Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang PENDIDIKAN TINGGI

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

5. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.
7. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan di masing-masing perguruan tinggi.
9. Penyelenggaraan perguruan tinggi adalah Departemen, departemen lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
11. Departemen adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
13. Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain adalah Menteri atau pimpinan lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi di luar lingkungan Departemen.

(1) Tujuan pendidikan tinggi adalah:

1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

(2) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) berpedoman pada:

1. tujuan pendidikan nasional;

2. kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;

3. kepentingan masyarakat; serta

memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

(1) Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(3) Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan, yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

(1) Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
(2) Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut dan univesitas.
(3) Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

(4) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

(1) Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana.

(2) Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor.
(3) Pendidikan profesional terdiri atas Program Diploma dan Program Spesialis.
(4) Pendidikan akademik dan pendidikan profesional diselenggarakan dengan cara tatap muka atau jarak jauh.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan.
tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
(2) Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
(3) Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
(4) Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.
(5) Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang sejenis.
(6) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menggunakan bahasa INDONESIA sebagai bahasa pengantar.
(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni.
(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu, dan dipisah oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu.
(3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan

profesional diadakan upacara wisuda.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

(1) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui kuliah.
(2) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktika dan kegiatan ilmiah lain.

(1) Perguruan tinggi mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

(2) Penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi, sedangkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pendidikan tinggi dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen atau departemen lain atau lembaga Pemerintah lain, atau oleh satuan pendidikan yang diadakan oleh masyarakat.

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan sasaran program studi.
(2) Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
(4) Kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri.

Beban studi, dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan setiap program pendidikan tinggi diatur oleh Menteri.

(1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
(3) Dalam bidang-bidang tertentu penilaian hasil belajar untuk Program Sarjana dapat dilaksanakan tanpa ujian skripsi.
(4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh senat masing-masing perguruan tinggi.

(1) Ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana.
(2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.
(3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi

untuk memperoleh gelar Doktor.

(1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas academika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

(3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengijinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan:

1. untuk merugikan pribadi lain,

2. semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang

bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

(1) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional.

(2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik senat perguruan tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

(2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(3) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

(1) Lulusan pendidikan akademik dari sekolah tinggi, institut dan universitas dapat diberi hak untuk menggunakan gelar akademik.
(2) Lulusan pendidikan profesional dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute dan universitas dapat diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional.
(3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

(1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S.
untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai nama bidang keahlian yang bersangkutan.

(2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di muka nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.
(3) Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.
(4) Jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tetap memakai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara asal yang bersangkutan.
(2) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri tidak dibenarkan disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar atau sebutan lulusan perguruan tinggi di INDONESIA.
(3) Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di INDONESIA tidak dibenarkan disesuaikan/diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:
1. penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi;
2. penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

(1) Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan ke pada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
(2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut.
(3) Gelar Doktor Kehormatan hanya dapat diberikan oleh universitas/institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan program pendidikan Doktor.
(4) Prosedur pengusulan dan pemberian gelar Doktor Kehormatan diatur oleh Menteri.

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

Perguruan tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
1. dewan penyantun;
2. unsur pimpinan;
3. unsur tenaga pengajar: para dosen;
4. senat perguruan tinggi;
5. unsur pelaksana akademik:

1) bidang pendidikan;

2) bidang penelitian;

3) bidang pengabdian kepada masyarakat;
6. unsur pelaksana administratif;
7. unsur penunjang:

1) perpustakaan;

2) laboratorium;

3) bengkel;

4) kebun percobaan;

5) pusat komputer,

6) bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

(1) Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Anggota dewan penyantun diangkat oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota dewan penyantun.

(1) Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab utama pada perguruan tinggi, di samping melaksanakan arahan serta kebijakan umum, MENETAPKAN peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat perguruan tinggi.

(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

1. di bidang akademik, pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab kepada Menteri.

