PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN ASET DALAM PENGUASAAN

Da1am Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang selanjutnya
disebut lbu Kota Nusantara adalah satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat
provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan
lbu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara.
1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar_a atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
1. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
1. Aset Dalam Penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara
yang selanjutnya disingkat ADP adalah tanah di
wilayah lbu Kota Nusantara yang tidak terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan.
1. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
1. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BMN.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
1. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan
kekayaan negara.
1. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I
pada Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan
kekayaan negara.
1. Pemerintah Daerah Khusus lbu Kota Nusantara yang
selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota
Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan,
pembangunan, dan pemindahan lbu Kota Negara,
serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu
Kota Nusantara.
1. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.
1. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat
RKBMN adalah dokumen perencanaan BMN untuk
periode 1 (satu) tahun.
1. Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan
oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan
menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan
fungsi instansi yang bersangkutan.
1. Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang
tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja dan/atau
optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status
kepemilikan.
1. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat KSPI adalah Pemanfaatan BMN melalui kerja
sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk
kegiatan penyediaan infrastruktur dalam rangka
pendanaan persiapan, pembangunan, dan
pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
1. Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN yang
selanjutnya disingkat PJPB adalah pihak yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan
infrastruktur dalam bentuk KSPI.
1. Pengelola ADP adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan
ADP.
1. Pengguna ADP adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan ADP.

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. Kuasa Pengguna ADP adalah kepala satuan kerja atau
pejabat di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang
ditunjuk oleh Pengguna ADP untuk melaksanakan
sebagian kewenangan Pengguna ADP dengan sebaik-
baiknya.
1. Pemegang ADP adalah pihak yang diberikan
kewenangan untuk mengelola ADP sesuai alokasi
lahan yang ditetapkan.
1. Mitra ADP adalah pihak yang melakukan kerja sama
dengan Pengguna ADP untuk mengelola ADP
berdasarkan kesepakatan yang dilakukan.
1. Pengelolaan ADP adalah rangkaian kegiatan yang
_meliputi perencanaan, pengalokasian, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,
penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan
pengendalian ADP.
1. Penghapusan ADP adalah tindakan menghapus ADP
dari daftar ADP dengan menerbitkan keputusan dari
pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna ADP dari tanggung jawab administrasi dan
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
1. Penatausahaan ADP adalah rangkaian kegiatan
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan ADP.
1. Pembukuan ADP adalah kegiatan pendaftaran dan
pencatatan ADP ke dalam Daftar Barang ADP.
1. lnventarisasi ADP adalah kegiatan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan ADP.
1. Pelaporan ADP adalah kegiatan penyusunan dan
penyampa1an data dan informasi ADP secara
semesteran dan tahunan.
1. Pengawasan ADP adalah kegiatan pemantauan yang
dilakukan untuk memperoleh informasi secara terus
menerus terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah
disepakati.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman

dalam:
- pengelolaan BMN; dan
- Pengelolaan ADP,
di lbu Kota Nusantara.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk

terselenggaranya tata kelola BMN dan tata kelola ADP
yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna
mewujudkan pengelolaan BMN dan Pengelolaan ADP
yang efisien, efektif, dan optimal.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pengelolaan BMN di Ibu Kota Nusantara meliputi:

• Perencanaan Kebutuhan BMN dan penganggaran;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- pengadaan;
- perolehan BMN dari pengalihan BMD dan ADP;
- Penggunaan;
- Pemanfaatan;
- pengamanan dan pemeliharaan;
- ·penilaian;
- pemindahtanganan;
1. pemusnahan;
J. penghapusan;
- penatausahaan;dan
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

(2) Tata cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, pengamanan dan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g, pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf h, pemusnahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf i, penghapusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.

(3) Tata cara Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
perolehan BMN dari pengalihan BMD dan ADP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelolaan BMN

(1) Menteri selaku bendahara umum negara adalah

Pengelola Barang.

(2) Menteri bertanggungjawab dan berwenang:

- meneliti dan menyetujui standar barang qan
standar kebutuhan BMN di lbu Kota Nusantara
yang diusulkan oleh Otorita lbu Kota Nusantara;
- melakukan penetapan status Penggunaan BMN
yang berada di kawasan Ibu Kota Nusantara; dan
- melakukan tanggung jawab dan kewenangan
lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.

(3) Tanggung jawab dan kewenangan Menteri selaku

Pengelola Barang sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
dilimpahkan kepada:
- Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan
- pejabat struktural di lingkungan Direktorat
Jenderal dalam bentuk mandat.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri

jdih.kemenkeu.go.id

---

mengenai pelimpahan kewenangan Menteri dalam
bentuk mandat kepada pejabat struktural di
lingkungan Direktorat Jenderal dan ketentuan ·
peraturan perundang-undangan yang mengatur.
mengenai pelimpahan kewenangan Menteri.

(1) Kepala Otorita Ibu Kata Nusantara merupakan

Pengguna Barang di Ibu Kota Nusantara atas BMN
yang berada dalam penguasaannya.

