PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air
yang terkandung di dalamnya.
1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam
pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan
air laut yang berada di darat.
1. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada
permukaan tanah.
1. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.
1. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami
dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau
di bawah permukaan tanah.
1. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air
dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan
manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan
penghidupan manusia serta lingkungannya.
1. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya
Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian
daya rusak Air.
1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah arahan
strategis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar
dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan
mengevaluasi kegiatan konservasi Sumber Daya Air,
pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian
daya rusak Air.
1. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil
perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang
diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber
Daya Air.
1 1. Wilayah . . .

SK No 213822 A

---

FRESIDEN

1. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan
Sumber Daya Air dalam satu atau lebih daerah aliran
sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang
dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer
persegi.
1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau
atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat
merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai
dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
1. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi
oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan
pelepasan Air Tanah berlangsung.
L4. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara
keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan
fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
1. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan
pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar
berhasil guna dan berdaya guna.
L6. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan
kehidupan.
1. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak
Air.
1. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang
dapat menyimpan dan mengalirkan Air dalam jumlah
yang cukup dan ekonomis.
1. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk
menentukan tindakan yang akan dilakukan secara
terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Operasi. . .

SK No 213823 A

---

PRESIDEN

1. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah
kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan,
perawatan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin
keberadaan dan kelestarian fungsi serta manfaat Sumber
Daya Air dan prasarananya.
1. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta
bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan
Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
1. Konsultasi Publik adalah kegiatan untuk menampung
aspirasi para pihak yang berkepentingan dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air adalah upaya
melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta
lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau
gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang
disebabkan oleh tindakan manusia.
1. Pengawetan Air adalah upaya pemeliharaan keberadaan
dan ketersediaan Air atau kuantitas Air agar tersedia
sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
1. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya memperbaiki
kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber
Daya Air.
1. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya mencegah
masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan
Prasarana Sumber Daya Air.
1. Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air adalah ruang
pada Sumber Air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi
lindung maupun fungsi budi daya.
1. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat
Nasional yang selanjutnya disebut Kebijakan Nasional
Sumber Daya Air adalah arah atau tindakan yang diambil
oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan
Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Peruntukan Air adalah penggolongan Air pada Sumber
Air menurut jenis penggunaannya.
1. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan
pemenuhan volume Air per satuan waktu untuk
memenuhi kebutuhan Air dan Daya Air serta memenuhi
berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan
kuantitas.
1. Penggunaan.

SK No 213824 A

---

PRESIDEN

1. Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan
Sumber Daya Air dan prasarananya sebagai media
dan/atau materi.
1. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya
peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna
memenuhi kebutuhan Air baku untuk berbagai
keperluan.
1. Modifikasi Cuaca adalah upaya dengan cara
memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada
lokasi tertentu untuk tujuan meminimalkan dampak
bencana alam akibat iklim dan cuaca.
1. Masyarakat adalah setiap orang yang menggunakan
Sumber Daya Air.
1. Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat
provinsi atau kabupaten/kota yang memiliki lingkup
tugas dan tanggung jawab dalam bidang Sumber Daya
Air.
1. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi
tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat atau
pemerintah daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang
selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang
dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan,
kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan
untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara
berkelanjutan.
1. Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah
institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam
bidang Sumber Daya Air melakukan koordinasi dalam
rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor,
wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang
Sumber Daya Air.
1. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat
nasional.
1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
1. Daerah. . .

SK No 213825 A

---

PRESIDEN

1. Daerah Tangkapan Air adalah suatu wilayah daratan
yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-
anak sungainya, yang berfungsi menampung,
menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah
hujan ke titik bangunan pengambilan debit sungai yang
ditinjau, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di hilir sampai dengan bangunan
bendung atau bendungan.
1. Daerah Sempadan Sumber Air adalah kawasan tertentu
di sekeliling Sumber Air yang dibatasi oleh garis
sempadan Sumber Air.
1. Pemerintah hrsat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh,
terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk
mewujudkan kemanfaatan Sumber Daya Air yang
berkelanjutan dengan memberikan pemenuhan dan
pelindungan dalam memperoleh dan menggunakan Sumber
Daya Air untuk sebesar-besar kemakmuran raIryat.

Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputi:
- proses pen5rusunan dan penetapan Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, dan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air,
nonkonstruksi, pelaksanaan konstruksi Sumber Air, serta
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
- Konservasi. . .

SK No 213826 A

---

PRESIDEN

c Konservasi Sumber Daya Air dan Pendayagunaan Sumber
Daya Air serta Pengendalian Daya Rusak Air.

(1) Sebagian tugas dan wewenang Menteri, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota
dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu
Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola
Sumber Daya Air.
(21 Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis
kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan
usaha milik negaraf badan usaha milik daerah di bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Badan usaha milik negaralbadan usaha milik daerah

di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
- memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi
Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi
pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
- memiliki tugas Penggunaan Sumber Daya Air untuk
kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
- melakukan pelayanan yang berkualitas dengan
prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
- memiliki tugas memungut, menerima, dan
menggunakan BJPSDA;
- mendapat tugas khusus yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar
keuntungan.
(41 Penugasan Menteri kepada badan usaha milik negara
di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri.

(5) Penugasan gubernur dan/atau bupati/wali kota kepada

badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur
dengan peraturan kepala daerah.
BABII ...

SK No 213827 A

---

PRESIDEN

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan

berlandaskan pada:
- Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, kebijakan
Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi,
dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada
tingkat kabupaten/ kota; dan
- Wilayah Sungai yang ditetapkan dan diidentifikasi,
termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai
tersebut.
(21 Potensi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.

Bagian Kedua
Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
pada Tingkat Provinsi, dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Tingkat Kabupaten/Kota

Kebdakan Nasional Sumber Daya Air, kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air pada tingkat provinsi, dan kebijakan
Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota
mencakup aspek Konservasi Sumber Daya Air,
Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak
Air, sistem informasi Sumber Daya Air, dan partisipasi
Masyarakat yang disusun dengan memperhatikan kondisi
wilayah masing-masing.
Pasal7...

SK No 213828 A

---

PRESIDEN

(1) Kebijakan Nasional Sumber Daya Air perumusannya

dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.
(21 Hasil dari rumusan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri sebagai bahan pen5rusunan Rancangan
Peraturan Presiden.

(3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan

Nasional Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diserahkan oleh Menteri kepada Presiden untuk
ditetapkan.
(41 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat
provinsi disusun oleh Pemerintah Daerah provinsi dan
dikoordinasikan oleh dewan Sumber Daya Air pada
tingkat provinsi.

(5) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi

belum terbentuk, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air
pada tingkat provinsi disusun oleh Dinas.

(6) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat

provinsi ditetapkan oleh gubernur.

(7) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat

kabupaten/kota disusun oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dan dikoordinasikan oleh dewan Sumber
Daya Air pada tingkat kabupaten/kota.

(8) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat

kabupaten/kota belum terbentuk, Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota disusun
oleh Dinas.

(9) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat

kabupaten/ kota ditetapkan oleh bupati/wali kota.

(1) Kebijakan Nasional Sumber Daya Air menjadi acuan bagi:

- menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian dalam menetapkan kebijakan
sektoral yang terkait dengan bidang Sumber Daya
Air; dan
b pen5rusunan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
Air pada tingkat provinsi.

(2) Kebijakan...

SK No 213829 A

---

PRESIDEN

(21 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
menjadi acuan pen5rusunan Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota.

(1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat

provinsi atau kabupaten/kota dapat ditetapkan sebagai
kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan
pembangunan provinsi atau kabupaten/kota yang
bersangkutan.
(21 Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat
provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai
kebijakan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan
kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan
pembangunan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

(3) Dalam hal Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan provinsi
atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), penyusunan kebijakan pembangunan provinsi
atau kabupaten/kota harus mempertimbangkan kondisi
Sumber Daya Air di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Kriteria dan Tata Cara Penetapan Wilayah Sungai

Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b ditetapkan dan diidentifikasi untuk dikelompokkan
sebagai berikut:
- Wilayah Sungai lintas negara;
- Wilayah Sungai lintas provinsi;
- Wilayah Sungai strategis nasional;
- Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; dan
- Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

### Pasal 1 1

Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ditentukan berdasarkan kriteria:
a.efektivitas...
SK No 213830 A

---

PRESIDEN

- efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Air:
1. dapat memenuhi kebutuhan Konservasi Sumber
Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan
Pengendalian Daya Rusak Air secara terpadu;
dan/atau
1. telah tersedianya Prasarana Sumber Daya Air yang
menghubungkan Daerah Aliran Sungai yang satu
dengan Daerah Aliran Sungai yang lain;
- efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Air dengan rentang
kendali Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- keseimbangan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan
memperhatikan potensi Sumber Daya Air pada Daerah
Aliran Sungai dan Cekungan Air Tanah dalam upaya
mencukupi hak Setiap Orang untuk mendapatkan Air
guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan
produktif.

Kriteria penetapan Wilayah Sungai strategis nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, selain harus
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1,
harus memenuhi parameter sebagai berikut:
- potensi Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan lebih besar atau sama dengan 2O%o (dua
puluh persen) dari potensi Sumber Daya Air pada
provinsi;
- banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam Wilayah
Sungai yang bersangkutan:
1. jumlah sektor yang terkait dengan Sumber Daya Air
pada Wilayah Sungai paling sedikit 16 (enam belas)
sektor; dan
1. jumlah penduduk dalam Wilayah Sungai paling
sedikit 3Oo/o (tiga puluh persen) dari jumlah
penduduk pada provinsi;
- besarnya dampak terhadap pembangunan nasional:
1. sosial:
- jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang
terpengaruh oleh Sumber Daya Air paling
sedikit 3Oo/o (tiga puluh persen) dari seluruh
tenaga kerja pada tingkat provinsi; atau
- pada. . .
SK No 213831 A

---

PRESIDEN

- pada Wilayah Sungai terdapat pulau kecil atau
gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan
wilayah negara lain;
1. lingkungan:
- terancamnya keanekaragaman hayati yang
spesifik dan langka pada Sumber Air yang perlu
dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi
internasional;
- terancamnya kelestarian Air Tanah;
- perbandingan antara debit Air sungai
maksimum dan debit Air sungai minimum
rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi
75 (tujuh puluh lima); atau
- perbandingan antara kebutuhan Air dan
ketersediaan Air andalan setiap tahun pada
Wilayah Sungai yang bersangkutan melampaui
angka 1,5 (satu koma lima);
1. ekonomi:
- terdapat paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi
yang luasnya lebih besar atau sama dengan
10.000 ha (sepuluh ribu hektare);
- nilai produktif industri yang tergantung pada
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai paling
sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari nilai
produktif industri pada tingkat provinsi; atau
- terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik
tenaga Air yang terhubung dengan jaringan
listrik lintas provinsi dan/atau terhubung ke
dalam jaringan transmisi nasional; dan
d dampak negatif akibat Daya Rusak Air terhadap
pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi
paling sedikit lo/o (satu persen) dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

(1) Gubernur atau bupati/wali kota atas inisiatif sendiri atau

atas permintaan Menteri menyampaikan usulan
penetapan Wilayah Sungai kepada Menteri setelah
mendapat pertimbangan Wadah Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air di daerah.

(2) Dalam...

SK No 213832A

---

PRESIDEN

(21 Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air di daerah belum terbentuk, usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung disampaikan oleh
gubernur atau bupati/wali kota kepada Menteri.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Menteri men5rusun rancangan penetapan
Wilayah Sungai.