2. di bidang administrasi dan keuangan, pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain, sedangkan pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan yang menyelenggarakan perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Pimpinan perguruan tinggi terdiri atas:

1. Rektor dan 3 (tiga) Pembantu Rektor untuk universitas/institut;

2. Ketua dan 3 (tiga) Pembantu Ketua untuk sekolah tinggi;

3. Direktur dan 3 (tiga) Pembantu Direktur untuk politeknik/akademi.
(4) Para pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masing-masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum, dan kemahasiswaan.

(1) Senat perguruan tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Senat perguruan tinggi mempunyai tugas pokok:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi;

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;

4. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi;

5. menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

6. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan

9. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

(3) Senat perguruan tinggi terdiri atas guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan wakil dosen.
(4) Senat perguruan tinggi diketuai oleh Rektor/Ketua/Direktur, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara anggota.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat perguruan tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.

(1) Pelaksana akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas jurusan, atau laboratorium.
(2) Fakultas mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
(3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional satuan pendidikan yang membawahinya.
(4) Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.

(1) Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademik.

(2) Pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dapat diselenggarakan penelitian sebagai bagian dari program kegiatan pendidikannya.

(3) Kegiatan penelitian pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diselenggarakan di laboratorium, jurusan, fakultas atau pusat penelitian.

(4) Penelitian yang bersifat antar-bidang, lintas-bidang dan/atau multi-bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

(1) Satuan pelaksana administratif pada perguruan tinggi menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi akademik,

administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kemahasiswaan, administrasi perencanaan, dan sistem informasi.

(2) Pimpinan satuan pelaksana administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(1) Unsur penunjang pada perguruan tinggi merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada diluar fakultas,jurusan,dan laboratorium.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, kebun percobaan, bengkel, teknologi pengajaran dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Pimpinan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Organisasi universitas/institut terdiri atas:
1. unsur pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Senat universitas/institut;
3. unsur pelaksana akademik: fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;
4. unsur pelaksana administrasi: biro;
5. unsur penunjang: unit pelaksana teknis.

(1) Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi universitas/institut serta hubungan dengan lingkungannya.

(2) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor bidang Akademik

bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.
(3) Bilamana Rektor berhalangan tetap, penyelenggaraan perguruan tinggi mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.

(1) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor universitas/institut yang bersangkutan.
(2) Pembantu Rektor bidang Akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
(4) Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

(1) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.
(2) Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat univesitas dengan persetujuan Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain yang bersangkutan.
(3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara universitas/ institut yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.
(4) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemeritah lain atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/ institut yang bersangkutan.
(5) Pembantu Rektor universitas/institut yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut atas usul Rektor dan setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut yang bersangkutan.

(1) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun.
(2) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak

boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(1) Senat universitas/institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas/institut yang bersangkutan.
(2) Senat universitas/institut mempunyai tugas pokok:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan universitas/ institut;

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademi;

3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;

4. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja universitas/institut yang diajukan oleh pimpinan universitas/institut;

5. menilai pertanggungjawaban pimpinan universitas/ institut atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

6. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada universitas/institut yang bersangkutan;

7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara universitas/institut berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor universitas/ institut dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; dan

9. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/institut yang memenuhi persyaratan.

(3) Senat universitas/institut terdiri atas para guru besar, pimpinan universitas/institut, para Dekan, dan wakil dosen.
(4) Senat universitas/institut diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara para anggota senat.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya, senat universitas/institut dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat universitas/institut dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas/institut diatur dalam statuta universitas/ institut yang bersangkutan.

(1) Pusat penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian.

(2) Pusat penelitian dibentuk sesuai dengan keperluan penelitian dan kemampuan, terutama sumber daya manusia.

(3) Pusat penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga peneliti, dan tenaga administrasi.

(4) Pimpinan pusat penelitian bertanggung jawab kepada pimpinan lembaga penelitian, atau kepada pimpinan universitas/institut yang bersangkutan bilamana tidak terdapat lembaga penelitian.

(1) Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

(2) Lembaga penelitian dapat dibentuk oleh universitas/institut apabila terdapat sekurang-kurangnya empat pusat penelitian di perguruan tinggi yang bersangkutan.

(3) Lembaga penelitian terdiri atas pimpinan, tenaga ahli, dan tenaga administrasi.

