IZIN LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

1. Analisis ...

---

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.
1. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap
lingkungan hidup.
1. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.
1. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis
dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil
pelingkupan.
1. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha
dan/atau Kegiatan.
1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap
lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan.
1. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah
keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup
dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi dengan Amdal.
1. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap
suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

1. Pemrakarsa ...

---

1. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah
yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau
Kegiatan yang akan dilaksanakan.
1. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan
oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau
Kegiatan.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki

Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
- penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak

penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki
Amdal.

(2) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk

dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Bagian ...

---

Bagian Kedua
Penyusunan Dokumen Amdal

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan
suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana
tata ruang.

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen
Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan
kepada Pemrakarsa.

(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang
terdiri atas:
- Kerangka Acuan;
- Andal; dan
- RKL-RPL.

(2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan
dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur
dengan Peraturan Menteri.

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat
menyusun petunjuk teknis penyusunan dokumen Amdal
berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Amdal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

### Pasal 8 ...

---

(1) Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib

menggunakan pendekatan studi:
- tunggal;
- terpadu; atau
- kawasan.

(2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dilakukan apabila Pemrakarsa
merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan
dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu)
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja
pemerintah kabupaten/kota.

(3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan apabila Pemrakarsa
merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis
Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan
pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau
pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu)
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja
pemerintah kabupaten/kota.

(4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pemrakarsa
merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu)
Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan
pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu
kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang
pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikutsertakan
masyarakat:
- yang terkena dampak;
- pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan
dalam proses Amdal.

(2) Pengikutsertaan ...

---

(2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- konsultasi publik.

(3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen
Kerangka Acuan.

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak
mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap
rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada
Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat

dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak
lain.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penyusun Amdal:
- perorangan; atau
- yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa
penyusunan dokumen Amdal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan

persyaratan untuk mendirikan lembaga penyedia jasa
penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh

penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi
penyusun Amdal.

(2) Sertifikat ...

---

(2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.

(3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan
dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.

(4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan
oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal.

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh
lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang
ditunjuk oleh Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi

penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi
kompetensi penyusun Amdal diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi

lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
dilarang menjadi penyusun Amdal.

(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi,

atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa,
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi penyusun Amdal.

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban
menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
apabila:
- lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
di kawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
- lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada
pada kabupaten/kota yang telah memiliki rencana
detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau rencana
tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; atau
- Usaha dan/atau Kegiatannya dilakukan dalam
rangka tanggap darurat bencana.

(2) Usaha ...

---

(2) Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b, wajib menyusun UKL-UPL
berdasarkan:
- dokumen RKL-RPL kawasan; atau
- rencana detil tata ruang kabupaten/kota dan/atau
rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian untuk

Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penyusunan UKL-UPL

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu
Usaha dan/atau Kegiatan.

(2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata
ruang.

(3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak

sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat
diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

(1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir

UKL-UPL dengan format yang ditentukan oleh Menteri.

(2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:
- identitas pemrakarsa;
- rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
- program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

### Pasal 16 ...

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL-
UPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat
menyusun petunjuk teknis penyusunan UKL-UPL
berdasarkan pedoman penyusunan UKL-UPL yang diatur
dengan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 16.

Dalam hal:
- Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1
(satu) Usaha dan/atau Kegiatan dan perencanaan serta
pengelolaannya saling terkait dan berlokasi di dalam satu
kesatuan hamparan ekosistem; dan/atau
- pembinaan dan/atau pengawasan terhadap Usaha
dan/atau Kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu)
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja
pemerintah kabupaten/kota;
pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL.

(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi

lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota
dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.

(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi,

atau kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa,
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

## BAB III ...

---

Bagian Kesatu
Kerangka Acuan

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum
penyusunan Andal dan RKL-RPL.

(2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
- Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal
Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh
Komisi Penilai Amdal Pusat;
- gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal
provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh
Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
- bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai
Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang
dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
Kerangka Acuan.

(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi,
dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.

(2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis
untuk menilai Kerangka Acuan.

(3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan

Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.

(4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka

Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

(5) Dalam ...

---

(5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan

bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis
menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai
Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka

Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5)
kepada Komisi Penilai Amdal.

