PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan
kewenangan dalam penyelenggaraan sistem
pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses
pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.

1. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan
pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada
satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat
berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional.

1. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam)
tahun.

1. Raudhatul . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak
usia dini pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan dengan
kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat)
tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

1. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang
pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat
serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.

1. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar.

1. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar.

1. Sekolah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya
disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama atau setara SD atau MI.

1. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat
MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SD atau MI.

1. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan
pada jalur pendidikan formal yang merupakan
lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah
Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan
atau bentuk lain yang sederajat.

1. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat
SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan
dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara
SMP atau MTs.

1. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
dalam binaan Menteri Agama yang
menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

1. Sekolah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

1. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya
disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
dengan kekhasan agama Islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,
MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan
dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP
atau MTs.

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal setelah pendidikan
menengah yang dapat berupa program pendidikan
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor,
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

1. Politeknik adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
sejumlah bidang pengetahuan khusus.

1. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan
jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.

1. Institut adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.

1. Universitas . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Universitas adalah perguruan tinggi yang
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau
pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan
pendidikan profesi.

1. Program studi adalah unsur pelaksana akademik
yang menyelenggarakan dan mengelola jenis
pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam
sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.

1. Jurusan atau nama lain yang sejenis adalah
himpunan sumber daya pendukung program studi
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga.

1. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah
himpunan sumber daya pendukung, yang dapat
dikelompokkan menurut jurusan, yang
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga.

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria
minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

1. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal
berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan
pendidikan.

1. Kurikulum . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan.

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan
pada perguruan tinggi dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan
seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan
belajar pada perguruan tinggi.

1. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan
mahasiswa pada perguruan tinggi.

1. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.

1. Kelompok belajar adalah satuan pendidikan
nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga
masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman
dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu
dan taraf kehidupannya.

1. Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan
pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan
untuk masyarakat.

1. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah
pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi
Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan
keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

1. Pendidikan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan
yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar
Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar
pendidikan negara maju.

1. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik
dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar.

1. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang
peserta didiknya terpisah dari pendidik dan
pembelajarannya menggunakan berbagai sumber
belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan
media lain.

1. Pendidikan berbasis masyarakat adalah
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan
agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari,
oleh, dan untuk masyarakat.

1. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan
keluarga dan lingkungan.

1. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota
masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang
berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

1. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang
peduli pendidikan.

1. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri
yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.

1. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan nasional.

1. Pemerintah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

1. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan
nasional.

Bagian Kesatu
Umum

Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:

• Pemerintah;

• pemerintah provinsi;

• pemerintah kabupaten/kota;

- penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat; dan

• satuan atau program pendidikan.

Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- akses masyarakat atas pelayanan pendidikan
yang mencukupi, merata, dan terjangkau;

- mutu dan daya saing pendidikan serta
relevansinya dengan kebutuhan dan/atau
kondisi masyarakat; dan

- efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan.

### Pasal 4 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan
nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah

Menteri bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan
nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan
kebijakan nasional pendidikan.

(1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam:

• rencana pembangunan jangka panjang;

• rencana pembangunan jangka menengah;

• rencana strategis pendidikan nasional;

• rencana kerja Pemerintah;

• rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

- ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pendidikan.

(2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mencakup pelaksanaan strategi
pembangunan nasional yang meliputi:

- pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak
mulia;

- pengembangan dan pelaksanaan kurikulum
berbasis kompetensi;

• proses . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- proses pembelajaran yang mendidik dan
dialogis;

- evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan
yang memberdayakan;

- peningkatan keprofesionalan pendidik dan
tenaga kependidikan;

• penyediaan sarana belajar yang mendidik;

- pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan
prinsip pemerataan dan berkeadilan;

- penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan
merata;

• pelaksanaan wajib belajar;

• pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

• pemberdayaan peran masyarakat;

- pusat pembudayaan dan pembangunan
masyarakat; dan

- pelaksanaan pengawasan dalam sistem
pendidikan nasional.

(3) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:

• Kementerian;

• Kementerian Agama;

- kementerian lain atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan
satuan pendidikan;

• pemerintah provinsi;

• pemerintah kabupaten/kota;

- penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat;

• satuan atau program pendidikan;

• dewan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• dewan pendidikan;

- komite sekolah/madrasah atau nama lain yang
sejenis;

• peserta didik;

• orang tua/wali peserta didik;

• pendidik dan tenaga kependidikan;

• masyarakat; dan

- pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
Indonesia.

(4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan

agar sistem pendidikan nasional dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

(5) Pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dikonsolidasikan oleh
Menteri.

Pemerintah mengarahkan, membimbing, menyupervisi,
mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi,
dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan secara nasional.

(1) Menteri menetapkan target tingkat partisipasi

pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
nasional.

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah mengutamakan perluasan dan
pemerataan akses pendidikan melalui jalur
pendidikan formal.

(1) Menteri menetapkan target tingkat pemerataan

partisipasi pendidikan pada tingkat nasional yang
meliputi:

• antarprovinsi;

• antarkabupaten;

• antarkota;

• antara kabupaten dan kota; dan

• antara laki-laki dan perempuan.

(2) Menteri menetapkan kebijakan untuk menjamin

peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta
didik di daerah khusus.

(1) Menteri menetapkan standar pelayanan minimal

bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan masing-masing untuk:

• pemerintah daerah; atau

• satuan atau program pendidikan.

