TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasa] 4
Cukup jelas

(1) Pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai

penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perjanjian internasional.

(2) Pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai

penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan
kementerian / lembaga terkait.

(3) Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditandatangani oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan
ketentuan peraturan perlrndang-undangan mengenai
perjanjian internasional.

(4) Dalam hal perjanjian secara tertulis antara

pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum
di negara tujuan penempatan, Menteri dapat
menguasakan penandatanganan perjanjian secara
tertulis kepada BP2MI.

(5) Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis
antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk
oleh pemerintah negara Pemberi Kerja.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
- Huruf a
Cukup jelas

. Huruf b. .
SK No 022666 A

---

FREsIDEN

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "pemantauan dan evaluasi"
termasuk pembentukan kelompok kerja bersama.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "surat permintaan", misalnya job order,
visa uakalah, dan demand letter.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "informasi pasar kerja", antara
lain informasi mengenai lowongan pekerjaan, jenis
jabatan, dan persyaratan jabatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Termasuk "pemerintah desa" pada ayat ini, yaitu Desa Migran
Produktif (Desmigratif).

### Pasal 1 1

Cukup jelas

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "seleksi teknis", antara lain
kompetensi, bahasa, dan psikologi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)
Yang termasuk dalam "OPP", yaitu kegiatan yang bertujuan
untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:
- peraturan perundang-undangan di negara tujuan
penempatan, meliputi:
1. peraturan keimigrasian;
1. peraturan ketenagakerjaan; dan
1. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di
negara tujuan penempatan.
- materi perjanjian kerja; dan
- c. materi lain yang dianggap perlu.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat(3) ...SK No 022523 A

---

PRESIDEN

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "integrasi sistem" antara lain Sisko P2MI,
Sisnaker, dan Portal Peduli WNI.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas

(1) Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf b sejak kedatangan Pekeda
Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.

(2) Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba di negara

tujuan penempatan melaporkan kedatangannya
kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas
luar negeri yang ditunjuk oleh kepala Perwakilan
Republik Indonesia melalui Portal Peduli WNI yang
diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pembinaan kepada Pekerja Migran
Indonesia" antara lain melalui kegiatan utelcoming programme.

Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" meliputi pengurLrsan
dokumen kepulangan dan memastikan pemenuhan hak-hak
Pekerja Migran Indonesia.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas

SK No 022525 A