PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 2

1. Pelayanan Kesehatan Tradional Empiris adalah penerapan kesehatan
tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan
kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan
biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya
terbukti secara ilmiah.
1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk
pelayanan kesehatan yang mengombinasikan pelayanan kesehatan
konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer,
baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
1. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa
bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian
(galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun
temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan
sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT
adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang
telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris.
1. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang
selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian
kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer.
1. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya
disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga
kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer.
1. Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan
perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.
1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 3

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

(1) Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk:

- membangun sistem pelayanan kesehatan tradisional yang
bersinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional;
- membangun sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer yang bersinergi dan dapat berintegrasi dengan
pelayanan kesehatan konvensional di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
- memberikan pelindungan kepada masyarakat;
- meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional; dan
- memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi
pelayanan kesehatan tradisional.

(2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;
- jenis pelayanan kesehatan tradisional;
- tata cara pelayanan kesehatan tradisional;
- sumber daya;
- penelitian dan pengembangan;
- publikasi dan periklanan;
- pemberdayaan masyarakat;
- pendanaan;
- pembinaan dan pengawasan; dan
- sanksi administratif.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tradisional.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 4

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah memiliki wewenang:
- membuat kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional
tingkat nasional termasuk metodologi, saintifikasi, dan jejaring
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk kepentingan
penelitian dan pendidikan;
- melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan
kesehatan tradisional;
- mendorong penerapan, penelitian, dan pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional;
- melakukan pengelolaan, pemantauan, penapisan, kemitraan dan
evaluasi, pelayanan kesehatan tradisional skala nasional;
- membuat sistem pelaporan pelayanan kesehatan tradisional;
- meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tradisional;
- menjamin keamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan
tradisional; dan
- menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan
kesehatan tradisional.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi
memiliki wewenang:
- membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional
daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional;
- mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan
tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah
untuk dapat diteliti, dikembangkan, dan diterapkan;
- melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi;
dan
- mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah
kabupaten/kota memiliki wewenang:
- membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tradisional daerah kabupaten/kota yang mengacu pada
kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 5

- mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan
tradisional yang spesifik daerah (local spesific) kepada Pemerintah
melalui pemerintah daerah provinsi;
- melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala
kabupaten/kota;
- memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di
kabupaten/kota; dan
- mendayagunakan penyehat tradisional dalam rangka pelayanan
kesehatan promotif dan preventif.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:

• Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
• Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
• Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.

(2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional.

(3) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta
tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan
masyarakat.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a merupakan penerapan pelayanan kesehatan
tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu

cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

(3) Cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan menggunakan:
- keterampilan; dan/atau
- ramuan.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelayanan kesehatan
tradisional dengan menggunakan ilmu biokultural dan ilmu biomedis
yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat menggunakan

satu cara pengobatan/perawatan atau kombinasi cara
pengobatan/perawatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Komplementer

(3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional.

(4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang memenuhi

kriteria tertentu dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
- tidak membahayakan kesehatan pasien/klien;
- tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien/klien;
- memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan
meningkatkan kualitas hidup pasien/klien secara fisik, mental,
dan sosial; dan
- dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan cara
pengobatan/perawatan dengan menggunakan:
- keterampilan; dan/atau
- ramuan.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 7

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan

keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
dilakukan dengan menggunakan:
- teknik manual;
- terapi energi; dan/atau
- terapi olah pikir.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan

ramuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dilakukan dengan
menggunakan ramuan yang berasal dari:
- tanaman;
- hewan;
- mineral; dan/atau
- sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan-bahan.

(3) Dalam penggunaan sediaan sarian (galenik) atau campuran dari

bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
mengutamakan ramuan Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan

### Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisonal Integrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf c merupakan pelayanan kesehatan yang
mengombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan
tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan/perawatan
pasien/klien.

(3) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 8

(4) Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
rekomendasi dari tim.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur

Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar
kesehatan tradisional.