(3) Standar . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan

untuk pemerintah daerah merupakan syarat awal
yang harus dipenuhi untuk:

- mencapai target tingkat partisipasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap; dan

- menyelenggarakan atau memfasilitasi
penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai
Standar Nasional Pendidikan secara bertahap.

(4) Standar pelayanan minimal bidang pendidikan

untuk satuan pendidikan ditetapkan sebagai syarat
awal yang harus dipenuhi dalam mencapai Standar
Nasional Pendidikan secara bertahap dengan
menerapkan otonomi satuan pendidikan atau
manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Menteri menetapkan Standar Nasional Pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah melakukan dan/atau memfasilitasi

penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman
pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar
Nasional Pendidikan.

(2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi:

• akreditasi program pendidikan;

• akreditasi satuan pendidikan;

• sertifikasi kompetensi peserta didik;

• sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

• sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

(3) Akreditasi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yang diselenggarakan dan/atau
difasilitasi oleh Pemerintah atau masyarakat
didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

(1) Pemerintah mengakui, memfasilitasi, membina, dan

melindungi program dan/atau satuan pendidikan
bertaraf internasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah memfasilitasi perintisan program

dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
untuk dikembangkan menjadi program dan/atau
satuan pendidikan bertaraf internasional.

(3) Pemerintah memfasilitasi akreditasi internasional

program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemerintah memfasilitasi sertifikasi internasional

pada program dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemerintah melakukan pembinaan berkelanjutan

kepada peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, nasional, dan internasional.

(2) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang

kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara
teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:

• ilmu pengetahuan;
• teknologi;
• seni; dan/atau
• olahraga.

(3) Pemerintah memberikan penghargaan kepada

peserta didik yang meraih prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Menteri menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan
untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

• Kementerian;

• Kementerian Agama;

- kementerian lain atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang menyelenggarakan program
dan/atau satuan pendidikan;

• pemerintah provinsi;

• pemerintah kabupaten/kota;

- penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat; dan

• satuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• satuan atau program pendidikan.

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem

pendidikan nasional, Kementerian mengembangkan
dan melaksanakan sistem informasi pendidikan
nasional berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

(2) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh jejaring
informasi nasional yang terhubung dengan sistem
informasi pendidikan di kementerian lain atau
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan pendidikan, sistem informasi
pendidikan di semua provinsi, dan sistem informasi
pendidikan di semua kabupaten/kota.

(3) Sistem informasi pendidikan nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan
pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi

Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem
pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan
menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
kewenangannya.

### Pasal 18 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 merupakan penjabaran dari
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

• rencana pembangunan jangka panjang provinsi;

- rencana pembangunan jangka menengah
provinsi;

• rencana strategis pendidikan provinsi;

• rencana kerja pemerintah provinsi;

• rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi;

• peraturan daerah di bidang pendidikan; dan

• peraturan gubernur di bidang pendidikan.

(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:

• semua jajaran pemerintah provinsi;

- pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan;

- penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat di provinsi yang bersangkutan;

- satuan atau program pendidikan di provinsi
yang bersangkutan;

- dewan pendidikan di provinsi yang
bersangkutan;

- komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
provinsi yang bersangkutan;

• peserta didik di provinsi yang bersangkutan;

• orang . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- orang tua/wali peserta didik di provinsi yang
bersangkutan;

- pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi
yang bersangkutan;

• masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan

- pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
provinsi yang bersangkutan.

(4) Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran

pendidikan agar sistem pendidikan nasional di
provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan
secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan
kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pemerintah provinsi mengarahkan, membimbing,
menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau,
mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di provinsi
yang bersangkutan sesuai kebijakan daerah bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi

pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
provinsi.

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.

(3) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan
pemerataan akses pendidikan melalui jalur
pendidikan formal.

(1) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan

partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi yang
meliputi:

• antarkabupaten;

• antarkota;

• antara kabupaten dan kota; dan

• antara laki-laki dan perempuan.

(2) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin

peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta
didik di daerah khusus.

Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan
pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau

memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan
nasional pendidikan dan Standar Nasional
Pendidikan.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi
berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis
Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan
mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi:

• akreditasi program pendidikan;

• akreditasi satuan pendidikan;

• sertifikasi kompetensi peserta didik;

• sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

• sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

(1) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui,

memfasilitasi, membina, dan melindungi program
dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemerintah provinsi menyelenggarakan, mengakui,

memfasilitasi, membina, dan melindungi program
dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
untuk dirintis dan dikembangkan menjadi bertaraf
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemerintah provinsi memfasilitasi akreditasi

internasional program dan/atau satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Pemerintah . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(4) Pemerintah provinsi memfasilitasi sertifikasi

internasional pada program dan/atau satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

(1) Pemerintah provinsi melakukan pembinaan

berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota,
provinsi, nasional, dan internasional.

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang

kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah
provinsi menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi
secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:

• ilmu pengetahuan;

• teknologi;

• seni; dan/atau

• olahraga.

(3) Pemerintah provinsi memberikan penghargaan

kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 26 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan
untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas
pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

• semua jajaran pemerintah provinsi;

- pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan;
- penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
di provinsi yang bersangkutan;
- satuan atau program pendidikan di provinsi yang
bersangkutan;
- dewan pendidikan di provinsi yang bersangkutan;
- komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
provinsi yang bersangkutan;
- peserta didik di provinsi yang bersangkutan;
- orang tua/wali peserta didik di provinsi yang
bersangkutan;
- pendidik dan tenaga kependidikan di provinsi yang
bersangkutan;
- masyarakat di provinsi yang bersangkutan; dan
- pihak lain yang terkait dengan pendidikan di provinsi
yang bersangkutan.

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem

pendidikan nasional di daerah, pemerintah provinsi
mengembangkan dan melaksanakan sistem
informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.

(2) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari
sistem informasi pendidikan nasional.

(3) Sistem . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan
pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan
sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/walikota bertanggung jawab mengelola sistem
pendidikan nasional di daerahnya dan merumuskan serta
menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai
kewenangannya.

(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 merupakan penjabaran dari
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 17, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:

- rencana pembangunan jangka panjang
kabupaten/kota;

- rencana pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota;

• rencana strategis pendidikan kabupaten/kota;

• rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;

- rencana kerja dan anggaran tahunan
kabupaten/kota;

• peraturan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• peraturan daerah di bidang pendidikan; dan

- peraturan bupati/walikota di bidang
pendidikan.

(3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan
pedoman bagi:

• semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;

- penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
- satuan atau program pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
- dewan pendidikan di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
- komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
- peserta didik di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
- orang tua/wali peserta didik di kabupaten/
kota yang bersangkutan;
- pendidik dan tenaga kependidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
- masyarakat di kabupaten/kota yang
bersangkutan; dan
- pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan
nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan
dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan
akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3).

### Pasal 30 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Pemerintah kabupaten/kota mengarahkan, membimbing,
menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau,
mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara,
satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan sesuai kebijakan
daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 28.

(1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat

partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan
jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat
kabupaten/kota.

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur
pendidikan formal dan nonformal.

(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemerintah kabupaten/kota mengutamakan
perluasan dan pemerataan akses pendidikan
melalui jalur pendidikan formal.

(1) Bupati/walikota menetapkan target tingkat

pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat
kabupaten/kota yang meliputi:

- antarkecamatan atau sebutan lain yang
sejenis;

- antardesa/kelurahan atau sebutan lain yang
sejenis; dan

• antara laki-laki dan perempuan.

(2) Bupati . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Bupati/walikota menetapkan kebijakan untuk

menjamin peserta didik memperoleh akses
pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang
tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan,
peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta
didik di daerah khusus.

Bupati/walikota melaksanakan dan mengoordinasikan
pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan dan/atau

memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan
nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang
pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota berkoordinasi dengan unit
pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan
tugas penjaminan mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota memfasilitasi:

• akreditasi program pendidikan;

• akreditasi satuan pendidikan;

• sertifikasi kompetensi peserta didik;

• sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

• sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

### Pasal 35 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Pemerintah kabupaten/kota mengakui,

memfasilitasi, membina, dan melindungi program
dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan

dan/atau memfasilitasi perintisan program
dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
untuk dikembangkan menjadi program dan/atau
satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau
berbasis keunggulan lokal.

(3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi

akreditasi internasional program dan/atau satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

(4) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi

sertifikasi internasional pada program dan/atau
satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan

berkelanjutan kepada peserta didik di daerahnya
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mencapai prestasi puncak di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional,
dan internasional.

(2) Untuk . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang

kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
kabupaten/kota menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi secara teratur dan berjenjang
kompetisi di bidang:

• ilmu pengetahuan;

• teknologi;

• seni; dan/atau

• olahraga.

(3) Pemerintah kabupaten/kota memberikan

penghargaan kepada peserta didik yang meraih
prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Bupati/walikota menetapkan kebijakan tata kelola
pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan
pedoman bagi:
- semua jajaran pemerintah kabupaten/kota;
- penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat
di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- satuan atau program pendidikan di kabupaten/kota
yang bersangkutan;
- dewan pendidikan di kabupaten/kota yang
bersangkutan;

• komite . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- komite sekolah atau nama lain yang sejenis di
kabupaten/kota yang bersangkutan;
- peserta didik di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- orang tua/wali peserta didik di kabupaten/kota yang
bersangkutan;
- pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten/
kota yang bersangkutan;
- masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan;
dan
- pihak lain yang terkait dengan pendidikan di
kabupaten/kota yang bersangkutan.

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem

pendidikan nasional di daerah, pemerintah
kabupaten/kota mengembangkan dan
melaksanakan sistem informasi pendidikan
kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.

(2) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
subsistem dari sistem informasi pendidikan
nasional.

(3) Sistem informasi pendidikan kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memberikan akses informasi administrasi
pendidikan dan akses sumber pembelajaran
kepada satuan pendidikan pada semua jenjang,
jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan
pemerintah kabupaten/kota.

Bagian Kelima . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Kelima
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan Masyarakat

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem
pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan
kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 merupakan penjabaran dari
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 17, dan Pasal 28, serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam peraturan penyelenggara
satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:

- penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat yang bersangkutan;

• satuan atau program pendidikan yang terkait;

- lembaga representasi pemangku kepentingan
satuan atau program pendidikan yang terkait;

- peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang terkait;

- orang tua/wali peserta didik di satuan atau
program pendidikan yang terkait;

• pendidik . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
atau program pendidikan yang terkait; dan

- pihak lain yang terikat dengan satuan atau
program pendidikan yang terkait.

