Peraturan Pemerintah Nomor 156 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN JAWA BARAT III

(1) Dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat
III, disingkat "PPN Jabar III", didirikan suatu Perusahaan Negara
sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang- undang Nomor 19
Prp Tahun 1960 dalam lapangan perkebunan.
(2) Perusahaan-perusahaan PPN Baru dan Pusat Perkebunan Negara
yang namanya tersebut di bawah ini :
1. Perkebunan Teh "Dayeuh Manggung";
2. Perkebunan Teh/Kina "Cisaruni" (Cisaruni,
Giriawas/Cikurailanden/Jayasana;
3. Perkebunan Teh/Kina "Bacang Baru" (Sumatra, Papandayan,
Aduna);
4. Perkebunan Teh/Kina "Sedep" (Sedep, Negla);
5. Perkebunan Teh/Kina "Santosa" (Santosa, Lodaya/Argasari);
6. Perkebunan Teh/Kina "Talun" (Talun, Cikembang);
7. Perkebunan Teh/Kina/Kopi "Malabar" (Malabar/Tanara);
8. Perkebunan Teh/Kina "Kartamanah";
9. Perkebunan Teh/Kina "Pasir Malang" (Pasir Malang, Wanasari,
Paal V/Cidamar);
10.Perkebunan Teh/Kina "Purbasari" (Purbasari, Wanasuka); 11.
Perkebunan Teh/Kina "Cinyiruan";
12.Perkebunan Teh "Pasir Yunghun";
dengan ini dilebur/diserahkan ke dalam PPN Jabar III termaksud
dalam ayat (1) di atas.
(3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk
segenap pegawai/pekerja serta usaha dari perusahaan-perusahaan
termaksud ayat (2) peraturan ini beralih kepada PPN Jabar III.
(4) Pelaksanaan peleburan/penyerahan dan peralihan termaksud dalam
ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri.

(1) PPN Jabar III adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-
usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
c. " Perusahaan" ialah PPN Jabar III;
d. "Direksi" ialah Direksi Badan Pimpinan Umum Perusahaan
Perkebunan Negara;
e. "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara" ialah
Badan Pimpinan Umum sebagaimana termaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 141 tahun 1961.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum
Indonesia.

Perusahaan berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai cabang
dan perwakilan di Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang berusaha di bidang
perkebunan untuk turut membangun Ekonomi Nasional sesuai
dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat
dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju
masyarakat yang adil dan makmur, materil dan spirituil.
(2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) tersebut di atas
Perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang
sehat bertugas menyelenggarakan produksi, pengolahan dan di mana
perlu pemasaran hasil-hasil perkebunan, segala sesuatu menurut
petunjuk Menteri.

(1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 417.000.000,- (Empat
ratus tujuh belas juta rupiah).
(2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk
menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan
rahasia.

(1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi.
(2) Pelaksanaan tugas Direksi sehari-hari dilakukan oleh seorang Kuasa
Direksi dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Kuasa Direksi yang
bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(3) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direksi dan para Pembantu
Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Kuasa Direksi.
(4) Gaji dan penghasilan lain Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa
Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan mengingat ketentuan yang
ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi harus warga negara
Indonesia.

(1) Antara Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi dengan Direksi
tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu
dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah
pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka
untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri.
(2) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh merangkap
jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal
ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi tidak boleh mempunyai
kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam
perkumpulan/perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan
mencari laba.

(1) Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi diangkat oleh Direksi.
(2) Dalam hal-hal di bawah ini Direksi dapat memberhentikan Kuasa
Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi :
a. atas permintaan sendiri;
b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan
kepentingan Negara;
d. karena meninggal dunia.
(3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika
merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana,
merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b
dan sub c dilakukan, Kuasa Direksi dan Pembantu Kuasa Direksi
yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana
harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Kuasa Direksi
dan Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan diberitahukan
tentang niat akan pemberhentian itu oleh Direksi.
(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka
Direksi dapat memberhentikan untuk sementara waktu, Kuasa dan
Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua
bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada
keputusan mengenai pemberhentian Kuasa Direksi dan Pembantu
Kuasa Direksi berdasarkan ayat
(3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan Kuasa Direksi
atau Pembantu Kuasa Direksi yang bersangkutan dapat segera
menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana keputusan
pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu
harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

(1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat
(1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau
kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik
sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(1) Kuasa Direksi bertanggungjawab kepada Direksi atas kelancaran
jalannya Perusahaan.
(2) Perusahaan memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Badan
Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara.

(1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam
kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan
uang, surat berharga dan barang persediaan,yang karena tindakan
melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang
dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah
menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti
kerugian tersebut.
(2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri
berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan,
pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik
Perusahaan dan barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan
di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-
mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan
pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan.
(4) Pegawai termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan
pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan
Pemeriksa Keuangan.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan
yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan
pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya,
yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan,
disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk
oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan
Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk
kepentingan suatu pemeriksaan.
(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan
kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya
termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan
Akuntan Negara.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan
menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan
peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai
berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk
dimintakan persetujuan kepada Menteri.
(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak
proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum
menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku
sepenuhnya.
(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam
tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan
dikirim oleh Direksi kepada Menteri, menurut cara dan waktu yang
ditentukan oleh Menteri.

(1) Untuk tiap tahun buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan
yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan
perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan
Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh
Menteri.
(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan
itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan
tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud
memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang
termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 19, disisihkan
untuk :
a. dana Pembangunan Semesta sebesar 55% ;
b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum
tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan untuk ganti
rugi 3%, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana
pensiun dan sokongan pegawai/pekerja, sosial dan pendidikan
dan jasa produksi yang jumlah persentasenya masing-masing
akan ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana
setelah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain
dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan
tujuan dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 19
Prp. Tahun 1960 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi
milik Negara.
(3) Pertanggungan jawab likuidasi, oleh likuidatur dilakukan kepada
Menteri yang memberi kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan
yang telah diselesaikan olehnya.

Pemasaran hasil-hasil perkebunan dari perusahaan-perusahaan tersebut
dalam Pasal ayat (2) sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum
dapat ditampung oleh Perusahaan Negara lain, dilakukan oleh
Perusahaan, dengan memperhatikan petunjuk- petunjuk Menteri
Perdagangan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku
surut hingga tanggal 1 Januari 1961.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.