(6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang bersangkutan.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang dilakukan di rumah sakit harus dengan
persetujuan dari pimpinan rumah sakit berdasarkan rekomendasi
komite medik.

(3) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan merupakan rumah

sakit, persetujuan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk
oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

(4) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar rumah sakit yang dapat

menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional
Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Pemberian Pelayanan

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris diberikan oleh penyehat

tradisional dalam rangka upaya promotif dan preventif.

(2) Pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan pendekatan biokultural.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 9

(3) Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat menerima klien sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang
dimilikinya.

(4) Dalam hal penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berhalangan, praktik tidak dapat digantikan oleh penyehat tradisional
lainnya.

(5) penyehat tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan

karena tidak sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dimilikinya
wajib mengirim kliennya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(1) Pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 wajib dilaporkan secara berkala kepada
dinas kesehatan kabupaten/kota melalui pusat kesehatan masyarakat
setempat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• jumlah dan jenis kelamin klien;
• jenis penyakit;
• metode; dan
• cara pelayanan.

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer diberikan oleh tenaga

kesehatan tradisional dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.

(2) Pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(3) Dalam hal tenaga kesehatan tradisional berhalangan praktik dapat

digantikan dengan tenaga kesehatan tradisional lain yang memiliki
kompetensi dan kewenangan yang sama dan memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga kesehatan tradisional yang tidak mampu memberikan

pelayanan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya wajib
merujuk pasien/kliennya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional lain.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat menerima rujukan

dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau tenaga kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rujukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 10

(1) Dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, penyehat

tradisional wajib menaati kode etik.

(2) Penegakan terhadap pelanggaran kode etik penyehat tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota bersama asosiasi penyehat tradisional.

(1) Dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan

tradisional wajib menaati kode etik dan ketentuan disiplin profesional.

(2) Penegakan terhadap pelanggaran kode etik tenaga kesehatan

tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota bersama organisasi profesi tenaga
kesehatan tradisional.

(3) Penegakan disiplin profesional tenaga kesehatan tradisional

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Alat dan Obat Tradisional

(1) Penyehat tradisional hanya dapat menggunakan alat dan teknologi

yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuan.

(2) Penyehat tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan

penunjang diagnostik kedokteran.

(3) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki izin dari Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penggunaan alat dan

teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Tenaga kesehatan tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran

dan penunjang diagnostik kedokteran.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi

tenaga kesehatan tradisional yang menggunakan alat kedokteran dan
penunjang diagnostik kedokteran sesuai dengan metode, kompetensi,
dan kewenangan.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 11

Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dalam
menggunakan Obat Tradisional harus memenuhi standar dan/atau
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional hanya dapat

memberikan klien/pasien berupa:
- Obat Tradisional yang diproduksi oleh industri/usaha Obat
Tradisional yang sudah berizin serta memiliki nomor izin edar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
- Obat Tradisional racikan sendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Selain Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b, penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional
dapat memberikan surat permintaan Obat Tradisional secara tertulis
untuk klien/pasien.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemberian Obat

Tradisional diatur dalam Peraturan Menteri.

(1) Penyehat tradisional dilarang memberikan dan/atau menggunakan

obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan
psikotropika serta bahan berbahaya, radiasi, invasif, dan
menggunakan alat kesehatan, tumbuhan, hewan, dan mineral yang
dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga kesehatan tradisional dilarang memberikan dan/atau

menggunakan obat keras, narkotika, dan psikotropika serta bahan
berbahaya, radiasi, invasif, dan alat kesehatan yang tidak sesuai
dengan kompetensi dan kewenangannya.

(3) Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dilarang

menjual dan/atau mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa
izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

(1) Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris mempunyai hak:

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 12

- memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau
keluarganya;
- menerima imbalan jasa; dan
- mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

(2) Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris mempunyai kewajiban:
- memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi
kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila,
kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam
masyarakat, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat;
- memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang
perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang
dilakukan;
- menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan
metode/keilmuannya;
- menyimpan rahasia kesehatan klien;
- membuat catatan status kesehatan klien; dan

(3) Klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris,

mempunyai hak:
- mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris yang akan dilakukan;
- mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
- menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; dan
- mendapatkan isi catatan status kesehatan.