(2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab

dan berwenang:
- merumuskan kebijakan, mengatur, dan
menetapkan pedoman teknis pengelolaan BMN
yang berada dalam penguasaannya dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan BMN;
- menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan
menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan
BMN;
- menetapkan standar barang dan standar
kebutuhan BMN di Ibu Kota Nusantara setelah
berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga
teknis terkait dan setelah mendapat persetujuan
Menteri;
- mengajukan rencana kebutuhan dan
penganggaran BMN untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga;
- melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menerima pengalihan BMD yang berada di wilayah
Ibu Kota Nusantara;
- mengajukan permohonan penetapan status
Penggunaan BMN yang berada dalam
penguasaannya kepada Menteri;
- menggunakan BMN yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/
lembaga;
1. mengamarikan dan memelihara BMN yang berada
dalam penguasaannya;
J. mengajukan usul Pemanfaatan BMN yang berada
dalam penguasaannya kepada Menteri;
- mengajukan usul pemindahtanganan BMN yang
berada dalam penguasaannya kepada Menteri;
1. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga dan tidak dimanfaatkan oleh
pihak lain kepada Menteri;
- mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan
BMN yang berada dalam penguasaannya kepada
Menteri;
- melakukan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada
dalam penguasaannya;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN
yang berada dalam penguasaannya;
- menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semesteran dan laporan barang
pengguna tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada Menteri; dan
- melakukan wewenang dan tanggung jawab lainnya
selaku Pengguna Barang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan BMN.

(3) Kepala Otorita lbu Kota Nusantara dapat

melimpahkan sebagian tanggung jawab dan
kewenangan kepada Kuasa Pengguna Barang.

(4) Tanggung jawab dan kewenangan yang dapat

dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
tata cara pelimpahannya diatur oleh Kepala Otorita
lbu Kota Nusantara dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
BMN.

(5) Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) bertanggung jawab dan berwenang:
- mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor
yang dipimpinnya kepada Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara;
- mengajukan permohonan penetapan status
Penggunaan BMN yang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala Otorita lbu Kota
Nusantara;
- melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN
yang berada dalam penguasaannya;
- menggunakan BMN yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
- mengamankan dan memelihara BMN yang berada
dalam penguasaannya;
- mengajukan usul Pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMN yang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala Otorita lbu Kota
Nusantara;
- menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak .lain, kepada Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara;
- mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan
BMN yang berada dalam penguasaannya kepada
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
1. melakukan pengawasan dan pengendalian atas
Penggunaan BMN yang berada dalam
penguasaannya;
J. menyusun dan menyampaikan laporan barang
kuasa pengguna semesteran dan laporan barang
kuasa pengguna tahunan yang berada dalam
penguasaannya kepada Kepala Otorita lbu Kota
Nusantara; dan

jdih.kemenkeu.go.id

---

- melakukan tanggung jawab dan kewenangan
lainnya selaku Kuasa Pengguna Barang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan BMN.

(1) Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang.

(2) Tanggung jawab dan kewenangan menteri/pimpinan

lembaga mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Menteri mendelegasikan sebagian tanggung jawab dan

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

(2) Tanggung jawab dan kewenangan yang didelegasikan

oleh Menteri kepada Kepala Otorita· Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
- penelaahan dan persetujuan RKBMN yang
diusulkan oleh kementerian/lembaga untuk
penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota
Nusantara;
- penetapan status Penggunaan BMN pada Otorita
Ibu Kota Nusantara berupa selain tanah dan/atau
bangunan, kecuali alat utama sistem persenjataan;
- persetujuan Pemanfaatan BMN pada Otorita Ibu
Kota Nusantara dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerja sama pemanfaatan, bangun guna
serah/bangun serah guna, KSPI dan/atau kerja
sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur;
- persetujuan peniadaan pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) dalam KSPI di Ibu Kota
Nusantara;
- persetujuan pemindahtanganan dalam bentuk
penjualan atas BMN pada. Otorita Ibu Kota
Nusantara berupa selain tanah dan/atau
bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan
Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar) per
unit/satuan; dan
- persetujuan pemusnahan BMN pada Otorita Ibu
Kota Nusantara berupa selain tanah dan/ atau
bangunan.

(3) Tanggung jawab dan kewenangan yang didelegasikan

oleh Pengelola Barang kepada Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakari oleh pejabat/ pimpinan unit Otorita Ibu
Kota Nusantara yang membidangi kesekretariatan.

(4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melaporkan

pelaksanaan pendelegasian kewenangan Pengelola
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Pengelola Barang secara semesteran.

Bagian Ketiga
Perencanaan Kebutuhan BMN dan Penganggaran

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Objek Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi:

• tanah dan/atau bangunan; dan
• selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Perencanaan Kebutuhan BMN meliputi perencanaan:

• pengadaan;
• pemeliharaan;
• Pemanfaatan;
• pemindahtanganan; dan
• penghapusan.

(3) Perencanaan Kebutuhan BMN untuk pengadaan BMN

berpedoman pada standar barang dan standar
kebutuhan.

(4) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Otorita
Ibu Kata Nusantara setelah berkoordinasi dengan
menteri/pimpinan lembaga teknis terkait dan setelah
mendapat persetujuan Menteri.

(5) Kewenangan Menteri selaku Pengelola Barang untuk

menyetujui standar barang dan standar kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan
dalam bentuk mandat kepada direktur yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang BMN, kekayaan negara
lain-lain, dan piutang negara.

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMN

dan menyampaikannya secara berjenjang kepada
kementerian/lembaga.

(2) Kementerian/lembaga melakukan konsolidasi dan

penelitian atas usulan RKBMN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Kementerian/lembaga menyampaikan usulan RKBMN

yang telah dikonsolidasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Pengelola Barang.

(1) Usulan RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (3) dilakukan penelaahan oleh Pengelola Barang.

