OTORITAS VETERINER

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

1. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan
Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan

1 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

1. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.

1. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan,
kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan
Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan
asal Hewan.

1. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk
Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

1. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan
Penyakit Hewan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.

1. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan
menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari
perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

1. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan
berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan
formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

1. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik
Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

1. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

1. Medik Veteriner adalah Dokter Hewan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.

1. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses
degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi
mikroorganisme patogen.

1. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian
dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,
dan/atau bersifat zoonotik.

1. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular
baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan
sebagai bencana nonalam.

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

1. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah
atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi
pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

1. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau
memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan
sediaan Obat Hewan alami.

1. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan
yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran Hewan.

1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

2 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan
Kesehatan Hewan.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam

penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner

melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:

• pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;

• penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

• pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;

• pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

- pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia
indukan;

- pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan
Hewan lainnya;

• pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;

• pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;

• pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;

• pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;

• pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;

• penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;

• penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;

- penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner; dan

3 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

(1) Tugas, wewenang, dan fungsi Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3

merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(2) Dalam hal belum terdapat tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan,

Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus membentuk
kelembagaan Otoritas Veteriner.

Otoritas Veteriner terdiri atas:

• Otoritas Veteriner nasional;

• Otoritas Veteriner kementerian;

• Otoritas Veteriner provinsi; dan

• Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Otoritas Veteriner Nasional

(1) Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berwenang mengambil

keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan nasional.

(2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keputusan dalam:

- pemberian rekomendasi status bebas Penyakit Hewan menular tertentu untuk seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi penetapan Wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi pencabutan penetapan Wabah Penyakit Hewan menular kepada Menteri;

- pembuatan kesepakatan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dengan negara lain secara bilateral,
regional, dan internasional;

• pemberian rekomendasi penetapan status darurat Veteriner di tingkat nasional kepada Menteri;

• penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima;

- penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- penetapan jenis Obat Hewan yang dapat digunakan yang boleh beredar di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

- penetapan persyaratan Kesehatan Hewan untuk Hewan dan Produk Hewan yang akan dimasukkan
ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- pemberian rekomendasi persetujuan untuk pertama kali terhadap negara, zona dalam suatu
negara, dan unit usaha asal Hewan dan Produk Hewan kepada Menteri; dan

- pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, satwa
liar, dan Hewan akuatik dari dan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada
Menteri.

(3) Otoritas Veteriner nasional mengoordinasikan Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi,

dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis
Kesehatan Hewan.

(1) Otoritas Veteriner nasional dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional yang diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri.

(2) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut:

• telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Dokter Hewan Berwenang;

- memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
atau Karantina Hewan; dan

- menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan
Masyarakat Veteriner, atau Karantina Hewan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertindak sebagai wakil

Pemerintah Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dunia.

(2) Pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- melakukan kerja sama dengan negara lain atau pihak internasional lain dalam penanganan
Penyakit Hewan lintas batas, Penyakit Hewan yang baru muncul, dan Penyakit Hewan yang
muncul kembali;

- menyediakan kajian dan interpretasi terhadap tingkat dan kejadian Penyakit Hewan dan keamanan
Produk Hewan skala nasional dan internasional; dan/atau

- menganalisis prasarana dan sarana Veteriner serta kemampuannya dalam merespon ancaman
Penyakit Hewan skala nasional dan international terhadap Kesehatan Hewan dan kesehatan
manusia.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melalrukan kerja sama

dengan negara lain atau pihak internasional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Otoritas Veteriner Kementerian

5 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Otoritas Veteriner pada:

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan;

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya; dan

• kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

(1) Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan

Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

• Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan;

• Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

• Otoritas Veteriner Karantina Hewan.

(2) Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin masing-masing oleh

pejabat Otoritas Veteriner kementerian yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner

kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) sebagai berikut:

• telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

• menduduki jabatan paling rendah pimpinan tinggi pratama yang membidangi:

1. Kesehatan Hewan;

1. Kesehatan Masyarakat Veteriner; atau

1. Karantina Hewan,

di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan.