(4) Klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris,

mempunyai kewajiban:
- memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah
kesehatannya; dan
- memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan Tradisional
Empiris yang diterima.

(1) Tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai hak:

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 13

- memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional;
- memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien
atau keluarganya; dan
- menerima imbalan jasa.

(2) Tenaga kesehatan tradisional dalam memberikan Pelayanan

Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai kewajiban:
- memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional, serta kebutuhan pasien/klien;
- merujuk pasien/klien dalam keadaan yang mengancam jiwa dan
kegawatdaruratan atau keadaan-keadaan lain yang tidak dapat
ditangani;
- merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
pasien/klien; dan
- menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
kesehatan tradisional komplementer.

(3) Pasien/klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional

Komplementer mempunyai hak:
- mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan yang
akan dilakukan;
- meminta pendapat tenaga kesehatan tradisional lain;
- mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan;
- menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer; dan
- mendapatkan isi catatan kesehatan.

(4) Pasien/klien dalam menerima Pelayanan Kesehatan Tradisional

Komplementer mempunyai kewajiban:
- memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah
kesehatannya;
- mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan tradisional;
- mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tradisional; dan
- memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 14

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Umum

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan oleh penyehat

tradisional.

(2) Penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-
temurun atau pendidikan nonformal.

(3) Dalam hal penyehat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan tenaga kesehatan, harus melepaskan profesi sebagai
tenaga kesehatan.

(1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh

tenaga kesehatan tradisional.

(2) Tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya
diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah
diploma tiga.

Paragraf 2
Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan dalam

rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tradisional secara
nasional.

(2) Perencanaan tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan dan
kebutuhan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan dan
upaya pelayanan kesehatan tradisional.

(3) Ketersediaan dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan melalui pemetaan tenaga kesehatan tradisional.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 15

(4) Perencanaan tenaga kesehatan tradisional digunakan dalam

pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan.

Menteri dalam menyusun perencanaan tenaga kesehatan tradisional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan faktor:
- jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi tenaga kesehatan
tradisional;
- penyelenggaraan upaya kesehatan;
- ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- kemampuan pembiayaan;
- kondisi geografis dan sosial budaya; dan
- kebutuhan masyarakat atas tenaga kesehatan tradisional.

(1) Pengadaan tenaga kesehatan tradisional dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

(2) Pengadaan tenaga kesehatan tradisional dilakukan melalui

pendidikan tinggi bidang kesehatan.

(3) Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselenggarakan dengan memperhatikan:
- keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer dan dinamika kesempatan
kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan
tradisional dan sumber daya yang tersedia; dan
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan

sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan di institusi

pendidikan tinggi yang terakreditasi.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 16

(1) Dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kompetensinya,

tenaga kesehatan tradisional harus mengikuti pelatihan.

(2) Pelatihan tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal yang
terakreditasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kesehatan

tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan tenaga
kesehatan tradisional dan penyehat tradisional dalam pelayanan
kesehatan.

Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan
tradisional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 3
Pendaftaran Penyehat Tradisional

(1) Setiap penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris wajib memiliki STPT.

(2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.

(3) Untuk memperoleh STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

penyehat tradisional mengajukan permohonan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota.

(4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada

penyehat tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang
bersifat invasif.

(5) Setiap penyehat tradisional hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT dan

hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik

(6) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui kembali selama
memenuhi persyaratan.

(7) Pembaharuan STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus

melampirkan STPT yang telah habis masa berlakunya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk

memperoleh STPT diatur dengan Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 17

STPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digunakan dalam rangka
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tradisional oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

STPT dinyatakan tidak berlaku apabila:
- dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik;
- tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- atas permintaan penyehat tradisional.