(4) Pimpinan lembaga penelitian diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh perguruan tinggi melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan.

(2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan.

(3) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dapat dibentuk oleh universitas/institut sesuai dengan keperluan dan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan.

(4) Lembaga pengabdian kepada masyarakat terdiri atas pimpinan, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

(5) Pimpinan lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.

Organisasi fakultas terdiri atas:

1. unsur pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan;
2. unsur fakultas;
3. unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium, dan kelompok dosen;
4. unsur pelaksana administratif: bagian tata usaha.

(1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan, yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan.
(2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

(1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan 3 (tiga) tahun.
(2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(1) Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan.

(2) Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan.

(3) Pembantu Dekan Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah

lain atas usul Dekan melalui Rektor universitas/institut yang bersangkutan.

(4) Pembantu Dekan fakultas yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan badan penyelenggara universitas/institut atas usul Dekan melalui Rektor universitas/institut yang bersangkutan.

(1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas/ institut untuk fakultas yang bersangkutan.

(2) Tugas pokok senat fakultas adalah:

1. merumuskan kebijakan akademik fakultas;

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;

3. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;

4. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan

5. memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas/ institut mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.

(3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas, dan wakil dosen.
(4) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
(3) Jurusan terdiri atas:

1. unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris jurusan;

2. unsur pelaksana akademik: para dosen.

(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang membawahinya.

(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas/ institut atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan universitas/ institut atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 3 (tiga) tahun dan Ketua program studi tersebut dapat diangkat kembali.

(1) Pada universitas/institut dapat diselenggarakan Program Pasca Sarjana.
(2) Syarat penyelenggaraan program Pasca Sarjana diatur oleh Menteri.
(3) Program Pasca Sarjana dapat terdiri atas beberapa program studi Pasca Sarjana.
(4) Program studi Pasca Sarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah program Sarjana.
(5) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan.
(6) Direktur program Pasca Sarjana di universitas/institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri lain atas usul Rektor setelah meminta pertimbangan senat universitas/institut.
(7) Direktur program Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara universitas/institut yang bersangkutan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/institut.

(8) Direktur program Pasca Sarjana diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(9) Direktur program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor.

(1) Pada fakultas yang menyelenggarakan pendidikan profesional yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan program Spesialis.
(2) Syarat penyelenggaraan program Spesialis diatur oleh Menteri.
(3) Program Spesialis merupakan kelanjutan searah dari program Sarjana dan/atau program profesional yang setara dengan program Sarjana.

(1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) pada universitas/institut berbentuk biro.
(2) Biro dipimpin oleh Kepala biro yang bertanggung jawab kepada pimpinan universitas/institut.
(3) Biro terdiri atas:

1. biro administrasi akademik;

2. biro administrasi keuangan;

3. biro administrasi umum;

4. biro administrasi kemahasiswaan;

5. biro administrasi perencanaan dan sistem informasi.

(1) Setiap universitas/institut harus memiliki perpustakaan, pusat komputer, laboratorium/studio, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan perguruan tinggi.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang berbentuk unit pelaksana teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan universitas/institut yang bersangkutan.

(1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan oleh universitas terbuka atau perguruan tinggi lain yang diberi tugas untuk melaksanakannya.
(2) Susunan serta penugasan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur oleh Menteri.

(1) Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dan/atau program pendidikan akademik.
(2) Persyaratan sekolah tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik diatur oleh Menteri.

Organisasi sekolah tinggi terdiri atas:
1. unsur pimpinan: Ketua dan Pembantu Ketua;
2. senat sekolah tinggi;
3. unsur pelaksana akademik: jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;
4. unsur pelaksana administratif: bagian;
5. unsur penunjang: unit pelaksana teknis.

Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang terdiri atas Pembantu Ketua bidang Akademik, Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan.

(1) Ketua memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan, administrasi sekolah tinggi serta hubungan dengan lingkungannya.
(2) Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap, Pembantu Ketua bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.

(3) Bilamana Ketua berhalangan tetap, penyelenggara perguruan tinggi mengangkat Pejabat Ketua sebelum diangkat Ketua yang baru.