(1) Pejabat Otoritas Veteriner yang menangani Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf a melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi dalam:

• pemberian rekomendasi penetapan jenis Penyakit Hewan Menular Strategis kepada Menteri;

- pemberian rekomendasi penetapan status dan situasi wilayah Penyakit Hewan Menular Strategis
kepada Menteri;

• penetapan wilayah pembebasan Penyakit Hewan Menular Strategis;

• penetapan investigasi Wabah Penyakit Hewan menular;

• penetapan dan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas daerah provinsi;

6 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- pemberian rekomendasi penetapan penggunaan Obat Hewan untuk keamanan ternak konsumsi
kepada Menteri;

- pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat bebas Penyakit Hewan suatu wilayah dan unit usaha
bidang peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Menteri;

- pemberian rekomendasi pemasukan Hewan, benih, dan bibit ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia kepada Menteri;

- pemberian rekomendasi pemasukan Obat Hewan dan bahan pakan asal Hewan ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Menteri;

- pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha bidang peternakan dan
Kesehatan Hewan dari negara asal kepada Menteri;

- pemberian sertifikat Veteriner bagi Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di tempat
pengeluaran;

- pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk memproses pemberian sanksi terhadap
pelanggaran di bidang Kesehatan Hewan;

• pelaksanaan pengendalian lalu lintas Hewan; dan

- penetapan penggunaan Obat Hewan untuk program pengendalian dan penanggulangan Penyakit
Hewan menular tertentu.

(2) Pejabat Otoritas Veteriner yang menangani Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi dalam:

• pemberian rekomendasi penetapan zoonosis prioritas kepada Menteri;

• pelaksanaan pengendalian lalu lintas Produk Hewan;

- pemberian sertifikat Veteriner bagi Produk Hewan yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi salah satu dasar pemeriksaan Karantina Hewan di
tempat pengeluaran;

- pemberian rekomendasi pemasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia kepada Menteri;

- pemberian tugas kepada Dokter Hewan Berwenang untuk memproses pemberian sanksi terhadap
pelanggaran di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- pemberian rekomendasi persyaratan teknis negara dan unit usaha Produk Hewan dari negara asal
kepada Menteri;

• penetapan strategi pencegahan penularan zoonosis; dan

- penetapan penggunaan Obat Hewan, peralatan, dan perlakuan Hewan dalam tindakan penerapan
Kesejahteraan Hewan.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner yang menangani Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) Huruf c melakukan pengambilan keputusan teknis tertinggi dalam:

- pemberian rekomendasi penetapan jenis media pembawa hama Penyakit Hewan karantina kepada
Menteri;

• pemberian rekomendasi penetapan jenis hama Penyakit Hewan karantina kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi analisis risiko hama Penyakit Hewan karantina kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran Hewan kepada Menteri;

7 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• pemberian rekomendasi penetapan tempat transit kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi penetapan atau pencabutan kawasan karantina kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi penetapan instalasi Karantina Hewan kepada Menteri;

• pemberian rekomendasi penetapan persyaratan alat angkut dan kemasan kepada Menteri;

- pemberian rekomendasi persyaratan Karantina Hewan dan kewajiban tambahan bagi pemasukan
Hewan, Produk Hewan, dan benda lain yang berasal dari luar negeri, dikirim dari suatu area atau
pulau ke area atau pulau lainnya, dan yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia kepada Menteri;

- penetapan tempat pelaksanaan tindakan Karantina Hewan di negara asal, di luar tempat
pemasukan, dan di luar tempat pengeluaran; dan

- penetapan kebijakan tindakan Karantina Hewan terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran
Hewan, Produk Hewan, dan benda lain yang berasal dari luar negeri, dikirim dari suatu area atau
pulau ke area atau pulau lainnya, dan yang akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

(1) Otoritas Veteriner kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c melaksanakan

fungsi otoritas kompeten.

(2) Fungsi otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Otoritas Veteriner Provinsi

(1) Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berwenang mengambil

keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah provinsi.

(2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan
dari provinsi lain;

- pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan
Hewan, dan Obat Hewan antarprovinsi;

- penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah lintas kabupaten/kota dalam wilayah
provinsi;

- pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah
provinsi dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada gubernur;

- pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan
penutupan daerah akibat Wabah dalam satu wilayah provinsi kepada gubernur;

• pemberian sertifikat nomor kontrol Veteriner bagi unit usaha Produk Hewan; dan

• pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari provinsi.

8 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi suburusan:

• Kesehatan Hewan; dan

• Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner

provinsi yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner provinsi

diatur dengan peraturan gubernur.

Syarat untuk dapat diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) sebagai berikut:

• telah ditetapkan oleh gubernur sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

- menduduki jabatan paling rendah administrator yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kelima

Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota

(1) Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berwenang mengambil

keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di wilayah kabupaten/kota.

(2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan Produk Hewan yang dilalulintaskan
dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;

- pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, Produk Hewan, pakan
Hewan, dan Obat Hewan antar kabupaten/kota kepada bupati/wali kota;

• penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan Wabah dalam wilayah kabupaten/kota;

- pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah
kabupaten/kota dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat Wabah kepada bupati/wali
kota;

- pemberian rekomendasi pencabutan status Wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan
penutupan daerah akibat Wabah dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota;
dan

• pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran Hewan dan/atau Produk Hewan dari kabupaten/kota.

9 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi suburusan:

• Kesehatan Hewan; dan

• Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner

kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner

kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2) sebagai berikut:

• telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan

- menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau
Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Keenam

Dokter Hewan Berwenang

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.

(2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:

• merupakan Dokter Hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan

• bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.

(3) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

- Menteri, untuk Dokter Hewan Berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan hewan;

• gubernur, untuk Dokter Hewan Berwenang provinsi; dan

• bupati/walikota, untuk Dokter Hewan Berwenang kabupaten/kota.

(4) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis,

beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah
kerjanya.

(1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berwenang mengambil keputusan

teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

10 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;

- pelaksanaan visum et repertum karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan
menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;

• pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;

• pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;

- pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan
menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;

• pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;

- pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat
keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan
lainnya;

• pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;

- penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila
diindikasikan adanya Wabah; dan

- pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner
sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan
terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau
diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan

Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan
Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.

(4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang

harus didasarkan pada surat penugasan dari:

• pejabat Otoritas Veteriner kementerian; atau

- pimpinan perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan
fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Dokter Hewan Berwenang wajib:

• melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan

- melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dicabut oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang
bersangkutan:

• mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

• berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau

11 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan atau pencabutan sebagai Dokter Hewan Berwenang diatur
dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Siskeswanas terdiri atas subsistem:

• Kesehatan Hewan;

• Kesehatan Masyarakat Veteriner;

• Karantina Hewan;

• penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;

• sumber daya Kesehatan Hewan;

• informasi Kesehatan Hewan; dan

• peran serta masyarakat.

(2) Subsistem Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

• penyehatan Hewan;

• pengamatan Penyakit Hewan;

• pencegahan

• pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan;

• pengamanan Penyakit Hewan; dan

• pengawasan Obat Hewan.

(3) Subsistem Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit

memuat:

• penjaminan higiene sanitasi;

• pengendalian zoonosis;

• keamanan Produk Hewan; dan

• penerapan Kesejahteraan Hewan.

(4) Subsistem Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

12 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• persyaratan Karantina Hewan;

• tindakan Karantina Hewan;

• kawasan Karantina Hewan;

• jenis hama Penyakit Hewan karantina;

• jenis media pembawa hama Penyakit Hewan karantina; dan

• tempat pemasukan dan pengeluaran.

(5) Subsistem penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
Kesehatan Hewan.

(6) Subsistem sumber daya Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit

memuat:

• sumber daya manusia;

• prasarana dan sarana; dan

• pendanaan.

(7) Subsistem informasi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit

memuat:

• status dan situasi Penyakit Hewan;

• persyaratan teknis Kesehatan Hewan;

• pemetaan Penyakit Hewan;

• kajian epidemiologik;

• komunikasi risiko; dan

• pelayanan Kesehatan Hewan.

(8) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat

peran serta masyarakat dalam:

• pemeliharaan atau perawatan Kesehatan Hewan;

• pengamatan Penyakit Hewan;

• pengendalian zoonosis;

• peningkatan kesehatan lingkungan;

• penerapan Kesejahteraan Hewan;

• peningkatan kesadaran dalam keamanan Produk Hewan;

• pelayanan Kesehatan Hewan;

• prasarana dan sarana; dan

• pengembangan sumber daya manusia Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Penyusunan Siskeswanas

13 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Rancangan Siskeswanas disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan mengikutsertakan

pejabat Otoritas Veteriner kementerian, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan pejabat Otoritas Veteriner
kabupaten/ kota.

(2) Rancangan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan rencana

pembangunan jangka menengah nasional.

(1) Rancangan Siskeswanas yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan

kepada Menteri untuk dilakukan konsultasi publik.

(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melibatkan:

• pejabat Otoritas Veteriner kementerian;

• pejabat Otoritas Veteriner provinsi;

• pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota;

- kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan bidang
penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

• organisasi profesi kedokteran Hewan; dan

• perguruan tinggi terkait.

(1) Rancangan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan oleh Menteri kepada

Presiden untuk ditetapkan.

(2) Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam

penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

(3) Dalam hal Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pelaksanaan

penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner kementerian dilakukan dengan menggunakan
rencana strategis kementerian.

(4) Dalam hal Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pelaksanaan

penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner provinsi dilakukan dengan mengacu:

• pada rencana strategis kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan

- menggunakan rencana strategis perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan Kesehatan Hewan di provinsi.

(5) Dalam hal Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pelaksanaan

penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner kabupaten/kota dilakukan dengan:

- mengacu pada rencana strategis kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rencana
strategis perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan

- menggunakan rencana strategis perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi
penyelenggaraan Kesehatan Hewan di kabupaten/kota.

14 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Siskeswanas dapat ditinjau kembali setelah 5 (lima) tahun.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan

### Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap peninjauan kembali Siskeswanas.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Siskeswanas

Dalam rangka pelaksanaan Siskeswanas, Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas
Veteriner provinsi, dan Otoritas Veteriner kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
koordinasi.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Veteriner

Sistem informasi Veteriner diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait
dengan bidang Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

(1) Sistem informasi Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan sistem informasi yang

terintegrasi antara sistem informasi bidang tugasnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya
terkait dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

(2) Sistem informasi Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh Menteri.

(3) Dalam mengintegrasikan sistem informasi Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan
Hewan wajib memberikan akses data dan informasi terkait penyelenggaraan Kesehatan Hewan kepada
Menteri sesuai dengan permintaan.

(4) Sistem informasi Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi

mengenai:

• pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

• Kesehatan Masyarakat Veteriner;

• Kesejahteraan Hewan;

• pelaporan Penyakit Hewan;

• jumlah dan jenis Hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang

15 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- jumlah dan jenis Hewan, Produk Hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang
dimasukkan ke atau dikeluarkan dari 1 (satu) pulau ke pulau lain dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

• kompetensi di bidang Kesehatan Hewan;

• ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan;

• pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan;

• penempatan Tenaga Kesehatan Hewan;

• lembaga pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan; dan

• prasarana dan sarana Kesehatan Hewan.

Informasi Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian informasi
Veteriner diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga

paramedik Veteriner.

(3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter

Hewan spesialis.

(4) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas tenaga yang

memiliki kompetensi teknis di bidang:

• Kesehatan Hewan;

• Kesehatan Hewan akuatik;

• kesehatan satwa liar;

16 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• perawatan Hewan;

• farmasi Veteriner;

• higiene pangan;

• laboratorium Veteriner;

• reproduksi Veteriner;

• anestesi;

• radiologi;

• pemeriksaan daging dan susu;

• biologi molekuler;

• Kesejahteraan Hewan; dan

• Karantina Hewan.

(5) Kompetensi tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diubah sesuai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) Perubahan kompetensi tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh

Menteri.

(1) Penyediaan tenaga Medik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan dilakukan oleh lembaga pendidikan

tinggi kedokteran Hewan.

(2) Penyediaan tenaga paramedik Veteriner dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan di bidang Kesehatan

Hewan.

(3) Lembaga pendidikan di bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki

karakter pendidikan kedokteran Hewan.

(4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(5) Penyelenggaraan pendidikan di bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan

Paragraf 1

Perencanaan

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan ditetapkan oleh:

• Menteri, untuk rencana Tenaga Kesehatan Hewan;

17 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, untuk rencana Tenaga
Kesehatan Hewan akuatik;

- menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya, untuk rencana Tenaga Kesehatan Hewan yang merupakan satwa liar;

• gubernur, untuk rencana Tenaga Kesehatan Hewan provinsi; dan

• bupati/wali kota, untuk rencana Tenaga Kesehatan Hewan kabupaten/kota.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• rencana Tenaga Kesehatan Hewan jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

• rencana Tenaga Kesehatan Hewan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun; dan

• rencana Tenaga Kesehatan Hewan tahunan untuk periode 1 (satu) tahun.

