PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah
pengaturan, perencanaan, pengawasan,
pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis
Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai
tujuan Pendidikan Tinggi.

1. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan
pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan
Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh
Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk
mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program
spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan
Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat
PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan
dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

1. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat
PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan
dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

1. Universitas . . .

---

1. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi dan jika memenuhi syarat, Universitas
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

1. Institut adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

1. Sekolah Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi
tertentu dan jika memenuhi syarat, Sekolah Tinggi
dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

1. Politeknik adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan
jika memenuhi syarat, Politeknik dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi.

1. Akademi adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu
atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu.

1. Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat
diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu
atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal
atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

1. Program . . .

---

1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan
dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan
metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis
pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa
dengan dosen dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan
standar yang meliputi standar nasional pendidikan,
ditambah dengan standar penelitian, dan standar
pengabdian kepada masyarakat.

1. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan
Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan
penyusunan peraturan dan prosedur operasional di
Perguruan Tinggi.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada
Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi,
Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi
Komunitas.

1. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota
masyarakat yang mengemban profesi tertentu yang
berbadan hukum nirlaba.

1. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan,
atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

1. Kementerian Lain adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan pemerintahan di luar bidang
pendidikan.

1. Lembaga . . .

---

1. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga
pemerintah pusat yang melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kesatu
Umum

Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

- tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

- pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan
program Pendidikan Tinggi; dan

• gelar, ijazah, dan sertifikat profesi.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab, Tugas, dan Wewenang Menteri
dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi mencakup:

• pengaturan;

• perencanaan;

• pengawasan . . .

---

• pengawasan, pemantauan, dan evaluasi; dan

• pembinaan dan koordinasi.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a, Menteri memiliki tugas dan wewenang
mengatur mengenai:

• sistem Pendidikan Tinggi;

• anggaran Pendidikan Tinggi;

• hak mahasiswa;

• akses yang berkeadilan;

• mutu Pendidikan Tinggi;

• relevansi hasil Pendidikan Tinggi; dan

• ketersediaan Perguruan Tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, Menteri memiliki tugas dan wewenang
meliputi:

- menyusun dan menetapkan kebijakan umum
nasional dalam pengembangan dan koordinasi
Pendidikan Tinggi;

- menyusun dan menetapkan kebijakan umum
dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi
masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan
Tinggi; dan

• mengembangkan . . .

---

- mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan
kebijakan umum, sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b yang terdiri atas:

1. rencana pengembangan jangka panjang 25
(dua puluh lima) tahun;

1. rencana pengembangan jangka menengah
atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan

1. rencana kerja tahunan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

- Kementerian Lain atau LPNK yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;

• Badan Penyelenggara; dan

• Perguruan Tinggi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki
tugas dan wewenang meliputi:

• menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- menyusun dan menetapkan sistem penjaminan
mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:

1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap
Perguruan Tinggi; dan

1. sistem . . .

---

1. sistem penjaminan mutu eksternal yang
dilakukan melalui akreditasi oleh Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan

• mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan,

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

(1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang

pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan
wewenang meliputi:

- pemberian dan pencabutan izin pendirian
Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program
Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang
meliputi:

1. izin pendirian dan perubahan PTS serta
pencabutan izin PTS; dan

1. izin pembukaan Program Studi dan
pencabutan izin Program Studi pada PTN dan
PTS;

- pemantapan dan peningkatan kapasitas
pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber
daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala
pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
oleh Perguruan Tinggi;

- peningkatan relevansi, keterjangkauan,
pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada
Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang
meliputi:

1. penyelarasan . . .

---

1. penyelarasan pengembangan Pendidikan
Tinggi dengan kebutuhan pembangunan
nasional dan daerah;

1. penetapan biaya operasional Pendidikan
Tinggi dan subsidi kepada PTN;

1. pemberian kesempatan yang lebih luas kepada
calon mahasiswa yang kurang mampu secara
ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah
terdepan, terluar, dan tertinggal; dan

1. peningkatan angka partisipasi kasar untuk
Pendidikan Tinggi secara nasional; dan

- pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau
konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk
merumuskan kebijakan pengembangan
Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi; dan

1. rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan

koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan
Program Pendidikan Tinggi

(1) PTN didirikan oleh Pemerintah.

(2) PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk

Badan Penyelenggara berbadan hukum yang
berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari
Menteri.

(3) Pendirian . . .