(4) Menteri dalam menJrusun rancangan penetapan Wilayah

Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memperhatikan minimal peta Daerah Aliran Sungai,
Cekungan Air Tanah, rupabumi Indonesia, dan kawasan
hutan.

(5) Rancangan penetapan Wilayah Sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada
Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk dikoordinasikan
oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional dengan menteri/
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dan
perangkat daerah terkait dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air.

(6) Rancangan penetapan Wilayah Sungai yang telah

dikoordinasikan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh
Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Penetapan Wilayah Sungai dapat ditinjau kembali apabila ada
perubahan fisik dan/atau nonfisik di Wilayah Sungai yang
bersangkutan yang berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 mengakibatkan
perubahan batas Wilayah Sungai dan/atau perubahan
kelompok Wilayah Sungai.

Bagian Kesatu
Umum

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi
pen]rusunan:
- Pola. . .

SK No 213833 A

---

PRESIDEN

• Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
• Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
• program Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
• rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

(1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kerangka

dasar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah
Sungai dengan prinsip:
- keterpaduan antarsektor dan antarwilayah;
- keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan
Air Tanah; dan
- keseimbangan antara upaya Konservasi Sumber
Daya Air dan Pendayagunaan Sumber Daya Air serta
memperhitungkan Pengendalian Daya Rusak Air.
(21 Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun berdasarkan
Wilayah Sungai.

(3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

(1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) pada
Wilayah Sungai disusun sebagai berikut:
- rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota disusun
dengan memperhatikan Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota yang
bersangkutan;
- rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota disusun
dengan memperhatikan Kebijakan Pengelolaan
Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota yang
bersangkutan;
- rancangan. . .

SK No 213834A

---

PRESIDEN

- rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas provinsi disusun dengan
memperhatikan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
Air pada tingkat provinsi yang bersangkutan; dan
- rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai strategis nasional dan lintas negara
disusun dengan memperhatikan Kebijakan Nasional
Sumber Daya Air dan Kebijakan Pengelolaan Sumber
Daya Air pada tingkat provinsi dan/atau
kabupaten/ kota yang bersangkutan.
(21 Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada data
dan/ atau informasi mengenai:
- penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air yang
dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, gubernur, danfatau
bupati/wali kota yang bersangkutan;
- kebutuhan Sumber Daya Air bagi semua pemanfaat
di Wilayah Sungai yang bersangkutan;
- keberadaan Masyarakat hukum adat setempat;
- sifat alamiah dan karakteristik Sumber Daya Air
dalam satu kesatuan sistem hidrologis Daerah Aliran
Sungai dan hidrogeologis Cekungan Air Tanah;
- aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi
Sumber Daya Air; dan
- kepentingan generasi masa kini dan mendatang
serta kepentingan lingkungan hidup.

(3) Pen5rusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah terkait
dengan Wilayah Sungai dan peran serta Masyarakat.

Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memuat:
- tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai yang bersangkutan;
- dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan
Pengelolaan Sumber Daya Air;
- beberapa. . .

SK No 213835 A

---

x
- 16_
- beberapa skenario kondisi Wilayah Sungai;
- alternatif pilihan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
untuk setiap skenario sebagaimana dimaksud pada
huruf c; dan
- kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara dirumuskan oleh Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas negara.

(2) Unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air

Wilayah Sungai lintas negara membantu Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas negara dalam penJrusunan rancangan pola
Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Pen5rusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
unsur Masyarakat terkait.
(41 Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah
dirumuskan oleh Wadah Koordinasi pengelolaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri
untuk dibahas bersama bupati/wali kota dan gubernur
yang bersangkutan, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan, dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hubungan luar negeri.

(5) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah

dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas negara.

(6) Pola. . .

SK No 190447 A

---

PRESIDEN

-t7-

(6) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan
sebagai bahan pen5rusunan perjanjian Pengelolaan
Sumber Daya Air dengan negara yang bersangkutan.

(7) Dalam hal substansi perjanjian Pengelolaan Sumber Daya

Air tidak sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai lintas negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Pola Pengelolaan Sumber Daya Air harus
disesuaikan dengan perjanjian Pengelolaan Sumber Daya
Air yang telah disepakati.

(8) Dalam hal belum ada perjanjian Pengelolaan Sumber

Daya Air dengan negara yang bersangkutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pengelolaan Sumber Daya Air
pada Wilayah Sungai yang berada dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (5).

(9) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai lintas negara belum terbentuk,
perumusan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri dengan melibatkan bupati/wali kota dan
gubernur yang bersangkutan, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

(10) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah

dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi untuk ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas negara.

(1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas provinsi dirumuskan oleh Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas provinsi.

(2) Unit...

SK No 213837 A

---

PRESIDEN

(21 Unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai lintas provinsi membantu Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai lintas provinsi dalam penyusunan rancangan Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Pen5rusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
unsur Masyarakat terkait.

(4) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas provinsi kepada menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi melalui Menteri, untuk ditetapkan menjadi
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas
provinsi.

(5) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi belum terbentuk,
rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun
oleh unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber
Daya Air Wilayah Sungai lintas provinsi, setelah melalui
konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
unsur Masyarakat terkait, dan dibahas oleh gubernur
masing-masing dengan melibatkan bupati/wali kota yang
terkait dengan Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(6) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh
unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai lintas provinsi kepada menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi melalui Menteri, untuk ditetapkan menjadi
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas
provinsi.

. Pasal 2l ..

SK No 213838 A

---

PRESIDEN

### Pasal 2 1

(1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai strategis nasional dirumuskan oleh
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai strategis nasional.
(21 Unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai strategis nasional membantu Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai strategis nasional dalam penyusunan rancangan
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pen5rusunan rancangErn Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
unsur Masyarakat terkait.
(41 Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kemaritiman dan investasi melalui Menteri, untuk
ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai strategis nasional.

(5) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai strategis nasional belum
terbentuk, rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
disusun oleh unit pelaksana teknis yang membidangi
Sumber Daya Air Wilayah Sungai strategis nasional
setelah melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian, perangkat daerah,
dan unsur Masyarakat terkait, dan dibahas oleh Menteri
bersama:
- bupati/wali kota untuk Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota; atau
- gubernur dengan melibatkan bupatilwali kota yang
bersangkutan untuk Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota.

(6) Rancangan...

SK No 213839 A

---

PRESIDEN

(6) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh
unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai strategis nasional kepada menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi melalui Menteri, untuk ditetapkan menjadi
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
strategis nasional.

Pasal,22

(1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dirumuskan oleh
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.
(21 Dinas pada tingkat provinsi membantu Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota dalam pen5rusunan rancangan Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Pen5rusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
unsur Masyarakat terkait.

(4) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah

dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupatenfkota,
disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota.

(5) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota belum
terbentuk, perumusan rancangan Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh instansi yang membidangi perencanaan
pada tingkat provinsi.

(6) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota.
Pasal23...
SK No 213840 A

---

PRESIDEN

(1) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dirumuskan
oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.
(21 Dinas pada tingkat kabupaten/kota membantu Wadah
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah
Sungai dalam satu kabupaten/kota dalam penJrusunan
rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pen5rusunan rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
melalui konsultasi dengan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
unsur Masyarakat terkait.

(4) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah

dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu
kabupatenfkota, disampaikan kepada bupati/wali kota
untuk ditetapkan menjadi Pola Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

(5) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupatenlkota
belum terbentuk, perumusan rancangan Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh instansi yang membidangi perencanaan
pada tingkat kabupaten/ kota.

(6) Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan
kepada bupati/wali kota untuk ditetapkan menjadi Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota.

(1) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau setiap 5
(lima) tahun.
(21 Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau lebih dari 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan
lingkungan strategis tertentu berupa:
a.bencana...
SK No 213841 A

---

PRESIDEN

- bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan ;
- perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan
dengan undang-undang;
- perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan
undang-undang; dan/ atau
- perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

(3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pedoman teknis dan tata cara pen5rusunan dan
penyempurnaan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan

### Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

(1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air disusun sebagai

penjabaran teknis dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
pada suatu Wilayah Sungai.
(21 PenSrusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan prosedur dan persyaratan dalam perencanaan
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dilakukan melalui tahapan yang
ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku
secara nasional mencakup:
- inventarisasi Sumber Daya Air; dan
- pen5rusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air.
Paragraf2...

SK No 213842 A

---

PRESIDEN

Paragraf 2
Inventarisasi Sumber Daya Air

(1) Inventarisasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a ditujukan untuk
mengumpulkan data dan informasi Sumber Daya Air
sebagai dasar penJrusunan Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air.
(21 Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
- neraca Air, kuantitas, dan kualitas Sumber Daya
Air;
- kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait
dengan Sumber Daya Air;
- Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
- kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- kondisi sosial ekonomi Masyarakat yang terkait
dengan Sumber Daya Air.

Paragraf 3
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

disusun secara terpadu pada setiap Wilayah Sungai
berdasarkan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air yang
dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air.
(21 Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merrrpakan
strategi yang dipilih oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan.

(3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
memperhitungkan semua potensi Sumber Daya Air dan
tetap mengutamakan penggunaan Air Permukaan.
Pasal29...

SK No 213843 A

---

PRESIDEN

(1) Untuk Wilayah Sungai strategis nasional atau Wilayah

Sungai lintas negara, pemilihan strategi dilakukan oleh
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai strategis nasional atau Wilayah Sungai
lintas negara yang bersangkutan.
(21 Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai strategis nasional atau Wilayah
Sungai lintas negara belum terbentuk, pemilihan strategi
Pengelolaan Sumber Daya Air untuk:
- Wilayah Sungai strategis nasional yang berada
dalam satu kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri
dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian dan bupati/wali kota;
atau
- Wilayah Sungai strategis nasional atau Wilayah
Sungai lintas negara yang lintas kabupaten/kota
dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota.

(1) Untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, pemilihan strategi

dilakukan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber
Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi yang
bersangkutan.
(21 Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi belum terbentuk,
pemilihan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
dilakukan oleh Menteri melalui konsultasi yang
melibatkan gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(1) Untuk Wilayah Sungai lintas kabupatenf kota, pemilihan

strategi dilakukan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai lintas
kabupaten/ kota yang bersangkutan.

(2) Dalam...

SK No 213844A

---

PRESIDEN

(2) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air tingkat Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota belum
terbentuk, pemilihan strategi Pengelolaan Sumber Daya
Air dilakukan melalui konsultasi yang melibatkan
gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(1) Untuk Wilayah Sungai dalam satu kabupatenf kota,

pemilihan strategi dilakukan oleh Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai
dalam satu kabupaten/kota yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air tingkat Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota
belum terbentuk, pemilihan strategi Pengelolaan Sumber
Daya Air dilakukan melalui konsultasi yang melibatkan
perangkat daerah terkait dengan Wilayah Sungai yang
bersangkutan.

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat
upaya konstruksi dan nonkonstruksi.
(21 Upaya konstruksi dan nonkonstruksi dalam rancangan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan desain dasar
dan prakiraan kelayakan.

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas negara disusun oleh unit pelaksana
teknis yang membidangi Sumber Daya Air Wilayah
Sungai lintas negara melalui konsultasi dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
perangkat daerah, dan unsur Masyarakat terkait.
(21 Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas negara untuk mendapatkan
pertimbangan.

(3) Pembahasan...

SK No 213845 A

---

PRESIDEN

(3) Pembahasan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber

(21 Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat
mengikutsertakan gubernur dan bupati/wali kota.
(41 Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang
telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh unit pelaksana teknis yang membidangi Sumber
Daya Air Wilayah Sungai lintas negara kepada Menteri
untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang kemaritiman dan investasi menjadi Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas
negara.

