Peraturan Badan Nomor 9-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvesional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di

luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, yang selanjutnya disebut Alih Daya, adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
3. Perusahaan Penyedia Jasa adalah perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan Bank melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.
4. Direksi:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
5. Dewan Komisaris:
a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

(1) Bank dapat melakukan Alih Daya kepada Perusahaan Penyedia Jasa.
(2) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

(1) Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan Bank melalui perjanjian:
a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
b. penyediaan jasa tenaga kerja.
(2) Bank wajib memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

(1) Dalam rangka Alih Daya, kegiatan Bank dikategorikan sebagai:
a. kegiatan usaha; dan
b. kegiatan pendukung usaha.

(2) Dalam setiap kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaianpekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang.
(3) Bank hanya dapat melakukan Alih Daya atas pekerjaan penunjangpada alur kegiatan usaha Bank dan pada alur kegiatanpendukung usaha Bank.

(1) Pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria:
a. berisiko rendah;
b. tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi dibidang perbankan; dan
c. tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional Bank.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijabarkan dalam kebijakan Bank mengenai Alih Daya.
(3) Bank dilarang melakukan Alih Daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko dari obyek pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa.

Bank hanya dapat melakukan perjanjian Alih Daya dengan Perusahaan Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. berbadan hukum INDONESIA;
b. memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
c. memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
d. memiliki sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
e. memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dalam rangka pemilihan Perusahaan Penyedia Jasa, Bank wajib:
a. meneliti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b; dan
b. melakukan analisis dan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, huruf d, dan huruf e, yaitu mengenai:
1. kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
2. sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
3. sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Alih Daya.

Hasil penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan denganbaik.

(1) Bank wajib memantau dan mengevaluasi pemenuhan persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan kinerja dan/atau reputasi Perusahaan Penyedia Jasa.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik.

(1) Dalam melakukan Alih Daya, Bank wajib membuat perjanjian dengan Perusahaan Penyedia Jasa secara tertulis.
(2) Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit mencakup:
a. ruang lingkup pekerjaan;
b. jangka waktu perjanjian;
c. nilai kontrak;
d. struktur biaya dan mekanisme pembayaran;
e. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bank maupun Perusahaan Penyedia Jasa, antara lain:
1. kewenangan Bank untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Penyedia Jasa terkait dengan pelaksanaan perjanjian Alih Daya;
2. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa termasuk tenaga kerja yang digunakan dalam Alih Daya untuk menjaga kerahasiaan dan pengamanan informasi Bank dan/atau nasabah Bank;
3. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa untuk menyampaikan laporan dan informasi kepada Bank secara tertulis dan berkala;
4. kewajiban masing-masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. kewajiban para pihak untuk melindungi hak dan kepentingan nasabah Bank terkait dengan pekerjaan yang dialihdayakan;
6. kewajiban Perusahaan Penyedia Jasa memiliki contingency plan; dan
7. kesediaan Perusahaan Penyedia Jasa untuk memberikan akses pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang bersama-sama dengan Bank dalam hal diperlukan;

f. ukuran dan standar pelaksanaan pekerjaan;
g. kriteria atau kondisi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (early termination);
h. sanksi dan penalti; dan
i. penyelesaian perselisihan.

(1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Alih Daya sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdayakan.
(2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d. sistem pengendalian intern.

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup:
a. menyusun dan menyempurnakan kebijakan Alih Daya;
b. MENETAPKAN prosedur Alih Daya;
c. menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan Alih Daya;
d. memantau, mengevaluasi, dan bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya; dan
e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Alih Daya secara keseluruhan.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Alih Daya termasuk penyempurnaan atas kebijakan Alih Daya; dan

b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko atas Alih Daya.

(1) Bank wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Alih Daya.
(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. tujuan Alih Daya;
b. kriteria pekerjaan yang dialihdayakan;
c. cakupan analisis;
d. kebijakan mitigasi risiko dalam pelaksanaan Alih Daya;
e. kriteria Perusahaan Penyedia Jasa;
f. cakupan minimum perjanjian Alih Daya;
g. prosedur standar dalam melakukan Alih Daya; dan
h. penetapan unit atau fungsi khusus yang melaksanakan proses Alih Daya serta kejelasan tugas dan tanggung jawab.
(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikaji ulang secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

(1) Bank wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan Alih Daya.
(2) Pelaksanaan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu serta dapat memberikan laporan yang akurat dan informatif mengenai risiko pada pelaksanaan Alih Daya.

(1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif atas Alih Daya.

(2) Sistem pengendalian intern yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
a. pengawasan terhadap proses Alih Daya; dan
b. pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh Perusahaan Penyedia Jasa.
(3) Pengawasan terhadap proses Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan oleh pihak yang independen terhadap pihak yang melakukan proses Alih Daya.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan mengenai Alih Daya kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. rencana Alih Daya; dan
b. Alih Daya yang bermasalah.
(3) Laporan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
b. gambaran umum dan cakupan pekerjaan;
c. jenis perjanjian Alih Daya;
d. perkiraan jumlah tenaga kerja Alih Daya yang dibutuhkan;
e. jangka waktu perjanjian;
f. tujuan Alih Daya; dan
g. analisis perkiraan biaya dan manfaat serta risiko dan mitigasinya.
(4) Laporan Alih Daya yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi paling sedikit mengenai:
a. jenis pekerjaan yang dialihdayakan;
b. nama Perusahan Penyedia Jasa;

c. gambaran permasalahan yang terjadi; dan
d. langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank untuk mengatasi Alih Daya yang bermasalah.
(5) Laporan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Desember.
(6) Bank hanya dapat melakukan penambahan dan/atau perubahan rencana pekerjaan yang dialihdayakan yang sudah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 1 (satu) kali dan wajib menyampaikan Laporan Perubahan Rencana Alih Daya dimaksud paling lambat pada tanggal 30 Juni tahun berjalan.
(7) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
(8) Laporan Alih Daya yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya permasalahan oleh Bank.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (6) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait, Departemen Perbankan Syariah, atau Kantor Regional 1 Jabodetabek, Banten, Lampung dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.

(1) Bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan/atau Pasal 17 ayat
(6) melampaui batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 17 ayat (6) atau Pasal 17 ayat (8) dikenakan:
a. sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan apabila terlambat 1 (satu) hari kerja sampai dengan10 (sepuluh) hari kerja;
b. sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya apabila terlambat 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
c. sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya, dengan jumlah sanksi keterlambatan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila terlambat 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih.
(2) Bank yang diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Alih Daya tetapi belum menyampaikan laporan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau penambahan atau perubahan rencana Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), atau Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dikenakan sanksi administrative antara lain berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

(1) Bank yang sebelum tanggal 9 Desember 2011 telah melakukan Alih Daya atas pekerjaan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun Perusahaan Penyedia Jasa dan/atau cakupan perjanjian Alih Daya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 10 ayat (2), dapat melanjutkan pelaksanaan Alih Daya sampai dengan berakhirnya perjanjian.
(2) Dalam hal Bank melakukan perpanjangan terhadap perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank wajib:
a. melakukan penelitian, analisis, dan penilaian atas pemenuhan persyaratan Perusahaan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
b. menyesuaikan perjanjian sesuai Pasal 10 ayat (2).

(1) Alih Daya yang dilakukan oleh Bank selain tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga tunduk pada ketentuan lainnya yang terkait dengan Alih Daya.
(2) Persyaratan badan hukum bagi Perusahaan Penyedia Jasa yang memberikan jasa untuk penyelenggarakan teknologi informasi tetap mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan Alih Daya yang dilakukan Bank dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan Alih Daya berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5263), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta Padatanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY