PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Siaran, Penyiaran, Penyiaran Radio, Siaran Iklan
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
1. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga
Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh negara, bersifat independen, netral,
tidak komersial, dan berfungsi memberikan
layanan untuk kepentingan masyarakat.

1. Lembaga

SK No 198373 A

---

PRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

3 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik
Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah
Lembaga Penyiaran Publik yang
menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio,
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio
melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
4 Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang
dibayarkan masyarakat kepada negara sebagai
wujud peran serta masyarakat untuk mendanai
Penyiaran publik yang akan
dipertanggungjawabkan secara periodik kepada
masyarakat.
5 Dewan Pengawas adalah organ Lembaga
Penyiaran Rrblik yang berfungsi mewakili
masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga
Penyiaran Publik yang menjalankan tugas
pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga
Penyiaran Rrblik.
6 Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga
Penyiaran Rrblik yang berwenang dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan
Lembaga Penyiaran Publik.
7 Pengawasan Intern adalah pengawasan
administrasi, keuangan, dan operasional di dalam
Lembaga Penyiaran Publik.
8 Penyelenggara Siaran adalah stasiun Penyiaran
yang menyelenggarakan Siaran lokal, regional,
nasional, dan internasional.
9 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.
2 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a, menetapkan kebijakan umum, rencana
strategis, kebijakan Penyiaran, rencana kerja
dan anggaran tahunan, serta mengawasi
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah
dan tujuan Penyiaran;
b.mengawasi...
SK No 198372A

---

PRESIDEN

REPUBLII( INDONESIA

- mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran serta independensi dan netralitas
Siaran;
- melakukan seleksi terhadap calon anggota
Dewan Direksi dengan membentuk panitia
seleksi;
Dewan d. mengangkat dan menetapkan
Direksi;
Dewan e. menetapkan salah seorang anggota
Direksi sebagai Direktur Utama;
- menetapkan pembagian tugas setiap
direktur;
- melakukan penilaian kinerja Dewan Direksi;
dan
kepada h. melaporkan pelaksanaan tugasnya
Presiden dan Dewan Perwakilan Ralryat
Republik Indonesia.
(21 Dewan Pengawas dalam melakukan penilaian
kinerja Dewan Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan serta
berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan
formulasi penilaian yang telah disepakati bersama
antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

3 Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas:

- melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
meliPuti oleh Dewan Pengawas Yang
kebijakan umum, rencana strategis,
kebijakan Penyiaran, serta renczrna kerja dan
anggaran tahunan;

. b. memimpin. .

SK No 188992A

---

PRESIDEN

REPUBLII( INDONESIA

- memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan
tujuan RRI berdasarkan prinsip tata kelola
yang baik dan senantiasa berusaha
meningkatkan daya guna dan hasil guna;
pelaksanaan c. menetapkan ketentuan teknis
operasional lembaga dan operasional
Penyiaran;
pembukuan d. mengadakan dan memelihara
serta administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
laporan e. menyiapkan laporan tahunan dan
berkala;
- membuat laporan keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mewakili lembaga di dalam dan di luar
pengadilan; dan
lain h. menjalin kerja sama dengan lembaga
baik di dalam maupun di luar negeri.
(2t Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a minimal memuat:
- evaluasi pelaksanaan rencana strategis
sebelumnya;
- posisi RRI;
penJrusunan c. asumsi yang dipakai dalam
rencana strategis; dan
kebijakan, dan d. penetapan sasaran, strategi,
program kerja rencana strategis beserta
keterkaitan antarunsur tersebut.

(3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana

strategis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Rencana...

SK No 188993 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Rencana strategis yang disusun oleh Dewan
Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk
ditetapkan.

(5) Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh

Dewan Pengawas disampaikan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan
perencanaan nasional/kepala badan
pembangunan nasional, dengan tembusan
kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga
terkait.

(6) Rencana strategis dipublikasikan pada portal RRI.

4 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Satuan Pengawasan Intern bertugas melakukan

Pengawasan Intern keuangan dan operasional
lainnya serta melaporkan temuannya kepada
Direktur Utama.

(2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang

kepala yang kedudukannya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5 Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas

operasional, RRI dapat membentuk pusat dan
sejumlah perwakilan RRI di luar negeri.
(21 Pusat merupakan unsur penunjang kegiatan
operasional yang dipimpin oleh seorang kepala
yang diangkat oleh dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama.
koresponden. (3) Perwakilan RRI di luar negeri yaitu
6 Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

atas (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden
Republik usul Dewan Perwakilan Ralryat
Indonesia setelah melalui uji kepatutan dan
Ralryat kelayakan oleh Dewan Perwakilan
Republik Indonesia secara terbuka atas masukan
dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Masa...SK No 188994A

---

PRESIDEN

REPUBLII( INDONESIA

-7

(lima) (21 Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5
1 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk
(satu) kali masa kerja berikutnya.

(3) Anggota Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan

oleh Dewan Pengawas.
(41 Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
serta pembinaan kepala stasiun RRI, kepala
satuan Pengawasan Intern, kepala pusat, pejabat
RRI lainnya, dan pegawai di lingkungan
dilaksanakan oleh Direktur Utama.

