Ditetapkan: 2023-01-01
Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita
Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif merupakan imbalan atas barang/ jasa layanan yang
diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita
jdih.kemenkeu.go.id
---
Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif kepada pengguna layanan.
Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
atas:
- tarif layanan sewa lahan kawasan;
- tarif layanan tiket masuk kawasan;
- tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung
kawasan; dan
- tarif layanan penunjang.
Tarif layanan sewa lahan kawasan se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- tarif kompensasi dasar;
- tarif bagi hasil; dan/ a tau
- tarif service charge.
(1) Tarif kompensasi dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar pokok sewa dikalikan
faktor penyesuai.
(2) Pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai wajar atas sewa hasil perhitungan dari
penilai.
Tarif bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
ditetapkan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 20% (dua
puluh persen) dari pendapatan kotor penyewa lahan per tahun
dengan mempertimbangkan faktor penyesuai.
Faktor penyesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) dan Pasal 5 merupakan besaran persentase tertentu dengan
mempertimbangkan faktor-faktor paling sedikit biaya investasi,
tujuan penggunaan lahan, jenis pengguna, lokasi lahan, masa
tenggang (grace period), jangka waktu pemanfaatan, tingkat
utilisasi, skala pelaku usaha, keberpihakan, dan/ atau tarif
kompetitor.
( 1) Tarif service charge se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c ditetapkan sebesar biaya dasar service charge dan
biaya peningkatan layanan.
(2) Biaya dasar service charge sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan faktor-faktor paling sedikit
biaya operasional kawasan, biaya pemeliharaan fasilitas
umum dan sarana prasarana, biaya pengelolaan limbah,
biaya keamanan, dan/ atau biaya pemasaran kawasan.
(3) Biaya peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempertimbangkan faktor-faktor paling sedikit
jenis aset, lokasi lot, dan/ atau luas lot.
jdih.kemenkeu.go.id
---
(1) Tarif layanan tiket masuk kawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempertimbangkan paling sedikit biaya investasi,
tingkat utilisasi, segmen pengguna, musim liburan,
keberpihakan, dan/ atau tarif kompetitor.
( 1) Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung
kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c
terdiri atas:
- tarif penggunaan listrik;
- tarif penggunaan jaringan telekomunikasi dan
nirkabel;
- tarif penggunaan air;
- tarif penggunaan gas; dan
- tarif penggunaan utilitas dan infrastuktur pendukung
lainnya.
(2) Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit
biaya penyusutan instalasi, biaya penggunaan utilitas,
dan biaya peningkatan layanan paling tinggi 20% (dua
puluh persen) dari biaya penggunaan utilitas.
Tariflayanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d terdiri atas:
- tarif pameran, pertunjukan, dan atraksi;
- tarif penyelenggaraan kegiatan;
- tarif penjualan produk;
- tarif pendidikan, pelatihan, dan konsultasi;
- tarif pemasaran, promosi, dan iklan; dan
- tarif pemanfaatan fasilitas lainnya.
Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit
biaya produksi, biaya penyusutan, biaya penyelenggaraan,
dan/atau biaya peningkatan layanan dengan memperhatikan
fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu pemakaian, jenis
kegiatan, dan/ a tau harga pasar setempat.
(1) Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan
Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dapat memberikan jasa layanan di bidang
pariwisata maupun nonpariwisata berdasarkan
kebutuhan dari pihak pengguna layanan melalui kontrak
kerja sama.
jdih.kemenkeu.go.id
---
(2) Tarif jasa layanan di bidang pariwisata maupun
nonpariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur
Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan
pihak pengguna layanan.
(1) Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan
Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama
manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak
lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang
pariwisata maupun nonpariwisata.
(2) Tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen,
dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak lain.
Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara
asing dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 200% (dua
ratus persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.
(1) Terhadap kegiatan tertentu dan/atau pengguna layanan
tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan
Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kegiatan:
- kenegaraan;
- pencarian dan pertolongan bencana alam, bencana
non-alam, dan bantuan kemanusiaan;
- kepentingan umum dan sosial;
- menjalankan misi khusus dari pemerintah pusat; dan
- tingkat regional, nasional, dan/ atau internasional
yang tidak bersifat komersial.
(3) Pengguna layanan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
- pelaku usaha mikro dan kecil;
- penduduk setempat;
- agen wisata;
- pengguna layanan yang berkontribusi terhadap
pembangunan infrastruktur dasar; dan
- pengguna layanan tertentu lainnya.
(4) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol
rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi
keuangan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana
Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif.
jdih.kemenkeu.go.id
---
Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 14, dan Pasal 15
ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita
Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id
---
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 788
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
---
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES PADA
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO
FLORES PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Jenis Layanan Satuan Tarif
Tiket Masuk Kawasan
1. Perorangan Per Orang/ Sekali Rp2.000,00 s.d.
Masuk RplS.000,00
1. Kendaraan Per Kendaraan/ Rp2.000,00 s.d.
Sekali Masuk Rp25.000,00
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