(2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.

(3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka

Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan/atau Pasal 22 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh)
hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan
dinyatakan lengkap secara administrasi.

Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) atau Pasal 22 ayat (3) menyatakan
Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal
menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

(1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:

- perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) tidak disampaikan kembali
oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada
Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
- Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak
diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

(2) Dalam ...

---

(2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan
kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka
Acuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Andal dan RKL-RPL

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
- Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya;
atau
- konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui
dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan
Kerangka Acuan.

(1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 diajukan kepada:
- Menteri melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal
Pusat, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh
Komisi Penilai Amdal Pusat;
- gubernur melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal
provinsi, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh
Komisi Penilai Amdal provinsi; atau
- bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai
Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang
dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan
pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi
dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan

RKL-RPL sesuai dengan kewenangannya.

(4) Komisi ...

---

(4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk

menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah
dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat
Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen

Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.

(1) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal

dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.

(2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil

penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

(3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
- rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit
meliputi:
- prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat
penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial,
ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan
masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi,
operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh
Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan
yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga
diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat
positif dengan yang bersifat negatif; dan
- kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang
bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak
Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan
dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan,
dengan pendekatan teknologi, sosial, dan
kelembagaan.

(5) Dalam ...

---

(5) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan

bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki,
Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal
dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.

(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen

Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah

diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi
Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap
dokumen Andal dan RKL-RPL.

(3) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian

akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
kewenangannya.

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28, Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dilakukan paling lama 75
(tujuhpuluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal
dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berdasarkan

rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi
Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
atau Pasal 30, menetapkan keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup.

(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil
penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

(1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

• dasar ...

---

- dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
- pernyataan kelayakan lingkungan;
- persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai
dengan RKL-RPL; dan
- kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf
c.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:
- dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Andal
dan RKL-RPL diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
UKL-UPL

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan
kepada:
- Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang
berlokasi:
1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
1. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;

1. di wilayah ...

---

1. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau
1. di lintas batas Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan negara lain.
- gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang
berlokasi:
1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi;
1. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
1. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.
- bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan
yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan

pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-
UPL.

(3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi

formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL-
UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.

(4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi

formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan
UKL-UPL.

(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak
formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara
administrasi.

(1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 36 ayat (4), Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

• persetujuan ...

---

• persetujuan; atau
• penolakan.

(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, paling sedikit
memuat:
- dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-
UPL;
- pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
- persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan
yang tercantum dalam UKL-UPL.

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, paling sedikit
memuat:
- dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL;
dan
- pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dapat
dilakukan oleh:
- pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau
- kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

### Pasal 41 ...

---

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan UKL-UPL dan
penerbitan Rekomendasi UKL-UPL diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kesatu
Permohonan Izin Lingkungan

(1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis

oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku
Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan
penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-
UPL.

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 42 ayat (1), harus dilengkapi dengan:

• dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
• dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
• profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin
Lingkungan.

### Pasal 45 ...

---

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal
dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman
di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL
yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan

tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil
masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi
masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL
dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman
di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua)
hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang
diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan

tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

(4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian ...

---

Bagian Kedua
Penerbitan Izin Lingkungan

(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

- Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan
oleh Menteri;
- gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan
oleh gubernur; dan
- bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang
diterbitkan oleh bupati/walikota.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:
- setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin
Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
dan

- dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayat (1) paling sedikit memuat:
- persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL;
- persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- berakhirnya Izin Lingkungan.

(2) Dalam ...

---

(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan

Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya

izin Usaha dan/atau Kegiatan.

(1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan
melalui media massa dan/atau multimedia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak
diterbitkan.

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan,
apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh
Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan
perubahan.

(2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
- perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup;
- perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan
hidup yang memenuhi kriteria:
1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi
yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
1. penambahan kapasitas produksi;
1. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi
lingkungan;
1. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
1. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau
Kegiatan;
1. perubahan ...

---

1. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha
dan/atau Kegiatan;
1. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang
belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
1. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang
ditujukan dalam rangka peningkatan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
dan/atau
1. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar akibat peristiwa alam atau karena
akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha
dan/atau Kegiatan yang bersangkutan
dilaksanakan;
- terdapat perubahan dampak dan/atau risiko
terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian
analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit
lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau
Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya Izin Lingkungan.