---

(3) Pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pendirian, perubahan, dan pembubaran Universitas

dan Institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah
ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul
Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(2) Pendirian, perubahan, dan pembubaran Sekolah

Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas
yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan tertulis dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

(1) Perubahan PTS dapat berupa:

• perubahan bentuk;
• perubahan nama; dan/atau
• perubahan lokasi/domisili.

(2) Perubahan PTS sebagaimana dimaksd pada ayat (1)

wajib mendapatkan izin dari Menteri.

Menteri mencabut izin PTS yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan,
dan pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan
pencabutan izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program

Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik
dan vokasi paling sedikit mencakup:
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- tata cara pembukaan dan penutupan; dan
- penjaminan mutu.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan

program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan
akademik dan vokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Pengaturan mengenai Program Studi dan program

Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan
spesialis paling sedikit mencakup:
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- tata cara pembukaan dan penutupan;
- tata cara kerja sama penyelenggaraan; dan
- penjaminan mutu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan

program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan
profesi dan spesialis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Lain, LPNK,
dan/atau Organisasi Profesi terkait.

Bagian Keempat
Gelar, Ijazah, dan Sertifikat Profesi

(1) Gelar yang diperoleh di Perguruan Tinggi Indonesia

harus menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Penulisan gelar yang diperoleh dari Perguruan Tinggi

Indonesia harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia.

(3) Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disetarakan dan/atau
diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan
luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di
negara tersebut.

(4) Gelar . . .

---

(4) Gelar yang diperoleh dari Perguruan Tinggi luar negeri

digunakan sesuai dengan cara penulisan dan
penempatan yang berlaku di negara asal.

(1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan

gelar akademik.

(2) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan

gelar vokasi.

(3) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan

gelar profesi.

(4) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan

gelar spesialis.

(1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah

menyelesaikan proses Pembelajaran dalam suatu
program pendidikan, dan dinyatakan lulus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

(2) Ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat

diperoleh seseorang yang telah menyelesaikan
program Pendidikan Tinggi di negara tersebut.

(3) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilampirkan surat keterangan pendamping
ijazah.

(4) Surat keterangan pendamping ijazah diterbitkan oleh

Perguruan Tinggi yang memberikan ijazah pendidikan
akademik, vokasi, profesi, dan spesialis.

(5) Surat keterangan pendamping ijazah harus ditulis

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta
disahkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

### Pasal 18 . . .

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, tata cara
penulisan gelar, dan kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi
negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan

### Pasal 17 diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk

melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan
pendidikan profesi, spesialis, atau subspesialis.

(2) Sertifikat profesi diberikan kepada lulusan

pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama
dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK,
dan/atau Organisasi Profesi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam
Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:

• otonomi . . .

---

• otonomi Perguruan Tinggi;
• pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
• tata kelola Perguruan Tinggi; dan
• akuntabilitas publik.

Bagian Kedua
Otonomi Perguruan Tinggi

(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan
Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• PTN;

• PTN Badan Hukum; dan

• PTS.

(3) Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- otonomi di bidang akademik, yang meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional serta
pelaksanaan:

1. pendidikan;

1. penelitian; dan

1. pengabdian kepada masyarakat,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

- otonomi di bidang nonakademik yang meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional serta
pelaksanaan:

1. organisasi;

1. keuangan . . .

---

1. keuangan;
1. kemahasiswaan;
1. ketenagaan; dan
1. sarana prasarana,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:

- bidang akademik:
1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
- persyaratan akademik mahasiswa yang akan
diterima;
- kurikulum Program Studi;
- proses Pembelajaran;
- penilaian hasil belajar;
- persyaratan kelulusan; dan
- wisuda;
1. penetapan norma, kebijakan operasional, serta
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat; dan
- bidang nonakademik:
1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan organisasi terdiri atas:
- rencana strategis dan rencana kerja tahunan;
dan
- sistem penjaminan mutu internal;
1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan keuangan terdiri atas:
- membuat perjanjian dengan pihak ketiga
dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
dan

• sistem . . .

---

• sistem pencatatan dan pelaporan keuangan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
- kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler;

• organisasi kemahasiswaan; dan

• pembinaan bakat dan minat mahasiswa;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
- penugasan dan pembinaan sumber daya
manusia; dan

- penyusunan target kerja dan jenjang karir
sumber daya manusia; dan

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana
terdiri atas:
- penggunaan sarana dan prasarana;

• pemeliharaan sarana dan prasarana; dan

• pemanfaatan sarana dan prasarana;

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Kekayaan awal PTN Badan Hukum berasal dari

kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.