(5) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian

Utama serta pembinaan oleh Direktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pegawai
RRI Aparatur Sipil Negara di lingkungan
dilaksanakan setelah mendapatkan
pendelegasian kewenangan dari Presiden selaku
pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan
Pegawai Negeri Sipil.

(6) Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang Aparatur Sipil Negara.

7 Ketentuan huruf j Pasal 20 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:
Yang Maha Esa; a. bertakwa kepada T\.rhan
Undang-Undang b. setia kepada Pancasila dan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945;
- sehat jasmani dan rohani;
berkelakuan tidak d. berwibawa, jujur, adil, dan
tercela;
kompetensi e. berpendidikan sarjana atau memiliki
intelektual yang setara;
- mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi
untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara;
g.memiliki...
SK No 188995 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pengetahuan g. memiliki kepedulian, wawasan,
dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang
Penyiaran publik;
langsung h. tidak terkait langsung maupun tidak
dengan kepemilikan dan kepengurusan media
massa lainnya;
- tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- bukan anggota atau bukan pengurus partai
politik.

8 Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2 1

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri; atau
berdasarkan c. dikenai sanksi pidana penjara
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetaP.
t2l Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Presiden
apabila:
dengan baik; a. tidak melaksanakan tugasnya
- tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atau
yang merugikan RRI. c. terlibat dalam tindakan
diberhentikan (3) Anggota Dewan Pengawas dapat
sebelum habis masa jabatannya oleh Presiden
atas usulan Dewan Perwakilan Ralryat Republik
memenuhi Indonesia apabila tidak lagi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 danlatau berhalangan tetaP.

(4) Dalam . .

SK No 188996A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(41 Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti
atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2ll, atau ayat (3), Presiden
menetapkan anggota Dewan Pengawas pengganti.

(5) Anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Dewan
Perwakilan Ralqyat Republik Indonesia dari calon
anggota Dewan Pengawas urutan peringkat
berikutnya pada hasil pemilihan yang dilakukan
Republik oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia.
pengganti (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir
sampai dengan periode masa jabatan anggota
Dewan Pengawas yang digantikan.

9 Ketentuan huruf j Pasal 22 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat(21 ...

SK No 190078 A

---

PRESIDEN

REFUBLIK INDONESIA

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" anttara
lain tidak dapat melaksanakan tugas rutin lebih
dari 6 (enam) bulan.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 9

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota
Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang:
Yang Maha Esa; a. bertakwa kepada Tfrhan
Undang-Undang b. setia kepada Pancasila dan
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
- sehat jasmani dan rohani;
tidak d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan
tercela;
- berpendidikan sarjana;
- mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi
untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara;

g.memiliki...

SK No 188997A

---

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

- memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan
dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam
bidang Penyiaran publik, kecuali bidang tugas
tertentu dalam pengelolaan Penyiaran;
- tidak terkait langsung ataupun tidak langsung
dengan kepemilikan dan kepengurusan media
massa lainnya;
- tidak memiliki jabatan lain; dan
- bukan anggota atau bukan pengurus partai
politik.

sebagai 10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi
berikut:

(1) Dalam mengangkat anggota Dewan Direksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),
Dewan Pengawas membentuk panitia seleksi yang
bekerja secara profesional dan independen.
pada ayat (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud

(1) terdiri dari unsur anggota Dewan Pengawas,

unsur kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika, kementerian/lembaga terkait, dan
unsur masyarakat.
dan (3) Panitia seleksi dipilih, diangkat,
bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas.
(41 Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 melakukan seleksi terhadap calon anggota
Dewan Direksi dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, pendidikan, rekam jejak,
dan integritas.

(5) Calon anggota Dewan Direksi terpilih diangkat

melalui keputusan Dewan Pengawas.

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal24...

SK No 188998 A

---

PRESIDEN

REPUBLII( INDONESIA

Pasal24

(1) Anggota Dewan Direksi RRI diangkat untuk masa

jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan
berikutnya.

(2) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri; atau
penjara berdasarkan c. dikenai sanksi pidana
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.

(3) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan

sebelum habis masa jabatannya oleh Dewan
Pengawas sesuai tata cara yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan
peraturan perundang-undangan apabila:
kewajibannya a. tidak dapat memenuhi
berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 aYat (21:'
- tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
merrrgikan c. terlibat dalam tindakan yang
RRI;
persyaratan d. tidak lagi memenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
dan/atau
- berhalangan tetap.

(4) Pemberhentian Dewan Direksi sebelum habis

masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada
mendapat ayat (3) dilaksanakan setelah
persetujuan Presiden.
(s) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) atau ayat (3), Dewan Pengawas menetapkan

keputusan keputusan pemberhentian dan
pengangkatan anggota Dewan Direksi pengganti.

. (6) Ketentuan. .

SK No 188999A

---

FRESIDEN

ELIK INDONESIA

-t2-

(6) Ketentuan Pasal 23 berlaku mutatis mutandis

terhadap pengangkatan anggota Dewan Direksi
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Masa jabatan anggota Dewan Direksi pengganti

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir
sampai dengan periode masa jabatan anggota
Dewan Direksi yang digantikan.