(5) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai lintas negara belum terbentuk,
rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
dibahas oleh Menteri bersama gubernur dan bupati/wali
kota.

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas provinsi disusun oleh unit
pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai lintas provinsi melalui konsultasi dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
perangkat daerah, dan unsur Masyarakat terkait.
(21 Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat
Wilayah Sungai lintas provinsi untuk mendapatkan
pertimbangan.

(3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang

telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi
Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas provinsi kepada
Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai lintas provinsi.

(4) Dalam...

SK No 2138464

---

PRESIDEN

(4) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi belum terbentuk,
rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh
Menteri bersama gubernur dengan melibatkan
bupati/wali kota.

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai strategis nasional disusun oleh unit
pelaksana teknis yang membidangi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai strategis nasional melalui konsultasi
dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, perangkat daerah, dan unsur
Masyarakat terkait.
(21 Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai strategis nasional untuk mendapatkan
pertimbangan.

(3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang

telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai
strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21
disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi
Sumber Daya Air Wilayah Sungai strategis nasional
kepada Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman
dan investasi menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai strategis nasional.

(4) Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya

Air tingkat Wilayah Sungai strategis nasional belum
terbentuk, rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air dibahas oleh Menteri bersama:
- bupati/wali kota untuk Wilayah Sungai strategis
nasional yang berada dalam satu kabupaten/kota;
atau
- gubernur dengan melibatkan bupati/wali kota yang
bersangkutan untuk Wilayah Sungai strategis
nasional yang lintas kabupaten/kota.

. Pasal 37 ..
SK No 213847 A

---

PRESIDEN

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota disusun oleh
Dinas pada tingkat provinsi melalui konsultasi dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
perangkat daerah, dan unsur Masyarakat terkait.
(21 Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupatenlkota untuk
mendapatkan pertimbangan.

(3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang

telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Dinas pada tingkat provinsi kepada
gubernur untuk ditetapkan menjadi Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
(41 Dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota belum
terbentuk, gubernur menetapkan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air sesuai dengan rancangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(1) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada

Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota disusun oleh
Dinas pada tingkat kabupaten/kota melalui konsultasi
dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, perangkat daerah, dan unsur
Masyarakat terkait.
(21 Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota untuk
mendapatkan pertimbangan.

(3) Rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang

telah mendapatkan pertimbangan dari Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam
satu kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Dinas pada tingkat
kabupaten/kota kepada bupati/wali kota untuk
ditetapkan menjadi Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota.

(4) Dalam...

SK No 213848 A

---

PRESIDEN

(41 Dalam ha1 Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air tingkat Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota
belum terbentuk, bupati/wali kota menetapkan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan rancangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyusunan rancangan Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan

### Pasal 38 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh Menteri.

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap Wilayah
Sungai disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

### Pasal 4 1

(1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah

ditetapkan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5
(lima) tahun sekali.
(21 Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah
ditetapkan:
- merupakan dasar pen5rusunan program dan rencana
kegiatan setiap sektor yang terkait dengan Sumber
Daya Air; dan
- sebagai masukan dalam pen)rusunan, peninjauan
kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata
ru€rng wilayah yang bersangkutan.

Pasal42

(1) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (41, Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37
ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) ditindaklanjuti dengan
melakukan studi kelayakan.
(21 Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan
Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Studi...

SK No 190448 A

---

(2) (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

mencakup:
- kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- kesiapan Masyarakat untuk menerima rencana
kegiatan;
- keterpaduan antarsektor;
- kesiapan pembiayaan; dan
- kesiapan kelembagaan.

(3) (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, atau perangkat daerah
terkait dengan Sumber Daya Air.

(1) (5) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

diinformasikan kepada pemilik kepentingan.

Bagian Keempat
Program Pengelolaan Sumber Daya Air

(1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (41 ditindaklanjuti dengan pen5rusunan program
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

dan ditetapkan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, dan perangkat daerah
sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup

rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) Pen5rusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemilik
kepentingan.
Bagian . . .

SK No 213850 A

---

PRESIDEN

Bagian Kelima
Rencana Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

(1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditindaklanjuti dengan
pen5rusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya
Air.

(2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dan ditetapkan oleh Menteri, menteri/
pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, dan
perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsi masing-masing dengan berpedoman pada
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merrrpakan
kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan
dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4) Penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber

Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana
pelaksanaan konstruksi, nonkonstruksi, serta operasi
dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

(6) Rencana kegiatan dan rencana detail Pengelolaan Sumber

Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (5) diinformasikan kepada pemilik kepentingan.
(71 Pelaksanaan rencana kegiatan dilakukan pemantauan
dan evaluasi oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, gubernur, danf atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya serta
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat
Wilayah Sungai.
BABTV...

SK No 1904/;9 A

---

PRESIDEN

(1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melaksanakan konstruksi Prasarana
Sumber Daya Air dan nonkonstruksi berdasarkan
program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (21.

(2) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dalam melaksanakan konstruksi
Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan
nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menugaskan Pengelola Sumber Daya Air.

(3) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan

pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (21 dapat dilakukan dengan melibatkan
peran serta Masyarakat.

(4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa

sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi
Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan
nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri.

(5) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 dilakukan berdasarkan
norma, standar, pedoman, dan kriteria dengan
memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta
mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan
keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang

melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana
Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi yang
tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Setiap...

SK No 2138524

---

FRESIDEN

(71 Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan
kegiatan pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air dan
pelaksanaan nonkonstruksi wajib memperoleh perizinan
berusaha atau persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(8) Kewajiban memperoleh perizinan berusaha atau

(71 persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak
mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.

(9) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan pelaksanaan nonkonstruksi di atas tanah pihak
lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian
dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan

pengalihan alur sungai merupakan kegiatan mengalihkan
alur sungai dengan cara membangun alur sungai barrr
yang mengakibatkan alur sungai yang dialihkan tidak
berfungsi secara permanen.
(21 Dalam pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa
kegiatan pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan
pengalihan alur sungai.

(3) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan

pengalihan alur sungai dilakukan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan
program dan rencana kegiatan.

(4) Kegiatan pengalihan alur sungai dapat dilakukan oleh

menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian
dan perangkat daerah berdasarkan persetujuan
pengalihan alur sungai dari Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Selain. . .

SK No 213853 A

---

PRESIDEN

(5) Selain persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), persetujuan pengalihan alur
sungai dapat diberikan kepada:
- badan usaha milik negara;
- badan usaha milik daerah;
- badan usaha milik desa;
- koperasi; atau
- badan usaha swasta.

(6) Pemberian persetujuan pengalihan alur sungai

sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilaksanakan
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan
pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya.

(8) Persetujuan pengalihan alur sungai sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam dan dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal4T

(1) Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan

pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan:

- mengutamakan perlindungan dan pelestarian fungsi
sungai;
- mempertahankan dan melindungi fungsi prasarana
sungai yang telah dibangun;
- mempertahankan keberlanjutan fungsi pengaliran
sungai;
- memperhatikan kepentingan pemakai air sungai
yang sudah ada;
- memperhatikan fungsi pengaliran sungai ditinjau
dari aspek hidrologi, hidrolika, dan lingkungan; dan
- mempertimbangkan aspek morfologi sungai secara
keseluruhan.

(2) Pelaksanaan. . .

SK No 213854 A

---

PRESIDEN

(21 Pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa kegiatan
pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan dengan mengganti ruas sungai
yang akan dialihkan alurnya dengan ruas sungai baru.

(3) Ruas sungai baru sebagaimana dimaksud pada ayat (21

minimal memiliki luas yang sama dengan ruas sungai
yang dialihkan.
(41 Status tanah dan pemanfaatan ruas sungai yang
dialihkan akibat pengalihan alur sungai dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

terdiri atas:
- pemeliharaan Sumber Air; dan
- operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya
Air.
(21 Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan
kerusakan dan/atau penurunan fungsi Sumber Air serta
perbaikan kerusakan Sumber Air.

(3) Operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- operasi Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas
kegiatan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air,
pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air
yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemanfaatan
Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
- pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang
terdiri atas kegiatan perawatan dan pelindungan
Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk
menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan
Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan
operasi Prasarana Sumber Daya Air; dan
- termasuk dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber
Daya Air perlu diperhatikan mengenai rencana
tindak darurat terkait kemungkinan terjadinya risiko
Daya Rusak Air terhadap Prasarana Sumber Daya
Air.

(4) Pelaksanaan. . .

SK No 190481 A

---

FRESIDEN

(41 Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
beserta prasarananya.

(5) Rancangan rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber

Daya Air beserta prasarananya sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) disusun oleh Pengelola Sumber Daya Air
berdasarkan pedoman.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Operasi dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarananya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai

dengan kewenangannya melaksanakan operasi dan
pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber

Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi ditugaskan
kepada Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pelaksanaan operasi
dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dilakukan
oleh Pengelola Sumber Daya Air yang ditugaskan.

(3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta Masyarakat.

(4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa

sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan
pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk
kepentingan sendiri.

(5) Dalam hal Prasararaa Sumber Daya Air dibangun oleh

Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa
sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana
Sumber Daya Air menjadi tugas dan tanggung jawab
pihak-pihak yang membangun.

(6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada rencana operasi
dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (41.
(71 Setiap Prasarana Sumber Daya Air dilengkapi dengan
manual operasi dan pemeliharaan.

### Pasal 50. . .

SK No 213997 A

---

FRESIDEN

(1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Menteri,

gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat membuat
kesepakatan dalam pelaksanaan konstrtrksi Prasarana
Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, dan/atau
operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam penyelenggaraan :
- Konservasi Sumber Daya Air;
- Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan/atau
- Pengendalian Daya Rusak Air.

(3) Pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 harus memperhatikan Pola Pengelolaan Sumber
Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air yang telah ditetapkan pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan.

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai

kewenangannya dapat melakukan kerja sama
pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi dengan Setiap
Orang atau kelompok Masyarakat dalam bidang
Konservasi Sumber Daya Air, Pengembangan Sumber
Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air.
(21 Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pada Rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air danlatau program Pengelolaan Sumber Daya Air
yang telah ditetapkan di Wilayah Sungai yang
bersangkutan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama
pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

(1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air

dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air memperhatikan
ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi
persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Sebelum .

SK No 213998 A

---

FRESIDEN

(21 Sebelum konstruksi Prasarana Sumber Daya Air
dan/atau nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air dilaksanakan, pemrakarsa
menginformasikan kepada kelompok Masyarakat yang
diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan
konstruksi.

(3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber

Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan/atau
lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan
upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan
yang ditimbulkannya.

(4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber

Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta
Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
menimbulkan kerugian pada Masyarakat, pemrakarsa
wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
(41 (5) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Ketentuan mengenai norma, standar, pedoman, dan

kriteria pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya
Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi
dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga

kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung,
dan fungsi Sumber Daya Air.

(2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:
- Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air;
- Pengawetan Air;
- Pengelolaan Kualitas Air; dan
- Pengendalian Pencemaran Air.
Bagian . . .
SK No 213999 A

---

PRESIDEN

Bagian Kedua
Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air

(1) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air ditujukan untuk

melindungi dan melestarikan Sumber Air beserta
lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau
gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang
disebabkan oleh tindakan manusia.
(21 Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air
Permukaan; dan
- Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah.

(3) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilakukan
melalui kegiatan:
- pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air,
resapan air, dan Daerah Tangkapan Air;
- pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
- pengisian Air pada Sumber Air;
- pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- pelindungan Sumber Air dalam hubungannya
dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan
lahan pada Sumber Air;
- pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air;
- rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam,
dan kawasan pelestarian alam.