(4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan
agar sistem pendidikan nasional pada tingkat
satuan atau program pendidikan yang terkait dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi,
mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi,
dan mengendalikan satuan atau program pendidikan
yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17,

### Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menetapkan kebijakan untuk menjamin
peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu
membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus,
atau peserta didik di daerah khusus.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menjamin pelaksanaan standar pelayanan
minimal pendidikan pada satuan atau program
pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

### Pasal 44 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi
penjaminan mutu pendidikan di satuan atau
program pendidikan dengan berpedoman pada
kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal
39, serta Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat
menyelenggarakan satuan dan/atau program
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar
dan/atau pendidikan menengah bekerja sama
dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang
melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat memfasilitasi:

• akreditasi program pendidikan;

• akreditasi satuan pendidikan;

• sertifikasi kompetensi peserta didik;

• sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

• sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat memfasilitasi, membina, dan
melindungi satuan atau program pendidikan yang
bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat melaksanakan dan/atau memfasilitasi
perintisan satuan atau program pendidikan yang
sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional
Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
atau program pendidikan bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal.

(3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat memfasilitasi akreditasi internasional
satuan atau program pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat memfasilitasi sertifikasi internasional
pada satuan atau program pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan

masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan
kepada peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan
internasional.

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang

kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan
atau program pendidikan dalam bidang:

• ilmu . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

• ilmu pengetahuan;

• teknologi;

• seni; dan/atau

• olahraga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi
kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan masyarakat.

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola
pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan
pedoman bagi:

- penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan
masyarakat yang bersangkutan;

• satuan dan/atau program pendidikan;

- lembaga representasi pemangku kepentingan
pendidikan pada satuan dan/atau program
pendidikan;

• peserta didik satuan dan/atau program pendidikan;

- orang tua/wali peserta didik di satuan dan/atau
program pendidikan;

- pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
dan/atau program pendidikan; dan

- pihak lain yang terikat dengan satuan atau program
pendidikan.

### Pasal 48 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem

pendidikan nasional di satuan atau program
pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat mengembangkan dan
melaksanakan sistem informasi pendidikan
penyelenggara atau satuan pendidikan yang
didirikan masyarakat berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.

(2) Sistem informasi pendidikan penyelenggara atau

satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
subsistem dari sistem informasi pendidikan
nasional.

(3) Sistem informasi pendidikan penyelenggara satuan

pendidikan yang didirikan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memberikan akses informasi administrasi
pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada
satuan dan/atau program pendidikan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan atau Program Pendidikan

(1) Pengelolaan satuan atau program pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah dilaksanakan berdasarkan standar
pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Pengelolaan satuan atau program pendidikan tinggi

dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi,
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang
transparan.

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggung
jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan
atau program pendidikannya serta merumuskan dan
menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan
kewenangannya.

(1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 50 merupakan penjabaran dari kebijakan

pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

### Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal 39, serta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini,
satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan
menengah dituangkan dalam:

• rencana kerja tahunan satuan pendidikan;

- anggaran pendapatan dan belanja tahunan
satuan pendidikan; dan

• peraturan satuan atau program pendidikan.

(3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), oleh perguruan tinggi dituangkan dalam:

- rencana pembangunan jangka panjang
perguruan tinggi;

• rencana strategis perguruan tinggi;

• rencana kerja tahunan perguruan tinggi;

• anggaran . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- anggaran pendapatan dan belanja tahunan
perguruan tinggi;

• peraturan pemimpin perguruan tinggi; dan

• peraturan pimpinan perguruan tinggi lain.

(4) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengikat bagi:

- satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;

- lembaga representasi pemangku kepentingan
satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;

- peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan;

- orang tua/wali peserta didik di satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan;

- pendidik dan tenaga kependidikan di satuan
atau program pendidikan yang bersangkutan;
dan

- pihak lain yang terikat dengan satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan.

(5) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan
selaras dengan:

- kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5;

- kebijakan pemerintah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17;

- kebijakan pemerintah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan

• kebijakan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- kebijakan penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39.

(6) Kebijakan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) merupakan penjabaran dan selaras
dengan:

- kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5; dan

- kebijakan penyelenggara pendidikan yang
didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39.

(7) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan

anggaran pendidikan agar sistem pendidikan
nasional di satuan dan/atau program pendidikan
yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien, dan akuntabel.

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan
sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau

### Pasal 39, serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Satuan atau program pendidikan sesuai dengan
kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk
menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan
pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya
tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik
pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah
khusus.

### Pasal 54 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin
terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang
pendidikan.

(1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan

penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman
pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 17, Pasal 28, dan/atau Pasal
39, serta Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), satuan atau program
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, atau
pendidikan menengah bekerja sama dengan unit
pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan
tugas penjaminan mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau
program pendidikan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengikuti:

• akreditasi program pendidikan;

• akreditasi satuan pendidikan;

• sertifikasi kompetensi peserta didik;

• sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

• sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

(1) Satuan atau program pendidikan yang telah atau

hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
dapat merintis dirinya untuk dikembangkan
menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf
internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

(2) Satuan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Satuan atau program pendidikan yang telah atau

hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan
dapat mengikuti akreditasi dan/atau sertifikasi
internasional satuan atau program pendidikan.

(1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan

pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik
yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat
istimewa untuk mencapai prestasi puncak di
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau
olahraga pada tingkat satuan pendidikan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional,
dan internasional.