(2) Penelaahan usulan RKBMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan data
barang pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola
Barang.

(3) Berdasarkan penelaahan RKBMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), PengelolaBarang menetapkan
RKBMN hasil penelaahan.

(1) RKBMN hasil penelaahan yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat
dilakukan perubahan oleh kementerian/lembaga.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan RKBMN

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan penelaahan
RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
berlaku mutatis mutandis untuk perubahan RKBMN.

jdih.kemenkeu.go.id

---

RKBMN hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 10 ayat (3) digunakan sebagai dasar pengusulan

penyediaan anggaran.

Tata cara penyusunan dan penelaahan RKBMN serta
penyusunan dan penelaahan usulan perubahan RKBMN
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.

Bagian Keempat
Perolehan BMN dari Pengalihan BMD dan ADP

(1) BMN dapat diperoleh dari pengalihan BMD berupa

tanah dan/ atau bangunan yang berada di wilayah Ibu
Kota Nusantara.

(2) Perolehan BMN dari pengalihan BMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah
untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan
BMD.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

kepada Otorita lbu Kota Nusantara.

(1) BMN dapat diperoleh dari pengalihan ADP.

(2) Perolehan BMN dari pengalihan ADP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Penghapusan ADP berdasarkan ketentuan Peraturan
Menteri ini.

(1) BMN yang diperoleh dari pengalihan BMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 14 dan dari
pengalihan ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 dilaksanakan penatausahaan BMN berdasarkan
ketentuan peraturart perundang-undangan mengenai
pengelolaan BMN.

(2) Pengelolaan BMN yang diperoleh dari pengalihan BMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan dari
pengalihan ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.

Bagian Kelima
Penggunaan BMN

(1) BMN di Ibu Kot~ Nusantara ditetapkan status

penggunaannya kepada:
- Otorita Ibu Kota Nusantara selaku Pengguna
Barang, untuk BMN berupa:
1. tanah dan/atau bangunan yang digunakan
oleh Otorita Ibu Kota Nusantara;

jdih.kemenkeu.go.id

---

1. tanah dan/ atau bangunan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi
kementerian/lembaga; dan
1. selain tanah dan/atau bangunan yang berada
dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- Kementerian/lembaga yang terkait dengan sektor
pertahanan dan keamanan, politik luar negeri,
kesekretariatan negara, yustisi dan fiskal selaku
Pengguna Barang untuk BMN yang berada dalam
penguasaannya;dan
- Kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang,
untuk BMN berupa selain tanah dan/atau
bangunan yang berada dalam penguasaannya.

(2) Penetapan status Penggunaan BMN berupa tanah

dan/atau bangunan dilakukan sebagai berikut:
- Otorita lbu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan kementerian/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menyampaikan usulan penetapan status
Penggunaan BMN berupa tanah dan/ atau
bangunan kepada Pengelola Barang;
- Pengelola Barang meneliti usulan dari Pengguna
Barang;
- Dalam hal disetujui, Pengelola Barang menetapkan
status Penggunaan BMN.

(3) Pengelola Barang dapat menetapkan status

Penggunaan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan
tanpa didahului usulan dari kementerian/lembaga,
dengan memperhatikan pertimbangan Otorita Ibu Kota
Nusantara.

(4) Penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan kepada
kementerian/lembaga dengan pertimbangan
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung Ibu
Kota Nusantara, efektivitas pengelolaan BMN di Ibu
Kota Nusantara, dan/atau melaksanakan peraturan
perundang-undangan.

(5) Penetapan status Penggunaan BMN berupa selain

tanah dan/atau bangunan dilakukan sebagai berikut:
- Pengguna Barang menyampaikan usulan
penetapan status Penggunaan BMN berupa selain
tanah dan/ atau bangunan kepada Pengelola
Barang;
- Pengelola Barang meneliti usulan dari Pengguna
Barang;
- Dalam hal disetujui, Pengelola Barang menetapkan
status Penggunaan BMN.

(6) Tata cara penetapan status Penggunaan BMN

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN.

Penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan
oleh pihak lain, penggunaan sementara BMN, dan
pengalihan status Penggunaan BMN dilaksanakan

jdih.kemenkeu.go.id

---

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pengelolaan BMN.

Pengamanan dan pemeliharaan BMN menjadi tanggung
jawab Pengguna Barang yang memperoleh penetapan
status Penggunaan BMN.

(1) BMN berupa rumah negara dapat dihuni oleh:

• pejabat negara; dan/ atau
• pihak lain yang memiliki surat izin penghunian.

(2) BMN berupa rumah susun negara dapat dihuni oleh:

- pejabat negara atau pegawai negeri sipil/ prajurit
TNI/anggota polri; dan/atau
- pihak lain yang memiliki surat izin penghunian.

(3) Surat izin penghunian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b _diterbitkan oleh
Otorita lbu Kota Nusantara berdasarkan rekomendasi
dari kementerian/lembaga.

(4) Biaya pengamanan dan pemeliharaan BMN berupa

rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan rumah susun negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi beban Otorita lbu Kota Nusantara.

Bagian Keenam
Pemanfaatan BMN

Paragraf 1
Bentuk Pemanfaatan BMN

(1) Bentuk Pemanfaatan BMN meliputi:

- sewa;
- pinjam pakai;
- kerja sama pemanfaatan;
- bangun guna serah/bangun serah guna;
- KSPI; atau
- kerja sama terbatas untuk pembiayaan
infrastruktur.