(4) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dilakukan
melalui kegiatan:
- menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan
Air Tanah;
- menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
pada c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah
zorLa kritis dan zona rusak.

(5) Pelindungan...

SK No 190465 A

---

PRESIDEN

(5) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air dilakukan

dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik dengan
mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat nonfisik.

(6) Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri,
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
dan perangkat daerah terkait bidang Sumber Daya Air
dengan memperhatikan kearifan lokal dan dapat
melibatkan peran serta Masyarakat.
(71 Upaya Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dijadikan dasar
dalam penatagunaan lahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan dan

Pelestarian Sumber Air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

(9) Ketentuan mengenai Pelindungan dan Pelestarian

Sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Paragraf 1
Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Sumber Air, Resapan Air, dan Daerah
Tangkapan Air

(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan

air, dan Daerah Tangkapan Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a dilakukan pada kawasan
yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan.
(21 Kawasan yang berfungsi sebagai Sumber Air, resapan air,
dan Daerah Tangkapan Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan
pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.

(3) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan tugas dan wewenangnya:
a.menunjuk...

SK No 190451A

---

PRESIDEN

-4t-
- menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang
berfungsi sebagai daerah resapan air dan Daerah
Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21;
- menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi
resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (21;
- mengelola kaurasan yang berfungsi sebagai daerah
resapan air dan Daerah Tangkapan Air;
- menyelenggarakan program pelestarian fungsi
resapan air dan Daerah Tangkapan Air pada
kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
- melaksanakan pemberdayaan Masyarakat dalam
pelestarian fungsi resapan air dan Daerah
Tangkapan Air pada kawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(41 Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

(1) Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan
sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zor:a pada Sumber
Air yang bersangkutan.
(21 Pengendalian pemanfaatan Sumber Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- melakukan pemantauan dan pengawasan
berdasarkan ketentuan pemanfaatan zorLa pada
Sumber Air yang bersangkutan;
- mengutamakan penggunaan Air dari Sumber Air
Permukaan; dan
- membatasi penggunaan Air Tanah dalam hal
ketersediaan Sumber Air Permukaan terbatas,
dengan tetap mengutamakan penggunaan Air Tanah
untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

(3) Menteri,...

SK No 189342 A

---

PRESIDEN

(3) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
program pengendalian pemanfaatan Sumber Air.

Paragraf 3
Pengisian Air Pada Sumber Air

(1) Pengisian Air pada Sumber Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan
antara lain dalam bentuk:
- pengisian Air dari suatu Sumber Air ke Sumber Air
yang lain dalam satu Wilayah Sungai atau dari
Wilayah Sungai yang lain;
- pengimbuhan Air ke lapisan Air Tanah (Akuifer);
- peningkatan daya resap lahan terhadap Air hujan
di Daerah Aliran Sungai melalui penatagunaan
Iahan; atau
- pemanfaatan teknologi Modifikasi Cuaca untuk
mempercepat proses turunnya hujan dalam kurun
waktu dan kondisi tertentu.
(21 Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian Air pada
Sumber Air diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian Air
pada Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2).

Paragraf 4
Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

(1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d dilakukan
melalui:
- penetapan pedoman pembangunan prasarana dan
sarana sanitasi;
b.pemisahan...

SK No 189343 A

---

PRESIDEN

- pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan
pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
- pembuangan Air limbah melalui jaringan pengumpul
Air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem
instalasi pengolah Air limbah terpusat;
- pembangunan sistem instalasi pengolah Air limbah
terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
yang e. penerapan teknologi pengolahan Air limbah
ramah lingkungan.
(21 Pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem

instalasi pengolah Air limbah terpusat pada setiap
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diatur dengan Peraturan Menteri.

(4) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan
prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Paragraf 5
Pelindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan Kegiatan
Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

(1) Pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan

kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada
Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat

(3) huruf e dilakukan melalui pengaturan terhadap

kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan
pada Sumber Air.

(2) Pelindungan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketetapan pemanfaatan
zor:'a pada Sumber Air yang bersangkutan.

(3) Penyelenggaraan. . .

SK No 213863 A

---

PRESIDEN

(3) Penyelenggaraan pelindungan Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri,
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelindungan
Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6
Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

(1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf f
dilakukan untuk:
- mencegah longsor;
- mengurangi laju erosi tanah;
- mengurangi tingkat sedimentasi pada Sumber Air
dan Prasarana Sumber Daya Air; dan/atau
- meningkatkan peresapan Air ke dalam tanah.

(2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap
mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian
pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Paragraf 7
Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air

(1) Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf g dilakukan
untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi
Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

(2) Pengaturan. . .

SK No 213864A

---

PNESIDEN

(21 Pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas
sempadan Sumber Air dan penetapan pemanfaatan
Daerah Sempadan Sumber Air.

(3) Daerah Sempadan Sumber Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(41 Pedoman penetapan dan pemanfaatan Daerah Sempadan
Sumber Air ditetapkan oleh Menteri.

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya mempertahankan fungsi Daerah
Sempadan Sumber Air.
(21 Untuk mempertahankan fungsi Daerah Sempadan
Sumber Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya:
- mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan
lahan yang dapat mengganggu aliran Air,
mengurangi kapasitas tampung Sumber Air, atau
tidak sesuai dengan peruntukannya;
- mencegah Daerah Sempadan Sumber Air menjadi
tempat pembuangan air limbah yang tidak
memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau
limbah cair; dan
- melakukan revitalisasi Daerah Sempadan Sumber
Air.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan
pemantauan pelaksanaan pengaturan Daerah Sempadan
Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6l
ayat (1).

Paragraf 8

SK No 213865 A

---

PRESIDEN

Paragraf 8
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 ayat (3) huruf h dilakukan pada lahan
kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
(21 Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Pelestarian Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, dan
Kawasan Pelestarian Alam

(1) Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan

kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 54 ayat (3) huruf i dilakukan untuk memberikan

pelindungan terhadap kawasan Daerah Aliran Sungai
dalam rangka menjamin keberlanjutan ketersediaan Air
dan Sumber Air.
(21 Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan
kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
mengupayakan pemberdayaan Masyarakat dalam
menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam,
dan kawasan pelestarian alam.

(4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur,
dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan
pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung,
kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 10. . .
SK No 213866 A

---

PRESIDEN

Paragraf 10
Menjaga Daya Dukung dan Fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a
dilakukan dengan cara:
- mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
- melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian,
atau kegiatan lain yang dapat berpengaruh pada
keberlanjutan mata Air; dan/atau
- membatasi penggunaan Air Tanah, kecuali untuk
pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat
sekitar.

Paragraf 1 1
Menjaga Daya Dukung Akuifer

Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (41 huruf b dilakukan dengan
mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem
akuifer.

Paragraf 12
Memulihkan Kondisi dan Lingkungan Air Tanah pada
Zona Kritis dan Zona Rusak

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada
zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 54 ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara:

- membatasi pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi
secara bertahap pengambilan Air Tanah pada zorla kritis
Air Tanah;
- melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi
secara bertahap pengambilan Air Tanah pada zorLa rusak
Air Tanah; dan
- menciptakan imbuhan buatan.
Bagian . . .

SK No 213867 A

---

PRESIOEN

Bagian Ketiga
Pengawetan Air

(1) Pengawetan Air ditujukan untuk memelihara keberadaan

dan ketersediaan Air atau kuantitas Air, sesuai dengan
fungsi dan manfaatnya.

(2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:
- menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar
dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
- menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan
efektif; dan/atau
- meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.

(3) Penyimpanan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21

hurrrf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan
Air hujan, kolam, embung, atau waduk.

(4) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya mengaktifkan peran serta
Masyarakat dalam Pengawetan Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, danf atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya
penghematan Air guna mencegah terjadinya krisis Air.
(21 Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
- menggunakan Air secara efisien dan efektif untuk
segala macam kebutuhan;
- mencegah kehilangan atau kebocoran Air pada
Sumber Air dan saluran Air baku;
- mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat
Air;
- menerapkan praktik penggunaan Air secara
berulang;
- mendaur ulang Air yang telah dipakai;
f.memberikan...

SK No 213868 A

---

PRESIDEN

- memberikan insentif bagi pelaku penghemat Air;
dan/atau
- memberikan disinsentif bagi pelaku boros Air.

(3) Dalam upaya penghematan Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menetapkan pedoman
penghematan Air.

(1) Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (21 huruf c dilakukan
dengan cara memperbanyak resapan air Permukaan.
(21 Memperbanyak resapan air Permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- penatagunaan lahan; dan/atau
- imbuhan buatan.

(3) Pelaksanaan pembuatan resap€rn air Permukaan melalui

imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kualitas Air

Paragraf 1
Umum

(1) Pengelolaan Kualitas Air ditujukan untuk

mempertahankan dan memperbaiki kualitas Air pada
Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
(21 Pengelolaan Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
- pen)rusunan dan penetapan rencana perlindungan
dan pengelolaan kualitas Air;
- pemantauan kualitas Air;
- perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air; dan
- perbaikan. . .

SK No 190466 A

---

PRESIDEN

- perbaikan kualitas Air pada Sumber Air dan
Prasarana Sumber Daya Air.

(3) Rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- rencana pemanfaatan Air;
- rencana pengendalian pencemaran Air; dan
- rencana pemeliharaan Air.
(41 Pen5rusunan dan penetapan rencana perlindungan dan
pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemantauan Kualitas Air

(1) Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 7l ayat (2) huruf b dilakukan pada:

- Sumber Air; dan
- Prasarana Sumber Daya Air.
(21 Pemantauan kualitas Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara:
- manual; dan/atau
- terus-menerus.

(3) Pemantauan kualitas Air pada:

- Sumber Air dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, dan
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya di
bidang perlindungan dan pengelolaan kualitas Air;
dan
- Prasarana Sumber Daya Air dilakukan oleh Menteri.
(41 Menteri dapat melakukan pemantauan kualitas Air pada
Sumber Air melalui koordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan paling sedikit untuk menentukan:
- lokasi. . .

SK No 213870 A

---

PRESIDEN

• lokasi pemantauan;
• parameter yang dipantau; dan
• periode pemantauan.

(6) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

digunakan sebagai dasar pertimbangan:
- penentuan status kualitas Air; dan
- pen5rusunan dan/atau evaluasi program kerja
Pengelolaan Sumber Daya Air.
(71 Tata cara pemantauan kualitas Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3
Perbaikan Fungsi Lingkungan Sumber Air

(1) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7l ayat (2) huruf c dimaksudkan
untuk mengendalikan kualitas air pada Sumber Air.
(21 Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air;
- pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
- perlindungan Sumber Air; dan/atau
- pengaturan Daerah Sempadan Sumber Air.

(3) Perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air dan
Prasarana Sumber Daya Air

Pasal T4

(1) Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana

Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat (21huruf d dilakukan dengan cara:
a.pembersihan...

SK No 190453 A

---

PRESIDEN

- pembersihan unsur pencemar Air;
- remediasi;
- rehabilitasi;
- restorasi; dan/atau
- cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuEul.

(2) Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab
pihak yang melakukan pencemaran Air.

(3) Perbaikan Kualitas Air pada Sumber Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya jika:
- pencemaran yang membahayakan jiwa dan perlu
segera diatasi;
- pencemaran terjadi secara alami; dan/atau
- tidak diketahui sumber atau pihak yang melakukan
pencemaran Air.

(4) Dalam hal perbaikan kualitas Air pada Sumber Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diketahuinya pencemaran Air, Menteri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
melakukan perbaikan kualitas Air pada Sumber Air atas
beban biaya penanggung jawab kegiatan yang
menyebabkan pencemaran Air.

