TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH,

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, menteri
dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur,
bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah gubernur
dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil
bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota
untuk kota.
1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Tentara
Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.
1. Cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan izin dari
pejabat yang berwenang dalam kampanye Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Kampanye . . .

---

1. Kampanye Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Kampanye Pemilu adalah Kampanye Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.
1. Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah kegiatan peserta
Pemilihan Umum untuk meyakinkan para pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilihan
Umum.
1. Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
yang selanjutnya disebut Kampanye Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan
para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program
Pasangan Calon.

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengajukan

diri menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, atau DPRD kabupaten/kota harus
mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

(2) Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal calon anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD kabupaten/kota
harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri.

(1) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas
akhir pengajuan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4 . . .

---

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak
dapat ditarik kembali setelah pengajuan pengunduran diri
diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pejabat Negara yang berasal dari partai politik mempunyai

hak melaksanakan Kampanye Pemilu.

(2) Pejabat Negara yang bukan berasal dari partai politik dapat

melaksanakan Kampanye Pemilu apabila berstatus
sebagai:
- calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
- anggota tim kampanye dan/atau pelaksana Kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menjalankan cuti.

Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara wajib
menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan negara, serta asas-asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik.

### Pasal 8 . . .

---

Pejabat Negara dalam melaksanakan Kampanye Pemilu tidak
menggunakan fasilitas negara kecuali ditentukan lain oleh
undang-undang.

(1) Permintaan cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, diajukan dengan ketentuan:
- menteri dan pejabat setingkat menteri kepada Presiden;
- gubernur dan wakil gubernur kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Presiden;
dan
- bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota
kepada gubernur dengan tembusan disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri.

(2) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud dalam pada

ayat (1) memuat:
- jadwal dan jangka waktu Kampanye Pemilu;
- tempat/lokasi Kampanye Pemilu.

(3) Permintaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum
pelaksanaan Kampanye Pemilu.

(4) Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari

kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan.

Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan gubernur dalam
memberikan cuti harus memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

(1) Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat

dilakukan melalui:
- pertemuan terbatas;
- pertemuan tatap muka;
- penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- pemasangan alat peraga di tempat umum;
- iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- rapat umum; dan
- kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye
pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Negara melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari

kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa Kampanye Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sampai dengan dimulainya
kampanye rapat umum.

(3) Pejabat Negara melaksanakan cuti selama 2 (dua) hari

kerja dalam 1 (satu) minggu pada Kampanye Pemilu
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, selama kampanye rapat
umum sampai dengan dimulainya masa tenang.

(4) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye.

(1) Cuti Pejabat Negara untuk melakukan Kampanye Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD disesuaikan dengan jangka
waktu Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(2) Jadwal dan jumlah hari cuti diberikan dengan

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 7.

### Pasal 13 . . .

---

Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden yang akan
melakukan Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil
Presiden.

(1) Menteri dan pejabat setingkat menteri yang berasal dari

partai politik dapat meminta dan memperoleh cuti untuk
kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD.

(2) Menteri dan pejabat setingkat menteri yang bukan dari

partai politik dapat meminta dan memperoleh cuti untuk
kampanye pemilu anggota DPD apabila berstatus sebagai
calon anggota DPD.

(1) Lama cuti bagi menteri dan pejabat setingkat menteri yang

melaksanakan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD diberikan selama dalam masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan
ayat (3).

(2) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

bagi menteri dan pejabat setingkat menteri yang
melaksanakan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD adalah hari Jumat.

(3) Pemberian cuti pada hari kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan
memperhatikan Pasal 7.

(1) Menteri Sekretaris Negara memproses pengajuan izin cuti

para menteri dan pejabat setingkat menteri untuk
melaksanakan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dan melaporkannya kepada
Presiden.

(2) Menteri . . .

---

(2) Menteri Sekretaris Negara menyampaikan persetujuan

pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada menteri dan pejabat setingkat menteri yang
bersangkutan serta kepada Komisi Pemilihan Umum paling
lambat 4 (empat) hari sebelum menteri dan pejabat
setingkat menteri yang bersangkutan memulai kampanye
pemilu.

Dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan
harus segera diselesaikan, Presiden dapat memanggil menteri
dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan
Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

dan wakil walikota yang berasal dari partai politik, dapat
meminta dan memperoleh cuti untuk kampanye pemilu
anggota DPR dan DPRD.

(2) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota,

dan wakil walikota yang bukan berasal dari partai politik,
dapat meminta dan memperoleh cuti untuk kampanye
pemilu anggota DPD.

(3) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

atau walikota dan wakil walikota, dalam melaksanakan
cuti untuk Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan
DPRD dilakukan pada hari yang berbeda.

Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang
mengikutsertakan Pejabat Negara harus memenuhi ketentuan
tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan
jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga . . .

---

Bagian Ketiga
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat
dilakukan melalui:
- pertemuan terbatas;
- tatap muka dan dialog;
- penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat
lain yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan
calon; dan
- kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dilakukan
berdasarkan kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden
sesuai dengan jadwal Kampanye Pemilu yang telah ditetapkan
oleh Komisi Pemilihan Umum.

(1) Cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan Kampanye

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
- untuk menteri dan pejabat setingkat menteri, diatur
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dan dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,
walikota, dan wakil walikota dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pengaturan . . .

---

(2) Pengaturan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Jadwal cuti Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden disampaikan
Menteri Sekretaris Negara kepada Komisi Pemilihan Umum
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa
kampanye.

(1) Menteri dan pejabat setingkat menteri sebagai anggota tim

kampanye dan/atau pelaksana Kampanye Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dapat diberikan cuti.

(2) Lama cuti menteri dan pejabat setingkat menteri yang

melaksanakan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dapat diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja
dalam setiap minggu selama masa kampanye.

(3) Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan kampanye.

Dalam hal terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan
harus segera diselesaikan, Presiden dapat memanggil menteri
dan pejabat setingkat menteri yang sedang melakukan
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

atau walikota dan wakil walikota yang ikut sebagai
anggota tim kampanye dan/atau pelaksana Kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diberikan cuti.

(2) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,

atau walikota dan wakil walikota yang telah ditetapkan
sebagai anggota tim kampanye dan/atau pelaksana
Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
melaksanakan kampanye pada hari yang berbeda.

### Pasal 27 . . .

---

(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan

Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan,
kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi
lapangan secara profesional dan proporsional.

(2) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon

Presiden atau calon Wakil Presiden maka fasilitas negara
yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(3) Terhadap calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang

bukan Presiden dan Wakil Presiden, selama berkampanye
diberikan fasilitas pengamanan dan pengawalan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dibiayai dari anggaran pendapatan dan
belanja negara.

(5) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sanksi

(1) Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan gubernur sesuai

dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 dapat memberikan sanksi kepada Pejabat Negara

yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 6.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

teguran tertulis yang diumumkan kepada publik dan
sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

## BAB IV . . .

---

(1) Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai
calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus
mengundurkan diri dari jabatannya.

(2) Menteri dan pejabat setingkat menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan surat
pengunduran diri kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum didaftarkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik di Komisi Pemilihan Umum.

(3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak dapat ditarik kembali.

(4) Pemberhentian menteri dan pejabat setingkat menteri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi
Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4980), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

INDONESIA,

Ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2013

,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

---