(2) Tata cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, kerja sama pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bangun
guna serah/bangun serah· guna sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan kerja sama
terbatas untuk pembiayaan infrastruktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan BMN.

Paragraf 2
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

✓

jdih.kemenkeu.go.id

---

Pasal22

(1) Pelaksanaan KSPI di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kerja sama pemerintah dan
badan usaha.

(2) KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMN yang

menjadi objek kerja sama pemerintah dan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur.

(1) KSPI dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara

selaku PJPB, dengan persetujuan Pengelola Barang.

(2) Pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dikuasakan kepada kementerian/lembaga.

(3) Pihak yang dapat menjadi mitra KSPI terdiri atas:

- badan usaha swasta yang berbentuk perseroan
terbatas;
- badan hukum asing;
- badan usaha milik negara;
- badan usaha milik daerah;
- anak perusahaan badan usaha milik negara yang
diperlakukan sama dengan badan usaha milik
negara sesuai ketentuan peraturan pemerintah
yang mengatur mengenai tata cara penyertaan dan
penatausahaan modal negara pada badan usaha
milik negara dan perseroan terbatas; atau
- koperasi.

(1) Objek KSPI meliputi BMN berupa:

• tanah dan/ atau bangunan; dan
• selain tanah dan/ atau bangunan.

(2) Objek KSPI berupa tanah dan/ atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat
dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.

Jangka waktu KSPI mengikuti jangka waktu kerja sama
pemerintah dan badan usaha.

(1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan

permohonan persetujuan KSPI kepada Pengelola
Barang pada tahap penyiapan proyek kerja sama
antara pemerintah dan badan usaha.

(2) Dalam hal penanggung jawab proyek kerja sama

antara pemerintah dan badan usaha merupakan:
- kementerian/lembaga;
- badan usaha milik negara; atau
- pihak yang menerima delegasi sebagai penanggung
jawab proyek kerja sama dari Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara atau menteri/pimpinan lembaga,
permohonan persetujuan KSPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara setelah berkoordinasi dengan
penanggung jawab proyek kerja sama bersangkutan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit
dilampirkan:
- dokumen terkait data dan informasi mengenai:
1. latar belakang permohonan KSPI;
1. BMN yang diajukan untuk dilakukan KSPI; dan
1. rencana peruntukan KSPI;
- rancangan prastudi kelayakan untuk proyek kerja
sama atas prakarsa penanggung jawab proyek
kerja sama atau rancangan studi kelayakan untuk
proyek kerja sama atas prakarsa badan usaha;
- dokumen mengenai informasi PJPB, termasuk
dasar penetapan/penunjukannya;
- surat rekomendasi kesesuaian kelengkapan
dokumen kerja sama pemerintah dan badan usaha
dari kementerian/lembaga yang membidangi
perencanaan pembangunan nasional;
- asli surat pernyataan dari PJPB yang memuat:
1. keterangan bahwa BMN yang diajukan untuk
dilakukan KSPI tidak sedang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi .
pemerintahan atau KSPI tidak akan
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan;
1. tanggung jawab atas kebenaran rencana
pelaksanaan KSPI; dan
1. tanggung jawab atas kebenaran data
permohonan KSPI.

{1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas
permohonan KSPI.

(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Barang dapat membentuk tim
KSPI yang beranggotakan perwakilan dari Pengelola
Barang, Otorita Ibu Kota Nusantara, dan instansi
teknis.

(3) Dalam hal permohonan KSPI dianggap layak,

Pengelola Barang menerbitkan persetujuan KSPI.

(4) Dalam hal KSPI akan dilaksanakan oleh

kementerian/lembaga selaku kuasa dari Otorita lbu
Kota Nusantara, surat persetujuan KSPI sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mencantumkan ketentuan
mengenai pelaksana KSPI.

KSPI di Ibu Kota Nusantara dapat memperoleh fasilitas
peniadaan pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
atas persetujuan Pengelola Barang.

(1) Pemberian fasilitas peniadaan pembagian kelebihan

keuntungan (clawback) sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 28 dilakukan atas permohonan dari penanggung

jawab proyek kerja sam~ kepada Pengelola Barang.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Pengelola Barang dilengkapi
dengan:
- proposal permohonan peniadaan pembagian
kelebihan keuntungan (clawback); dan
- surat pernyataan penanggung jawab proyek kerja
sama yang menyatakan bertanggung jawab penuh
secara formil dan materiil terhadap permohonan
peniadaan pembagian atas kelebihan keuntungan
(clawback).

(3) Pengelola Barang melakukan penelitian atas

permohonan dengan mempertimbangkan:
- KSPI merupakan proyek strategis nasional; dan
- KSPI ditujukan untuk percepatan pembangunan
Ibu Kota Nusantara.

(4) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3):
- dalam hal disetujui, Pengelola Barang menerbitkan
surat persetujuan peniadaan pembagian atas
kelebihan keuntungan (clawback);
- dalam hal tidak disetujui, Pengelola Barang
menyampaikan alasannya.

(5) Penerbitan surat persetujuan peniadaan pembagian

atas kelebihan keuntungan (clawback) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan setelah
terbitnya surat persetujuan KSPI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

PJPB menetapkan mitra KSPI berdasarkan hasil pengadaan
badan usaha pelaksana proyek kerja sama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja
sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur.

(1) Perjanjian KSPI ditandatangani oleh PJPB dan mitra

KSPI.

