PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi
dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1. Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang Negara yang
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan
untuk membayar seluruh pengeluaran negara.

1. Rekening . . .

---

1. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat
penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
1. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang
ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.
1. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh
gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
1. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 23D.
1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas
untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,
menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat
berharga atau barang-barang negara/daerah.
1. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
1. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
1. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah
dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan
kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
1. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan
APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah.

1. Kepala . . .
1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah
kepala badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang

---

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
1. Uang Negara adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara
Umum Negara.
1. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara
Umum Daerah.
1. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan
untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan
operasional kantor sehari-hari.
1. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang
diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan.
1. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang
diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan.
1. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang
mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk
kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau
memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Bagian Kesatu
Bendahara Umum Negara

(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

mengangkat Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian wewenang Bendahara Umum
Negara dan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan
pengelolaan uang dan surat berharga.

### Pasal 3 . . .

Kuasa Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

---

• Kuasa Bendahara Umum Negara pusat; dan
• Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.

Wewenang Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan Uang
Negara yang dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara
pusat meliputi:
- menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas
Negara;
- menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam
rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
negara;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan anggaran negara;
- menyimpan Uang Negara;
- menempatkan Uang Negara;
- mengelola/menatausahakan investasi melalui pembelian
Surat Utang Negara;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Negara;
dan
- menyajikan informasi keuangan negara.

(1) Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas:

- menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam
pengelolaannya; dan/atau
- menerima, menyimpan, menyerahkan, mencatat, dan
mempertanggungjawabkan surat berharga yang berada
dalam pengelolaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Kuasa

Bendahara Umum Negara di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Pasal 6 . . .

(1) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan negara, Bendahara
Umum Negara mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan
pedoman yang wajib dipatuhi oleh pengelola keuangan

---

negara di seluruh kementerian negara/lembaga/pemerintah
daerah.

(2) Bendahara Umum Negara mempunyai kewenangan untuk

memperhitungkan, menagih, memotong dana perimbangan,
dan/atau hak daerah lainnya yang berasal dari Pemerintah
Pusat atas kewajiban daerah kepada Pemerintah Pusat yang
belum diselesaikan.

(3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas

pelaksanaan perbendaharaan negara sesuai dengan norma
transparansi dan pengelolaan yang baik.

Bagian Kedua
Bendahara Umum Daerah

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas
kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang
Daerah dan surat berharga.

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang
Daerah meliputi:
- memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditunjuk;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;
- menyimpan Uang Daerah;

- melaksanakan . . .
- melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- mengelola/menatausahakan investasi;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum
Daerah; dan
- menyajikan informasi keuangan daerah.

---

(1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :

• menyiapkan anggaran kas;
• menyiapkan surat penyediaan dana;
• menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
• menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang
telah ditunjuk;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;
- menyimpan Uang Daerah;
- melaksanakan penempatan Uang Daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum
Daerah;
- melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan

wewenang Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.

(4) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank

Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum
Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

(5) Pemindahbukuan . . .

(5) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah
dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah.

---

Bagian Kesatu
Uang Negara

(1) Uang Negara meliputi rupiah dan valuta asing.

(2) Uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas uang dalam Kas Negara dan uang pada Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran kementerian
negara/lembaga.

(1) Penambahan Uang Negara bersumber dari:

- pendapatan negara, antara lain penerimaan pajak,
Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah;
- penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan
pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang
dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan
- penerimaan negara lainnya, antara lain penerimaan
perhitungan pihak ketiga.

(2) Pengurangan Uang Negara diakibatkan oleh:

- belanja negara;
- pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok
utang, penyertaan modal negara, dan pemberian
pinjaman; dan

• pengeluaran . . .

- pengeluaran negara lainnya, antara lain pengeluaran
perhitungan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Uang Daerah

(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

---

(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara
Penerimaan daerah dan Bendahara Pengeluaran daerah.

(1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:

- pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah;
- penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman
daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
dan penerimaan pelunasan piutang; dan
- penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan
perhitungan pihak ketiga.

(2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:

- belanja daerah;
- pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok
utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan
pemberian pinjaman; dan
- pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran
perhitungan pihak ketiga.

## BAB IV…

Bagian Kesatu
Rekening Milik Bendahara Umum Negara
Paragraf 1
Rekening di Bank Sentral

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

membuka Rekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya
pada Bank Sentral dalam rangka pengelolaan Uang Negara.

---

(2) Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum

Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening
Kas Umum Negara.

(3) Guna memperlancar pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran negara, Bendahara Umum Negara dapat
membuka subrekening Kas Umum Negara dan rekening
lainnya di Bank Sentral.

(4) Subrekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Negara.

(5) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Negara,

subrekening Kas Umum Negara dan rekening lainnya di
Bank Sentral dilakukan atas perintah Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara
Umum Negara pusat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan

pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas
Umum Negara dan rekening lainnya diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur Bank
Sentral dapat membuka rekening yang memperoleh imbalan
bunga di Bank Sentral guna memungkinkan penempatan yang
menguntungkan atas kelebihan dana yang ada pada Rekening
Kas Umum Negara.