Paragraf 4
Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan Tradisional

(1) Setiap tenaga kesehatan tradisional harus memiliki kompetensi yang

dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

(2) Untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), setiap tenaga kesehatan tradisional harus mengikuti uji
kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap tenaga kesehatan tradisional yang menjalankan praktik wajib
memiliki STRTKT dan SIPTKT.

(1) STRTKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan oleh konsil

setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan tradisional;
- memiliki sertifikat kompetensi;
- memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
- mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji
profesi; dan
- membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 18

(3) STRTKT berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di registrasi ulang

setelah memenuhi persyaratan.

(4) Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) meliputi:

- memiliki STRTKT lama;
- memiliki sertifikat kompetensi;
- memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
- membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

(5) Tata cara registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan tradisional

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) SIPTKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diberikan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat
kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga
kesehatan tradisional melakukan praktik.

(2) Untuk mendapatkan SIPTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tenaga kesehatan tradisional harus memiliki:
- STRTKT yang masih berlaku; dan
- surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan
dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

(3) SIPTKT masih berlaku sepanjang:

- STRTKT masih berlaku; dan
- tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam
SIPTKT.

(1) Tenaga kesehatan tradisional hanya dapat memiliki paling banyak 2

(dua) SIPTKT.

(2) SIPTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing hanya

berlaku untuk 1 (satu) tempat.

(3) Bagi tenaga kesehatan tradisional dengan pendidikan di bawah

sarjana, diploma empat, atau sarjana terapan bidang kesehatan
tradisional komplementer, hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPTKT.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 19

Pembaharuan SIPTKT dilaksanakan dengan melampirkan STRTKT yang
masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SIPTKT dinyatakan tidak berlaku apabila:
- dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik/kerja;
- tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- atas permintaan tenaga kesehatan tradisional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tenaga kesehatan tradisional
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Tenaga Kesehatan Tradisional Warga Negara Indonesia Lulusan Luar
Negeri dan Tenaga Kesehatan Tradisional Warga Negara Asing

Penyehat tradisional warga negara asing dilarang melakukan
praktik/bekerja atau alih teknologi dalam rangka memberikan Pelayanan
Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia termasuk dalam rangka kerja
sosial.

(1) Tenaga kesehatan tradisional warga negara Indonesia lulusan luar

negeri yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti
proses evaluasi kompetensi.

(2) Proses evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:
- penilaian kelengkapan administratif; dan
- penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(3) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a paling sedikit terdiri atas:
- penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
- surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 20

(4) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui uji kompetensi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tenaga kesehatan tradisional warga negara Indonesia lulusan luar

negeri yang telah lulus uji kompetensi dan yang akan melakukan
praktik di Indonesia memperoleh STRTKT.

(6) Tenaga Kesehatan Tradisional warga negara Indonesia lulusan luar

negeri yang akan melakukan praktik sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) wajib memiliki SIPTKT sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah ini.

(7) STRTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh konsil

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara proses evaluasi kompetensi

bagi tenaga kesehatan tradisional warga negara Indonesia lulusan luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat mendayagunakan

tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sesuai dengan
persyaratan.

(2) Pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional warga negara asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
- ketersediaan tenaga kesehatan setempat.

(3) Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing yang akan

menjalankan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi
kompetensi.

(4) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

melalui:
- penilaian kelengkapan administratif; dan
- penilaian kemampuan untuk melakukan praktik.

(5) Kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a paling sedikit terdiri atas:
- penilaian keabsahan ijazah oleh menteri yang bertanggung jawab
di bidang pendidikan;
- surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
- surat pernyataan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 21

(6) Penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b dinyatakan dengan surat keterangan
yang menyatakan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan
sertifikat kompetensi.

(7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga

kesehatan tradisional warga negara asing harus memenuhi
persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing yang telah mengikuti

proses evaluasi kompetensi dan yang akan melakukan praktik di
Indonesia harus memiliki STRTKT sementara dan SIPTKT.