L2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara

kolegial melalui sidang Dewan Pengawas.
(21 Sidang Dewan Pengawas harus memenuhi
kuorum.

(3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua
Dewan Pengawas.

(4) Tata cara pelaksanaan sidang Dewan Pengawas

dan pembentukan keputusan Dewan Pengawas
disusun oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan
oleh Ketua Dewan Pengawas.

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal27

(1) Pengelolaan RRI dilakukan oleh Dewan Direksi

secara kolegial dengan dipirnpin oleh Direktur
Utama.
(21 Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat
Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur
Utama.

(3) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Direksi dan

pembentukan keputusan Dewan Direksi disusun
oleh Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur
Utama.

(4) Selain. . .

SK No 190083 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Selain Dewan Direksi, pihak lain manapun

dilarang turut campur dalam operasional RRI-

L4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Cukup jelas.
Angka l4

berasal (1) RRI memiliki sumber pendanaan yang
dari:
- Iuran Penyiaran;
Negara b. Anggaran Pendapatan dan Belanja
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
- sumbangan masyarakat;
- Siaran Iklan; dan
dengan e. usaha lain yang sah yang terkait
penyelenggaraan PenYiaran.

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada

e ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf
merupakan penerimaan negara yang dikelola
secara transparan untuk mendanai RRI sesuai
perundang- dengah ketentuan peraturan
undangan.

1. Pasal 35 dihapus.

1. Pasal 36 dihapus.

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Dihapus.
Angka 16

Dihapus.
Angka t7

(1) Dewan Direksi men5rusun dan menyampaikan

rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah
ditetapkan oleh Dewan Pengawas kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan, dengan tembusan kepada
Menteri dan menteri/pimpinan lembaga terkait.

(2) Bentuk...

SK No 189728 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t4-
(21 Bentuk, isi, dan tata cara pen5rusunan rencana
kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Tahun buku RRI merupakan tahun anggaran

negara.

(2) Laporan tahunan RRI minimal memuat:

- laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja
serta hasil yang telah dicapai;
- permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan rencana kerja; dan
atas c. perhitungan tahunan yang terdiri
neraca, perhitungan penerimaan dan biaya,
laporan arus kas, dan laporan perubahan
kekayaan.

(3) Laporan tahunan RRI ditandatangani oleh Dewan

Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan
kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan
Perwakilan Ratcyat Republik Indonesia dan
Menteri.
(41 Laporan tahunan RRI dipublikasikan pada portal
RRI.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Pegawai RRI terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(21 Pengelolaan pegawai RRI sebagaimana dimaksud
dengan pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Ketentuan. . .
SK No 189729 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal42
proses Kewenangan untuk melaksanakan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta
pembinaan kepala stasiun RRI, kepala satuan
Pengawasan Intern, kepala pusat, pejabat lainnya, dan
pegawai di lingkungan RRI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (a) dilaksanakan oleh direktur
yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(dua) 21. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 2
pasal, yakni Pasal 44A dan Pasal 448 sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Cukup jelas.
Angka 2r

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- Pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan RRI masih tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan diangkat menjadi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan.
- Selama pendelegasian kewenangan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian serta pembinaan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan RRI belum
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (6), kewenangan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian serta pembinaan Aparatur Sipil
Negara di lingkungan RRI dilakukan oleh Menteri.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian serta
pembinaan kepala stasiun RRI, kepala satuan
Pengawasan Intern, kepala pusat, pejabat lainnya, dan
pegawai di lingkungan RRI harus disesuaikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3
(tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
berlaku.
Pasal II
tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
diundangkan.
Agar. . .
SK No 189730A

---

PRESIDEN
REPUBLIK iNDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

trd

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Perrrndang-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 190212 A

---

PRES!DEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM
Lembaga Penyiaran Publik di tingkat nasional terdiri atas RRI dan TVRI,
sedangkan di daerah adalah L,embaga Penyiaran Publik L,okal. RRI
merrrpakan lembaga yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen
dan bebas dari kekuasaan manapun.
Penyelenggaraan Penyiaran publik yang selama ini diselenggarakan oleh
RRI berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, perekat sosial,
diplomasi, ekonomi, dan pelestari budaya serta sebagai alat pertahanan dan
keamanan negara di bidang informasi dan komunikasi melalui pelayanan
Siaran kepada seluruh lapisan masyarakat di selunrh wilayah Indonesia
untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Siaran
internasional untuk membangun citra positif bangsa.
Keberadaan RRI sangat penting bagi negara, hal ini dikarenakan RRI
sebagai media informasi dan juga sebagai alat untuk mempersatukan
bangsa. Mengingat betapa pentingnya peranan RRI maka perlu dilakukan
penyempurnaan regulasi yang memadai dalam rangka mengembangkan dan
menumbuhkembangkan RRI melalui perbaikan kelembagaan untuk
pengelolaan secara optimal dan profesional.
Melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dilakukan beberapa
penyempurnaan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan anggaran,
pelaporan, serta pembinaan kepegawaian.

II. PASAL

SK No 190211 A

---

PRES!DEN

REPUBUI( INDONESIA

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1