Paragraf 2 …
Paragraf 2
Rekening di Bank Umum

(1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

dapat membuka rekening penerimaan di Bank Umum/badan
lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa Bendahara
Umum Negara dalam rangka pelaksanaan penerimaan
negara.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan

sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya
dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana
yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum
bersangkutan.

---

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan secara teknis belum dapat

dilakukan setiap hari, Bendahara Umum Negara mengatur
pelimpahan secara berkala.

(4) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

pusat dapat membuka rekening pengeluaran di Bank
Umum/badan lainnya yang ditunjuk sebagai mitra Kuasa
Bendahara Umum Negara pusat dalam rangka pelaksanaan
pengeluaran.

(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan

sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk
membiayai kegiatan pemerintah sesuai rencana pengeluaran,
yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(6) Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening

pengeluaran di Bank Umum/badan lainnya yang ditunjuk
sebagai mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah
dalam rangka pelaksanaan pengeluaran di daerah.

(7) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dioperasikan

sebagai rekening bersaldo nihil.

(8) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas
Umum Negara pada Bank Sentral dilakukan atas perintah
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau
Kuasa Bendahara Umum Negara pusat.

(9) Ketentuan …

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan

pengoperasian rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

(1) Bendahara Umum Negara berkoordinasi dengan Gubernur

Bank Sentral menetapkan kriteria dan persyaratan untuk
memilih Bank Umum yang dapat melayani penerimaan
dan/atau pengeluaran baik bagi pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

(2) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara

pusat menunjuk Bank Umum yang memenuhi kriteria dan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
melayani penerimaan dan/atau pengeluaran pemerintah
pusat.

---

(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dengan Bank
Umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya mencakup:
- jenis pelayanan yang diberikan;
- mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank
Umum;
- pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran
ke Rekening Kas Umum Negara;
- pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- kewajiban menyampaikan laporan;
- sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian; dan
- tata cara penyelesaian perselisihan.

Bagian …

Bagian Kedua
Rekening Milik Bendahara Umum Daerah

(1) Gubernur/bupati/walikota menunjuk Bank Umum sesuai

dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk
menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan
daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah membuka rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang
ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum

Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.

(4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya mencakup:
- jenis pelayanan yang diberikan;

---

- mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
- pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran
ke Rekening Kas Umum Daerah;
- pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- kewajiban menyampaikan laporan;
- sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang
harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan
perjanjian; dan
- tata cara penyelesaian perselisihan.

(5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh

gubernur/bupati/walikota berdasarkan penunjukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada
ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Sentral.

(1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum
yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan
daerah.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan

(2) Rekening … sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya

dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-
kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana
yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum
bersangkutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap
hari, gubernur/bupati/walikota mengatur pelimpahan secara
berkala.

(4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening

pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh
gubernur/bupati/walikota untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.

(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan

sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk
membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana
pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum
Daerah.

---

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembukaan dan

pengoperasian rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Bagian Ketiga

Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

dapat membuka rekening penerimaan dan rekening
pengeluaran dan/atau rekening lainnya pada Bank
Umum/badan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

(2) Untuk …

(2) Untuk kepentingan tertentu menteri/pimpinan lembaga

selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di
Bank Sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib

melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara dalam rangka
pembukaan rekening untuk kepentingan kementerian
negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).

(4) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh
penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Negara
sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja
sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.

(5) Kementerian negara/lembaga, Bank Sentral/Bank

Umum/badan lainnya wajib menyampaikan informasi
mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) atas permintaan tertulis Bendahara Umum
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan,

pengoperasian, dan penutupan rekening sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

---

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat

menunjuk badan lain untuk melaksanakan penerimaan
dan/atau pengeluaran negara untuk mendukung kegiatan
operasional kementerian negara/lembaga.

(2) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam suatu kontrak kerja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

### Pasal 22 …

(1) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain yang

sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) untuk melaksanakan
penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dalam rangka
mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat
daerah.

(2) Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain

selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan
Menteri Keuangan.

(3) Penunjukan badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kontrak kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral
untuk:
- merumuskan usulan kebijakan jangka menengah tentang
penggantian secara bertahap Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

---

dengan Surat Utang Negara (SUN) sebagai instrumen
moneter yang diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- menyusun rekomendasi tentang satuan biaya yang harus
dibayar kepada Bank Sentral sebagai imbalan atas
pelayanan yang diberikan kepada Bendahara Umum Negara;
dan
- menyusun usulan kebijakan tentang satuan biaya yang
harus dibayar kepada Bank Umum sebagai imbalan atas
pelayanan yang diberikan kepada Bendahara Umum Negara.

(1) Pemerintah Pusat/Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa

giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral.