(2) STRTKT sementara bagi tenaga kesehatan tradisional warga negara

asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu)
tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun
berikutnya.

(3) Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melakukan praktik di Indonesia berdasarkan
atas permintaan pengguna tenaga kesehatan tradisional warga negara
asing.

(4) SIPTKT bagi tenaga kesehatan tradisional warga negara asing berlaku

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu)
tahun berikutnya.

(5) Pengguna tenaga kesehatan tradisional warga negara asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi:
- mempekerjakan minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan
tradisional yang telah memiliki STRTKT dan SIPTKT;
- memiliki izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- memiliki fasilitas, prasarana, dan alat yang memenuhi syarat
yang telah ditetapkan;
- adanya tenaga dengan kompetensi tenaga kesehatan tradisional
yang akan menerima alih teknologi;
- teknologi dalam bidang kesehatan tradisional yang akan dialihkan
adalah teknologi yang akan dikembangkan di Indonesia sesuai
kebutuhan;
- tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus
teregistrasi di negara asal; dan

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 22

- tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus memiliki
keahlian dan teknologi yang dibutuhkan.

(1) Pengguna yang mempekerjakan tenaga kesehatan tradisional warga

negara asing harus memberikan laporan kegiatan kepada Menteri
dengan tembusan kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan perangkat daerah setempat.

(2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

awal kegiatan dan pada akhir masa kerjanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kesehatan tradisional warga
negara asing diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan

(1) Penyehat tradisional dapat memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris secara perseorangan dan berkelompok.

(2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara berkelompok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Panti
Sehat.

(3) Pimpinan Panti Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

seorang penyehat tradisional.

(1) Panti sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling sedikit

terdiri atas:
- ruang pendaftaran/ruang tunggu;
- ruang konsultasi;
- ruang administrasi;
- ruang pengobatan;
- ruang mandi/wc; dan
- ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panti Sehat diatur dengan Peraturan

Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 23

(1) Praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer oleh tenaga

kesehatan tradisional dapat dilakukan baik secara mandiri maupun
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan

memperhatikan kebutuhan pelayanan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional harus memenuhi persyaratan;
- lokasi;
- bangunan dan ruangan;
- prasarana;
- peralatan; dan
- ketenagaan.

Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a sesuai
dengan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(1) Persyaratan bangunan dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 59 huruf b meliputi :

- bersifat permanen dan tidak bergabung fisik dengan tempat
tinggal atau unit kerja lainnya.
- memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
- memenuhi persyaratan lingkungan sehat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
- harus memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan
kemudahan dalam pemberian pelayanan serta pelindungan dan
keselamatan bagi semua orang termasuk orang berkebutuhan
khusus, anak-anak, dan orang lanjut usia.

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri

atas:

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 24

• ruang pendaftaran/ruang tunggu;
• ruang konsultasi;
• ruang administrasi;
• ruang pengobatan tradisional;
• ruang mandi/wc; dan
• ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.

(1) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:

• instalasi air;
• instalasi listrik;
• instalasi sirkulasi udara;
• sarana pengelolaan limbah;
• pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
• sarana lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan

terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d
meliputi:
- memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan;
- untuk alat tertentu harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
- harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan
pengkalibrasi yang berwenang.

(1) Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri

atas tenaga kesehatan tradisional dan tenaga lain.

(2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan tradisional dan tenaga lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

(3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan

seorang tenaga kesehatan tradisional.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

dilakukan dengan berbasis pelayanan kesehatan dan/atau tidak
berbasis pelayanan.

(2) Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan
keamanan, manfaat, dan kualitas pelayanan.

(3) Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tenaga
kesehatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan

pelayanan kesehatan tradisional diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Empiris wajib memasang papan nama praktik yang
memuat nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan, dan STPT.

(2) Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan

mengiklankan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang
diberikan.

(1) Tenaga kesehatan tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Komplementer wajib memasang papan nama praktik yang
memuat informasi mengenai jenis pelayanan, tempat pelayanan, jam
pelayanan, dan gelar keahlian sesuai yang diperoleh dari institusi
pendidikan.