(3) Rencana Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

• peta penyebaran Tenaga Kesehatan Hewan;

• kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan;

• program pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan; dan

• peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan Hewan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

(1) Penyusunan rencana Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

dilakukan melalui tahap:

• inventarisasi;

• penyiapan rencana; dan

• penetapan rencana.

(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan

informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan

rancangan rencana Tenaga Kesehatan Hewan.

Dalam menyusun rencana Tenaga Kesehatan Hewan harus mempertimbangkan:

• kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

• peraturan perundang-undangan; dan

• kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan.

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a disusun

oleh Otoritas Veteriner kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
hewan bersama kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait.

18 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan

Otoritas Veteriner provinsi dan Otoritas Veteriner kabupaten/ kota.

Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak termasuk perencanaan
sumber daya manusia Kesehatan Hewan aparatur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional
Indonesia.

(1) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)

menjadi pedoman dalam penyusunan rencana formasi Tenaga Kesehatan Hewan provinsi dan
kabupaten/kota.

(2) Perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

dalam penyusunan rencana formasi Tenaga Kesehatan Hewan kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pengadaan

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian yang bidang tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Tenaga Kesehatan Hewan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Tenaga Kesehatan Hewan pada usaha pelayanan Kesehatan Hewan dan usaha di bidang Kesehatan

Hewan yang diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum, pengadaannya dilakukan
oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum.

(2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan kompetensinya.

Pengadaan Tenaga Kesehatan Hewan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait
dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan:

• dengan mengacu pada perencanaan Tenaga Kesehatan Hewan; dan

• sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengembangan

19 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kerja Tenaga

Kesehatan Hewan.

(2) Pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

cara:

• pendidikan dan pelatihan;

• penyuluhan; dan/atau

• pengembangan lainnya.

(1) Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2)

huruf a merupakan satu kesatuan dalam sistem pendidikan nasional dan pembinaannya dilakukan
bersama oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis

kompetensi kerja di bidang Kesehatan Hewan.

(3) Jenis kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan Hewan dilakukan secara terpadu antara

kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.

(5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kesehatan Hewan secara terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Tenaga Kesehatan Hewan wajib meningkatkan kompetensi kerja di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan
jenis kompetensi kerja yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang Kesehatan Hewan.

(1) Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat dapat menyelenggarakan

pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri, gubernur, bupati/wali kota, dan badan usaha di bidang Kesehatan Hewan memberikan penyuluhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b secara berkala kepada Tenaga Kesehatan Hewan yang
bukan pegawai negeri sipil, peternak, dan pelaku usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dapat berupa pemagangan,
bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar.

20 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembangan Tenaga Kesehatan Hewan diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Penempatan

Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan
Kesehatan Hewan, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menempatkan Tenaga Kesehatan Hewan sesuai
dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Bagian Keempat

Tenaga Asing Kesehatan Hewan

(1) Penggunaan tenaga asing Kesehatan Hewan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Dokter

Hewan spesialis.

(2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) hanya dapat melakukan

Pelayanan Jasa Medik Veteriner berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara negara Indonesia
dan negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dokter

Hewan spesialis yang memenuhi persyaratan:

• mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan;

• memiliki sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan spesialis dari negara asalnya;

• memiliki surat izin praktik dari negara asal;

- tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan
surat keterangan tertulis dari pejabat Otoritas Veteriner nasional negara asal;

• memiliki kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal;

• terdaftar pada organisasi profesi kedokteran Hewan di Indonesia;

• bermitra dengan Dokter Hewan Indonesia;

• memiliki sertifikat kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;

• memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai

21 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

dengan jenis pelayanan yang diberikan; dan

• bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dokter Hewan spesialis yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diberikan izin praktik untuk melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Indonesia.

(4) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh bupati/walikota setelah mendapat

rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran Hewan.

(5) Dalam melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Dokter Hewan spesialis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.

Bagian Kesatu

Umum

(1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium Veteriner, pelayanan jasa

laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, Pelayanan Jasa Medik Veteriner, dan pelayanan jasa
di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.

(2) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam pelayanan:

• jasa laboratorium; dan

• jasa Medik Veteriner.