(1) Pembantu Ketua bertanggung jawab langsung kepada Ketua sekolah tinggi.
(2) Pembantu Ketua bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pembantu Ketua bidang Administrasi Umum membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
(4) Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan mahasiswa, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

(1) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi yang bersangkutan.
(2) Ketua dan Pembantu Ketua sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi dengan persetujuan tertulis. Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain.
(3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan.

(1) Masa Jabatan Ketua dan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun.
(2) Ketua dan Pembantu Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(1) Senat sekolah tinggi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Senat sekolah tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan sekolah tinggi;

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan sekolah tinggi;

4. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah tinggi yang diajukan oleh pimpinan sekolah tinggi;

5. menilai pertanggungjawaban pimpinan sekolah tinggi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

6. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada sekolah tinggi yang bersangkutan;

7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua sekolah tinggi yang bersangkutan dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat sekolah tinggi terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua jurusan, dan wakil dosen.
(4) Senat sekolah tinggi dipimpin oleh Ketua yang didampingi Sekretaris senat sekolah tinggi yang dipilih di antara anggota.
(5) Dalam melaksanakan tugasnya senat sekolah tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat sekolah tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
(6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat sekolah tinggi diatur dalam statuta sekolah tinggi yang bersangkutan.

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan/atau akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
(3) Jurusan terdiri atas:

1. unsur pimpinan Ketua dan Sekretaris Jurusan;

2. unsur pelaksana para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/ studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat sekolah tinggi.

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan

bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan sekolah tinggi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 3 (tiga) tahun dan Ketua program studi tersebut dapat diangkat kembali.

(1) Pelaksana administrasi pada sekolah tinggi terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Bagian Administrasi Umum.
(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan.

(1) Unsur penunjang pada sekolah tinggi yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis terdiri atas: perpustakaan, pusat komputer, laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tinggi.
(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan sekolah tinggi yang bersangkutan.

(1) Politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.
(2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada politeknik diatur oleh Menteri.

Organisasi politeknik terdiri atas:
1. unsur pimpinan: Direktur dan Pembantu Direktur;

2. senat politeknik;
3. unsur pelaksana akademik: jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan lembaga pengabdian kepada masyarakat;
4. unsur pelaksana administratif: bagian;
5. unsur penunjang: unit pelaksana teknis.

Politeknik dipimpin oleh Direktur dibantu oleh tiga orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan.

(1) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi politeknik yang bersangkutan serta hubungannya dengan lingkungan.
(2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana Harian Direktur.
(3) Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara politeknik mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur baru.

(1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
(2) Pembantu Direktur bidang Akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
(4) Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

(1) Direktur dari politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
(2) Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga

Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
(3) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
(4) Pembantu Direktur politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara politeknik yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat politeknik yang bersangkutan.
(5) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan politeknik yang bersangkutan.

(1) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.

(2) Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(1) Senat politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada politeknik yang bersangkutan.
(2) Senat politeknik mempunyai tugas pokok:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan politeknik;

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

3. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan politeknik;

4. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja politeknik yang diajukan oleh pimpinan politeknik;

5. menilai pertanggungjawaban pimpinan politeknik atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

6. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada politeknik yang bersangkutan;

7. memberikan pertimbangan kepada Penyelenggara politeknik berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur politeknik yang bersangkutan dan dosen yang akan dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor;

8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat politeknik terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan dan wakil dosen.
(4) Senat politeknik dipimpin oleh Direktur yang didampingi Sekretaris Senat politeknik yang dipilih di antara anggota Senat politeknik.

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorim dan/atau studio.
(3) Jurusan terdiri atas:

1. unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris jurusan;

2. unsur pelaksana akademik: para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan politeknik.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan Ketua maupun Sekretaris tersebut dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/ studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan politeknik.

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan politeknik atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.

(4) Masa jabatan Ketua program studi 3 (tiga) tahun dan Ketua program studi tersebut dapat diangkat kembali.