Bagian Kelima
Pengendalian Pencemaran Air

(1) Pengendalian Pencemaran Air dimaksudkan untuk

mencegah masuknya pencemar ke Sumber Air dan
prasarana Sumber Daya Air.
(21 Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- penerapan baku mutu air limbah;
- penerapan. . .

SK No 213872A

---

PTIESIDEN

- penerapan perizinan berusaha atau persetujuan
pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan
surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup;
- pembangunan sarana dan prasarana pengendalian
pencemaran air meliputi:
1. air limbah non-domestik; dan/atau
1. air limbah domestik;
- pembangunan sarana dan prasarana sanitasi;
dan/atau
- kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penerapan baku mutu air limbah dan penerapan

perizinan berusaha atau persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a dan huruf b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(41 Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c dilaksanakan dan/atau
dikoordinasikan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana

(41 dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan

mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan
keadilan.
(21 Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan dengan
mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang
ditetapkan pada setiap Wilayah Sungai.

(3) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk

memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan
dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi
kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat.

(4) Dalam...

SK No 213873 A

---

PRESIDEN

### REPUBLIK TNDONESIA

(4) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemenuhan kebutuhan Air
selanjutnya diprioritaskan bagi kebutuhan irigasi untuk
pertanian rakyat.

(5) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan

dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup prioritas
pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) dan urutan pemenuhan Air bagi
kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

(6) Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan secara

terpadu dan adil, baik antarsektor, antarwilayah,
maupun antarkelompok Masyarakat dengan mendorong
pola kerja sama.
(71 Pendayagunaan Sumber Daya Air meliputi:
- Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau,
waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya;
- Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air
Tanah lainnya;
- Air hujan; dan
- Air laut yang berada di darat.

Pasal TT
Pendayagunaan Sumber Daya Air dilakukan melalui kegiatan:
- Penatagunaan Sumber Daya Air;
- Penyediaan Sumber Daya Air;
- Penggunaan Sumber Daya Air; dan
- Pengembangan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua
Penatagunaan Sumber Daya Air

Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 huruf a ditujukan untuk:
a.menetapkan...

SK No 190454 A

---

PRESIDEN

- menetapkarL zorra pemanfaatan ruang pada Sumber Air;
dan
- menetapkan Peruntukan Air pada Sumber Air.

Paragraf I
Penetapan Zona Pemanfaatan Ruang pada Sumber Air

(1) Penetapan zorla pemanfaatan ruang pada Sumber Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a ditujukan
untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang
terdapat pada Sumber Air secara berkelanjutan.

(2) Dalam merencanakan penetapan zorta pemanfaatan

ruang pada Sumber Air, Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
melakukan kegiatan:
- inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah
dilakukan di seluruh bagian Sumber Air;
- penelitian dan pengukuran parameter frsik dan
morfologi Sumber Air, kimia, dan biologi pada
Sumber Air;
- menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis
pemanfaatan yang sudah ada.

(3) Perencanaan penetapan zorla pemanfaatan ruang pada

(21 Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat
dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
- memperhatikan neraca Air;
- meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian
Sumber Daya Air;
- meminimalkan potensi konflik kepentingan
antarj enis pemanfaatan ;
- keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
- memperhatikan kesesuaian pemanfaatan Sumber
Daya Air dengan fungsi kawasan; dan/atau
f.memperhatikan...

SK No 213875 A

---

PRESIDEN

- memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak
ulayat Masyarakat hukum adat yang berkaitan
dengan Sumber Daya Air.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya, menetapkan zona pemanfaatan ruang
pada Sumber Air.

(5) Penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan
memperhatikan pertimbangan Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai
bersangkutan.

(6) Perencanaan penetapan zorLa pemanfaatan ruang pada

Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan
ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri.

Paragraf 2
Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dimaksudkan untuk
mengelompokkan penggunaan Air pada Sumber Air ke dalam
beberapa golongan penggunaan Air termasuk baku mutu Air.

(1) PenSrusunan Peruntukan Air pada Sumber Air pada setiap

Wilayah Sungai dilakukan dengan memperhatikan:
- daya dukung Sumber Air;
- jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi
pertumbuhannya;
- penghitungan dan proyeksi kebutuhan Sumber Daya
Air; dan
- pemanfaatan Air yang sudah ada.
(21 Pen5rusunan Peruntukan Air pada Sumber Air merupakan
bagian dari pen5rusunan rancangan Pola Pengelolaan
Sumber Daya Air dan rancangan Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air.

(3) Penyusunan...

SK No 213876 A

---

PRESIDEN

(3) Pen5rusunan Peruntukan Air pada Sumber Air

dikoordinasikan melalui Wadah Koordinasi Pengelolaan
Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan.

(4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya, menetapkan Peruntukan Air pada
Sumber Air.

(5) Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Air

(1) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 }":ruruf b ditujukan untuk menyediakan
atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna
memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas
dan kuantitas.

(2) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
- mengutamakan penyediaan Air untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi
pertanian ralryat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- menjaga kelangsungan penyediaan Air untuk
pemakai Air lain yang sudah ada; dan
- memperhatikan penyediaan Air untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang
berdomisili di dekat Sumber Air dan/atau sekitar
jaringan pembawa Air.

(1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2)

digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas
Penyediaan Sumber Daya Air pada setiap Wilayah Sungai.
(21 Prioritas utama Penyediaan Sumber Daya Air ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

(3) Dalam

SK No 213877 A

---

PRESIDEN

(3) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi

kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
prioritas berikutnya ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan Air irigasi pertanian rakyat.

(4) Prioritas Penyediaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan

lain pada setiap Wilayah Sungai ditetapkan berdasarkan
hasil penetapan zorua pemanfaatan ruang pada Sumber
Air, peruntukan Air, dan kebutuhan Air pada Wilayah
Sungai yang bersangkutan.

(5) Penetapan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air

pada setiap Wilayah Sungai dilakukan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan
Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(6) Dalam hal penetapan urutan prioritas Penyediaan

Sumber Daya Air menimbulkan kerugian bagi pemakai
Sumber Daya Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai
dengan tugas dan wewenangnya.
(71 Berdasarkan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya
Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun rencana
alokasi Air tahunan dan rencana alokasi Air rinci oleh
Pengelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan.

(8) Penyusunan rencana alokasi Air tahunan dan rencana

yang alokasi Air rinci diatur berdasarkan pedoman
ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Penggunaan Sumber Daya Air

(1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 llruruf c ditujukan untuk pemanfaatan
Sumber Daya Air dan prasarananya.
(21 Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan
prinsip:
- keadilan;
- penghematan;
c.ketepatan; ...
SK No 213878 A

---

- ketepatan;
d, keberlanjutan;
- ketertiban; dan
- keterpaduan semua potensi Sumber Daya Air
dengan memprioritaskan penggunaan Air
Permukaan.

(3) Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai

penatagunaan dan rencana Penyediaan Sumber Daya Air
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(4) Penggunaan Air dari Sumber Air untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian
dilarang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan
yang lingkungannya atau prasarana umum
bersangkutan.

(5) Apabila penggunaan Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) ternyata menimbulkan kerusakan pada Sumber
Air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.

(6) Dalam penggunaan Air, Setiap Orang mengupayakan

penggunaan Air secara daur ulang dan penggunaan Air
kembali.

Dalam keadaan memaksa Menteri, gubernur, dan/atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat
mengatur dan menetapkan Penggunaan Sumber Daya Air
pelaksanaan untuk kepentingan konservasi, persiapan
konstruksi, dan pemenuhan prioritas Penggunaan Sumber
Daya Air.

(1) Dalam Penggunaan Sumber Daya Air, Pengelola Sumber

Daya Air harus:
pengguna a. memenuhi alokasi Sumber Daya Air bagi
Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
- memelihara Sumber Daya Air agar terpelihara
fungsinya;
pengguna c. melaksanakan pemberdayaan para
Sumber Daya Air; dan
d.melakukan...
SK No 190455 A

---

PRESIDEN

- melakukan pemantauan dan evaluasi atas
Penggunaan Sumber Daya Air.

(2) Pengelola Sumber Daya Air berhak memungut BJPSDA

dari pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan
Sumber Daya Air.

(3) Pemegang perizinan berusaha untuk menggunakan

Sumber Daya Air wajib membayar BJPSDA.
(21 (4) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
dan ayat (3) dikecualikan untuk pemegang perizinan
berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air bagi
kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak
menggunakan Air.

(5) Mekanisme pemungutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan.

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilarang,

kecuali untuk tujuan kemanusiaan.
(21 Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya
kebutuhan Penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah
Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.

(3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan
pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang
bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah
di sekitarnya.

(4) Rencana Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain

dilakukan melalui proses Konsultasi Publik oleh Menteri,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penggunaan

Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian . . .

SK No 213880 A

---

PRESIDEN

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Air

(1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 llruruf d pada Wilayah Sungai ditujukan
untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air
dan/atau peningkatan ketersediaan Air dan kualitas Air
guna memenuhi berbagai kebutuhan.
(21 Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan
lingkungan hidup.

(3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang
wilayah yang telah ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
- daya dukung Sumber Daya Air;
- kekhasan dan aspirasi daerah serta Masyarakat
setempat;
- kemampuan pendanaan; dan
- kelestarian keanekaragaman hayati dalam Sumber
Air.

(4) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan
pelaksanaan.

(5) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
melalui Konsultasi Publik.

(6) Potensi dampak yang mungkin timbul akibat

dilaksanakannya Pengembangan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditangani
secara tuntas dengan melibatkan berbagai
menteri/pimpinan lembaga nonkementerian atau
perangkat daerah pada tahap penyusunan rencana.

Pasal89...

SK No 213881 A

---

PRESIDEN

(1) Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber

Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4)
disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi
sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan
Pengembangan Sumber Daya Air.
(21 Perencanaan dan pelaksanaan Pengembangan Sumber

(1) Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan bagian dari pen5rusunan rancangan Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air dan rancangan Rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian.
(41 Dalam hal rencana Pengembangan Sumber Daya Air
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup,
diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai
dampak lingkungan.

Masyarakat diikutsertakan dalam Pengembangan Sumber
Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (6).

Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 meliputi:
- Air Permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber
Air Permukaan lainnya;
- Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air
Tanah lainnya;
- air hujan; dan
- air laut yang berada di darat.

### Pasal 92 .

SK No 2138824

---

PRESIDEN

Pasal92

(1) Pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai

dilakukan secara terpadu antar berbagai jenis Sumber
Air.
(21 Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b
merupakan salah satu Sumber Daya Air yang
keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat
mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya
sulit dilakukan.

(3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sumber Daya Air

pada sungai, danau, rawa, dan sumber Air Permukaan
lainnya, serta Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah
lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1) Pemanfaatan air laut yang berada di darat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 91 huruf d dilaksanakan sesuai
dengan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai yang bersangkutan.
(21 Setiap Orang yang memanfaatkan air laut yang berada
di darat untuk kegiatan usaha wajib memperoleh
perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya
Air dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya di Wilayah Sungai yang
bersangkutan.
(21 (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
dikecualikan bagi kegiatan pertanian, perikanan,
peternakan, perkebunan, serta kehutanan yang dikelola
oleh ralryat dengan luas dan kebutuhan air tertentu.

(4) Dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat

diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang
analisis mengenai dampak lingkungan.
BABVII ...

