Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1957 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN KEMAHALAN UMUM

Kepada setiap Pegawai Negeri dalam jabatan tetap dan sementara, termasuk pegawai bulanan dan pegawai harian, yang menerima gaji atau bagian gaji dalam mata uang rupiah berdasarkan PGPN-1955 atau BAG 1949 jo BBL 1938, mulai tanggal 1 September 1957 diberikan tunjangan- kemahalan-umum menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang berikut.
Pasal 2…

Tunjangan kemahalan tersebut berjumlah :
a. untuk pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan gaji A2 sampai dengan DD2 dari PGPN-1955, 12% (duabelas per seratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan peralihan) ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan tunjangan-anak,
b. untuk pegawai-pegawai yang digaji menurut golongan gaji E2 dan F dari PGPN-1955 dan pegawai-pegawai yang digaji menurut BAG 1949 jo BBL 1938, 8% (delapan per seratus) dari gaji pokok (termasuk gaji tambahan peralihan) ditambah tunjangan-kemahalan- daerah dan tunjangan-anak.

Kepada semua penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, yang kini menerima tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-keluarga menurut PERATURAN PEMERINTAH No. 47 tahun 1952, diberikan tunjangan-kemahalan-umum sejumlah 12% (duabelas per seratus) dari pensiun pokok ditambah tunjangan-kemahalan-daerah dan/atau tunjangan-keluarga.

Jumlah tunjangan-kemalahan-umum menurut peraturan ini diberikan sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 30,- (tigapuluh rupiah) sebulan.

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1957.
Agar…

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di, Jakarta pada tanggal, 7 September 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd (SOEKARNO) WAKIL PERDANA MENTERI I, ttd (HARDI) MENTERI KEUANGAN, ttd (SOETIKNO SLAMET) Diundangkan pada tanggal 7 September 1957 MENTERI KEHAKIMAN, ttd (G.A. MAENGKOM) LEMBARAN NEGARA NOMOR 89 TAHUN 1957