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk akta notariil.

(3) Penandatanganan perjanjian dilakukan paling lambat

2 (dua) tahun, terhitung sejak persetujuan Pengelola
Barang.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terlewati dan perjanjian belum ditandatangani,
persetujuan yang sudah diberikan oleh Pengelola
Barang tidak berlaku.

(5) Perjanjian KSPI memuat paling sedikit:

- dasar perjanjian;
- identitas para pihak;
- BMN yang menjadi objek;
- jangka waktu;
- peruntukan;
- hasil KSPI sesuai perjanjian;
- kewajiban mitra untuk melakukan pengamanan
dan pemeliharaan objek dan hasil pelaksanaan

jdih.kemenkeu.go.id

---

KSPI sampai dengan diserahterimakan kepada
. PJPB;
- kewajiban mitra mengasuransikan objek KSPI
beserta hasil pelaksanaan berupa bangunan
berikut sarana dan/atau prasarana sesuai
perjanjian;
1. hak dan kewajiban para pihak;
J. ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
- sanksi; dan
I. penyelesaian perselisihan.

(6) Berdasarkan perjanjian KSPI sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), PJPB menyerahkan BMN yang menjadi
objek KSPI kepada mitra KSPI.

(7) Penyerahan BMN yang menjadi objek KSPI

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan
dalam berita acara serah terima yang ditandatangani
oleh PJPB dan mitra KSPI.

(1) Hasil dari KSPI berupa infrastruktur beserta

fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI menjadi
BMN setelah diserahkan kepada PJPB.

(2) Hasil KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:
- bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana
dan fasilitasnya;
- pengembangan infrastruktur berupa penambahan
dan/atau peningkatan terhadap kapasitas,
kuantitas dan/ a tau kualitas infrastruktur;
dan/atau
- hasil pembangunan/pengembangan infrastruktur
lainnya.

(3) Hasil pelaksanaan KSPI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diserahkan oleh mitra KSPI kepada PJPB
sesuai jangka waktu dalam perjanjian.

(4) Dalam hal hasil pelaksanaan KSPI telah selesai

dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
dilakukan penyerahan kepada PJPB sebagian
dan/ atau seluruhnya tanpa menunggu berakhirnya
jangka waktu pelaksanaan perjanjian.

(1) KSPI berakhir dalam hal:

- berakhirnyajangka waktu KSPI;
- pengakhiran perjanjian KSPI secara sepihak oleh
PJPB;
- berakhirnya perjanjian KSPI; atau
- ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pengakhiran secara sepihak oleh PJPB dapat

dilakukan dalam hal mitra KSPI tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian
KSPI.

(3) Pengakhiran KSPI sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan oleh PJPB secara tertulis tanpa

melalui pengadilan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(4) Mitra KSPI harus melaporkan akan mengakhiri KSPI

paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu
perjanjian berakhir kepada PJPB.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), dilakukan audit oleh auditor
independen/reviu aparat pengawasan intern
pemerintah atas pelaksanaan KSPI berdasarkan
permintaan PJPB.

(6) Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit yang

disampaikan oleh auditor independen/reviu aparat
pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya
kepada PJPB.

Bagian Kesatu
Umum

ADP meliputi tanah yang diperoleh dari:
- penetapan dan pemberian hak pengelolaan lahan;
- hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
- hasil pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- pengalihan BMN dan/atau BMD;
- pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
- pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

(1) Pengelolaan ADP meliputi:

• perencanaan;
• pengalokasian;
• penggunaan;
• pemanfaatan; ·
• pengamanan dan pemeliharaan;
• Penghapusan;
• Penatausahaan;dan
• Pengawasan dan pengendalian.

(2) Tata cara Penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f, Penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan Pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelolaan ADP

(1) Menteri adalah Pengelola ADP.

(2) Pengelola ADP bertanggung jawab dan berwenang

untuk:
- menetapkan kebijakan umum Pengelolaan ADP;
- melakukan penetapan status ADP atas tanah yang
berada di kawasan Ibu Kota Nusantara;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- melakukan penetapan status ADP yang berasal
dari pengalihan BMN dan/atau BMD;
- memberikan persetujuan permohonan Pengguna
ADP menjadi Pemegang ADP;
- memberikan persetujuan Penghapusan ADP untuk
dialihkan menjadi BMN; dan
- melakukan pemantauan dan Investigasi atas
pelaksanaan Pengelolaan ADP.

(1) Kepala Otorita lbu Kota Nusantara adalah Pengguna

ADP.

(2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab

dan berwenang:
- mengatur Pengelolaan ADP berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Pengelola ADP;
- mengusulkan penetapan ADP atas tanah yang
berada di kawasan Ibu Kota Nusantara kepada
Pengelola ADP;
- menerima BMN dan/ atau BMD yang
dialihkan/ dihapuskan/ dilepaskan menjadi ADP;
- menyusun perencanaan ADP;
- melakukan penggunaan ADP;
- memberikan persetujuan permohonan
pengalokasian ADP kepada Pemegang ADP;
- menetapkan pengalokasian untuk penggunaan
ADP berdasarkan persetujuan Pengelola ADP;
- memberikan persetujuan permohonan
pemanfaatan ADP kepada Mitra ADP;
1. menandatangani perjanjian dalam rangka
pengalokasian, penggunaan, dan pemanfaatan
ADP;
J. mengamankan dan ·memelihara ADP;
- mengajukan usul Penghapusan ADP untuk
dialihkan menjadi BMN;
1. menyerahkan ADP yang dihapuskan untuk
menjadi BMN kepada Pengguna Barang;
- melakukan Penatausahaan ADP;
- melakukan pemantauan dan penertiban atas
pelaksanaah Pengelolaan ADP;
- menyusun laporan Pengawasan dan pengendalian
ADP; dan
- menunjuk dan/ atau menetapkan Kuasa Pengguna
ADP.