(2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang

kondusif bagi pencapaian prestasi puncak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan
dan/atau program pendidikan melakukan secara
teratur kompetisi di satuan atau program
pendidikan dalam bidang:

• ilmu pengetahuan;

• teknologi;

• seni; dan/atau

• olahraga.

(3) Satuan atau program pendidikan memberikan

penghargaan kepada peserta didik yang meraih
prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
peraturan satuan atau program pendidikan.

### Pasal 58 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan
kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan
pendidikan yang mengikat:

• satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;

- lembaga representasi pemangku kepentingan
pendidikan pada satuan atau program pendidikan
yang bersangkutan;

- peserta didik satuan atau program pendidikan yang
bersangkutan;

- orang tua/wali peserta didik di satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan;

- pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau
program pendidikan yang bersangkutan; dan

- pihak lain yang terikat dengan satuan atau program
pendidikan yang bersangkutan.

(1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola

pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan
mengembangkan dan melaksanakan sistem
informasi pendidikan berbasis teknologi informasi
dan komunikasi.

(2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan subsistem dari sistem informasi
pendidikan nasional.

(3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan
akses informasi administrasi pendidikan dan akses
sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga
kependidikan, dan peserta didik.

## BAB III . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Kesatu
Umum

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi:
- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar;
- pendidikan menengah; dan
- pendidikan tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina,

menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh
potensi anak usia dini secara optimal sehingga
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai
dengan tahap perkembangannya agar memiliki
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:

- membangun landasan bagi berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian
luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif,
inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung
jawab; dan

• mengembangkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- mengembangkan potensi kecerdasan spiritual,
intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial
peserta didik pada masa emas pertumbuhannya
dalam lingkungan bermain yang edukatif dan
menyenangkan.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan

formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang
sederajat.

(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua)
tahun.

(3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau
bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan

anak usia dini dilakukan secara objektif,
transparan, dan akuntabel.

(2) Penerimaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan

anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali
bagi satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi

peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat
dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

(1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima

peserta didik pindahan dari satuan pendidikan
anak usia dini lain.

(2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan peserta

didik pindahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.

Paragraf 4
Program Pembelajaran

(1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain

yang sederajat dikembangkan untuk
mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain

yang sederajat dilaksanakan dalam konteks
bermain yang dapat dikelompokan menjadi:

- bermain dalam rangka pembelajaran agama dan
akhlak mulia;

- bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan
kepribadian;

• bermain . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- bermain dalam rangka pembelajaran orientasi
dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;

- bermain dalam rangka pembelajaran estetika;
dan

- bermain dalam rangka pembelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan.

(3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dirancang dan
diselenggarakan:

- secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan mendorong kreativitas serta
kemandirian;

- sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan
perkembangan mental anak serta kebutuhan
dan kepentingan terbaik anak;

- dengan memperhatikan perbedaan bakat,
minat, dan kemampuan masing-masing anak;

- dengan mengintegrasikan kebutuhan anak
terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi
psikososial; dan

- dengan memperhatikan latar belakang ekonomi,
sosial, dan budaya anak.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

(1) Pendidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang

sederajat berfungsi:

• menanamkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai
keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian
luhur;

- menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai
kebangsaan dan cinta tanah air;

- memberikan dasar-dasar kemampuan
intelektual dalam bentuk kemampuan dan
kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;

- memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan
teknologi;

- melatih dan merangsang kepekaan dan
kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;

- menumbuhkan minat pada olahraga,
kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan

- mengembangkan kesiapan fisik dan mental
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs
atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Pendidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang

sederajat berfungsi:

- mengembangkan, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak
mulia, dan kepribadian luhur yang telah
dikenalinya;

- mengembangkan, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta
tanah air yang telah dikenalinya;

- mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan
teknologi;

• melatih . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- melatih dan mengembangkan kepekaan dan
kemampuan mengapresiasi serta
mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan
harmoni;

- mengembangkan bakat dan kemampuan di
bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan
kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

- mengembangkan kesiapan fisik dan mental
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan menengah dan/atau untuk hidup
mandiri di masyarakat.

(3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan

bagi berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang:

- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur;

• berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

• sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

- toleran, peka sosial, demokratis, dan
bertanggung jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

(1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri

atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu),
kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat),
kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).

(2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri

atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh),
kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Paragraf 3 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

(1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang

sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1)

dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis
dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional,

rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru
satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai
dengan batas daya tampungnya.

(4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib

menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun
sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai
peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya.

(5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau

bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada
hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan
berhitung, atau bentuk tes lain.

(6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib

menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

(1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya

tampung satuan pendidikan, maka pemilihan
peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia
calon peserta didik dengan prioritas dari yang
paling tua.

(2) Jika . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan
peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal
calon peserta didik yang paling dekat dengan
satuan pendidikan.

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon

peserta didik dengan satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih
awal diprioritaskan.

(1) Peserta didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang

sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya
pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang
sederajat.

(2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib

menerima warga negara berusia 13 (tiga belas)
tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai
peserta didik sampai dengan batas daya
tampungnya.

(3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib

menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

(1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon

peserta didik melebihi daya tampung wajib
melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut
kepada pemerintah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

(2) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyalurkan

kelebihan calon peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan
dasar lain.

### Pasal 73 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(1) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat

diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat
tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes
kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan.