(1) Unsur pelaksana administrasi pada politeknik terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum.

(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan politeknik yang bersangkutan.

(1) Unsur penunjang pada politeknik yang disebut unit pelaksana teknis terdiri atas perpustakaan, laboratorium/studio, bengkel dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan politeknik.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Pimpinan politeknik yang bersangkutan.

(1) Akademi menyelenggarakan pendidikan profesional.
(2) Persyaratan penyelenggaraan pendidikan pada akademi diatur oleh Menteri.

Organisasi akademi terdiri atas:
1. unsur pimpinan: Direktur dan Pembantu Direktur;
2. senat akademi;
3. unsur pelaksana akademi: jurusan, laboratorium/studio, kelompok dosen, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. unsur pelaksana administratif: bagian;
5. unsur penunjang: unit pelaksana teknis.

Akademi dipimpin oleh Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang terdiri atas Pembantu Direktur bidang Akademik, Pembantu Direktur bidang

Administrasi Umum dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan.

(1) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, *28078 mahasiswa, tenaga administratif dan administrasi;
akademi bersangkutan serta hubungannya dengan lingkungan.
(2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
(3) Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara akademi mengangkat Pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru.

(1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur akademi.
(2) Pembantu Direktur bidang akademik membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum membantu Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
(4) Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa, serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

(1) Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
(2) Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan senat akademi dengan persetujuan Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain.
(3) Pimpinan dan anggota badan penyelenggara akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dibenarkan menjadi pimpinan akademi yang bersangkutan.
(4) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi yang bersangkutan.
(5) Pembantu Direktur akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh badan penyelenggara akademi yang bersangkutan atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan senat akademi.

(1) Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun.
(2) Direktur dan Pembantu Direktur dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

(1) Senat akademi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada akademi yang bersangkutan.
(2) Senat akademi mempunyai tugas pokok:

1. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan akademi;

2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;

3, merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;

4. memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja akademi yang diajukan oleh pimpinan akademi;

5. menilai pertanggungjawaban pimpinan akademi atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

6. merumuskan norma dan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan akademi yang bersangkutan;

7. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara akademi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur akademi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Rektor;

8. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

(3) Senat akademi terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua jurusan dan wakil dosen.
(4) Senat akademi dipimpin oleh Direktur didampingi oleh Sekretaris akademi yang dipilih dari antara anggota senat akademi.

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
(3) Jurusan terdiri atas:

1. unsur pimpinan Ketua dan Sekretaris jurusan;

2. unsur pelaksana para dosen.
(4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
(5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada Direktur akademi.
(6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
(7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala.
(8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan akademi setelah mendapat pertimbangan senat akademi.

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

(1) Penyelenggaraan program studi dipimpin oleh Ketua program studi atau Ketua jurusan.
(2) Ketua program studi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(3) Ketua program studi diangkat oleh pimpinan akademi atas usul pimpinan satuan pelaksana akademik yang membawahinya.
(4) Masa jabatan Ketua program studi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Unsur pelaksana administrasi pada akademi terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Bagian Administrasi Umum.
(2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan akademi yang bersangkutan.

(1) Unsur penunjang pada akademi yang disebut Unit Pelaksana Teknis terdiri atas perpustakaan, dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan

akademi. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada pimpinan akademi yang bersangkutan.

Pokok-pokok organisasi akademi di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

(2) Susunan organisasi, rincian tugas, fungsi, dan tata kerja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur dalam statuta perguruan tinggi bersangkutan yang ditetapkan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Bab VIII.

(1) Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
(2) Dosen adalah. seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
(4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

(5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
(6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen

pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.

(1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten, lektor, dan guru besar.
(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang hanya dapat diangkat menjadi guru besar atau profesor di lingkungan universitas, institute atau sekolah tinggi.

(1) Syarat untuk menjadi dosen adalah:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. berwawasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945;

3. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;

4. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;

5. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(2) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah:

1. sekurang-kurangnya memimpin jabatan akademik lektor;

2. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor.
(3) Untuk dapat diusulkan menjadi guru besar, harus diperoleh persetujuan dari senat universitas/institut/sekolah tinggi yang bersangkutan.
(4) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat universitas/institut/sekolah tinggi yang bersangkutan.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan bekerja di perguruan tinggi.