(3) Pengguna ADP dapat melimpahkan tanggung jawab

dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kuasa Pengguna ADP.

(1) Kuasa Pengguna ADP ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh Pengguna ADP.

(2) Kuasa Pengguna ADP bertanggung jawab dan

berwenang:
- melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
yang dilimpahkan oleh Pengguna ADP;

jdih.kemenkeu.go.id

---

- melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pengguna
ADP; dan
- melaporkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan
tanggung jawab yang diberikan/dilimpahkan oleh
Pengguna ADP.

Pasal39

(1) Pengelola ADP mendelegasikan tanggung jawab dan

kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 36 ayat (2) kepada Pengguna ADP.

(2) Tanggung jawab dan kewenangan yang didelegasikan

oleh Pengelola ADP kepada Pengguna ADP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- persetujuan Penghapusan ADP karena:
1. pengalihan menjadi BMN;
1. pengalihan menjadi kawasan hutan; dan
1. pelaksanaan ketentuan undang-undang.
- pelaksanaan investigasi atas pelaksanaan
Pengelolaan ADP.

(3) Dikecualikan dari ketentuan persetujuan

Penghapusan ADP karena pelaksanaan ketentuan
undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a angka 3, kewenangan persetujuan
Penghapusan ADP dalam rangka pemberian hak milik
tanah rumah tapak dengan kriteria:
- luas di atas 1.000 m2;
- nilai di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah); atau
- di dalam wilayah kawasan inti pusat
pemerintahan,
tetap dilakukan oleh Pengelola ADP.

(4) Tanggung jawab dan kewenangan yang didelegasikan

oleh Pengelola ADP kepada Pengguna ADP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilaksanakan oleh pejabat/ pimpinan unit Otorita Ibu
Kota Nusantara yang membidangi kesekretariatan.

(5) Tanggung jawab dan kewenangan yang didelegasikan

oleh Pengelola ADP kepada Pengguna ADP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilaksanakan oleh pejabat/ pimpinan unit Otorita Ibu
Kota Nusantara yang membidangi kepatuhan.

(6) Pejabat/pimpinan unit Otorita Ibu Kota Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
tidak dapat melimpahkan pendelegasian tanggung
jawab dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada pejabat struktural di bawahnya.

(7) Pengguna ADP melaporkan pelaksanaan pendelegasian

tanggung jawab dan kewenangan Pengelola ADP
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola
ADP secara semesteran.

Bagian Ketiga
Penetapan Status ADP

✓

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Menteri selaku Pengelola ADP melakukan penetapan

status ADP.

(2) Penetapan status ADP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah Pengguna ADP mengajukan
usulan penetapan status ADP.

(3) Usulan penetapan status ADP oleh Pengguna ADP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan dokumen sebagai berikut:
- proposal yang menjelaskan maksud penetapan
status ADP berikut detail tanah yang diusulkan
penetapannya;
- fotokopi dokumen perolehan tanah;
- dokumen penetapan peruntukan lahan/rencana
detail tata ruang (RDTR); dan
- surat pernyataan tanggungjawab (SPTJ).

(1) Pengelola ADP melakukan penelitian terhadap usulan

penetapan status ADP yang diajukan oleh Pengguna
ADP.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola ADP dapat meminta
keterangan atau data tambahan kepada Pengguna
ADP dan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
instansi terkait.

(4) Dalam hal usulan dapat disetujui, Pengelola ADP

menerbitkan surat keputusan penetapan status ADP.

(5) Keputusan Pengelola ADP sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- pertimbangan penetapan status ADP;
- lahan yang ditetapkan statusnya sebagai ADP; dan
- tindak lanjut penetapan status ADP.

(6) Kewenangan Pengelola ADP untuk melakukan

penetapan status ADP sebagaimana dimaks_ud pada
ayat (5) dilimpahkan kepada Direktur Jenderal dalam
bentuk subdelegasi dan dapat diteruslimpahkan
dalam bentuk mandat kepada direktur sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (4).

Dalam hal tanah yang diajukan penetapan statusnya
menjadi ADP merupakan BMN:
- penetapan status menjadi ADP merupakan alasan
dilakukannya penghapusan BMN.
- keputusan penetapan status ADP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) ditindaklanjuti oleh
Pengguna ADP dengan penghapusan BMN dari daftar
barang pengguna pada Otorita lbu Kota Nusantara
berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan mengenai pengelolaan BMN.

jdih.kemenkeu.go.id

---

Bagian Keempat
Pemberian Persetujuan Pengguna ADP sebagai Pemegang
ADP

(1) Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara selaku

Pengguna ADP bermaksud mendapatkan alokasi lahan
ADP dan menyelenggarakan secara mandiri atas lahan
ADP, Otorita Ibu Kota Nusantara mengajukan
permohonan untuk menjadi Pemegang ADP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- rencana penggunaan atau pemanfaatan lahan
ADP; dan
- surat pernyataan tanggungjawab (SPTJ).

