(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah
ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari
penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga
puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau
provinsi.
(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan atas seluruh area kawasan hutan yang dipinjam pakaikan
dan seluruh area perjanjian pinjam pakai kawasan hutan yang masih
berlaku sesuai kriteria penggunaannya.
(3) Kriteria penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri dari :
a.
L1 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar
untuk bukaan tambang aktif, sarana prasarana penunjang yang
bersifat permanen dan area pengembangan dan/atau area
penyangga untuk pengamanan kegiatan, yang merupakan bagian
rancangan yang disusun dalam baseline penggunaan kawasan
hutan;
b.
L2 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar
yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan
reklamasi, yang merupakan bagian rancangan yang disusun
dalam baseline penggunaan kawasan hutan;
c.
L3 adalah area penggunaan kawasan hutan dalam satuan hektar
yang mengalami kerusakan permanen yang pada bagian tertentu
setelah dilakukan reklamasi tetapi tidak dapat dilakukan secara
optimal, yang merupakan bagian rancangan yang disusun dalam
baseline penggunaan kawasan hutan.
(4) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:
PNBP = {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif)} Rp/tahun.
(5) Dalam hal hasil verifikasi terdapat area L3, maka tarif Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan formula sebagai berikut:
PNBP = {(L1 x 1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 7 x tarif)} Rp/tahun.
(6) Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bukaan tambang, sarana prasarana
penunjang yang bersifat permanen dan area pengembangan dan atau
area penyangga untuk pengamanan kegiatan serta area penggunaan
www.djpp.kemenkumham.go.id
2014, No.107
kawasan hutan yang bersifat temporer dan kerusakan permanen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
Kehutanan.