(1) Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan oleh kementerian,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, orang perseorangan, atau badan hukum.

(2) Pada setiap kabupaten/kota wajib tersedia pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner.

Bagian Kedua

Pelayanan Jasa Laboratorium

(1) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi pelayanan:

• jasa diagnostik;

- jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat
Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan

• penelitian dan pengembangan.

22 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(2) Pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipimpin oleh Dokter Hewan.

(1) Pelayanan jasa laboratorium hanya dapat dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi sesuai dengan

ruang lingkup pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal laboratorium yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, Menteri

menetapkan laboratorium yang memiliki kemampuan pemeriksaan dan pengujian laboratorium tertentu
untuk wilayah regional.

(1) Laboratorium terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai

laboratorium rujukan oleh Menteri.

(2) Laboratorium rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memberikan pelayanan jasa

laboratorium, juga melaksanakan fungsi:

• pengukuran kemampuan laboratorium lain;

• pemagangan bagi sumber daya manusia laboratorium lain;

• pengembangan teknik dan metode diagnosa dan uji laboratorium;

• peneguhan diagnosis hasil uji Penyakit Hewan; dan/atau

• peneguhan hasil uji bahaya biologik, kimiawi, dan fisik pada Produk Hewan.

(1) Pemberian pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang dilakukan oleh

Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari bupati/wali kota.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat Otoritas

Veteriner kabupaten/kota.

(1) Pelayanan jasa laboratorium diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dilakukan

untuk menentukan status Kesehatan Hewan.

(2) Hasil pelayanan jasa laboratorium diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh

Dokter Hewan untuk melakukan tindakan lanjutan.

Pelayanan jasa pengujian kesehatan benih, keamanan dan mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat
Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media pembawa Penyakit Hewan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menentukan status kesehatan benih, keamanan dan
mutu Produk Hewan, keamanan dan mutu Obat Hewan, keamanan pakan, dan status keamanan media
pembawa Penyakit Hewan lainnya.

23 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Apabila dalam pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditemukan

agen Penyakit Hewan menular, penanggung jawab laboratorium wajib melaporkan kepada pejabat
Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

(2) Dalam hal agen Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan terjadinya

Wabah, laporan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak
indikasi Wabah diketahui.

(3) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan:

- memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk melaporkan terjadinya Wabah kepada
gubernur dan Menteri; dan

- melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laboratorium provinsi,

penanggung jawab laboratorium wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi dengan
tembusan disampaikan kepada pejabat Otoritas Veteriner nasional dan pejabat Otoritas Veteriner
kabupaten/kota yang bersangkutan.

(5) Dalam hal laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laboratorium kementerian,

penanggung jawab laboratorium wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan
tembusan disampaikan kepada pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan pejabat Otoritas Veteriner
kabupaten/kota setempat.

(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dilakukan oleh

laboratorium untuk:

• penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan Hewan;

• pengkajian dan penerapan teknologi di bidang Kesehatan Hewan;

• pengembangan industri di bidang Kesehatan Hewan; dan

• pengembangan biosafety dan biosecurity dalam rangka keamanan dan pertahanan negara.

(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Penyakit

Hewan menular eksotik dapat dilakukan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri.

(1) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib diberitahukan kepada

Menteri.

(2) Dalam hal hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan

dengan Penyakit Hewan menular eksotik yang berpotensi memiliki dampak sosioekonomi tinggi wajib
disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan sebelum digunakan dan/atau
dipublikasikan.

(3) Pemberian persetujuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memperoleh

rekomendasi dari pejabat Otoritas Veteriner nasional.

24 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai
dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pelayanan Jasa Medik Veteriner

(1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

• pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;

• tindakan transaksi terapetik; dan

- konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai Kesehatan Hewan
dan lingkungan.

(2) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Hewan

terestrial, satwa liar, dan Hewan akuatik, termasuk produknya.

(3) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan

klien atau menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah yang berkaitan
dengan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(4) Tindak lanjut Pelayanan Jasa Medik Veteriner dapat berupa:

• konfirmasi kepada unit pelayanan Kesehatan Hewan rujukan jika diperlukan; dan

• penyampaian data Penyakit Hewan kepada pejabat Otoritas Veteriner setempat.

(1) Dalam hal Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditemukan hasil

diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan
menular eksotik, petugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas
Veteriner kabupaten/kota dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi
ditemukan.