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan setiap kali Otorita Ibu Kota Nusantara
bermaksud mendapatkan pengalokasian lahan ADP.

(1) Permohonan untuk menjadi Pemegang ADP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diajukan
kepada Pengelola ADP.

(2) Dalam hal permohonan dapat disetujui, Pengelola ADP

menerbitkan surat persetujuan.

(3) Kewenangan Pengelola ADP untuk memberikan

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan Ibu Kota
Nusantara.

(1) ADP tidak dapat dihapuskan, kecuali:

• dialihkan menjadi BMN;
• ditetapkan menjadi kawasan hutan; atau
• dalam rangka pelaksanaan undang-undang.

(2) Penghapusan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan berdasarkan persetujuan Pengelola ADP

atas permohonan dari Pengguna ADP.

(1) Lahan ADP yang dialihkan menjadi BMN dihapuskan

statusnya sebagai ADP.

(2) Pengguna ADP mengajukan permohonan Penghapusan

ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengelola ADP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- proposal pengalihan ADP menjadi BMN;
- fotokopi dokumen perolehan ADP;
- dokumen penetapan peruntukan lahan/rencana
detail tata ruang (RDTR); dan
- surat pernyataan tanggungjawab (SPTJ).

jdih.kemenkeu.go.id

---

(1) Lahan ADP yang ditetapkan menjadi kawasan hutan

dihapuskan statusnya sebagai ADP.

(2) Pengguna ADP mengajukan permohonan Penghapusan

ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengelola ADP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- proposal perubahan status ADP menjadi kawasan
hutan;
- fotokopi dokumen perolehan ADP;
- surat penetapan peruntukan lahan/rencana detail
tata ruang (RDTR); dan
- surat pernyataan tanggungjawab (SPTJ).

(1) Lahan ADP dapat dihapuskan statusnya sebagai ADP

dalam rangka pelaksanaan undang-undang.

(2) Pengguna ADP mengajukan permohonan Penghapusan

ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Pengelola ADP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- penjelasan mengenai pelaksanaan undang-undang
yang menjadi sebab Penghapusan ADP;
- fotokopi dokumen perolehan ADP;
- surat penetapan peruntukan lahan/rencana detail
tata ruang (RDTR); dan
- surat pernyataan tanggungjawab (SPTJ).

(4) Dalam hal Penghapusan ADP dilakukan dalam rangka

pemberian hak milik atas tanah rumah tapak di Ibu
Kota Nusantara, petmohonan sebagaimana dimak.sud
pada ayat (2) dilengkapi dengan tambahan dokumen
sebagai berikut:
- salinan akta pelepasan hak pengelolaan (HPL) oleh
Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- surat persetujuan pemberian hak milik yang
dikeluarkan oleh kantor pertanahan.

Pasal49

(1) Pengelola ADP melakukan penelitian terhadap usulan

Penghapusan ADP yang diajukan oleh Pengguna ADP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan

### Pasal 48.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola ADP dapat meminta
keterangan atau data tambahan kepada Pengguna
ADP dan meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada
instansi terkait.

(4) Dalam hal permohonan dapat disetujui, Pengelola ADP

menerbitkan surat persetujuan Penghapusan ADP.

(5) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), Pengguna ADP menerbitkan

jdih.kemenkeu.go.id

---

surat keputusan Penghapusan ADP paling lambat 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan.

(6) Kewenangan Pengelola ADP untuk memberikan

persetujuan Penghapusan ADP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan dalam bentuk
mandat kepada Direktur Jenderal.

(7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), pelaksanaan pemberian persetujuan
Penghapusan ADP yang kewenangannya didelegasikan
kepada Pengguna ADP, dilakukan oleh Pengguna ADP.

Bagian Kelima.
Penatausahaan ADP

(1) Pengguna ADP melakukan Penatausahaan ADP.

(2) Penatausahaan ADP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

• pencatatan dan pendaftaran;
• lnventarisasi; dan
• Pelaporan.

(3) Pengguna ADP dapat mengembangkan sistem

pencatatan ADP untuk keperluan manajerial Pengguna
ADP.

(1) Pembukuan ADP dilakukan dengan mendaftarkan dan

mencatat ADP ke dalam daftar ADP.

(2) Dalam melakukan P_embukuan ADP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat penggolongan
dan kodefikasi untuk setiap klasifikasi ADP.

(1) Pengguna ADP melakukan Inventarisasi ADP yang

berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan
sensus barang paling sedikit sekali dalam 5 (lima)
tahun.

(2) Pengguna ADP melakukan pendaftaran, pencatatan,

dan/ atau pemutakhiran daftar ADP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 berdasarkan hasil
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengguna ADP bertanggung jawab penuh atas

kebenaran materiil dari laporan hasil pelaksanaan
Inventarisasi.

(1) Pengguna ADP menyusun laporan ADP.

(2) Laporan ADP _sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan
keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara.

(3) Laporan keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsolidasikan
dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
pusat.

jdih.kemenkeu.go.id

---

(4) Penyusunan laporan keuangan Otorita Ibu Kota

Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengikuti ketentuan standar akuntansi pemerintahan.

(1) Pengguna ADP menyampaikan laporan penerimaan

negara bukan pajak (PNBP) ADP kepada Pengelola ADP
secara semesteran dan tahunan.

(2) Laporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat PNBP yang bersumber dari Pengelolaan ADP.

(3) Laporan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari laporan ADP.