(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan
perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Rekomendasi UKL-UPL.

(4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan

Hidup dilakukan melalui:
- penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
atau
- penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal
dan RKL-RPL.

(5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan

melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

(6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam
hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk
dalam kriteria wajib Amdal.

(7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan

bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

(8) Ketentuan ...

---

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan

Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL,
dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur
dengan Peraturan Menteri.

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Usaha

dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) huruf a, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai kewenangannya menerbitkan
perubahan Izin Lingkungan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan
perubahan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota.

(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai kewenangannya menerbitkan perubahan Izin
Lingkungan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin
Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai
dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan

(1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

• membuat ...

---

- membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin
Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota; dan
- menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan
fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(1) Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• Komisi Penilai Amdal Pusat;
• Komisi Penilai Amdal provinsi; dan
• Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(3) Komisi Penilai Amdal Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a menilai dokumen Amdal untuk Usaha
dan/atau Kegiatan yang:
- bersifat strategis nasional; dan/atau
- berlokasi:
1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
1. di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang sedang dalam sengketa dengan negara lain;
1. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
dan/atau
1. di lintas batas Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan negara lain.

(4) Komisi Penilai Amdal provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b menilai dokumen Amdal untuk
Usaha dan/atau Kegiatan yang:

• bersifat ...

---

- bersifat strategis provinsi; dan/atau
- berlokasi:
1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi;
1. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
1. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari
garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah
perairan kepulauan.

(5) Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c menilai dokumen Amdal
untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- bersifat strategis kabupaten/kota dan tidak strategis;
dan/atau
- di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari
wilayah laut kewenangan provinsi.

(6) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis

nasional, strategis provinsi, atau strategis
kabupaten/kota, serta tidak strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan
ayat (5) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

(1) Komisi Penilai Amdal Pusat menilai dokumen Amdal yang

disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu atau
kawasan, jika terdapat Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), ayat (4),
dan/atau ayat (5).

(2) Komisi Penilai Amdal provinsi menilai dokumen Amdal

yang disusun dengan menggunakan pendekatan terpadu
atau kawasan, jika terdapat Usaha dan/atau Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dan ayat

(5).

(1) Susunan Komisi Penilai Amdal terdiri atas:

• ketua;
• sekretaris; dan
• anggota.

(2) Ketua ...

---

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b, berasal dari:

- instansi lingkungan hidup Pusat, untuk Komisi
Penilai Amdal Pusat;
- instansi lingkungan hidup provinsi, untuk Komisi
Penilai Amdal provinsi; dan
- instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, untuk
Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota.

(3) Anggota Komisi Penilai Amdal terdiri atas:

- untuk Komisi Penilai Amdal Pusat, beranggotakan
unsur dari:
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negeri;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan;
1. instansi Pusat yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan;
1. instansi Pusat yang membidangi Usaha dan/atau
Kegiatan;
1. instansi Pusat yang terkait dengan dampak Usaha
dan/atau Kegiatan;
1. wakil pemerintah provinsi yang bersangkutan;
1. wakil pemerintah kabupaten/kota yang
bersangkutan;
1. ahli di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;

1. ahli ...

---

1. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1. organisasi lingkungan hidup;
1. masyarakat terkena dampak; dan/atau
1. unsur lain sesuai kebutuhan.

- untuk Komisi Penilai Amdal provinsi, beranggotakan
unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang provinsi;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup provinsi;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal
provinsi;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan provinsi;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan provinsi;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan provinsi;
1. instansi Pusat dan/atau daerah yang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang
bersangkutan;
1. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau
kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya
terkait dengan dampak Usaha dan/atau
Kegiatan;
1. wakil pemerintah kabupaten/kota yang
bersangkutan;
1. pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi
yang bersangkutan;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1. organisasi lingkungan hidup;

1. masyarakat ...

---

1. masyarakat terkena dampak; dan/atau
1. unsur lain sesuai kebutuhan.