(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat

diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus
ujian kesetaraan Paket A.

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat

diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah
memenuhi persyaratan:

• lulus ujian kesetaraan Paket A; dan

- lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal
yang bersangkutan.

(4) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara

lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang
sederajat di Indonesia setelah memenuhi
persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.

(5) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di

negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk
lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi
persyaratan:

- menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan

• lulus . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang
bersangkutan.

(6) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang

mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan
negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7
(tujuh) setelah memenuhi persyaratan:

• lulus ujian kesetaraan Paket A; atau

- dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain
yang membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SD.

(7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat

memberikan bantuan penyesuaian akademik,
sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh
peserta didik berkelainan dan peserta didik
pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau
jalur pendidikan lain.

(8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan

pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada
pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah
dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian atas instruksi Menteri terbukti bahwa
keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak
jujur.

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan

dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan
akuntabel.

(2) Penerimaan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan

dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi
satuan pendidikan yang secara khusus dirancang
untuk melayani peserta didik dari kelompok gender
atau agama tertentu.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi

peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat
dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di

kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar
setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir
sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta
didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (2) dan ayat (6).

(5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat
melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi
penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh).

(1) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta

didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain.

(2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara

dan persyaratan tambahan penerimaan peserta
didik pindahan selain persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

(1) Pendidikan menengah umum berfungsi:

- meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan
kepribadian luhur;

- meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

• mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;

- meningkatkan kepekaan dan kemampuan
mengapresiasi serta mengekspresikan
keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang
olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran
jasmani maupun prestasi; dan

- meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di
masyarakat.

(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

- meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan
kepribadian luhur;

- meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan
nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

• membekali . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- membekali peserta didik dengan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kecakapan kejuruan para profesi sesuai
dengan kebutuhan masyarakat;

- meningkatkan kepekaan dan kemampuan
mengapresiasi serta mengekspresikan
keindahan, kehalusan, dan harmoni;

- menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang
olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran
jasmani maupun prestasi; dan

- meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk
hidup mandiri di masyarakat dan/atau
melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan
tinggi.

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta
didik menjadi insan yang:

- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;

• berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

• sehat, mandiri, dan percaya diri; dan

- toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung
jawab.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

(1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK,

dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) SMA . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas,

yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan
kelas 12 (dua belas).

(3) SMK dan MAK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan

kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas),
dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat)
tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh),
kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan
kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia
kerja.

(1) Penjurusan pada SMA, MA, atau bentuk lain yang

sederajat berbentuk program studi yang
memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta
kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi.

(2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

• program studi ilmu pengetahuan alam;

• program studi ilmu pengetahuan sosial;

• program studi bahasa;

• program studi keagamaan; dan

- program studi lain yang diperlukan
masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan dan

program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang

sederajat berbentuk bidang studi keahlian.

(2) Setiap . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Setiap bidang studi keahlian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu)
atau lebih program studi keahlian.

(3) Setiap program studi keahlian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu)
atau lebih kompetensi keahlian.

(4) Bidang studi keahlian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• bidang studi keahlian teknologi dan rekayasa;

• bidang studi keahlian kesehatan;

- bidang studi keahlian seni, kerajinan, dan
pariwisata;

- bidang studi keahlian teknologi informasi dan
komunikasi;

- bidang studi keahlian agribisnis dan
agroteknologi;

- bidang studi keahlian bisnis dan manajemen;
dan

- bidang studi keahlian lain yang diperlukan
masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjurusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

(1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau

bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan
pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau
bentuk lain yang sederajat.

(2) Peserta . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat

diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah
lulus ujian kesetaraan Paket B.

(3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat

diterima di SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain
yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh)
setelah:

• lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

- lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal
yang bersangkutan.

(4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang

mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan
negara lain dapat diterima di SMA, MA, SMK, MAK,
atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun
kelas 10 (sepuluh) setelah:

• lulus ujian kesetaraan Paket B; atau

- dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain
yang membuktikan bahwa yang bersangkutan
telah menyelesaikan pendidikan dasar yang
memberikan kompetensi lulusan setara SMP.

(5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA

atau SMK di negara lain dapat pindah ke SMA, MA,
SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat di
Indonesia dengan syarat:

- menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa yang bersangkutan telah
menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP;
dan

- lulus tes kelayakan dan penempatan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan
bersangkutan.

(6) SMA . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(6) SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang

sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta
didik berkelainan.

(7) Satuan pendidikan SMA, MA, SMK, MAK, atau

bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan
penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental
yang diperlukan oleh peserta didik berkelainan dan
peserta didik pindahan dari satuan pendidikan
formal lain atau jalur pendidikan lain.

(8) Menteri dapat membatalkan keputusan satuan

pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada
SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang
sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan
pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
atas instruksi Menteri terbukti bahwa keputusan
tersebut melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak
jujur.

(1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan

menengah dilakukan secara objektif, transparan,
dan akuntabel.

(2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan

menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali
bagi satuan pendidikan yang secara khusus
dirancang untuk melayani peserta didik dari
kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi

peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat
dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan
pendidikan.

(4) Seleksi . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di

kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan
menengah didasarkan pada hasil Ujian Nasional,
kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud
pada Pasal 81 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5).

(5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat
melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi
penerimaan peserta didik baru di
kelas 10 (sepuluh).