(1) Laporan ADP dapat disampaikan dalam bentuk

dokumen elektronik dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
informasi dan transaksi elektronik.

(2) Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diterima sebagai laporan
ADP sepanjang:
- informasi yang tercantum di dalamnya dapat
diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan
dipertanggungjawabkan; dan
- disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang.

Pengguna ADP wajib menyimpan dokumen kep.emilikan
dan dokumen Pengelolaan ADP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian ADP

(1) Pengguna ADP melakukan Pengawasan dan

pengendalian ADP.

(2) Pengawasan dan pengendalian ADP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- pemantauan dan penertiban sesuai kewenangan
Pengguna ADP; dan
- investigasi sesuai pendelegasian kewenangan dari
Pengelola ADP.

Pasal58
Pengawasan dan pengendalian ADP dilakukan terhadap:
- ADP;
- pelaksanaan Pengelolaan ADP; dan
- pejabat/pegawai yang melakukan Pengelolaan ADP.

Pemantauan dilakukan untuk:
- mengamati pelaksanaan pengalokasian, peruntukan,
pemberian hak atas tanah, pembebanan hak

jdih.kemenkeu.go.id

---

tanggungan, pengalihan, pelepasan, penggunaan,
Pemanfaatan, dan Penghapusan ADP; dan
- menilai kesesuaian dari pelaksanaan pengalokasian,
peruntukan, pemberian hak atas tanah, pembebanan
hak tanggungan, pengalihan, pelepasan, penggunaan,
pemanfaatan, dan Penghapusan ADP dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal60

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

terdiri atas:
- pemantauan periodik; dan
- pemantauan insidentil.

(2) Pemantauan periodik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan 1 (satu) kali setiap
semester.

(3) Pemantauan insidentil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu, dalam hal
terdapat informasi tertulis antara lain dari masyarakat
atau laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, atau
adanya inisiatif Pengguna ADP.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

dilakukan dengan cara:
- penelitian administrasi/ dokumen; dan/atau
- penelitian lapangan.

(2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan melalui penghimpunan dan
penelaahan dokumen dan informasi dari berbagai
sumber;

(3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan melalui peninjauan di lokasi.

ADP dan permintaan konfirmasi kepada pihak terkait.

(1) Penertiban oleh Pengguna ADP dilakukan dalam

rangka menertibkan Pengelolaan ADP yang berada
dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan
ADP.

(2) Pengguna ADP melakukan penertiban sebagai tindak

lanjut dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh
Pengguna ADP, apabila diketahui adanya
ketidaksesuaian antara pelaksanaan Pengelolaan ADP
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
atau sebagai tindak lanjut dari hasil
pengawasan/ pemeriksaan.

(1) lnvestigasi dilakukan dalam hal:

- penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
belum dapat menertibkan Pengelolaan ADP sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pengelolaan ADP; atau

✓

jdih.kemenkeu.go.id

---

- berdasarkan hasil pemantauan terdapat potensi
penerimaan negara yang belum optimal diperoleh
dari pelaksanaan Pengelolaan ADP yang perlu
segera ditindaklanjuti dengan Investigasi.

(2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk mengumpulkan barang
bukti/informasi, yang dengan barang bukti/informasi
tersebut membuat terang dan jelas mengenai suatu
permasalahan dalam pelaksanaan Pengelolaan ADP
guna dilakukan penertiban, permintaan audit,
dan/ atau penyelesaian.

(3) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara meliputi:
- pengumpulan data dan dokumen terkait;
- koordinasi dengan instansi terkait; dan/ atau
- peninjauan lapangan.

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan Investigasi

ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan
Pengelolaan ADP, Pengguna ADP meminta Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk
melakukan audit/ pengawasan.

(2) Pengguna ADP menindaklanjuti hasil

audit/pengawasan sebagaimaoa dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasa165

(1) Pengguna ADP menyusun laporan pengawasan dan

pengendalian ADP.

(2) Laporan pengawasan dan pengendalian ADP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- laporan atas pelaksanaao pemantauan; dan
- laporan atas pelaksanaan lnvestigasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Pengelola ADP secara tahunan.

(1) Pengelola ADP melakukan monitoring dan evaluasi

dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pengawasan dan
pengendalian ADP.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pengelola ADP

melalui pemberian saran, masukan, atau pendapat
kepada Pengguna ADP.

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan atas data, informasi, dan
pengolahan data dan informasi pelaksanaan
pemantauan dan Investigasi yang dilaksanakan oleh
Pengguna ADP, termasuk tindak lanjut yang dilakukan
oleh Pengguna ADP atas hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan terkait Pengelolaan ADP.

(4) Kewenangan Pengelola ADP dalam pelaksanaan

Pengawasan dan pengendalian ADP dilimpahkan
dalam bentuk mandat kepada direktur yang
mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan

jdih.kemenkeu.go.id

---

standardisasi teknis di bidang BMN, kekayaan negara
lain-lain, dan piutang negara.

Pasal67
Ketentuan mengenai penyusunan dan penelaahan RKBMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal
13 dilaksanakan mulai tahun 2027 untuk penyusunan
RKBMN tahun anggaran 2029.

BABV

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan
terkait dengan pengelolaan BMN dan ADP yang telah
ditetapkan oleh Pengelola Barang dan/ atau Pengelola ADP
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan
tetap berlaku.

Pasal69
Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

jdih.kemenkeu.go.id

---

• 28 ­

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2023

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2023

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

Ditandatangani secara elektronik

jdih.kemenkeu.go.id