faktur Pa.jak

Poogusaha. Kena Pajak
Nama : PT SINCHAN
Alamat:JL PAHlAWAN 8EITTOPENQ BLOKMATAHARI NQ.11, KIOTORT: 1 RW: 14 JAl<Af!TA
NPWP: 99.009.9il9.9-899J)(X)
Polrileli Bara~ Kena Paj~ I Pi!lnetlma Ja&a Kena Pajak

Alamal :.Jalan Ga!o! Sulm:to No.40A, Senayan, Kebaycran Bani, .JalwlaSelatan 12910

NPWP : UL234.567 .8-910,000

HargaJual/PengganUan/Oang
. . Nama. Batang Kena Pajak 1.:la$ll. Kena Pajak Mullal'fermln
, Otiat CQVI0.19
. U.-,,•n.----v< SCL000.000,0ll
Harga.Jua1 l Pengganllan S(UIDf.t000,00
Dikumngi Potongan Hruga
O.kurangl I.Jang Mika
50.000.000.00
5.500.000,00
O,Oll
s ...... d~•• i«i!"'IIJ'"" ybt>;j l!m>Jw,00<,W ..I Jol'do .., l'llJOK""'"il"t;.wtut,wa l'aWrP;!j"k"'H•lah d,\!i-.lli!'l}Jm ""'"'"'··-.. ~•,.,,tiliijgli ll<!Ok
dlp"'ll;""' 1..,il•·W'!!•A ,b>_ ...da Fa<.V PJlj,11< W.
JAl<.ARTA, 27 Rlbruari 2::r22

Admln

PPNOOANGG'.mG P-R!HfMiEKSEIIUSlPW UOMK)R21!1WM!tlJ312021

PO.Q:e;fN:fU,,,U !lfilK't~T ..EJ"tt£8,.'1,...;¼~ .Ri-"".it:~1,.,.h :t,;,Joitt-iiM:~ t.OhiMewi!, .»bdM'l!itF--<ii•·d#b
1Wilh,tt\j:tf~tiW!l~~•\,_.!iAA41Ed.-,(lil1'~.tt;t,i~~tiim=~1Jiiifll'l,,.W, !f;il!'1-i~tiu

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagi~ '

I_,: I 1/ ~

~

jdih.kemenkeu.go.id
....