(2) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(3) Penatausahaan . . .

---

(3) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk

ditempatkan menjadi kekayaan awal PTN Badan
Hukum diselenggarakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibukukan dalam neraca PTN Badan Hukum dengan
pengungkapan yang memadai dalam catatan atas
laporan keuangan.

Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum meliputi:

• bidang akademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan pendidikan terdiri atas:

- persyaratan akademik mahasiswa yang akan
diterima;

- pembukaan, perubahan, dan penutupan
Program Studi;

• kurikulum Program Studi;

• proses Pembelajaran;

• penilaian hasil belajar;

• persyaratan kelulusan; dan

• wisuda;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, serta
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;

• bidang nonakademik:

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan organisasi terdiri atas:

• rencana strategis dan operasional;

• struktur organisasi dan tata kerja;

• sistem . . .

---

- sistem pengendalian dan pengawasan internal;
dan

• sistem penjaminan mutu internal;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan keuangan terdiri atas:

- perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka
pendek dan jangka panjang;

• tarif setiap jenis layanan pendidikan;

- penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan
uang;

- melakukan investasi jangka pendek dan jangka
panjang;

- membuat perjanjian dengan pihak ketiga
dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;

- memiliki utang dan piutang jangka pendek dan
jangka panjang; dan

• sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:

- kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler;

• organisasi kemahasiswaan; dan

• pembinaan bakat dan minat mahasiswa;

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:

- persyaratan dan prosedur penerimaan sumber
daya manusia;

- penugasan, pembinaan, dan pengembangan
sumber daya manusia;

- penyusunan target kerja dan jenjang karir
sumber daya manusia; dan

• pemberhentian sumber daya manusia; dan

1. penetapan . . .

---

1. penetapan norma, kebijakan operasional, dan
pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:

• pemilikan sarana dan prasarana;

• penggunaan sarana dan prasarana;

• pemanfaatan sarana dan prasarana; dan

• pemeliharaan sarana dan prasarana.

Otonomi pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan
Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

(1) Pola pengelolaan PTN:

- PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara
pada umumnya;

- PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan
layanan umum; atau

• PTN sebagai badan hukum.

(2) Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap
PTN.

(3) Penetapan PTN dengan pola pengelolaan keuangan

badan layanan umum dilakukan dengan penetapan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri.

(4) Penetapan . . .

---

(4) Penetapan PTN Badan Hukum dilakukan dengan

Peraturan Pemerintah.

(5) Evaluasi kinerja terhadap PTN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim
independen yang dibentuk oleh dan
bertanggungjawab kepada Menteri.

(6) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur evaluasi

kinerja terhadap PTN sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

(7) Pola pengelolaan PTS ditetapkan oleh Badan

Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Kelola Perguruan Tinggi

Organisasi PTN dan PTS paling sedikit terdiri atas unsur:

• penyusun kebijakan;

• pelaksana akademik;

• pengawas dan penjaminan mutu;

• penunjang akademik atau sumber belajar; dan

• pelaksana administrasi atau tata usaha.

(1) Organisasi PTN paling sedikit terdiri atas:

- senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/
Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas sebagai
unsur penyusun kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yang
menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan
pelaksanaan kebijakan akademik;

• Pemimpin . . .

---

- Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur
pelaksana akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi
penetapan kebijakan nonakademik dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi untuk dan atas
nama Menteri;
- satuan pengawas internal yang dibentuk oleh
Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
huruf c, yang menjalankan fungsi pengawasan
nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin
Perguruan Tinggi; dan
- dewan penyantun atau nama lain yang
menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik
dan fungsi lain yang ditetapkan dalam Statuta.

(2) Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri.

(3) Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur

penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur
pelaksana administrasi atau tata usaha, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan
huruf e di dalam organisasi PTN, serta unsur lain
yang menjalankan fungsi komplementer ditetapkan
dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masing-
masing PTN.

(4) Senat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/

Politeknik/Akademi/Akademi Komunitas memiliki
anggota wakil dari dosen yang mewakili bidang ilmu
dan teknologi atau kelompok bidang ilmu dan
teknologi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi
yang bersangkutan.

(5) Pemimpin Perguruan Tinggi dibantu oleh paling

sedikit 2 (dua) orang:

• wakil . . .

---

• wakil pemimpin bidang akademik; dan
• wakil pemimpin bidang nonakademik.

