Ditetapkan: 2015-01-01
(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia didirikan
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dapat
menerbitkan SBSN lebih dari satu kali penerbitan.
1. Ketentuan . . .
---
1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Anggota dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan
mengenai Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah
Negara.
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
(1) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan oleh
direktur utama.
(2) Dalam hal direktur utama berhalangan maka
penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu anggota
dewan direktur.
1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan
SBSN kepada Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah
Negara.
(2) Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia wajib
membuat laporan tahunan kepada Menteri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Perusahaan Penerbit Surat Berharga
Syariah Negara.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
---
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
,
ttd.