(6) Penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan

pada setiap semester bagi satuan pendidikan yang
menyelenggarakan sistem kredit semester.

(1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat

pindah ke:

- jurusan yang sama pada satuan pendidikan
lain;

- jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan
yang sama; atau

- jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan
lain.

(2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tatacara dan

persyaratan tambahan selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan

### Pasal 82 dan tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

(1) Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan atau

membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian
manusia melalui pelaksanaan:

- dharma pendidikan untuk menguasai,
menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai
luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
olahraga;

- dharma penelitian untuk menemukan,
mengembangkan, mengadopsi, dan/atau
mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan

- dharma pengabdian kepada masyarakat untuk
menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga
dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

(2) Pendidikan tinggi bertujuan

• membentuk insan yang:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, dan
berkepribadian luhur;

1. sehat, berilmu, dan cakap;

1. kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri
dan berjiwa wirausaha; serta

1. toleran, peka sosial dan lingkungan,
demokratis, dan bertanggung jawab.

• menghasilkan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- menghasilkan produk-produk ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga
yang memberikan kemaslahatan bagi
masyarakat, bangsa, negara, umat manusia,
dan lingkungan.

Paragraf 2
Jenis, Bentuk, dan Program Pendidikan

(1) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan

pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.

(2) Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi,

politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

(3) Pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan

program:

• diploma pada pendidikan vokasi;

- sarjana, sarjana dan magister, atau sarjana,
magister, dan doktor pada pendidikan
akademik; dan/atau

- spesialis dan/atau profesi pada pendidikan
profesi.

Paragraf 3
Penerimaan Mahasiswa

(1) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada

program sarjana atau magister:

• memiliki . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat
pendidikan di bawahnya atau memperoleh
pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar
melalui pengalaman; dan

- memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada

program doktor:

- memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat
pendidikan di bawahnya atau memperoleh
pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar
melalui pengalaman atau lulusan program
sarjana atau diploma empat yang memiliki
potensi kecerdasan dan bakat istimewa; dan

- memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada

program diploma:

- memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat
pendidikan di bawahnya atau memperoleh
pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar
melalui pengalaman; dan

- memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

(4) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pada

program spesialis dan profesi:

• memiliki . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- memiliki ijazah atau surat keterangan lulus
program pendidikan sarjana atau diploma
empat atau memperoleh pengakuan setingkat
atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman;
dan

- memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 4
Sistem Kredit Semester

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan

menerapkan sistem kredit semester yang bobot
belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit
semester.

(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester

yaitu semester gasal dan semester genap yang
masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai
dengan 16 (enam belas) minggu.

(3) Di antara semester genap dan semester gasal,

perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester
antara untuk remediasi, pengayaan, atau
percepatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai semester antara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Perguruan tinggi dapat melakukan pengalihan

kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang
diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain
atau satuan/program pendidikan nonformal untuk
memenuhi persyaratan kelulusan program studi.

(2) Perguruan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(2) Perguruan tinggi dapat mengalihkan kredit dari

suatu program studi dengan cara mengakui hasil
belajar yang diperoleh pada program studi lain dari
perguruan tinggi yang sama.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kredit

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 5
Pengelolaan Pembelajaran di luar
Domisili Perguruan Tinggi

(1) Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi

dapat diselenggarakan melalui program studi di
luar domisili perguruan tinggi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan

pembelajaran sebagaimana diatur pada ayat (1),
diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 6
Kerja Sama

(1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama

akademik dan/atau non-akademik dengan
perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak
lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas,
inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi.

(3) Kerja . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Kerja sama perguruan tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
prinsip:

- mengutamakan kepentingan pembangunan
nasional;

• menghargai kesetaran mutu;

• saling menghormati;

• menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;

• berkelanjutan; dan

- mempertimbangkan keberagaman kultur yang
bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau
internasional.

(4) Kerja sama akademik sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (1) dapat berbentuk:

- pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat;

• program kembaran;

• pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;

- penugasan dosen senior sebagai pembina pada
perguruan tinggi yang membutuhkan
pembinaan;

• pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;

• pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;

• pemagangan;

• penerbitan terbitan berkala ilmiah;

• penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau

• bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berbentuk:

• pendayagunaan aset;

• usaha penggalangan dana;

• jasa . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- jasa dan royalti hak kekayaan intelektual;
dan/atau

• bentuk lain yang dianggap perlu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Paragraf 7
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

(1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan

dan menjamin agar setiap anggota sivitas
akademika melaksanakan kebebasan akademik
dan kebebasan mimbar akademik secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan dilandasi
oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan

kebebasan mimbar akademik, setiap anggota
sivitas akademika:

- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya
dapat meningkatkan mutu akademik
perguruan tinggi yang bersangkutan;

- mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara,
dan kemanusiaan;

- bertanggung jawab secara pribadi atas
pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya
pada diri sendiri atau orang lain;

- melakukannya dengan cara yang tidak
bertentangan dengan nilai agama, nilai etika,
dan kaidah akademik; dan

• tidak . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- tidak melanggar hukum dan tidak
mengganggu kepentingan umum.

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami,
menerapkan, dan mengembangkan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas
dan bertanggung jawab.

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan
setiap anggota sivitas akademika dalam
menyebarluaskan hasil penelitian dan
menyampaikan pandangan akademik melalui
kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar,
diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan
pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah
keilmuan.

