SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKAN WALI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Wali adalah orang atau badan yang dalam
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
orang tua terhadap anak.
1. Orang T\ra adalah ayah dan/atau ibu kanduflg, atau
ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu
angkat.
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
dalam kandungan.
1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat
yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan
Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan
Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus
ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
1. Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis
lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga.
1. Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun
perempuan menyamping dari kakek/nenek,
bapak/ibu, dan Anak.
1. Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang
beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal2...

SK No 004454 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK TNDONESIA

Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan
memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta
Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan
kepentingan terbaik bagi Anak.

Bimbingan dalam perwalian dilakukan oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui
kegiatan:

• penyuluhan

SK No 004449 A

---

PRESIDEN

_13_
- penyuluhan;
- konsultasi;
- pendampingan; dan
- pelatihan.

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang

T\ra tidak ada, Orang Tlra tidak diketahui
keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak
dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, seseorang yang berasal dari:
- Keluarga Anak;
- Saudara;
- orang lain; atau
- badan hukum,
harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan
melalui penetapan Pengadilan.
(21 Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.

(3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia,

atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk
Saudara.

(4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada,

tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau
tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang
lain atau badan hukum.

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus

memenuhi syarat:
- warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di
Indonesia;
- berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat fisik dan mental;
- berkelakuan baik;
- mampu secara ekonomi;
- beragama sama dengan agama yang dianut
Anak;
- mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri,
bagi yang sudah menikah;
- bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam
surat pernyataan;
- membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan
tidak akan melakukan:
1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah terhadap Anak; atau
1. penerapan hukuman fisik dengan alasan
apapun termasuk untuk penegakan disiplin
terhadap Anak;
- mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat;
dan
- mendapat persetujuan tertulis dari Orang T\ra
jika:
1. masih ada;
1. diketahui keberadaannya; dan
1. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki
kedekatan dengan Anak.

(1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus

memenuhi syarat:
- warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di
Indonesia;
- berumur paling rendah 2l (dua puluh satu)
tahun;
- sehat fisik dan mental;
- berkelakuan baik;
- mampu secara ekonomi;
- beragama sama dengan agama yang dianut
Anak;
- menCapat persetujuan tertulis dari suami/istri,
bagi yang sudah menikah;
- bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam
surat pernyataan;
- membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan
tidak akan melakukan:
1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah terhadap Anak; atau
1. penerapan hukuman fisik dengan alasan
apapun termasuk untuk penegakan disiplin
terhadap Anak;
- mendapat persetujuan tertulis dari Orang T\ra
jika:
1. masih ada;
1. diketahui keberadaannya; dan
1. cakap melakukan perbuatan hukum.
(21 Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali
dengan ketentuan:
- diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- dalam hal Anak tidak mampu memberikan
persetujuannya secara langsung, maka
pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau
lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal6...
SK No 004429 A

---

PRESIDEN

(1) Orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus

memenuhi syarat:
- warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di
Indonesia;
- berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- sehat fisik dan mental;
- berkelakuan baik;
- mampu secara ekonomi;
- beragama sama dengan agama yang dianut
Anak;
- mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri,
bagi yang sudah menikah;
- bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam
surat pernyataan;
- membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan
tidak akan melakukan:
1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah terhadap Anak; dan
1. penerapan hukuman fisik dengan alasan
apapun termasuk untuk penegakan disiplin
terhadap Anak;
- mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua
jika:
1. masih ada;
1. diketahui keberadaannya; dan
1. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali
dengan ketentuan:
- diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- dalam hal Anak tidak mampu memberikan
persetujuannya secara langsurrg, maka
pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau
lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-un dangan.

Pasal7...
SK No 004430 A

---

PRESIDEN

(1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri

atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga,
unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan
lembaga kesejahteraan sosial Anak.
(21 Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan
unit pelaksana teknis perangkat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:
- dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan
- melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan
Anak.

(3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- berbadan hukum berupa yayasan dan
terakreditasi;
- bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam
surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk
atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- mendapat rekomendasi dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial;
- membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan
tidak akan melakukan diskriminasi dalam
melindungi hak Anak;
- bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak
keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak
keagamaan tersebut harus seagama dengan
agama yang dianut Anak; dan
- mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua,
jika;
1. masih ada;
1. diketahui keberadaannya; dan
1. cakap melakukan perbuatan hukum.

(4) Badan

SK No 004431 A

---

PRES!DEN

(4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak

boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran,
kondisi fisik, dan/atau mental Anak.

Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan
atau wasiat Orang Tua.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan
oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon
Wali kepada Pengadilan.
(21 Permohonan penunjukan Wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan
permohonan pencabutan kuasa asuh.

(3) Permohonan penunjukan Wali dan permohonan

pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh
Pengadilan ditetapkan melalui persidangan.
(41 Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai
Wali setelah mendapatkan penetapan dari
Pengadilan.

(1) Wasiat Orang T\ra sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(21 Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penetapan Pengadilan.

### Pasal 11...

SK No 004432 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INDONESI.A

### Pasal 1 1

Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai
Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses
penetapan Pengadilan.

(1) Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang sosial
kabupaten/kota setempat menjadi bahan
pertimbangan dalam penetapan Wali atau
pencabutan kuasa asuh.
(21 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial kabupaten/kota dalam memberikan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- menugaskan pekerja sosial profesional untuk
melakukan asesmen kepada orang atau badan
hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali; dan
- dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan
Waii.

(3) ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan

Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan
penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan
Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat
atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
harta penin ggalan setempat.