(2) Jenis …

(2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan
pelayanan yang diberikan oleh Bank Sentral ditetapkan
berdasarkan kesepakatan Gubernur Bank Sentral dengan
Menteri Keuangan.

(3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas

Negara/Daerah.

Terhadap Uang Negara/Daerah yang berada di Bank
Umum/badan lain, Bendahara Umum Negara/Daerah berhak
memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang
berlaku umum untuk keuntungan Kas Negara/Daerah.

Bagian Kesatu
Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga

(1) Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan

lembaga selaku Pengguna Anggaran mengangkat Bendahara
Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

---

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada
kantor satuan kerja di lingkungan kementerian
negara/lembaga bersangkutan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menteri/pimpinan lembaga atau Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat lain yang ditunjuk dapat membuka
rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1).

(3) Penerimaan Negara yang ditampung pada rekening

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian …
Bagian Kedua
Penerimaan Pemerintah Daerah

(1) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur/bupati/walikota

mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan
pemerintah daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) gubernur/bupati/walikota memberi izin kepada
kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan
pemerintah daerahnya untuk membuka rekening
penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh
gubernur/bupati/walikota.

(3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening

penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari
disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kesatu
Uang Persediaan Kementerian Negara/Lembaga

---

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, kementerian

negara/lembaga dapat diberikan Uang Persediaan sebagai
uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari.

(2) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening

pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pada setiap awal tahun anggaran, menteri/pimpinan

lembaga mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan
kerja kementerian negara/lembaga untuk mengelola Uang
Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam …

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Negara

dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau
penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran

yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada pihak yang
menyediakan barang dan/atau jasa.

(2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan
fasilitas pemberian Uang Persediaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan
besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan
rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja

perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai
uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari.

(2) Gubernur/bupati/walikota dapat memberikan izin

pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk

---

menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.

(3) Pada setiap awal tahun anggaran gubernur/bupati/walikota

mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja
perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang
harus dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah

dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau
penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

### Pasal 31 …

(1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran

yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan
kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan
barang dan/atau jasa.

(2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penetapan
besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan
rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesatu
Perencanaan Kas Pemerintah Pusat

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau

Kuasa Bendahara Umum Negara pusat bertanggung jawab
untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas
minimal.

(2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal,

Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum
Negara pusat menentukan strategi manajemen kas untuk

---

mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan
kelebihan kas.

(3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara atau

Kuasa Bendahara Umum Negara pusat dapat memastikan:
- negara selalu memiliki akses yang cukup untuk
memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran
kewajiban negara; dan/atau
- saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk
mendapatkan manfaat yang optimal.

(4) Dalam …

(4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, kementerian

negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait dengan
penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan
proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik
kepada Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara
Umum Negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan

bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Kas Pemerintah Daerah

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk
membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas
minimal.

(2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum
Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk
mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan
kelebihan kas.

(3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus

dapat memastikan:
- pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup
untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi
pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
- saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk
mendapatkan manfaat yang optimal.

(4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja

perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan

---

dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum
Daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan

bentuk proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dalam peraturan kepala daerah mengenai sistem dan
prosedur pengelolaan keuangan daerah.

## BAB X …

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekurangan Kas

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Negara
dapat melakukan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri
dan/atau menjual atau menerbitkan Surat Utang Negara,
dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah
dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual
Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kelebihan Kas

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Negara

setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bank Sentral dapat
menempatkan Uang Negara pada rekening di Bank
Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro
dengan tingkat bunga yang berlaku.

(2) Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dilakukan

dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Negara dapat
menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Negara pada saat diperlukan.

(3) Kelebihan kas dapat digunakan untuk pembelian kembali

Surat Utang Negara.

---

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Negara

pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
tata cara pembelian/penjualan kembali Surat Utang Negara
dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### Pasal 37 …

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah

dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank
Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro
dengan tingkat bunga yang berlaku.

(2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan

dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat
menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke
Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah

pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Bendahara Umum Negara/Daerah, menteri/pimpinan

lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor atau
Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara Umum Negara/Daerah, kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah dan semua unit kerja
yang berada di bawahnya, yang menguasai Uang
Negara/Daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan
Uang Negara/Daerah berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

(3) Pelaporan pengelolaan Uang Negara dalam rangka

pertanggungjawaban Pemerintah Pusat dalam bentuk laporan
keuangan pemerintah pusat dilakukan secara periodik dan
berjenjang.

(4) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk

---

laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan secara
periodik.

## BAB XII …

(1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang

Negara/Daerah dilakukan oleh menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala kantor/satuan
kerja.

(2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang

Negara/Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan
fungsional pusat/daerah dan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, rekening-rekening
yang dimiliki oleh menteri/pimpinan lembaga sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib ditutup dan dananya
dipindahkan ke rekening baru yang dibuka dengan persetujuan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya
Peraturan Pemerintah ini.

SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini dapat dikenakan hukuman administratif, denda dan/atau
tuntutan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

---

PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar …
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2007

,

---