(6) Wakil pemimpin dan pimpinan unit organisasi di

bawah Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan
diberhentikan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

(7) Satuan pengawas internal paling sedikit memiliki

anggota yang menguasai:
- pencatatan dan pelaporan keuangan;
- tata kelola Perguruan Tinggi;
- peraturan perundang-undangan di bidang
Pendidikan Tinggi; dan
- pengelolaan barang milik negara.

(8) Dewan penyantun paling sedikit memiliki anggota

yang memiliki:
- komitmen untuk memajukan Perguruan Tinggi;
dan
- pengalaman mengelola Perguruan Tinggi.

(9) Organisasi PTN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan ayat (8) menjalankan fungsi
masing-masing dengan saling menilik dan
mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and
balances principle).

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi PTN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (9) diatur dalam Peraturan Menteri tentang
Statuta masing-masing PTN.

(1) Organisasi PTN Badan Hukum paling sedikit terdiri

atas:
- majelis wali amanat sebagai unsur penyusun
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 28 huruf a yang menjalankan fungsi

penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan
umum, dan pengawasan nonakademik;

• Pemimpin . . .

---

- Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur
pelaksana akademik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf b, yang menjalankan fungsi
Pengelolaan Perguruan Tinggi dan bertanggung
jawab kepada majelis wali amanat; dan
- senat akademik yang menjalankan fungsi
penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan,
dan pengawasan di bidang akademik.

(2) Majelis wali amanat membentuk komite audit atau

nama lain sebagai unsur pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, untuk
menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.

(3) Majelis wali amanat dapat memiliki anggota yang

berasal dari:
- unsur Pemerintah;
- unsur dosen;
- unsur masyarakat; dan
- unsur lain.

(4) Senat akademik memiliki anggota wakil dari dosen

yang mewakili bidang ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi atau kelompok bidang ilmu pengetahuan
dan/atau teknologi yang dikembangkan di Perguruan
Tinggi yang bersangkutan.

(5) Pemimpin Perguruan Tinggi yang dibantu oleh paling

sedikit 2 (dua) orang:
- wakil pemimpin bidang akademik; dan
- wakil pemimpin bidang nonakademik.

(6) Unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur

penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur
pelaksana administrasi atau tata usaha, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, huruf d, dan
huruf e di dalam organisasi PTN Badan Hukum, serta
organ lain yang menjalankan fungsi komplementer
ditetapkan dalam Statuta masing-masing PTN Badan
Hukum.

(7) Komite . . .

---

(7) Komite audit paling sedikit memiliki anggota yang

menguasai:
- pencatatan dan pelaporan keuangan;
- tata kelola Perguruan Tinggi;
- peraturan perundang-undangan di bidang
Pendidikan Tinggi; dan
- pengelolaan barang milik negara.

(8) Organ PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), menjalankan
fungsi masing-masing dengan saling menilik serta
mengimbangi satu terhadap yang lain (checks and
balances principle).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata

kelola PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam
Peraturan Pemerintah tentang Statuta masing-masing
PTN Badan Hukum.

(1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan
peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Statuta Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (10) dan Pasal 30 ayat (9) paling
sedikit memuat:
- ketentuan umum;

• identitas . . .

---

• identitas;
• penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
• sistem pengelolaan;
• sistem penjaminan mutu internal;
• bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
• pendanaan dan kekayaan;
• ketentuan peralihan; dan
• ketentuan penutup.

(2) Substansi dan tata urut substansi Statuta

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.

(3) Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta PTN

dan PTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri,
kecuali bagi PTN Badan Hukum yang telah
ditetapkan dalam undang-undang.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

(1) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan

melalui pemenuhan atas:

- kewajiban untuk menjalankan visi dan misi
Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan
Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan
oleh Menteri;

• target kinerja yang ditetapkan oleh:

1. Menteri bagi PTN;
1. majelis wali amanat bagi PTN Badan Hukum;
atau

1. Badan . . .

---

1. Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi PTS; dan

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui
penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri, majelis wali amanat,
atau Badan Penyelenggara sesuai dengan
kewenangan masing-masing dalam bentuk laporan
tahunan.

(3) Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib

diumumkan setiap tahun kepada masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai akuntabilitas publik

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Statuta
masing-masing.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- semua peraturan pemerintah dan peraturan
perundang-undangan di bawahnya, tentang tata kelola
Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan yang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap berlaku sampai penetapan Statuta
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan

• semua . . .

---

- semua peraturan pelaksanaan dari peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
yang telah ada tetap berlaku, dan wajib disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah
ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157) sepanjang mengatur mengenai
Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

,

ttd.

---