Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 tentang SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

Lapang-kerja Kementerian Perburuhan dan Sosial adalah:
A. Dalam lapangan perburuhan;

1. Menyelenggarakan politik Perburuhan;

2. Menyelenggarakan UNDANG-UNDANG dan Peraturan-peraturan perburuhan;

3. Mengatur perlindungan Perburuhan, antara lain:

a. menyelenggarakan pengawasan perburuhan;

b. menyelenggarakan pengawasan keselamatan kerja;

c. menyelesaikan perselisihan-perselisihan antara majikan dan buruh;

d. menyelenggarakan/membantu berdirinya/tumbuhannya fondafonds jaminan Sosial untuk buruh;

4. Menyelenggarakan pemberantasan pengangguran, antara lain:

a. menyelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapang-lapang pekerjaan baru.

b. mengatur penempatan tenaga kerja;

5. Mengatur gerakan-gerakan buruh dan mempertinggi derajat dan kecerdasan buruh;

6. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang perburuhan;

B. Dalam lapangan Sosial:

7. Menyelenggarakan politik sosial;

8. Menyelenggarakan UNDANG-UNDANG dan Peraturan-peraturan sosial;

9. Memajukan dan membimbing perkembangan perasaan kesosialan dam masyarakat dan hal-hal yang bersifat sosial, antara lain:

a. menyelenggarakan pendidikan tentang kesosialan;

b. menyelenggarakan penerangan tentang kesosialam;
10. menyelenggarakan "ketenteraman masyarakat" (Sosial security) antara lain:
11. Menyelenggarakan pekerjaan kemasyarkatan, antara lain:

a. Pecegahan penyakit masyarakat;

b. Perawatan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang/anak-anak terlantar, orang-orang/anak-anak cacat dan orang-orang/anak-anak bekas hukuman;

c. pemberian pertolongan kepada korban bencana alam, korban pertempuran

d. Pemberian bantuan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal;

e. pemberian izin untuk mengadakan undian amal;
12. Menyelenggarakan penyelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesosialan.

Kementerian Pemburuhan dan Sosial terdiri dari:
A. Kantor Pusat Kementerian, terbagi atas:

a. Bagian Umum (Sekretariat);

b. Bagian UNDANG-UNDANG;

c. Bagian Urusan Pegawai;

d. Bagian Perbendaharaan.
B. Jawatan Pemburuhan, terdiri dari:

a. Kantor Pusat Jawatan Perburuhan;

b. Kantor Penetapan Tenaga;

c. Kantor Pengawasan Perburuhan;

d. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja.
C. Jawatan Sosial, terdiri dari:

a. Bagian Pembibmbing dan Penyuluh Sosial;

b. Bagian Perbaikan Masyarakat;

c. Bagian Assistensi Sosial;

d. Bagian Umum.

Pimpinan kementerian Perburuhan dan Sosial diselenggarakan munurut penetapan dalam pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH No. 41 tahun 1949.

Kantor pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial mempunyai tugas Kewajiban:
1. Bagian Umum (Sekretariat);

mengurus soal-soal yang bersifat umum, mengurus penerimaan, menyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus rumah-tangga kementerian, mengurus hal-hal yang khusus dan tidak termaksud tugas Kewajiban bagian-bagian lain.
2. Bagian UNDANG-UNDANG;

merencanakan UNDANG-UNDANG dan Peraturan-peraturan tentang perburuhan dan Sosial dan lainnya yang menjadi tugas kewajiban Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan tersebut.

3. Bagian Urusan Pegawai:

mengurus pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, detaseering, perlop, uamg-tunggu, uang-kurnia, gratifikasi, formasi-pegawai dan sebagainya.
4. Bagian Perbendaharaan:

a. merencanakan anggaran belanja Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai penyusunan anggaran belanja itu;

b. mengurus cara mempergunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan serta menyelesaikan pertanggungan jawabnya.

Kantor Pusat Jawatan Perburuhan mempunyai tugas kewajiban:
a. Mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, statistik perburuhan;
b. mengurus tanggungan, tunjangan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainya berdasarkan sesuatu peraturan perburuhan;
c. membantu gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan serta berusaha mempertinggi derajat kecerdasan buruh.

Kantor penempatan Tenaga mempunyai tugas-kewajiban:
a. menyelenggarakan pencatatan, memberikan sokongan kepada serta mengikhtiarkan lapang pekerjaan baru untuk kaum pengangguran;
b. memberi pertimbangan dalam memilih lapang pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dengan pencari tenaga;
c. menyelenggarakan pembagian dan pengerahan tenaga dimana dan pada waktu diperlukan serta menjalankan Peraturan-Peraturan tentang kewajiban bekerja dan sebagainya.

Kantor Pengawasan Perburuhan mempunyai tugas-kewajiban:
mengawasi berlakunya UNDANG-UNDANG dan Peraturan-peraturan Perburuhan pada khususnya dan menyelidiki keadaan dalam perusahaan pada umumnya.

Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja mempunyai tugas-kewajiban:
menguasai berlakunya UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan untuk menjaga keselamatan buruh dalam menjalankan pekerjaannya.

Jawatan Soaial mempunyai tugas-kewajiban:
a. mengurus pendidikan dan penerangan sosial, dokumentasi dan statistik sosial;
b. mengurus perbaikan penghidupan rakyat. yang tidak termasuk tugas-kewajiban Kementerian/Jawatan lain;
c. mengurus jaminan sosial, yang tidak termasuk dalam tugas-kewajiban Kementerian (Jawatan) lain;
d. pemberantasan dan pencagahan kemaksyiatan;
e. mengurus fakir miskin, yatim-piatu, orang cacat dan terlantar, korban bencana alam, perjuangan dan lain-lain golongan dalam masyarakat yang karena keadaan, memderita kesengsaraan;
f. memberi sokongan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal partikelir atau

kepunyaan daerah autonom;
g. memberi izin untuk mengadakan undian amal tidak termasuk tugas-kewajiban instansi lain.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Oktober 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

Diumumkan pada tanggal 31 Oktober 1949 Sekretaris Negara,

Menteri Perburuhan dan Sosial, ttd.

ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

KOESMAN.