Pasarl 14
SK No A04433 A

---

PRESIDEN

(1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan

mempunyai kewajiban:
- melakukan kuasa asuh Orang Tua;
jawab b. melaksanakan kewajiban dan tanggung
Orang T\ra, yang terdiri atas:
1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan
melindungi Anak;
1. menumbuhkembangkan Anak sesuai
dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
serta menjamin kepentingan terbaik bagi
Anak;
1. mencegah terjadinya perkawinan pada usia
Anak; dan
1. memberikan pendidikan karakter dan
penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- membimbing Anak dalam pemahaman dan
pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- mengelola harta milik Anak untuk keperluan
Anak; dan
- mewakili Anak untuk melakukan perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
(21 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wali wajib mendaftarkan pencatatan
penunjukan Wali kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial kabupatenlkota setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan penunjukan Wali diatur dengan Peraturan
Menteri.

SK No 004434 A

---

PRESIDEN

Wali berakhir apabila:
- Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Anak meninggal dunia;
- Wali meninggal dunia; atau
- Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 16, Wali dapat berakhir karena kekuasaan

Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan
Pengadilan.

(2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikarenakan Wali:
- melalaikan kewajiban sebagai Wali;
- tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
- melakukan tindak kekerasan terhadap Anak
yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
- Orang Tua dianggap telah mampu untuk
melaksanakan kewaj iban.

(1) Penilaian terhadap Orang T\ra yang telah mampu

untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan
berdasarkan rekomendasi dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial kabupaten/kota setempat.

(2) Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota
setempat sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
dibuat berdasarkan hasil asesmen yang
dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

### Pasal 19 . .

SK No 004435 A

---

PRESIDEN

-t2-

(1) Pada saat berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dan Pasal 17, seseorang atau badan
hukum dapat ditunjuk sebagai Wali.
(21 Berakhirnya Wali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan permohonan pencabutan kuasa asuh

sebagai Wali kepada Pengadilan oleh Orang Tua atau
oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk
sebagai Wali.

(3) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh

Orang Tua, Pengadilan dapat menetapkan
pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh
kepada Orang T\ra atau dapat menetapkan Wali
pengganti.

(4) Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh

orang atau badan hukum yang akan ditunjuk
sebagai Wali, Pengadilan dapat menetapkan Wali
pengganti.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara

penunjukan Wali sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penetapan Wali pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Kesatu
Bimbingan

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf a dimaksudkan agar masyarakat
mendapatkan informasi dan memahami mengenai
syarat dan tata cara penunjukan Wali.
(21 Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk:
- meningkatkan pemahaman mengenai perwalian
Anak;
- menyadari konsekuensi dari perwalian Anak;
dan
- terlaksananya perwalian Anak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O

huruf b dimaksudkan untuk membimbing dan
mempersiapkan orang atau badan hukum yang akan
ditunjuk sebagai Wali, Wali, atau pihak lainnya agar
mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan perwalian
Anak dan membantu mengatasi masalah dalam
perwalian Anak.
(21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memberikan informasi, motivasi,
dan/atau solusi terhadap permasalahan perwalian
Anak.

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf c dimaksudkan untuk membantu
kelancaran perwalian Anak.

(2) Pendampingan...

SK No 004437 A

---

PRESIDEN

-t4-

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:
- meneliti dan menganalisa permohonan
perwalian Anak; dan
- memantau perkembangan Anak dalam
pengasuhan oleh Wali.

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf d dimaksudkan agar petugas memiliki
kemampuan dalam proses pelaksanaan perwalian
Anak.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk:
- meningkatkan pengetahuan mengenai perwalian
Anak; dan
- meningkatkan keterampilan dalam perwalian.

Bagian Kedua
Pengawasan Perwalian Anak

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap Wali atau

terhadap pelaksanaan perwalian Anak yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan masyarakat.
(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:
- mencegah terjadinya penyimpangan atau
pelanggaran dalam pelaksanaan perwalian Anak
atau mencegah perwalian Anak yarrg tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b.mengurangi...
SK No 004438 A

---

PRESIDEN

b mengurangi kasus penyimpangan atau
pelanggaran perwalian Anak; dan
c memantau pelaksanaan perwalian Anak.

(1) Pengawasan oleh pemerintah pusat dilaksanakan

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial.
(21 Pengawasan oleh pemerintah daerah dilaksanakan
oleh dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial provinsi dan
kabupaten/kota.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan oleh:

• orang perseorangan;
• Keluarga;
• organisasimasyarakat;
• lembaga pengasuhan Anak; dan
• lembaga perlindungan Anak.

(1) Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan

atau pelanggaran terhadap pelaksanaan perwalian
Anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan atau
melaporkan kepada aparat penegak hukum, lembaga
yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang perlindungan anak, dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial, atau Menteri.
(21 Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan
identitas diri pengadu atau pelapor dan data awal
tentang adanya dugaan penyimpangan atau
pelanggaran.

BABVI...

SK No 004439 A

---

PRESIDEN

Pelaporan pelaksanaan perwalian Anak disampaikan
secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
- pekerja sosial profesional menyampaikan laporan
sosial mengenai kelayakan Wali dan perkembangan
Anak dalam pengasuhan Wali kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial kabupaten I kota;
- dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial kabupaten/kota melaporkan
perkembangan Anak dalam pengasuhan Wali kepada
dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial provinsi; dan
- iaporan yang diterima oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial provinsi disampaikan kepada Menteri.

Dokumentasi yang berkaitan dengan perwalian Anak
berada di dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 004440 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
'ini pengundangan Peraturan Pemerintah dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2OL9

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April2Ol9

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA
dan Perundang-undangan,

'anna Djaman

SK No 004457 A

---

PRESIDEN