SK No 213883 A

---

PRESIDEN

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pengendalian Daya Rusak Air meliputi upaya:

- pencegahan Daya Rusak Air;
- penanggulangan Daya Rusak Air; dan
- pemulihan akibat Daya Rusak Air.
(21 Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan
melalui perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air yang
disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(3) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan
melalui perencanaan penanggulangan dan pemulihan
yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan
terkoordinasi.

(4) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan
Masyarakat.

(5) Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri,
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota, serta Pengelola
Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Pencegahan Daya Rusak Air

(1) Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a ditujukan untuk
mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh
Daya Rusak Air.

(2) Pencegahan. . .

SK No 213884 A

---

PRESTDEN

(1) (21 Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan latau nonfisik
maupun penyeimbangan hulu dan hilir Wilayah Sungai.

(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih

diutamakan pada kegiatan nonfisik.

(4) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air

dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana
yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau
bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

(5) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak

pembinaan, Air dilakukan melalui pengaturan,
pengawasan, dan pengendalian.

(6) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme

penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai
sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

ayat (5) meliputi:
setiap a. penetapan kawasan Daya Rusak Air pada
Wilayah Sungai;
- penetapan sistem peringatan dini pada setiap
Wilayah Sungai;
- penetapan prosedur operasi standar sarana dan
prasarana Pengendalian Daya Rusak Air; dan
- penetapan prosedur operasi standar evakuasi
korban bencana akibat Daya Rusak Air.
(21 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (5) meliputi:
- penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
- pelatihan tanggap darurat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95

ayat (5) meliputi:
- pengawasan penggunaan lahan pada kawasan Daya
Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan daerah
yang bersangkutan; dan
- pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan
prasarana Pengendalian Daya Rusak Air.

(4) Pengendalian. . .

SK No 213885 A

---

PRESIDEN

(41 Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95
ayat (5) meliputi:
- pengendalian penggunaan lahan pada kawasan
Daya Rusak Air sesuai dengan tingkat kerawanan
daerah yang bersangkutan; dan
- upaya pemindahan penduduk yang bermukim
di kawasan Daya Rusak Air.

(1) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 96 ayat (1) hurufa berupa:

- banjir;
- erosi dan sedimentasi;
- tanah longsor;
- banjir lahar dingin;
- ambles;
- perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi,
dan fisika Air;
- kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa;
dan/atau
- wabah penyakit.

(2) Menteri menetapkan kawasan Daya Rusak Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Wilayah
Sungai sesuai kewenangannya setelah berkoordinasi
dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian.

(3) Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan kawasan

Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pada Wilayah Sungai sesuai kewenangannya setelah
berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian.

(4) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dibagi ke dalam zona berdasarkan
tingkat kerawanannya.

(5) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana
tata ruang wilayah.

(6) Pemerintah. . .

SK No 213886 A

---

PRESIDEN

(6) Pemerintah Daerah harus mengendalikan pemanfaatan

kawasan Daya Rusak Air di wilayahnya dengan
melibatkan Masyarakat.
(71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan
kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada
ayat (21diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai

dengan kewenangannya menetapkan sistem peringatan
dini pada setiap Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b.
(21 Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian, atau perangkat
daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan untuk berbagai jenis Daya Rusak Air
secara terpadu.

(4) Penetapan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian sesuai kewenangannya.

(1) Dalam hal tingkat kerawanan Daya Rusak Air secara

permanen mengancam keselamatan jiwa, Menteri,
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya dapat menetapkan kawasan Daya Rusak
Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) yang
tertutup bagi permukiman.
(21 Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri,
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian,
gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai
dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi
dan pen5ruluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96
ayat (2) huruf a.
Bagian . . .
SK No 213887 A

---

PRESIOEN

Bagian Ketiga
Penanggulangan Daya Rusak Air

(1) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b ditujukan untuk
meringankan penderitaan akibat bencana melalui
mitigasi bencana.
(21 Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi penanggulangan kerusakan
dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air.

(3) Penanggulangan dampak akibat Daya Rusak Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya
fisik dan nonfisik.
(41 Penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat
Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dilaksanakan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, perangkat daerah, dan
Masyarakat.

(5) Pelaksanaan penErnggulangan kerusakan dan/atau

dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikoordinasikan oleh badan penanggulangan
bencana nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai
den gan ketentuan peraturan perundan g-undangan.

(6) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya men5rusun dan
menetapkan prosedur operasi penanggulangan
kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air
pada Sumber Air di Wilayah Sungai.

(7) Pen5rusunan dan penetapan prosedur operasi

penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat
Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan
kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air yang
ditetapkan oleh Menteri atau menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian.

(8) Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya mensosialisasikan
prosedur operasi penanggulangan kerusakan dan/atau
dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) kepada Masyarakat.
Bagian . . .
SK No 213888 A

---

Bagian Keempat
Pemulihan Akibat Daya Rusak Air

(1) Pemulihan akibat Daya Rusak Air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c akibat bencana
dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
(21 Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada
kembali, ayat (1) ditujukan untuk pembangunan
termasuk pembangunan baru Prasarana Sumber Daya
Air.

(3) Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk perbaikan
sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat
difungsikan kembali.

(4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

tanggung jawab Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, gubernur, danf atau
bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya serta
Masyarakat.
(s) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan
sistem Prasarana Sumber Daya Air diprioritaskan untuk
pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan

usaha dan kebutuhan usaha dilakukan setelah
memenuhi persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber
Daya Air.
(21 Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan untuk
kebutuhan bukan usaha dan kebutuhan usaha dengan
memperhatikan potensi Sumber Daya Air, fungsi
kawasan, dan kelestarian lingkungan hidup.

(3) Persetujuan...

SK No 190456 A

---

FRESIDEN

(3) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengguna
Sumber Daya Air untuk memperoleh, mengambil,
dan/atau menggunakan Sumber Daya Air guna
melakukan kegiatan bukan usaha.
(41 Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan; dan
- persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Tanah.

(5) Perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada pengguna Sumber Daya Air untuk memperoleh,
mengambil, dan/atau menggunakan Sumber Daya Air
guna melakukan kegiatan usaha.

(6) Perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas
perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya
Air pada Air Permukaan atau perizinan berusaha untuk
menggunakan Sumber Daya Air pada Air Tanah.
(71 Pemberian persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber
Daya Air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
- pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi
kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang
besar;
- pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang
mengubah kondisi alami Sumber Air;
- pertanian ralryat di luar sistem irigasi yang sudah
ada dan/atau mengubah kondisi alami Sumber Air;
- Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
melalui sistem penyediaan air minum;
- kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
- Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan
usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

(8) Perizinan.

SK No 213890 A

---

PRESIDEN

-7t-

(8) Perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya

Air pada tempat tertentu dapat diberikan oleh Pemerintah
Pusat kepada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah bukan Pengelola Sumber Daya Air
berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang
telah disusun melalui Konsultasi Publik.

(9) Perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya

Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Pemerintah tersendiri.

(1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan

usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1)
dilakukan tanpa persetujuan Penggunaan Sumber Daya
Air apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian
ralryat yang berada di dalam sistem irigasi.
(21 Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103
ayat (4) huruf a diperlukan apabila:
- penggunaan Air Permukaan untuk kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian ralryat yang cara
penggunaannya dilakukan dengan mengubah
kondisi alami Sumber Air;
- penggunaan Air Permukaan untuk kebutuhan pokok
sehari-hari yang penggunaannya ditujukan untuk
keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam
jumlah besar;
- penggunaannya untuk pertanian ralryat di luar
sistem irigasi yang sudah ada; atau
- pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
pertanian ralryat yang bukan merupakan kegiatan
usaha.

(3) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4)
huruf b diperlukan apabila:
- penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok
sehari-hari memerlukan jumlah yang besar;
- penggunaan. . .

SK No 213891 A

---

PRESIDEN

b penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok
sehari-hari ditujukan bagi keperluan kelompok
dengan menggunakan sistem distribusi terpusat;
dan/atau
c pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan
pertanian ralryat yang bukan merupakan kegiatan
usaha.

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang
mengubah kondisi alami Sumber Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, berupa
mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber
Air.

(2) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang
memerlukan air dalam jumlah besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (21 huruf b meliputi
penggunaan yang jumlahnya:
- melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk
15O (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik
pengambilan; dan latau
- lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.

(3) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang
memerlukan air dalam jumlah yang besar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal lO4 ayat (3) huruf a meliputi
penggunaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air untuk

kebutuhan pertanian ralryat di luar sistem irigasi yang
sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal lO4
ayat (21 huruf c, merupakan pemenuhan kebutuhan air
pada lahan pertanian yang kebutuhan airnya belum
diperhitungkan dalam perencanaan atau belum termasuk
di dalam daerah irigasi yang terbangun.

### Pasal 106. . .

SK No 213892A

---

PRESIDEN

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan untuk kebutuhan bagi kegiatan selain untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian ralryat
yang bukan merupakan kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d, dapat berupa:
- Penggunaan Sumber Daya Air untuk pembangkit listrik
bagi kepentingan perseorangan atau kelompok
Masyarakat yang tidak diusahakan;
- pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan/atau
sempadan Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bagi
perorangan atau kepentingan umum;
- wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan
umum atau kegiatan bukan usaha;
- pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kepentingan
penelitian, pengembangan, dan pendidikan; dan
- penggunaan Air untuk taman kota yang tidak dipungut
biaya, rrrmah ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial
lainnya.

Bagian Kedua
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Permukaan

Paragraf 1
Umum

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan diberikan oleh:
- Menteri pada Wilayah Sungai lintas provinsi,
Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai
strategis nasional;
- gubernur pada Wilayah Sungai lintas
kabupaten/kota; dan
- bupati/wali kota pada Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota.
(21 Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan untuk:
- titik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
- ruas. . .
SK No 213893 A

---

PRESIDEN

74-
- ruas tertentu pada Sumber Air; atau
- bagian tertentu dari Sumber Air.

(1) Permohonan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

pada Air Permukaan diajukan kepada Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(21 Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan dapat diberikan kepada:
- perseorangan;
- kelompok Masyarakat;
- instansi pemerintah; atau
- badan hukum.

### Pasal 1O9

(1) Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan untuk kebutuhan pokok sehari-hari,
Pengelola Sumber Daya Air melakukan pendataan
pengguna dan kondisi Sumber Daya Air.
(21 Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan memerlukan konstruksi pada Sumber Air,
keamanan bangunan menjadi tanggung jawab pemohon.

Paragraf 2
Masa Berlaku Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Permukaan

### Pasal 1 10

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari diberikan untuk jangka waktu:
- selama pemegang persetujuan Penggunaan Sumber
Daya Air masih hidup untuk perseorangan yang
menggunakan Air guna memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah
kondisi alami Sumber Air; atau
b.selama...

SK No 213894A

---

PRESIDEN

- selama kelompok Masyarakat masih ada dan
kelompok Masyarakat tersebut masih menggunakan
Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
dalam jumlah besar dan/atau dengan cara
mengubah kondisi alami Sumber Air.

(2) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan untuk irigasi bagi pertanian rakyat diberikan
untuk jangka waktu:
- selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat
oleh pemegang persetujuan Penggunaan Sumber
Daya Air pada Air Permukaan untuk petani atau
kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi bagi
pertanian ralryat di dalam sistem irigasi yang sudah
ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi
alami Sumber Air; atau
- selama sistem irigasi tersebut masih ada dan masih
diperlukan untuk pertanian rakyat untuk petani
atau kelompok petani guna pemenuhan Air irigasi
bagi pertanian ralryat di luar sistem irigasi yang
sudah ada.

(3) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi
kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian ralryat yang bukan merupakan
kegiatan usaha diberikan untuk jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) tahun.