(1) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.
(2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur oleh Menteri.

Pasar 104

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
(2) Persyaratan, tata cara. pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:

1. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah;

2. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
(3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh senat perguruan tinggi.
(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

1. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

2. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

3. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses

belajar;

4. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;

5. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;

6. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;

7. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;

9. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;

10. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan;

11. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

1. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan;

3. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan;

4. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;

5. menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan;

6. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

(1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
(3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan dan disebut Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat SMPT.
(4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi bertanggung jawab kepada pimpinan satuan penyelenggara pendidikan yang membawahinya.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) diatur oleh Menteri.

(1) Alumni perguruan tinggi adalah seseorang yang tamat pendidikan di perguruan tinggi yang bersangkutan.
(2) Alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang bersangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal,dari masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan persetujuan senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

(1) Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat dan pihak luar negeri.
(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

1. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);

2. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;

3. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi;

4. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;

5. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah, atau lembaga non Pemerintah; dan

6. penerimaan dari masyarakat lainnya.

(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

(1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan perguruan tinggi untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.
(2) Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
(3) Pembukuan keuangan perguruan tinggi diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi.

(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi

diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada badan penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi.

(1) Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi usulan ini diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.

(2) Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi usulan ini diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada badan penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk disahkan.

(1) Pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik perguruan tinggi didasarkan atas usulan yang meliputi:

1. rencana induk pengembangan;

2. kurikulum;

3. tenaga kependidikan;

4. calon mahasiswa;

5. sumber pembiayaan;

6. sarana dan prasarana;

7. penyelenggara perguruan tinggi.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

(1) Pendirian pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya berbentuk yayasan atau

badan yang bersifat sosial.

(2) Pendirian perguruan tinggi kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, harus pula memenuhi persyaratan:

1. melaksanakan pendidikan tenaga yang dibutuhkan departemen lain atau lembaga Pemerintah lain yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam jumlah maupun kualifikasi;

2. memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan mahasiswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada departemen lain atau lembaga Pemerintah lain yang bersangkutan;

3. mendapat persetujuan dari Menteri.

(1) Pendirian Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN atas usul yang diajukan oleh Menteri.
(2) Pendirian Akademi dan Politeknik yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan.

Pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan badan penyelenggara perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, atau Menteri lain setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

(1) Tata cara pendirian perguruan tinggi diatur oleh Menteri.

(2) Persyaratan pendirian perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh diatur oleh Menteri.

(1) Pihak asing dilarang mendirikan perguruan tinggi atau menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Republik INDONESIA.

(2) Larangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penerimaan mahasiswa, proses belajar mengajar, penilaian hasil belajar mengajar, dan upacara pemberian ijazah kepada peserta program yang berhasil yang biasa disebut wisuda.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menutup kemungkinan pelaksanaan penelitian lapangan dalam rangka memenuhi persyaratan program akademik dari perguruan tinggi di luar negeri serta pemberian bimbingan oleh ahli asing berkenaan dengan kegiatan penelitian yang bersangkutan.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

(1) Menteri MENETAPKAN tata cara pengawasan mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud alam ayat (2) dilakukan oleh badan akreditasi yang diangkat oleh Menteri.
(4) Menteri MENETAPKAN langkah-langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efisiensi.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk:

1. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;

2. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;

3. penerbitan bersama karya ilmiah;

4. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;

5. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok perguruan tinggi.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus berkenaan dengan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi perguruan tinggi dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universitas bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1770), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Beberapa Tindak Pidana Termaksud Dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2741), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69), Peraturan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207), dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti

berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pada saat mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1959 tentang Peraturan Ujian Negara Untuk Memperoleh Gelar Universitas Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1770), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Beberapa Tindak Pidana Termaksud Dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2741), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 69), Peraturan PRESIDEN Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202), PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Organisasi Sekolah Tinggi dan Akademi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371), dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1990 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

MOERDIONO