(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (4):

- merupakan tanggung jawab setiap anggota
sivitas akademika yang terlibat;

- menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau
unit organisasi di dalam perguruan tinggi,
apabila perguruan tinggi atau unit organisasi
tersebut secara resmi terlibat dalam
pelaksanaannya; dan

- sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan dilandasi etika dan
norma/kaidah keilmuan.

(6) Kebebasan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi
untuk:
- melindungi dan mempertahankan hak
kekayaan intelektual;
- melindungi dan mempertahankan kekayaan
dan keragaman alami, hayati, sosial, dan
budaya bangsa dan negara Indonesia;
- menambah dan/atau meningkatkan mutu
kekayaan intelektual bangsa dan negara
Indonesia; dan
- memperkuat daya saing bangsa dan negara
Indonesia.

(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar

akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai
dengan otonomi perguruan tinggi.

(1) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan

dan menjamin agar setiap anggota sivitas
akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dilandasi
etika dan norma/kaidah keilmuan.

(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan
sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat
pada kekhasan/keunikan cabang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga
yang bersangkutan, dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau
mempertahankan kebenaran menurut kaidah
keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan
perkembangan cabang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Paragraf 8 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 8
Penelitian

(1) Universitas, institut, dan sekolah tinggi wajib

melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan,
penelitian pengembangan, dan/atau penelitian
industri.

(2) Akademi dan politeknik wajib melaksanakan

penelitian terapan, penelitian pengembangan,
dan/atau penelitian industri.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan untuk:

- mencari dan/atau menemukan kebaruan
kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga; dan/atau

- menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur,
metode, dan/atau model yang sudah menjadi
kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga.

(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh dosen
dan/atau mahasiswa dengan mematuhi
kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan
prinsip otonomi keilmuan.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah
dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala
ilmiah internasional yang diakui Kementerian.

(6) Hasil penelitian dilakukan oleh dosen untuk

memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan
dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah
terakreditasi atau yang diakui Kementerian.

(7) Hasil . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(7) Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai

penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan
berkala ilmiah terakreditasi yang diakui
Kementerian dan/atau mendapatkan hak kekayaan
intelektual.

(8) Hasil penelitian perguruan tinggi yang

dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk
memperkaya materi pembelajaran mata kuliah
yang relevan.

(1) Perguruan tinggi, fakultas, lembaga penelitian,

program studi, pusat studi, atau lembaga sejenis
dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.

(2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berupa hasil penelitian empirik atau hasil
penelitian teoretis.

(4) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia
dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-
Bangsa.

(5) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan secara tercetak dan secara
elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan
komunikasi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai terbitan berkala

ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 9 . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

Paragraf 9
Pengabdian kepada Masyarakat

(1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada

masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh sivitas akademika secara individu dan
berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan
dan/atau hasil penelitian dalam upaya
pemberdayaan masyarakat, pengembangan
industri, jasa, dan wilayah serta menuju
pendidikan untuk perkembangan, pengembangan
dan/atau pembangunan berkelanjutan.

(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan
untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan
tinggi.

Paragraf 10
Penjaminan Mutu Hasil Belajar

(1) Perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu

pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada
pemangku kepentingan.

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan

tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau
melampaui Standar Nasional Pendidikan agar
mampu mengembangkan mutu pendidikan yang
berkelanjutan.

(3) Penjaminan . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

(3) Penjaminan mutu dilakukan secara internal oleh

perguruan tinggi dan secara eksternal berkala oleh
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau
lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh
Menteri.

(4) Hasil evaluasi eksternal program studi secara

berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai bahan pembinaan program
studi oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan

penjaminan mutu internal dan eksternal
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11
Kurikulum

(1) Kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan

dilaksanakan berbasis kompetensi.

(2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap

program studi di perguruan tinggi dikembangkan
dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi
dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memenuhi elemen kurikulum
sebagai berikut:

• landasan kepribadian;

- penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
dan/atau olahraga;

• kemampuan dan keterampilan berkarya;

• sikap . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- sikap dan perilaku dalam berkarya menurut
tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan
keterampilan yang dikuasai;

- penguasaan kaidah berkehidupan
bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian
dalam berkarya.

Paragraf 12
Gelar Lulusan Pendidikan Tinggi

(1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi,

atau spesialis, berhak untuk menggunakan gelar
akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar
spesialis.

(2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri

atas:

- sarjana, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan huruf S. dan
diikuti dengan inisial program studi atau
bidang ilmu;

- magister, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan huruf M. dan
diikuti dengan inisial program studi atau
bidang ilmu; dan

- doktor, yang ditulis di depan nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

(3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:

- ahli pratama untuk lulusan program diploma
satu, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan A.P.
dan diikuti dengan inisial program studi atau
bidang keahlian;

• ahli . . .

www.djpp.depkumham.go.id

---

- ahli muda untuk lulusan program diploma
dua, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan
A.Ma. dan diikuti dengan inisial program studi
atau bidang keahlian;

- ahli madya untuk lulusan program diploma
tiga, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan
A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi
atau bidang keahlian; dan

- sarjana sains terapan untuk program diploma
empat, yang ditulis di belakang nama yang
berhak dengan mencantumkan singkatan
S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi
atau bidang keahlian.

(4) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di

depan atau di belakang nama yang berhak dengan
mencantumkan singkatan bidang profesinya.

**(5) Gelar untuk l