### Pasal 1 1 1

(1) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 110 ayat (21 tidak terpenuhi, persetujuan

Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan tidak
berlaku.

(2) Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan

pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian
ralryat yang bukan merupakan kegiatan usaha berupa
pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang tidak
menggunakan Air, Persetujuan Penggunaan Sumber
Daya Air pada Air Permukaan berlaku selama konstruksi
masih ada dan berfungsi.
Paragraf3. . .

SK No 213895 A

---

PRESIDEN

Paragraf 3
Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Permukaan

### Pasal 1 12

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11O
ayat (3) dapat diperpanjang.
(21 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
dapat diperpanjang apabila terdapat perubahan:
- kuota dan/atau jadwal pengambilan Air;
- tempat atau lokasi Penggunaan Sumber Daya Air;
- cara pengambilan dan/atau pembuangan Air;
- cara Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan;
- jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun;
dan/atau
- spesifikasi teknis bangunan.

Paragraf 4
Perubahan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Permukaan

### Pasal 1 13

(1) Perubahan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

pada Air Permukaan dapat dimohonkan oleh pemegang
persetujuan atau dilakukan oleh pemberi persetujuan
Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Permukaan.
(21 Pemberi persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada
Air Permukaan dapat melakukan perubahan persetujuan
dalam hal:
- keadaan yang dipakai sebagai dasar persetujuan
mengalami perubahan;
- perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air
yang sangat berarti;
- perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
d.volume...

SK No 213896 A

---

PRESIDEN

77-
(dua belas) bulan d. volume penggunaan air selama 12
berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan
dalam persetujuan.

(3) Dalam hal perubahan persetujuan Penggunaan Sumber

oleh Daya Air pada Air Permukaan diakibatkan
perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 hurrrf c, pemberi persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air pada Air Permukaan menyampaikan
pemberitahuan perubahan persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air pada Air Permukaan kepada pemegang
persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Permukaan sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.

(4) Perubahan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

pada pada Air Permukaan sebagaimana dimaksud
ayat (1), dapat berupa perubahan:
- kuota dan jadwal pengambilan Air;
Daya Air; b. tempat atau lokasi Penggunaan Sumber
pembuangan Air; c. jumlah, kualitas, dan jadwal
Air; d. cara pengambilan dan/atau pembuangan
dan/atau
yang e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana
digunakan.

### Pasal 1 14

Ketentuan mengenai tata cara proses, masa berlaku,
perpanjangan, dan perubahan persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air pada Air Permukaan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1O7 sampai dengan Pasal 113 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, peraturan daerah
provinsi, atau peraturan daerah kabupatenlkota sesuai
dengan kewenangannya.

Bagian

SK No 190458A

---

PRESIDEN

_78_

Bagian Ketiga
Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah

Paragraf 1
Umum

### Pasal 1 15

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Tanah diberikan oleh:
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral pada Wilayah Sungai lintas provinsi,
Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai
trategis nasional;
lintas b. gubernur pada Wilayah Sungai
kabupaten/kota; dan
- bupati/wali kota pada Wilayah Sungai dalam satu
kabupaten/kota.
(21 Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan untuk:
pada Sumber Air; atau a. titik atau tempat tertentu
- ruas tertentu pada Sumber Air;

(3) Pemberian persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

(1) pada Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf a dapat didelegasikan kepada gubernur atau
bupati/wali kota.

(1) Permohonan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

yang pada Air Tanah diajukan kepada menteri
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya.
(21 Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Tanah dapat diberikan kepada:
- perseorangan;
- kelompok Masyarakat;
- instansi pemerintah; atau
- badan hukum.
Paragraf2...

SK No 190459 A

---

PRESIDEN

Paragraf 2
Masa Berlaku Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Tanah

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
diberikan untuk jangka waktu:
- selama pemegang persetujuan Penggunaan Sumber
yang Daya Air masih hidup untuk perseorangan
menggunakan Air Tanah guna memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari; atau
- selama kelompok Masyarakat masih ada dan
kelompok Masyarakat tersebut masih menggunakan
Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari.

(2) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi
kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok
sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan
kegiatan usaha diberikan untuk jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) tahun.

Paragraf 3
Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Tanah

(1) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

(21 Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal lt7 ayat
dapat diperpanjang.

(2) Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air

Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
diperpanjang apabila terdapat perubahan:
- titik lokasi pengambilan Air Tanah; dan/atau
- spesifikasi teknis sumur bor/gali.
Paragraf4...

SK No 190460 A

---

--,.{

PRESIDEN

### REPUBLIK TNDONESIA

Paragraf 4
Perubahan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
pada Air Tanah

Pasal I 19

(1) Perubahan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

pemegang pada Air Tanah dapat dimohonkan oleh
persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
persetujuan Tanah atau dilakukan oleh pemberi
Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah.
(21 Pemberi persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada
Air Tanah dapat melakukan perubahan persetujuan
dalam hal:
persetujuan a. keadaan yang dipakai sebagai dasar
mengalami perubahan;
- pertrbahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air
pada Air Tanah yang sangat berarti; dan/atau
- perubahan kebijakan pemerintah.

(3) Dalam hal perubahan persetujuan Penggunaan Sumber

Daya Air pada Air Tanah diakibatkan oleh perubahan
kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf c, pemberi persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air pada Air Tanah menyampaikan
pemberitahuan perubahan persetujuan Penggunaan
pemegang Sumber Daya Air pada Air Tanah kepada
persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air
Tanah sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan.
(41 Perubahan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

(1), pada Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

dapat berupa perubahan:
- debit pengambilan Air Tanah;
- spesifikasi teknis sumur bor/gali; dan/atau
- nama pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Ketentuan mengenai tata cara proses, masa berlaku,
perpanjangan, dan perubahan persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air pada Air Tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 diatur lebih lanjut
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah
kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB IX. . .

SK No 190461 A

---

PRESIDEN

(1) Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air,

pemerintah Menteri, menteri/pimpinan lembaga
nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan
pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air terpadu.
(21 Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi
Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh
pemerintah berbagai kementerian/lembaga
nonkementerian dan perangkat daerah di tingkat Wilayah
Sungai dan nasional.

(3) Untuk mendukung pengembangan sistem informasi

Sumber Daya Air di tingkat nasional, Menteri dapat
melakukan kerja sama dengan lembaga sejenis di tingkat
internasional.

(4) Sistem informasi Sumber Daya Air terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi Sumber
Daya Air, prasarana dan sarana sistem informasi Sumber
pemerintah Daya Air, serta kementerian/lembaga
nonkementerian dan perangkat daerah pengelola sistem
informasi Sumber Daya Air.

(5) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air meliputi

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian,
pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi Sumber
Daya Air.

Informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal L2l ayat (4) meliputi informasi mengenai:
- kondisi hidrologis;
- hidrometeorologis;
- hidrogeologis;
- kebijakan Sumber Daya Air;
- Prasarana Sumber Daya Air;
- teknologi Sumber Daya Air;
- lingkungan...

SK No 190468A

---

PRESIOEN

- lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya; dan
- kegiatan sosial ekonomi budaya Masyarakat yang terkait
dengan Sumber Daya Air.

(1) Prasarana dan sarana sistem informasi Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2l ayat (4) terdiri
atas:
- pencatat data;
- penyimpan data dan informasi;
- pengolah data dan informasi; dan
- komunikasi data dan informasi.
(21 Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi
Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan:
- kesesuaian dan keterpaduan antarinstitusi
pengelola;
- kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan
dalam bidang Sumber Daya Air;
- keberlanjutan ketersediaan data dan informasi
Sumber Daya Air; dan
- perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi
penggunaan prasarana.

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi

Sumber Daya Air, kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan perangkat daerah pengelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l2l ayat (4) sesuai
dengan tugas dan wewenangnya:
- mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data
dan informasi Sumber Daya Air yang dapat diakses
oleh semua pihak yang berkepentingan;
- melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi
Sumber Daya Air secara berkala;
- melakukan pengembangan prasarana dan sarana
sistem informasi Sumber Daya Air;
d.mengesahkan...

SK No 213902A

---

PRESIDEN

- mengesahkan data dan/atau informasi Sumber
Daya Air yang berasal dari institusi di luar instansi
pemerintah atau perseorangan;
- menyebarluaskan data dan informasi Sumber Daya
Air; dan
- melakukan kerja sama antar institusi.

(2) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air

diselenggarakan berdasarkan norma, standar, pedoman,
dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian.

(1) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai

kondisi hidrologis, kebijakan Sumber Daya Air, Prasarana
Sumber Daya Air, dan teknologi Sumber Daya Air
diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang Sumber Daya Air.
(21 Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air
mengenai kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air
dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya
Masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air
diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dan perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai

kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh lembaga
pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan di bidang meteorologi dan geofisika.

(4) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air mengenai

kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral dan perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan di bidang Air Tanah.

Dalam mengelola sistem informasi Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (21,
Menteri menyelenggarakan :
- pengelolaan. . .

SK No 213920 A

---

PRESIDEN

pada a. pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan Menteri;
yang b. pengevaluasian semua informasi Sumber Daya Air
dikelola oleh Dinas pada tingkat provinsi dan
kabupatenlkota ke dalam sistem informasi Sumber Daya
Air pada tingkat nasional; dan
- koordinasi dengan Dinas pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota serta menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian.

Dalam mengelola sistem informasi Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (21,
gubernur menyelenggarakan :
pada a. pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air
Wilayah Sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan gubernur;
yang b. pengevaluasian semua informasi Sumber Daya Air
dikelola oleh Dinas kabupaten/kota, unit pelaksana
teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada
di wilayah provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem
informasi Sumber Daya Air pada tingkat provinsi; dan
- koordinasi dengan Dinas kabupaten/kota dan unit
pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat
yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan serta
instansi terkait pada tingkat provinsi.

Dalam mengelola sistem informasi Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2),
bupati/ wali kota menyelenggarakan :
- pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota;
- pengevaluasian semua informasi Sumber Daya Air yang
dikelola oleh unit pelaksana teknis pengelola data dan
informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan ke dalam sistem
informasi Sumber Daya Air pada tingkat kabupaten/kota;
dan
- koordinasi . . .
SK No 213904A.

---

PRESIDEN

c koordinasi dengan unit pelaksana teknis pengelola data
dan informasi pusat dan provinsi yang berada di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan serta instansi terkait
pada tingkat kabupaten/kota.

(1) Pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diatur lebih
tanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya.
(21 Pedoman pengelolaan sistem informasi Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:
- pengaturan standar format penyediaan data dan
informasi;
- pengumpulan data di lapangan; dan
- kompatibilitas sistem pengolahan data.

Kebijakan nasional pengelolaan sistem informasi hidrologi,
hidrometeorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Presiden
berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Bagian Kesatu
T\rjuan dan Lingkup Konservasi

(1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan

berdasarkan kebutuhan nyata Pengelolaan Sumber Daya
Air.
(21 Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pendanaan
untuk:
- biaya sistem informasi;
- biaya perencanaan;
- biaya pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
- biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan
Masyarakat.

(3) Biaya...

SK No 213905 A

---

PRESIDEN

pada (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud
ayat (21 huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan
untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penyebarluasan informasi Sumber Daya Air.
(21 (41 Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf b merupakan biaya yang diperuntukkan bagi
kegiatan penJrusunan Kebijakan Pengelolaan Sumber
Daya Air, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, dan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

(5) Biaya pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c mencakup
biaya untuk pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi
kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan
Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

(6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk operasi
Prasarana Sumber Daya Air serta pemeliharaan Sumber
Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.
pemberdayaan (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf e
merupakan biaya yang dibr,rtuhkan untuk pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
serta biaya untuk pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air.