- untuk Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota,
beranggotakan unsur dari:
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang
kabupaten/kota;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penanaman modal
kabupaten/kota;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanahan
kabupaten/kota;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan
kabupaten/kota;
1. instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan
kabupaten/kota;
1. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau
kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya
terkait dengan dampak Usaha dan/atau
Kegiatan;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana
Usaha dan/atau Kegiatan;
1. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak
dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
1. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait
dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang
bersangkutan;
1. masyarakat terkena dampak; dan
1. unsur lain sesuai kebutuhan.

### Pasal 57 ...

---

(1) Dalam hal instansi lingkungan hidup kabupaten/kota

bertindak sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian
Amdalnya berada di kabupaten/kota yang bersangkutan,
penilaian Amdal terhadap Usaha dan/atau Kegiatan
tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi.

(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup provinsi bertindak

sebagai Pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya
berada di provinsi yang bersangkutan, penilaian Amdal
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan
oleh Komisi Penilai Amdal Pusat.

(1) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri,

gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara lisensi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Komisi Penilai Amdal dibantu oleh:
- tim teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut
tim teknis; dan
- sekretariat Komisi Penilai Amdal.

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf

a terdiri atas:
- ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi
lingkungan hidup; dan
- ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan

tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 61 ...

---

(1) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 59 huruf b mempunyai tugas di bidang
kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi
pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi
Penilai Amdal.

(2) Sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang
dijabat oleh pejabat setingkat eselon III ex officio pada
instansi lingkungan hidup Pusat dan pejabat setingkat
eselon IV ex officio pada instansi lingkungan hidup
provinsi dan kabupaten/kota.

Anggota Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 56 dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 60 dilarang melakukan penilaian terhadap
dokumen Amdal yang disusunnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Penilai
Amdal Pusat, Komisi Penilai Amdal provinsi, dan Komisi
Penilai Amdal kabupaten/kota diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kesatu
Pembinaan terhadap Penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL

(1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan pembinaan

terhadap:
- Komisi Penilai Amdal provinsi dan Komisi Penilai
Amdal kabupaten/kota; dan

• instansi ...

---

- instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/
kota.

(2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan

pembinaan terhadap:
- Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota; dan
- instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling sedikit melalui:
- pendidikan dan pelatihan Amdal;
- bimbingan teknis UKL-UPL; dan
- penetapan norma, standar, prosedur, dan/atau
kriteria.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu

penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau
Kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup.

(2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi Usaha dan/atau

Kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang
membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

(3) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pembinaan atau
pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi
Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-
UPL bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan,
dilakukan oleh instansi yang membidangi Usaha
dan/atau Kegiatan yang bersifat dominan.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja

(1) Instansi lingkungan hidup Pusat melakukan evaluasi

kinerja terhadap penatalaksanaan:
- Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal
provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal
kabupaten/kota; dan

• UKL-UPL ...

---

- UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan
hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup
kabupaten/kota.

(2) Instansi lingkungan hidup provinsi melakukan evaluasi

kinerja terhadap penatalaksanaan:
- Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal
kabupaten/kota; dan
- UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan
hidup kabupaten/kota.

(3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap:
- pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan/atau
kriteria di bidang Amdal dan UKL-UPL;
- kinerja Komisi Penilai Amdal provinsi dan
kabupaten/kota; dan
- kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan
hidup provinsi dan kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan
evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Menteri.

PENDANAAN

Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL didanai oleh
Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi
golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 ayat (1).

(1) Dana kegiatan:

- penilaian Amdal yang dilakukan oleh komisi Penilai
Amdal, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai
Amdal; atau

• pemeriksaan ...

---

- pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi
lingkungan hidup pusat, provinsi, atau
kabupaten/kota

dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-

UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim
teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dana pembinaan dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh
instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 dialokasikan dari anggaran instansi
lingkungan hidup Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

(1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi
administratif yang meliputi:
- teguran tertulis;
- paksaan pemerintah;
- pembekuan Izin Lingkungan; atau
- pencabutan Izin Lingkungan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas:

• efektivitas ...

---

- efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi
lingkungan hidup;
- tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang
dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap
pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan
dalam izin lingkungan;
- riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang
dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada
lingkungan hidup.

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan
tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2012

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

---