(2) Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

nama, jenis pelayanan yang diberikan, waktu praktik, dan SIPTKT.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 26

(1) Tenaga kesehatan tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tradisional dapat melakukan iklan dan publikasi Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer.

(2) Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong

peran aktif masyarakat dalam upaya pengembangan kesehatan
tradisional.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan agar masyarakat dapat melakukan perawatan kesehatan
secara mandiri (asuhan mandiri) dan benar.

(3) Perawatan kesehatan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan taman obat keluarga
dan keterampilan.

(1) Masyarakat secara perorangan maupun terorganisasi dapat berperan

aktif dalam upaya pengembangan kesehatan tradisional.

(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui:
- dukungan sumber daya;
- pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan
kebijakan dan/atau pelaksanaan pelayanan kesehatan
tradisional; dan
- penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan
pelayanan kesehatan tradisional yang dapat
dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

(1) Pelayanan kesehatan tradisional asli Indonesia mendapatkan

pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung

jawab Pemerintah.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 27

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan pelindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.

PENDANAAN

Metode pengobatan pelayanan kesehatan tradisional yang telah ditetapkan
Menteri yang dapat diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat
didukung dengan jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan pelayanan kesehatan tradisional dapat bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh Pemerintah

agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta
tidak bertentangan dengan norma agama.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud

ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pembinaan

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap

penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan tradisional.

(2) Dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melimpahkan wewenang
kepada gubernur, dan/atau bupati/walikota.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 28

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diarahkan untuk:

- memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas
pelayanan kesehatan tradisional;
- menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tradisional;
- memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan
kesehatan tradisional; dan
- melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat
menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui:
- komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
- pendayagunaan tenaga kesehatan tradisional; dan
- pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggara

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tradisional.

(2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenang kepada kepala dinas
provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota yang tugas pokok dan
fungsinya di bidang kesehatan.

(1) Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas
yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap
segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tradisional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan tenaga

pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79,
tenaga pengawas mempunyai fungsi:
- memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
tradisional; dan
- memeriksa legalitas yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
kesehatan tradisional.

Setiap orang yang bertanggung jawab atas tempat dilaksanakannya
pemeriksaan oleh tenaga pengawas, mempunyai hak untuk menolak
pemeriksaan apabila tenaga pengawas yang bersangkutan tidak dilengkapi
dengan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan.

(1) Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan atau patut

diduga adanya pelanggaran hukum, tenaga pengawas wajib
melaporkan kepada penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran etik, tenaga pengawas

melaporkan kepada organisasi profesi.

(1) Setiap penyehat tradisional yang tidak memiliki, tidak melaksanakan

dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal

28 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 67 dikenai sanksi
administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/atau
- pembatalan STPT.

(2) Setiap tenaga kesehatan tradisional atau tenaga kesehatan warga

Negara Indonesia lulusan luar negeri yang tidak memiliki, tidak
melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 43, Pasal 51, dan Pasal 68 ayat

(1) dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 30

• teguran lisan;
• teguran tertulis; dan/atau
• pencabutan izin.

(3) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang

tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 dikenai sanksi
administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/atau
- pencabutan izin.

(4) Setiap tenaga kesehatan warga negara asing yang tidak memiliki,

tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dikenai sanksi administratif oleh pejabat
yang berwenang berupa:
- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/atau
- pencabutan izin.

(5) Setiap pengguna yang tidak memiliki, tidak melaksanakan dan/atau

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan

### Pasal 54 dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang

berupa:
- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/atau
- pencabutan izin.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyehat tradisional, tenaga kesehatan tradisional, Panti Sehat, Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan
Kesehatan Tradisional Komplementer, dan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Integrasi harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2014, No.369 31

(1) Tenaga kesehatan yang memiliki keahlian kesehatan tradisional tetap

dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempatnya bekerja paling lama 7
(tujuh) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

bagi tenaga kesehatan tradisional.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2014

,

www.peraturan.go.id