(1) Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber

dari:
- anggaran pendapatan dan belanja negara;
- anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- anggaran swasta;
- hasil penerimaan BJPSDA; dan/atau
- sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran

pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperuntukkan bagi
pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai.

(3) Anggaran...

SK No 213906 A

---

PRESIDEN

(1) (3) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat

huruf c merupakan anggaran keikutsertaan swasta
dalam pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air.
pada (4) Hasil penerimaan BJPSDA sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf d merupakan dana yang dipungut dari
pengguna sebagai pemegang perizinan berusaha untuk
menggunakan Sumber Daya Air yang wajib membayar
BJPSDA terhadap Penggunaan Sumber Daya Air.

(5) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan

melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha
swasta atau pemerintah negara lain.
pada (6) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud
ayat (5) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan
kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
(71 Tata cara penerimaan dan penggunaan sumber
( 1) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
dan ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya
Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan
wewenangnya.
(21 Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, pendanaan
pengelolaan suatu Wilayah Sungai dapat dilakukan melalui
kesepakatan antara Menteri, menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian, gubernur, dxtlatau
bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk pelayanan sosial, kesejahteraa.n, dan keselamatan
urnum, Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat
memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha
milik negaralbadan usaha milik daerah Pengelola Sumber Daya
Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 135. . .

SK No 213907 A

---

PRESIDEN

(41 (1) BJPSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat
didasarkan pada penghitungan ekonomi rasional yang
transparan dan akuntabel.

(2) Penghitungan ekonomi rasional yang transparan dan

(1) akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat

didasarkan pada unsur:
- biaya depresiasi;
- amortisasi dan bunga investasi;
- biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- biaya Pengembangan Sumber Daya Air,
yang berhubungan langsung dengan Pengelolaan Sumber
Daya Air.

(3) Nilai satuan BJPSDA untuk setiap jenis Penggunaan

Sumber Daya Air didasarkan pada kemampuan ekonomi
kelompok pengguna, daya saing produk, dan volume
Penggunaan Sumber Daya Air.

(4) Penentuan ekonomi kelompok pengguna sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada jenis
penggunaan dan tujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

(5) Penetapan nilai satuan BJPSDA sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) di wilayah kerja badan usaha milik negara
atau badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

(6) Penetapan nilai satuan BJPSDA sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) pada unit pelaksana teknis Pengelola
Sumber Daya Air yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum atau badan layanan
yang umum daerah dilakukan oleh menteri
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, guberrtur, atau bupati/wali kota sesuai
dengan tugas dan wewenangnya.
(71 Pedoman penghitungan BJPSDA dan nilai satuan
BJPSDA pada Air Permukaan ditetapkan oleh Menteri
dan pada Air Tanah ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral setelah berkonsultasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan dan menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian yang terkait dengan bidang
Sumber Daya Air serta pengelolaan dan pemanfaatan
energi'

### Pasal 136. . .

SK No 213908A

---

PRESIDEN

Pengelola Sumber Daya Air berhak memungut, menerima, dan
menggunakan BJPSDA untuk Pengelolaan Sumber Daya Air
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Sumber

Daya Air ditujukan untuk menjamin tercapainya
kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) (21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.

(3) Rencana pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan

Sumber Daya Air disusun oleh:
- Menteri untuk Air Permukaan; dan
- menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral, gubernur, dan/atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya untuk Air Tanah.

(1) (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan melalui:
- evaluasi terhadap laporan dari pengguna Sumber
Daya Air atau Masyarakat; dan/atau
- pemeriksaan lapangan ke lokasi.

(1), (5) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

pengawasan dapat dilaksanakan melalui penggunaan
teknologi informasi dan penginderaan jauh.

(6) Pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya

peran Air dapat dilakukan dengan melibatkan
Masyarakat.

(7) Pelibatan. . .

SK No 213909 A

---

PRESIDEN

(71 Pelibatan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) berupa laporan kepada Menteri, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, dan/atau
bupati/wali kota.

(1) Dalam Penggunaan Sumber Daya Air, Masyarakat

berkewajiban untuk:
- melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi
Sumber Daya Air;
- melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber
Daya Air;
penggunaan c. melakukan usaha penghematan dalam
Air;
pencegahan d. melakukan usaha pengendalian dan
terjadinya pencemaran Air;
yang e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan
disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- memberikan akses untuk Penggunaan Sumber Daya
Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang
dikuasainya bagi Masyarakat;
- memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain
yang untuk mengalirkan Air melalui tanah
dikuasainya;
- memperhatikan kepentingan umum; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Masyarakat berkoordinasi dengan Menteri,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur,
dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban

Masyarakat dalam Penggunaan Sumber Daya Air diatur
dengan Peraturan Menteri.

SK No 213910 A

---

PRESIDEN

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

(2) Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
cara mengajukan laporan dan pengaduan atas kerugian
yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
pada (3) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud
ayat (2) merupakan bahan perbaikan dan/atau
peningkatan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya
Air.
(41 Pengajuan laporan dan pengaduan disampaikan oleh
yang Masyarakat kepada Menteri, menteri
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi
dan sumber daya mineral, gubernur, bupati/wali kota,
Pengelola Sumber Daya Air, aparat penegak hukum,
dan/atau Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Air tingkat Wilayah Sungai sesuai kewenangannya.

(5) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, bupati/wali kota, danf atau Wadah Koordinasi
Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat Wilayah Sungai
sesuai kewenangannya menyelesaikan laporan dan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak diterimanya pengaduan.

(6) Pengelola Sumber Daya Air sesuai kewenangannya

menindaklanjuti laporan dan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dalam bentuk:
- peringatan;
- pemberian sanksi; dan/atau
- tindakan lain.
(71 Pengaduan kepada aparat penegak hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Ketentuan...

SK No 2l39ll A

---

PRESIDEN

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan

laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (4) dan tindak lanjut penyelesaian
laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri.

(1) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (6), dikenai sanksi administratif oleh
Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.
(21 Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
- penghentian sementara;
Daya c. pembekuan persetujuan Penggunaan Sumber
Air; dan/atau
Daya d. pencabutan persetujuan Penggunaan Sumber
Air.

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
gubernur, bupati/wali kota, atau pemberi persetujuan sesuai
dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (21 kepada
Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14O ayat (1).

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O ayat (2) huruf a
dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara
berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu
7 (tujuh) hari kerja.

(2) Selama .

SK No 213912 A

---

PRESIDEN

(2) Selama Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dikenai

sanksi administratif berupa peringatan tertulis kesatu
sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), persetujuan tetap berlaku dan alokasi Air tetap
diberikan.

(1) Dalam hal Setiap Orang atau kelompok Masyarakat tidak

melaksanakan kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh)
hari kerja setelah menerima surat peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal I42 ayat (ll,
pemrakarsa atau pemegang persetujuan dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O ayat (2) huruf b.
(21 Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan tertulis
ketiga.

(3) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang dikenai

sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,, kegiatan
Penggunaan Sumber Daya Air dihentikan dan alokasi Air
diperhitungkan namun tidak diberikan.
(41 Dalam hal Setiap Orang atau kelompok Masyarakat
melaksanakan kewajibannya sebelum jangka waktu
penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berakhir, kegiatan Penggunaan Sumber Daya Air
dapat dilakukan dan alokasi Air diberikan.

(5) Dalam hal Setiap Orang atau kelompok Masyarakat tidak

melaksanakan kewajibannya sampai dengan jangka
waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 berakhir, pemrakarsa atau pemegang
persetujuan dikenai sanksi administratif berupa
pembeku€rn persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal l4O ayat (2) huruf c.

(6) Pembekuan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penghentian sementara.
(71 Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan
Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), kegiatan Penggunaan Sumber Daya Air
dihentikan dan alokasi Air tidak diperhitungkan.

(8) Dalam...

SK No 213913 A

---

PRESIDEN

(8) Dalam hal Setiap Orang atau kelompok Masyarakat

melaksanakan kewajibannya sebelum jangka waktu
pembekuan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, kegiatan
Penggunaan Sumber Daya Air dapat dilakukan dan
alokasi Air diberikan setelah berakhirnya jangka waktu
pembekuan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

(1) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang tidak

melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka
waktu pengenaan sanksi administratif berupa
pembekuan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal I43 ayat (6),
pencabutan dikenai sanksi administratif bempa
persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) huruf d.

(2) Selain dikenakan sanksi pencabutan persetujuan

Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), apabila pelaksanaan persetujuan yang
dilakukan oleh Setiap Orang atau kelompok Masyarakat
menimbulkan:
- kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan
sekitarnya, Setiap Orang atau kelompok Masyarakat
wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan
atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya;
dan/atau
- kerugian pada Masyarakat, Setiap Orang atau
kelompok Masyarakat wajib mengganti biaya
kerugian yang ditimbulkan kepada Masyarakat yang
menderita kerugian.

Setiap Orang yang telah melakukan kegiatan:
- Penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan
berusaha dan/atau persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air;
- pelaksanaan. . .

SK No 213914 A

---

PRESIDEN

95-
- pelaksanaan konstruksi Sumber Daya Air dan
pelaksanaan nonkonstrtrksi tanpa perizinan
berusaha dan/atau persetujuan Penggunaan
Sumber Daya Air; dan/atau
- pelaksanaan konstruksi Sumber Air yang berupa
kegiatan pengalihan alur sungai tanpa persetujuan
pengalihan alur sungai,
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, dikenakan sanksi
administratif berupa denda administratif dan wajib
mengajukan permohonan perizinan berusaha,
persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau
persetujuan pengalihan alur sungai paling lama 3 (tiga)
tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

(1) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 145 ditetapkan berdasarkan formula
penghitungan denda administratif yang ditetapkan oleh
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urLrsan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(1) (21 Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 145 wajib mengajukan
permohonan perizinan berusaha, persetujuan
Penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau persetujuan
pengalihan alur sungai.
(21 Permohonan perizinan berusaha dan/atau persetujuan
pengalihan alur sungai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam dan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
perizinan berusaha berbasis risiko.

(3) Ketentuan. . .

SK No 213915 A

---

PRESIDEN

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan

Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral, peraturan
gubernur, dan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 145 mengakibatkan kerusakan
lingkungan, Sumber Air, Prasarana Sumber Daya Air,
dan/atau konstruksi yang dibangun wajib melakukan
perbaikan atas kerusakan yang terjadi.

(1) (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan terhadap lingkungan, Sumber Air,
Prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang
dibangun.

(2) (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perizinan
berusaha, persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air,
dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai diberikan.

(4) Dalam hal sampai dengan jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) pemegang peizinan berusaha,
persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, dan/atau
persetujuan pengalihan alur sungai tidak melakukan
perbaikan lingkungan, Sumber Air, Prasarana Sumber
Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun, perizinan
berusaha atau persetujuan yang telah ditetapkan dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
a semua peraturan perundang-undangan yang mengatur
Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ada dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini;
b.semua...

SK No 190462 A

---

PRESIDEN

b semua penetapan terkait Pengelolaan Sumber Daya Air
yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti dengan yang baru
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini; dan
c Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber
Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang
mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
yang sudah ada masih dapat dilaksanakan sampai
dengan ditetapkannya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

BAB K/II

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981 tentang
luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan
Prasarana Pengairan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3189); dan
- Peraturan Pemerintah Nomor L21 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar

SK No 213917 A

---

PRESIDEil

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan dan
Hukum,

Djaman

SK No 190440 A

---

PRESIDEN