(2) Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan:

- memberikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk melaporkan terjadinya Wabah dan/atau
Penyakit Hewan menular eksotik kepada gubernur dan Menteri; dan

- melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Pelayanan jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan pada unit

pelayanan Kesehatan Hewan.

(2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tempat praktik Dokter

25 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Hewan mandiri, ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah
potong Hewan.

(3) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelayanan klinik Hewan keliling dan/atau

pelayanan jasa laboratorium.

(1) Ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan yang

diselenggarakan oleh Setiap Orang wajib memiliki izin usaha dari bupati/wali kota.

(2) Ambulatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terintegrasi dengan unit pelayanan Kesehatan

Hewan, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit Hewan, dan rumah potong Hewan tidak
memerlukan izin usaha dari bupati/wali kota.

(1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilakukan oleh Dokter

Hewan spesialis, Dokter Hewan, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.

(2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik

Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tindakan yang bersifat
nonparenteral.

(3) Dalam hal sarjana kedokteran Hewan dan tenaga paramedik Veteriner melakukan tindakan Medik

Veteriner selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib di bawah penyeliaan Dokter
Hewan.

(1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib

memiliki izin praktik pelayanan Kesehatan Hewan dari bupati/wali kota.

(2) Untuk mendapatkan izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dokter Hewan dan Dokter Hewan

spesialis mengajukan surat permohonan kepada bupati/wali kota.

(3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pejabat

Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Terhadap tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang
tugasnya terkait dengan Kesehatan Hewan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang
melaksanakan tugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner, keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik
Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
sampai dengan Pasal 74 diatur dengan Peraturan Menteri.

26 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pembinaan atas
pelaksanaan praktik kedokteran Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi
terhadap pedoman praktik kedokteran Hewan.

Pedoman praktik kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 disusun oleh Otoritas Veteriner
nasional bersama organisasi profesi kedokteran Hewan.

(1) Pengawasan terhadap praktik kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan oleh

Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran Hewan.

(2) Otoritas Veteriner melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik kedokteran Hewan sesuai dengan

pedoman praktik kedokteran Hewan.

(3) Organisasi profesi kedokteran Hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan

oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran Hewan.

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan terhadap pedoman praktik kedokteran

Hewan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Otoritas Veteriner nasional dan

organisasi profesi kedokteran Hewan setiap tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi terhadap pedoman praktik
kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap Orang yang melakukan pelayanan jasa laboratorium yang tidak memiliki izin usaha dari bupati/wali

27 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Setiap Orang yang melakukan usaha ambulatori, klinik Hewan, pusat Kesehatan Hewan, rumah sakit

Hewan, atau rumah potong Hewan yang tidak memiliki izin usaha dari bupati/wali kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berupa:

• peringatan tertulis; dan/atau

• penutupan pelayanan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan

rekomendasi dari Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a

diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari
kerja.

(2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap Orang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak mulai mengajukan permohonan izin usaha dari
bupati/walikota, diberikan sanksi administratif berupa penutupan pelayanan.

(1) Dokter Hewan spesialis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau etika profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) diberikan sanksi
administratif berupa pencabutan izin praktik.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pemberian

sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan
keimigrasian.

Penanggung jawab usaha jasa laboratorium yang tidak melaporkan ditemukannya indikasi Wabah kepada
pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2)
diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Petugas Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular
Strategis yang mengindikasikan Wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas
Veteriner kabupaten/kota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan sanksi
administratif berupa:

- sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
bagi petugas yang merupakan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74; atau

• pencabutan izin praktik bagi petugas yang bukan merupakan Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana

28 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata

dimaksud dalam Pasal 74.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- Dalam hal di suatu wilayah kabupaten/kota belum terdapat Dokter Hewan yang berstatus sebagai
pegawai negeri sipil untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang, bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan:

1. Dokter Hewan yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil sebagai Dokter Hewan Berwenang
untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

1. Dokter Hewan Berwenang dari dan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah lain yang
berdekatan atau instansi Pemerintah Pusat lain nya.

- Apabila wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan daerah otonom baru,
jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak dilantiknya kepala daerah untuk yang pertama kali.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Januari 2017

INDONESIA,

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Januari 2017

Ttd.

29 / 43

---

www.hukumonline.com/pusatdata